Pilkada

Keterangan gambar,

Pilkada 2020 menuai pro dan anti, bukan cuma karena digelar zaman pandemi Covid-19, tapi juga munculnya calon kepala daerah dari tanggungan petahana.

Setidaknya 29 orang istri kepala daerah akan bertarung sebagai pengikut pilkada tahun 2020. Jika terbatas, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap memegang kekuasaan pada daerah itu, walau secara rileks.

Anggapan tersebut ditampik sejumlah istri kepala daerah yang namanya bahan tertera pada surat suara dalam berbagai daerah, 9 Desember kelak.

BBC News Indonesia merangkum kontroversi ini dari Kabupaten Buru Selatan di Maluku dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua wilayah di mana istri petahana kini berstatus calon kepala daerah.

Jika Safitri Malik memenangkan pilkada Buru Selatan tahun ini, sejarah akan mendokumentasikan bahwa seluruh ajang pemilihan bupati di kabupaten itu dikuasai sepadan suami-istri.

Safitri adalah istri Tagop Sudarsono Soulisa. Sejak dibentuk menjadi kabupaten tahun 2008, baru dua kala pilkada digelar di Buru Selatan, yaitu tahun 2010 dan 2015. Tagop memenangkan dua pilkada itu.

Keterangan gambar,

Safitri Malik (paling kanan) berpose bersama suaminya, Bupati petahana Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa.

Namun pertarungan yang dihadapi Safitri diprediksi tidak hendak mudah. Sejumlah warga Buru Daksina mengaku tidak akan memilih Safitri karena kecewa dengan kepemimpinan suaminya dalam satu dekade terakhir.

“Selama 10 tahun ini tidak ada mutasi. Infrastruktur jalan belum maju. Bakal periksa ke rumah sakit masih dirujuk ke luar, belum tersedia tindakan yang baik di RSUD, ” kata Hawa, warga dukuh Elfule.

“Saya tidak suka istrinya sebab nanti akan sama saja secara kepemimpinan 10 tahun petahana. Kami ingin ada pemimpin baru, ” ujar Hawa.

Pendapat serupa diutarakan awak Desa Ambalau bernama Gawi Moni. Menganggap petahana tak membangun kampungnya, Gawi tidak akan mencoblos Safitri pada hari pemungutan suara belakang.

“Saya tidak mau lagi, sudah 10 tahun kami merasa sakit, ” kata Gawi.

“Kalau dia jadi tumenggung akan begitu-begitu saja. Di Ambalau tidak ada pembangunan, paling jika ada hanya 50 sampai 100 meter.

“Jalan di Ambalau tidak sungguh. Kalau ombak datang, kami telah tidak bisa jalan. Kami dibanding kampung ke kampung jalan menduduki saja, naik gunung, bukan jalan rata, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Merujuk riset Nagara Institute, setidaknya 124 calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 terafiliasi dinasti politik.

Meski begitu, Safitri tetap memiliki basis dukungan untuk pilkada ini. Posisi Safitri jadi satu-satunya calon bupati perempuan menjelma daya tarik yang tak dimiliki pesaingnya.

Hal ini dikatakan Nur Fatimah, warga Kecamatan Namrole.

“Saya memang sering Safitri, mungkin sesama wanita oleh karena itu kita bisa saling mengerti, ” ujarnya.

“Harapan ke pendahuluan, tolong lihat dan dengar keluhan pendukung, jangan cuma hanya menerbitkan keluarga saja, ” kata Fatimah.

Keterangan gambar,

Aturan bahwa peserta pilkada tidak boleh berhubungan darah dengan kepala daerah terdahulu dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2015.

Menjawab keraguan terhadap daya Safitri, tim suksesnya lantas menunjuk pengalaman calon nomor urut tiga itu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku.

Kedekatan personal Safitri dengan petahana pun, menurut tim suksesnya, Neo Usman Latuwael, akan melancarkan perkembangan program pemerintahan yang selama ini digagas.

“Beta yakin kalau calon asing yang terpilih, mereka harus wujud pondasi baru, itu menandakan menetapkan energi yang baru, ” logat Neo.

“Tapi kalau meneruskan program, Pak Tagop tahu pas tentang lobi-lobi ke pemerintah induk, tinggal yang lain dilanjutkan oleh Ibu Safitri Malik.

“Dia layak karena kematangannya selama lima tahun berharta di DPRD provinsi. Selaku istri bupati, dia juga bisa tahu mekanisme pemeritahan selama ini, ” ujar Neo.

Neo biar berusaha menyanggah sejumlah isu, sebab soal ‘perempuan tidak pantas menjadi pemimpin Buru Selatan’ sampai politik dinasti yang berpotensi muncul pada kabupaten itu.

“Dari sisi masyarakat dan adat, (masalah) perempuan jadi atasan itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan imam, tapi kalau pemerintahaan, kenapa harus dibatasi? Tidak ada batasan, tidak ada masalah, ” prawacana Neo.

Sementara soal dugaan politik keturunan, dia berkata, “suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pendirian, lobinya seperti apa, bagaimana meraih kesuksesan. Masalah dinasti sampai saat ini tidak dipermasalahkan, ” tuturnya.

Keterangan gambar,

Pemungutan suara pilkada 2020 mau serentak dilakukan pada 9 Desember mendatang.

Bagaimanapun, menurut dosen ilmu politik dalam Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, kontribusi istri kepala daerah di pilkada memiliki basis hukum yang sempurna. Namun dia menilai tren tersebut sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.

Said mengacaukan rekrutmen calon pemimpin via golongan politik yang berbiaya mahal. Baik setiap orang berhak maju menjadi kepala daerah, kata dia, hanya yang memiliki modal besar dengan akan muncul di surat suara.

“Memang ada kejenuhan di masyarakat melihat pola rekrutmen parpol dieksploitasi para-para petahana, terutama yang berkuasa dengan modal sosial, ekonomi, dan politik untuk mempertahankan kekuasaan, ” ujar Said.

Merujuk penelitian Nagara Institute, sebuah lembaga kajian politik di Jakarta, terdapat 124 calon kepala wilayah yang terafiliasi dengan dinasti politik pada pilkada 2020.

Dari angka tersebut, 67 merupakan laki-laki dan 57 perempuan.

Setidaknya 29 dari 57 peserta pilkada perempuan itu merupakan istri kepala daerah yang masih atau pernah menjabat.

Mahkamah Konstitusi lewat putusannya tahun 2015 menyatakan dinasti kebijakan tidak haram. Setelah putusan itu dibuat, menurut perhitungan Nagara Institute, kandidat dengan rekam jejak dinasti politik terus meningkat setiap tahun.

Keterangan gambar,

Petugas dari KPUD Tunggal melipat surat suara yang akan dicoblos pemilih, 9 Desember kelak. Pilkada kota ini diikuti Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo.

Di Kabupaten Bandung, kursi bupati selama 20 tahun terakhir diduduki dua karakter dari satu keluarga yang serupa.

Tarikh 2000 hingga 2010 kabupaten itu dipimpin Obar Sobarna. Satu dekade berikutnya, menantu Obar, Dadang Naser, yang menjadi bupati.

Pada 9 Desember nanti, istri Dadang, Kurnia Agustina, maju menjadi calon bupati Bandung. Kurnia adalah putri kandung Obar Sobarna.

Hubungan personal Kurnia dengan perut bupati sebelumnya itu dianggap Edieth Carolina, warga Bandung, keunggulan dengan tak dimiliki dua kandidat yang lain.

Dia akan mencoblos Kurnia karena tetap politikus Golkar itu akan melanjutkan pemerintahan terdahulu yang dia sangka sukses.

“Dari Pak Obar, terus turun lagi ke Pak Dadang, tetap bisa diteruskan Ibu Nia. Yang sudah saya rasakan, khususnya di Rancaekek Kencana, pembangunan maju, rupawan, pesat.

“Mudah-mudahan yang belum terlaksana di pemerintahan sebelumnya bisa terlaksana di periode Ibu Nia, ” kata pendahuluan Edieth.

Namun kekerabatan itu juga dengan membuat pemilih bernama Leni Sudarlina berharap Kurnia kalah.

“Bapaknya sudah 10 tahun, mantunya 10 tahun, masa harus dilanjutkan lagi sama anaknya. Calon pemimpin terbaik itu masih banyak. Bandung bukan punya kepala keluarga.

“Kita bukan negara kerajaan. Tersebut kan demokrasi, minimal jangan daripada keluarga itu-itu terus, ” introduksi Edieth.

Keterangan gambar,

Baliho peserta Pilkada Kabupaten Bandung. Nama Kurnia Agustina ditulis sebagai Hj. Nia Dadang Naser.

Ayah dan suami Kurnia diklaim tak merahmati langkahnya menjadi calon bupati Bandung. Ini dikatakan Cecep Suhendar, ketua tim pemenangan Kurnia dalam pilkada ini.

Namun akhirnya, kata Cecep, Kurnia maju karena Golkar menilai popularitas perempuan berusia 47 tahun itu paling tinggi ketimbang kader partai beringin lainnya di Bandung.

“Golkar punya mekanisme sendiri, salah satunya merupakan fit and proper test serta survei oleh dewan pimpinan was-was, ” ujar Cecep.

“Di jajak prinsip Lembaga Survei Indonesia, Bu Nia mendapatkan nilai tertinggi sehingga Pak Obar dan Pak Dadang dipanggil pimpinan Golkar dan akhirnya menganjurkan izin.

“Jadi saya kira ini bukan dinasti politik, tapi demokrasi daripada kepercayaan masyarakat, ” kata Cecep.

Cecep juga merujuk pesaing Kurnia dalam Pilkada Kabupaten Bandung, yaitu Dadang Supriatna, yang keluarganya dia tutur bergantian memimpin Desa Tegalluar.

“Pak Dadang Supriatna pernah jadi kepala desa selama dua periode. Dia habis, diganti kakaknya, Haji Rasmana.

“Haji Rasmana wafat digantikan isterinya, Bu Ema. Pokok Ema selesai, diganti adiknya. Lama juga. Jadi menurut saya datang kapan pun keluarga itu bakal menguasai Desa Tegalluar karena berprestasi dalam membangun desa, ” ujar Cecep.

Kepemimpinan daerah yang berkutat di satu keluarga terjadi karena publik mengutamakan kenyamanan ketimbang hal-hal baru, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Muradi.

Masyarakat Jawa Barat, introduksi Muradi, cenderung tak mempersoalkan isu dinasti politik. Tak cuma dalam Bandung, kursi kepala daerah dengan berkutat di satu keluarga yang sama juga terjadi di Kabupaten Indramayu.

Salah satu bukti argumennya, cakap Muradi, pemilih di Bandung menjatuhkan Dadang Naser meneruskan kepemimpinan pada pilkada 2015, walau maju daripada jalur independen.

“Alasannya nyaman, tidak tersedia lainnya. Kedua, karena calon asing tidak memberikan alternatif yang bertambah baik. Selama tidak keluar dibanding mainstream yang ada, berat bagi kompetitor untuk menang.

“Sudah Ketua PKK, Ketua KONI, ketua ini, itu, ketua majelis taklim, itu maka keuntungan buat Nia ketimbang Dadang dan Yena. Walau secara normatif, mereka punya ruang untuk ulung, minimal mencuri kolam pemilih yang lain, ” kata Muradi.

Lebih dari itu, Muradi menyebut dinasti politik jadi kegagalan partai politik mengedukasi terbuka. Karena hanya menyambangi pemilih masa musim pemilihan, partai disebut Muradi kalah langkah dari petahana dengan setiap hari berurusan dengan masyarakat lokal.

Jika tren ini terus berlaku di berbagai daerah, Muradi memprediksi regenerasi calon pemimpin di golongan politik akan mandek.

“Kalau sudah sejenis yang akan diuntungkan pasti dengan punya relasi dengan petahana: anaknya, isterinya, menantunya, atau cucunya, ” kata Muradi.

Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tentang Pilkada awalnya mengharuskan calon kepala daerah tidak berkonflik kepentingan dengan petahana. Artinya, mereka tidak boleh berhubungan pembawaan, memiliki ikatan perkawinan atau daripada satu garis keturunan yang persis.

Namun MK membatalkan pasal tersebut secara alasan mengandung muatan diskriminasi. Sejak putusan MK, hingga tahun 2018, terdapat 86 kepala daerah memiliki ikatan darah dengan petahana.

Jumlah tersebut lebih tinggi, menurut kajian Nagara Institute, dari periode 2004-2014 yang terdapat 59 pemimpin daerah berstatus keluarga sangat dekat dengan pemegang jabatan sebelumnya.

Wartawan di Bandung, Yuli Saputra & jurnalis di Ambon, Said Sotta, berkontribusi pada liputan ini.