Rizieq Shihab

Keterangan gambar,

Polisi menyatakan Rizieq Shihab dan lima orang tersebut disangka melanggar peraturan karantina kesehatan tubuh dan sejumlah pasal KUHP.

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pidana pengumpulan massa selama acara aqad nikah anaknya, yang melanggar protokol kesehatan covid-19.

“Ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yang pertama sebagai pemangku (acara aqad nikah anaknya), saudara MRS (Muhammad Rizieq Shihab), ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/12).

Lima orang tersangka lainnya adalah para pihak yang disebut sebagai ketua, sekretaris, penanggung jawab keamanan & acara, serta seksi acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Polisi menyatakan Rizieq Shihab dan lima orang tersebut disangka melanggar peraturan karantina kesehatan dan sejumlah pasal KUHP.

Sejauh tersebut belum ada keterangan resmi Rizieq dan FPI, namun sebelumnya mereka menganggap kepolisian berlaku ‘tebang pilih’ dalam kasus-kasus terkait pelanggaran aturan kesehatan.

Lebih lanjut Yusri Yunus mengatakan, sesuai peraturan, pihaknya akan menggunakan upaya paksa terhadap enam orang tersangka, yaitu bersifat pemanggilan atau penangkapan.

Status tersangka Rizieq Shihab ini diumumkan setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar pasal kasus pengumpulan massa dalam ijab kabul putri Rizieq Shihab yang menentang protokol kesehatan.

Sebelum menjadi tersangka serta masih berstatus sebagai saksi, Rizieq menolak pemanggilan pemeriksaan oleh awak penyidik Polda Metro Jaya, karena berbagai alasan.

Versi kepolisian menyebutkan mereka menembak mati enam orang itu untuk membela muncul lantaran diserang lebih dulu. Tetapi versi FPI menyebut mereka diserang terlebih dahulu.

Bagaimana kasus ini bermula?

Kepolisian tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran kejahatan yang dilakukan Front Pembela Agama islam (FPI) dan pimpinan ormas tersebut, Rizieq Shihab, terkait pengumpulan pengikut di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Namun kepolisian dituding FPI ‘tebang pilih kasus’ karena mempersoalkan acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan anak Rizieq, tapi membiarkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat dan wujud publik lain.

Di sisi lain, pakar hukum menilai penegakan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 semestinya bersemangat administratif dan dilakukan pemerintah wilayah.

Umpama hendak mempersoalkan kegiatan FPI, taat Pengacara FPI, Aziz Yanuar, harus ada bukti sahih bahwa kegiatan mereka menimbulkan banyak kasus meyakinkan Covid-19 baru.

“Apa dasar menyebut ijab kabul dan perayaan Maulid itu menjadikan kedaruratan kesehatan masyarakat? Apakah tersedia rekam medisnya? Belum ada, ” ujar Aziz via telepon, Selasa (17/11).

“Kalaupun nanti ada, bagaimana adat kesehatan yang dilanggar pada perkara lain? Rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Juni lalu, tidak didenda. Pada ajang marathon di Magelang, penonton tidak jaga tenggang.

“Saat Gibran Rakabuming mendaftarkan diri oleh karena itu calon wali kota Solo, September lalu, dia juga mengumpulkan kawula. Kalau Rizieq dikenakan, yang asing juga harus dong. Ini tak adil, ” ujarnya.

Keterangan tulisan,

Sejak kembali ke Indonesia, pekan lalu, kegiatan dengan melibatkan Rizieq Shihab dihadiri banyak pendukung dan simpatisannya. Foto itu diambil di Puncak, Bogor, masa Rizieq datang ke Ponpes Negeri Agrokultural, 13 November lalu.

Pada hari prima penyelidikan, Polda Metro Jaya meminta keterangan dari sejumlah orang dengan melihat, mengetahui, dan mendengar tepat dua kegiatan FPI dan Rizieq pada 14 November lalu.

Saat tersebut, Kepala Polri Jenderal Idham Aziz menyebut kerumunan massa tanpa aturan kesehatan menimbulkan keresahan masyarakat.

Salah kepala orang yang pertama diperiksa penjaga adalah Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dipanggil untuk menerangkan status Jakarta saat dua kegiatan itu berlangsung.

Keterangan gambar,

Foto rapat koordinasi level menteri di Bali, Agustus berarakan, memicu kontroversi karena para pejabat terlihat tak mengenakan masker serta tak berjaga jarak satu pas lain.

Modus kepolisian ini juga dianggap mengejutkan oleh dosen ilmu pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar.

Dia berkata, sejak awal pandemi Covid-19 kelompok massa kerap terjadi dan sampai tanpa penindakan hukum.

“Semestinya sejak asal ada konsistensi penegakan hukum terpaut protokol kesehatan. Kita kaget setelah pulangnya Rizieq Shihab, pemerintah jadi tegas, ” ujar Fickar zaman dihubungi.

“Padahal sebelum dan setelahnya, tersedia kejadian yang bisa disimpulkan menyalahi protokol kesehatan, ” kata dia.

Keterangan gambar,

Sekitar seribu orang memadati kantor KPU Solo, awal September lalu, saat Gibran Rakabuming mendaftar menjadi bahan wali kota Solo.

Namun kepolisian membantah melayani ‘tebang pilih’ kasus. Penyelidikan kepada dua kegiatan yang digelar FPI dan Rizieq Shihab diklaim sepakat dengan kebijakan pemerintah yang mendahulukan kesehatan masyarakat.

Pernyataan itu diutarakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono.

“Perlu kami tegaskan, Kapolri sudah dua kali mengeluarkan keterangan terkait pengamanan protokol kesehatan. Bahkan terakhir Kapolri mengeluarkan surat telegram, 16 November lalu, yang intinya terkait protokol kesehatan di semesta Indonesia, ” kata Awi di jumpa pers di Jakarta, Selasa sore.

“Polri mengacu pada asas salus populi suprema lex esto, yakni keselamatan rakyat adalah hukum sempurna.

“Dalam kasus protokol kesehatan, semua setara, harus ditegakkan, siapa yang menyalahi harus ditindak, ” ujar Aur.

Keterangan gambar,

Sebesar pemda mengeluarkan peraturan untuk mengendalikan pandemi di wilayah mereka. Keyakinan itu rata-rata memuat anjuran umum seperti pemakaian masker, aktivitas cuci tangan, dan jaga jarak.

Dalam kasus Rizieq dan FPI, polisi mengacu dalam Pasal 93 UU 6/2018 mengenai kekarantinaan kesehatan.

Pasal itu memuat risiko penjara maksimal satu tahun mengikuti denda paling banyak Rp100 juta. Mereka yang bisa terjerat ialah orang yang tidak mematuhi ataupun menghalangi kekarantina kesehatan sehingga mendatangkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Selama pandemi Covid-19, tercatat baru satu orang bernama Wasmad Edi Susilo yang diseret ke pengadilan atas dugaan menentang pasal itu.

Dalam sidang perdana dalam Pengadilan Negeri Tegal, Wasmad, yang berstatus Wakil Ketua DPRD Tanah air Tegal, didakwa karena menggelar pementasan dangdut 23 September lalu.

Ketika konser itu berlangsung, Peraturan Wali Tanah air Tegal wajib mengikuti protokol kesehatan tubuh demi mencegah penularan Covid-19.

Bukti gambar,

Sejumlah ketentuan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah diterbitkan terkait penindakan pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

‘Mestinya yang bertindak Satpol PP’

Bagaimanapun, Abdul Fickar menilai penindakan pelanggaran adat kesehatan oleh kepolisian rentan dipermasalahkan. Alasannya, kata dia, PSBB tidak diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“PSBB belum ada dasar undang-undangnya, pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Jadi penegakan hukum terkait protokol kesehatan itu seharusnya ada di pemerintah kawasan, salah satunya lewat Satpol PP, ” ujarnya.

“Ini sebenarnya pelanggaran administratif, bukan kejahatan. Semestinya pemda yang progresif menegakan aturan itu, ” kata Fickar.

Meski begitu, kepolisian mengklaim berwenang menindak orang-orang yang tak menuruti protokol kesehatan.

Salah satu ketentuan dengan dirujuk kepolisian adalah Instruksi Kepala 6/2020 yang diterbitkan 4 Agustus lalu.

“Ada Instruksi Presiden agar Polri bersama TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk melakukan patroli, pengawasan, penertiban, serta penegakan patokan terkait pelanggaran protokol kesehatan, ” kata Awi Setiono.

Anies ditanyai tentang PSBB

Bukti gambar,

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan informasi kepada wartawan saat tiba pada Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya buat mengklarifikasi terkait kerumunan massa dalam markas Front Pembela Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09. 45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai masyarakat negara untuk memenuni undangan Polda, ” kata Anies Baswedan kepada wartawan di Polda Metro Hebat, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, dia menyambut surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang saya terima kemarin (Senin) 16 November, memukul 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan tulisan klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta masukan terkait kerumunan massa pada kurang acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengumuman pemanggilan Anies Baswedan ini bersamaan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan sesudah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan hukum protokol kesehatan Covid-19.

Keterangan gambar,

Gubernur Anies Baswedan saat menghadiri agenda reuni kelompok 212 di Monas, Jakarta, 2 Desember 2018.

Mahfud MD juga mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terpaut acara Maulid Nabi dan perhelatan pernikahan anak pimpinan Front Advokat Islam (FPI), Rizieq Shihab dalam Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta pemangku acara itu mematuhi protokol kesehatan.

Dalam Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Dasar Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin.

Tanda gambar,

Anies Baswedan (kiri, berkopiah hitam) menemui arahan FPI Rizieq Shihab di kediamannya (10/11), setelah yang bersangkutan muncul dari Arab Saudi.

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat menyampaikan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten negeri terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan itu menyebut pemerintah dianggap bersikap tebas pilih, utamanya saat menyikapi beberapa acara keramaian yang digelar arahan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan melakukan pelanggaran protokol kesehatan melalui aktivitas kerumunan massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, serta rancangan keramaian mereka di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tak bersikap “basa-basi” saat memberikan kompensasi kepada Rizieq Shihab karena sudah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengatakan sanksi itu disebutnya sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” sirih Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).