Sumber gambar, AFP

Keterangan gambar,

Foto ilustrasi: Kampanye antikorupsi.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bentukan Presiden Joko Widodo, disebut “tidak bergigi” dalam memburu dan menagih uang negara yang dikemplang para obligor kepala yang dinilainya mencapai Rp110 triliun lebih.

Pasalnya, pendekatan yang digunakan Satgas adalah hukum perdata, bukan hukum pidana yang disebut “lebih tegas” oleh seorang pakar hukum tindak pidana pencucian uang.

Tapi negeri mengeklaim langkah yang diambil sudah tepat dan menodong kepada obligor BLBI supaya secara sukarela melunasi utangnya kepada negara.

Pakar hukum pidana pencucian uang dari Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasih, mengaku pesimistis Satgas Penanganan Sah Tagih Negara Dana BLBI bisa mengembalikan uang negeri yang dikemplang oleh setidaknya 40 lebih obligor pada dua tahun.

Ini karena upaya teliti terbukti tidak cukup kuat memaksa para pengutang menyelesaikan kewajibannya.

Catatan Yenti setidaknya ada tiga lembaga sebentuk yang dibentuk pemerintah untuk memburu aset BLBI akan tetapi gagal, di antaranya Awak Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998 dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) di 2004.

Bagi Yenti, pemerintan harus mengutamakan pendekatan adat pidana dalam menangani persoalan ini selama belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset.

“Kalau pidana punya daya menekan lebih kuat daripada perdata. Karena perdata itu bargaining terus. Makanya saya berpikir kok aneh pemerintah tersebut seolah-olah gampangin , seolah-olah tutup lupa ada tindak pidana, ” ujar Yenti Garnasih kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Nusantara, Minggu (18/04).

“Sejak pokok (BLBI) ini pidana korupsi karena dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia ada yang dikemplang, bukan buat bayar ke nasabahnya, ” sambungnya.

Informasi gambar,

Mutlak dana yang disalurkan di dalam skema bantuan BLBI sebesar Rp 147, 7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi dana itu justru banyak yang diselewengkan sebab penerimanya berdasarkan temuan Pranata Pemeriksa Keuangan (BPK).

Yenti juga mengatakan dengan memakai upaya hukum pidana, bahan memudahkan Satgas ketika hendak melacak aset bermasalah dalam negeri, maupun dengan berada di luar daerah.

Sebab Indonesia bisa menodong bantuan negara lain kacau yang telah menjalin perjanjian hukum pidana timbal balik ( Mutual Berlaku Assistance ) kacau untuk membekukan kekayaan buatan kejahatan mereka.

Berbeda dengan hukum perdata, yang menurutnya, tak memiliki upaya paksa dan tegas.

“Kalau teliti itu kan sifatnya rahasia. Sementara kalau mau kegiatan sama tindak pidana, negeri dengan negara. ”

Karena itulah, dia ragu Satgas mampu menyelesaikan tugasnya pada dua tahun atau sampai 2023.

“Proses memilah substansi yang akan disita saja setahun belum akan selesai dan alurnya kemana-mana. Sebab ada kemungkinan asetnya telah dijual atau dipindah tangankan. Pasti akan mandek. Oleh karena itu banyak masalahnya. Itu kok harusnya Satgas berkoordinasi dengan KPK. ”

ICW: Buka nama obligor dana BLBI ke publik

Peneliti dari LSM anti-korupsi, ICW, Kurnia Ramadhana, juga tak tetap Satgas bisa bekerja optimal tanpa adanya Undang-Undang Perampasan Aset yang mandek di DPR sejak 2012.

Ia menyebut pembentukan Satgas “terburu-buru dan tidak dipersiapkan secara matang” sebab lahir menyusul gencarnya kritik publik pada keputusan Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) yang menghentikan urusan BLBI.

“Tim ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. ”

Keterangan gambar,

Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Biaya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, upaya perdata yang ditempuh pemerintah sudah positif.

Bagi Kurnia hal mula-mula yang harus dijelaskan Satgas adalah membuka kepada umum nama-nama obligor BLBI dengan belum menyelesaikan utangnya & besaran pinjaman yang harus dibayar kepada negara.

Selain itu, Satgas juga kudu membeberkan strategi yang dipergunakan dalam menjalankan tugasnya.

Itu dilakukan agar tidak membuat kecurigaan di masyarakat kalau pemerintah mengistimewakan pengemplang utang negara.

“Pemerintah buka zaman siapa-siapa nama obligor serta berapa kewajiban mereka biar publik bisa mengontrol belakang terhadap tim yang diciptakan pemerintah. ”

Apa prawacana pemerintah?

Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Asas, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, upaya perdata yang ditempuh pemerintah telah tepat.

Ia merujuknya pada putusan Mahkamah Agung di Juli 2019 yang membiarkan Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam perkara dalam perkara dugaan korupsi terkait Surat Petunjuk Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

“Kalau ada pertanyaan kenapa berpindah dari pidana ke perdata? Enggak pindah. Pidananya enggak ada. Makanya pemerintah membentuk Satgas, ” imbuh Mahfud Md dalam konferensi live streaming usai menggelar rapat koordinasi Satgas Penanganan Sah Tagih Negara Dana BLBI di kantornya, Kamis (15/04).

Hitungan Kementerian Keuangan, mutlak aset hak tagih uang BLBI mencapai Rp110 triliun lebih.

Keterangan gambar,

Presiden Megawati Soekarnoputri diapit oleh Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung dan Menkoekuin Dorodjatun Kuntjoro-Jati pada Februari 2004.

Setidaknya ada enam macam bentuk tagihan, di antaranya dalam bentuk kredit kira-kira Rp101 triliun, dalam wujud properti sebesar Rp8 triliun, dan bentuk lainnya sesuai saham hingga rekening lupa uang asing.

Kendati begitu, kata Mahfud, Satgas tersandung masalah yang ia sebut sebagai “12 kompleksitas masalah penagihan” lantaran ada jaminan yang digugat oleh pihak ketiga atau berpindah ke luar negeri sehingga batal dirampas negara.

Jika pada proses pelacakan dan penagihan problem tersebut masih terlihat maka Satgas, lanjut Mahfud, akan menggunakan upaya kaidah pidana.

Ia juga berjanji akan segera membeberkan nama-nama obligor yang telah menutup utangnya dan yang belum.

“Kalau ada pidana, bakal ketemu dari penelurusan itu. Kita pun tidak menyumbat pidana. Misal ada obligor atau debitur melakukan tindak pidana, kita seret lagi ke pengadilan. Makanya ada Kapolri dan Kejaksaan Besar. ”

“Tentu kami harapkan kepada mereka yang ngerasa punya utang akan sangat baik, secara sukarela datang ke pemerintah, karena kejadian di MA selesai. ”

Dana BLBI merupakan rencana bantuan atau pinjaman yang diberikan pemerintah melalui Bank Indonesia kepada bank-bank yang hampir bangkrut dihajar gawat moneter 1998 di Nusantara.

Total dana yang disalurkan sebesar Rp 147, 7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi dana tersebut justru banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyaluran pun terindikasi terjadi penyimpangan berdasarkan temuan Badan Penyelidik Keuangan (BPK).