sumber gambar, ANTARA FOTO

Keterangan,

Sejumlah pemuda dari berbagai elemen masyarakat yang dikoordinir oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), menggelar aksi unjuk rasa di kota Jayapura, Jumat (18/6).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, aspirasi pembentukan daerah otonom baru (DOB) Papua atau pemekaran daerah akan menjadi prioritas pembahasan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Namun, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan akan terlalu terburu-buru jika dilakukan tanpa menyelesaikan akar permasalahan di Papua.

Adriana Elisabeth, peneliti LIPI, mengatakan situasi konflik yang masih ada di Papua akan mempersulit rencana pemekaran daerah atau DOB, meski pemerintah telah membuat UU Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

“Ada unsur tergesa-gesa di sini. Yang menjadi perhatian pemerintah hanya pembangunan. Pembangunan bukan satu-satunya masalah. Ada masalah lain yang saling terkait yang belum pernah dijawab secara terbuka,” kata Adriana.