Warga Papua

Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES

Keterangan tulisan,

MRP mengeklaim tidak dilibatkan dalam rancangan merevisi undang-undang otonomi istimewa Papua.

Majelis Anak buah Papua (MRP) Provinsi Papua dan Papua Barat merasa “dibungkam” karena tidak dilibatkan dalam proses revisi Peraturan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“MRP menganggap tidak ada niat baik dari pemerintah pusat membangun Papua sebagai utama kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ” cakap Ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Rabu (31/03).

MRP meminta dilakukan evaluasi secara besar dari Pasal 1 tenggat Pasal 79 dalam UU Otsus Papua karena pada 20 tahun pelaksanannya UU itu “tidak bernyawa” dan tidak memberikan manfaat kepada orang asli Papua.

Tatkala, pemerintah hanya mengusulkan dua perubahan pasal yaitu di Pasal 34 tentang dana penerimaan khusus dan Kausa 76 tentang pemekaran, sebutan Menko Polhukam Mahfud MD, saat menjadi pembicara Workshop Pendapat BPK terkait secara Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/03).

Baca juga:

Menurut pengkaji dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, UU Otsus Papua tak hanya sekedar pembagian uang.

“Tapi prinsip dibentuknya Otsus itu untuk meng-Indonesia-kan orang Papua, memperlakukan orang Papua lebih baik dari periode lalu yang dipenuhi urusan kekerasan. Di situ ada masalah HAM, kesejahteraan, perlindungan adat dan ekologi, ” kata profesor riset dengan banyak meneliti isu tentang Papua tersebut.

Cahyo menambahkan, UU Otsus Papua disusun sebagai jalan tengah kurun tuntutan orang Papua dengan ingin merdeka dengan negeri yang ingin Papua menetap dalam NKRI.

Sejak 2002 hingga 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah menerima dana Otsus hingga Rp126, 99 triliun yang meningkat dari Rp1, 38 triliun pada tarikh 2002 menjadi Rp13, 05 trilun pada 2020 kemarin.

Dana Otsus itu, sirih Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan diperpanjang hingga 20 tahun ke depan dengan estimasi total Rp234, 6 triliun atau hampir besar kali lipat lebih gede dibandingkan sebelumnya.

MRP: ‘Kami dibungkam’

Keterangan gambar,

Warga Papua di Nduga, di pegunungan tengah Papua, menggelar demonstrasi.

Majelis Rakyat Papua merasa “dibungkam” oleh pemerintah pusat karena tak dilibatkan dalam rencana perbaikan UU Otsus Papua dengan kini sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat buat kemudian dilakukan pembahasan.

“Itu adalah langkah sepihak Jakarta, tanpa persetujuan dan tidak sesuai dengan aspirasi kaum Papua. Kami mengalami pembungkaman demokrasi hak orang asli Papua. MRP menganggap tak ada niat baik dibanding Pemerintah Pusat membangun Papua sebagai satu kesatuan dalam NKRI, ” kata Kepala MRP Timotius Murib.

Timotius menjelaskan, usai 20 tahun pelaksanaan UU Otsus Papua, pemerintah pusat dan klub Papua harus duduk bersama-sama “menyisir” satu demi kepala pasal untuk melihat kekurangan dan kelebihan pelaksanaan UU ini, bukan hanya tentang dana dan pemekaran.

“Contoh, implemetasi UU Otsus Papua tidak bisa dilaksanakan karena dibenturkan dengan UU yang sektoral, seperti UU Otonomi Daerah sehingga menjadi tak bernyawa dan tidak menganjurkan manfaat kepada orang asli Papua, ” katanya.

Jadinya, empat bidang prioritas pada UU Otsus Papua yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur tidak mampu dilaksanakan untuk kepentingan asosiasi Papua.

Sementara itu, pada revisinya, pemerintah hanya mengusulkan perubahan dua pasal di dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Pasal 34 dengan menaikan plafon alokasi dana otonomi khusus dibanding 2% menjadi 2, 25%.

Kedua, pemerintah merevisi Perkara 76 tentang pemekaran dengan mana sebelumnya pemekaran dilakukan atas persetujuan MRP serta DPR provinsi menjadi saat ini pemerintah dapat melakukan pelebaran secara sepihak.

ULMWP serta OPM tolak revisi Otsus Papua

Keterangan gambar,

Seorang pengunjukrasa membawa simbol bendera Bintang Kejora menuntut pemisahan Papua dari Nusantara.

Sementara itu, Direktur Manajer Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Markus Haluk, menolak seluruh tawaran dan program pemerintah pusat terkait UU Otsus Papua.

“Dana Otsus dan pemekaran itu tidak pernah berdampak ke umum. Itu hanya upaya untuk semakin hadir di desa Papua, militer diperbanyak, petugas diperbanyak, migrasi semuanya ke Papua tanpa mengetahui akar masalahnnya, ” katanya.

Senada dengan itu, juru bicara TPNPB- OPM Sebby Sambom mencurigai upaya pemerintah sebagai upaya untuk mendatangkan semakin banyak orang dari sungguh Papua untuk mengambil hak-hak tanah dan kekayaan orang asli Papua.

“Kami dorong itu semua, pemekaran, dana dan lainnya omong kosong semua, ” katanya.

‘Meng-Indonesia-kan orang Papua’

Keterangan gambar,

Anak-anak pelarian dari Kabupaten Nduga, Papua.

Peneliti dari LIPI, Cahyo Pamungkas, mengatakan tujuan sempurna dari dibentuknya UU Otsus Papua adalah untuk memanusiakan, meng-Indonesia-kan orang Papua, & memperlakukan mereka lebih bagus dibandingkan masa lalu dengan dipenuhi kekerasan.

“Otsus tersebut tujuannya agar orang Papua bisa menikmati pembangunan, rekonsiliasi masa lalu, seperti kebengisan politik, dan pelanggaran PEDOMAN, memanusiakan mereka sehingga lebur dengan Indonesia. Tapi itu semua tidak dibahas, yang muncul hanya masalah kekayaan saja, ” kata Cahyo.

Cahyo menjelaskan, UU Otsus disahkan pada tahun 2001 setelah sebelumnya pada pasca-reformasi 1998 terjadi pergejolakan kebijakan dan konflik berdarah dalam mana masyarakat Papua menuntut kemerdekaan.

Karena tidak kira-kira memenuhi tuntutan itu, pemerintah memberikan otonomi khusus sebagai jalan tengah.

Namun kenyatannya, usai 20 tahun penjelmaan, evaluasi atas UU tersebut hanya terkait dengan uang dan pemekaran.

“Padahal terdapat empat persoalan utama. Baru, perspektif Otsus yang pelaksanannya tumpang tindih dengan UNDANG-UNDANG sektoral. Kedua, tata kelola yang tidak sesuai. Ketiga, kekerasan masih berlanjut, makin semakin meningkat saat Otsus diberlakukan, seperti di Intan Jaya, Nduga. Jadi untuk apa ada Otsus kalau ada kekerasan? Ini kan kegagalan Otsus dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua, ” katanya.

Terakhir, ialah indeks pembangunan manusia karakter asli Papua yang bertambah rendah dibandingkan pendatang.

Sehingga, menurut Cahyo, seberapa pun dana Otsus dinaikkan, apalagi hingga 10 kali lipat, tidak akan membawa laba dan perubahan bagi karakter asli Papua.

“Jika pembangunan tidak mendengarkan, melibatkan niat, dan memperkuat identitas kelompok Papua, serta menjaga kelestarian ekologi, ” ujarnya.

“Ini adalah momen tepat buat melakukan evaluasi total UNDANG-UNDANG Otsus yang melibatkan bagian masyarakat adat, MRP, DPRP, gereja dan perempuan. Sehingga revisi UU ini mempunyai legitimasi yang kuat sebab bawah, ” tutupnya.

Pemberian Otsus Papua diperpanjang, perlindungan diperketat

Keterangan tulisan,

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menteri Koordinator Tempat Politik, Hukum dan Ketenangan, Mahfud MD, menyatakan negeri akan memperpanjang kebijakan derma Otsus Papua. Untuk tersebut diperlukan revisi beberapa perkara dalam UU Otsus Papua yang drafnya telah diserahkan ke DPR.

“Kita mau merevisi pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah mungkin akan tambah 3 provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang tidak perpanjangan UU. Revisi dua pasal, yaitu Pasal 34 tentang dana dan Kausa 76 tentang pemekaran, ” ujar Mahfud.

Pemerintah pula mengeluarkan Kepres No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pendirian Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta membentuk tim lembaga untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana Otsus.

Mahfud mengecap, pembangunan di Papua sedang belum efektif yang disebabkan di antaranya situasi keamanan yang tidak kondusif, tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Untuk itu Mahfud MD meminta agar pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.

Mahfud selalu menegaskan bahwa hubungan Papua dan NKRI sudah final, “tidak bisa diganggu memerkarakan, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik & keuangan sekalipun, akan kita pertahankan, ” tegas Menko Polhukam.

DPR: Kami menetapkan dengar suara masyarakat Papua

Ketua Panitia Khusus Perbaikan Undang-Undang Otsus Papua, Komarudin Watubun, mengatakan DPR menetapkan mendengar aspirasi dari umum dan melihat situasi yang terjadi di Papua.

Salah satu aspirasinya, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, adalah umum Papua tidak hanya ingin dana dan pemekaran, tapi juga perbaikan perlindungan HAM.

“Ada soal pelanggaran HAM. Namun itu aspirasi, dalam negara demokrasi boleh-boleh saja namun semua nanti mencuaikan pembahasan di pansus serta sikap serta fraksi mau melihat urgensinya, ” sekapur Komarudin seperti dikutip Kurun, Selasa, (30/03).

“Jadi ada dua pasal yang diajukan pemerintah dalam revisi UU Otsus Papua. Kita tak bisa menutup mata bahwa Otsus Papua ada kekurangannya jadi mari diperbaiki, ” katanya.

Revisi UU Otsus Papua telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. DPR meyakini, revisi UU tersebut akan selesai pada tahun ini.