Kasus penyebaran foto dan video intim dengan sasaran perempuan sebagai sarana buat mengancam semakin meningkat dalam Indonesia.

Salah seorang yang mengaku mengalami risiko seperti ini selama bertahun-tahun adalah Bunga (bukan tanda sebenarnya). Pengalaman itu membuatnya berada pada titik terendah dalam hidupnya.

“Saat naik mobil sama dia menggunakan tol dengan kecepatan mulia, saya coba lompat muncul, tapi ditahan. Rasanya tak mampu hidup lagi, ” cerita Bunga tentang barang apa yang dideritanya.

“Saya menangis tapi tidak keluar minuman mata, saya depresi tenggat tidak bisa berucap, pendirian kosong, di pikiran aku hanya satu, bunuh diri, ” kata Bunga. Minuman matanya mengalir deras mengingat kejadian itu.

Bunga mengaku mengalami beraneka macam kekerasan verbal dan wujud dari mantan pacarnya, tiba dari menyebutnya sebagai “pelacur”, mencekik, hingga menyebarkan konten seksual ke sosial jalan sebagai bentuk ancaman.

Kegiatan kekerasan itu muncul sebagai aksi balasan yang disebut revenge porn atau nonconsensual intimate image s yang dilakukan karakter karena penyintas ingin menyudahi hubungan.

Bunga enggan mengadukan kasus itu ke polisi karena proses hukum yang panjang dan dianggap terbatas terhadap perempuan serta daya ancaman pidana dalam UU tentang Pornografi dan UNDANG-UNDANG Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kembang hanyalah satu contoh daripada lebih 1. 400 urusan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan catatan akhirusanah Komnas Perempuan tahun 2020, terjadi lonjakan tajam pengaduan KBGS yang juga dipengaruhi situasi pandemi virus corona, dengan kenaikan 348% daripada 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1. 425 kasus di tahun 2020.

Kemudian, berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Perserikatan Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dari ratusan kasus yang ditangani, hanya sekitar 10% berujung ke pengadilan.

Tanpa kerangka asas yang kokoh, untuk menyembunyikan korban, menurut LBH BAGUS, pelaku tidak akan terjerat dan bisa bebas begitu saja.

LBH APIK serupa mengatakan kasus kekerasan siber seperti ini meningkat pesat pada masa pandemi Covid-19, dan diperkirakan karena dakwaan melalui online yang bertambah memudahkan korban.

Contoh dengan mengegerkan publik yaitu kasus video seksual yang menipu V di Garut, serta Baiq Nuril, guru honorer di Nusa Tenggara Barat.

Dalam banyak kasus, bermacam-macam organisasi menyebut perempuan tetap menjadi korban.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi solusi mendesak yang harus diundangkan dalam melindungi perempuan, kata Komnas Perempuan.

Dewan Perwakilan Anak buah (DPR) telah memasukkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Sementara polisi menegaskan bahwa korban tidak perlu kecil untuk melapor karena ada prosedur penanganan oleh polisi wanita (polwan) mulai daripada pemeriksaan hingga penyembuhan trauma.

Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) belum memberikan perkataan terkait upayanya dalam menyalahi peningkatan KBGS.

Bunga yang kini berusia rata-rata dua puluhan tahun, memahami mantan pacarnya sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) & menjalin hubungan yang benar dekat saat kuliah.

Mereka lalu melakukan hubungan seksi, kemudian merekam serta menjepret keintiman itu.

“Saya menyelenggarakan hal sangat bodoh sebab awalnya saya pikir cocok dia saja, calon suami saya, semua saya kasih. Entah mau difoto, divideo, sesenangnya dia, ” logat Bunga yang merahasiakan ikatan itu ke orang tuanya.

Tidak disangka, ternyata memotret dan video itu menjadi alat ancaman untuk “mengurung” Bunga.

“Awalnya hubungan saya baik. Tapi kemudian dia melarang tidak boleh berteman, tidak boleh ikut aktivitas kampus, pokoknya semua dibatasi, sampai akhirnya tidak tahan dan minta putus. Awak jadi sering berhantam.

“Semakin toxic , dia bilang saya anjing, murahan, pelacur, parah betul. Masalah kecil jadi mulia, ” katanya.

“Seperti burung dalam sangkar, kalau hamba di dalam sangkar tempat baik-baik saja, tapi kalau saya keluar, dia bisa mengamuk, ” ujarnya.

Kembang pun pernah mengalami kebengisan fisik. “Saat di mobil, saya minta putus, tempat tidak terima lalu mencekik saya. Kaca mobil datang retak dilempar barang setara dia. Saya sangat bimbang, ” tambah Bunga.

Mantan pacar selalu mengancam bakal menyebarkan video dan menjepret intim jika Bunga tidak menurut.

Bunga menceritakan, zaman di kampus, ia pun pernah diseret ke mobil disaksikan banyak orang.

“[Dia] sambil teriak akan menyebarkan foto-foto aku. Sudah gila apa ya? Semua orang tahu dan lihat, saya malu betul. Terus, dia juga kala lempar kondom ke panti saya untuk mengancam, ” katanya.

Tidak bisa cerita ke keluarga ditambah mengalami kekerasan dan ancaman, Kembang menyerah dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya.

“Rasanya itu takut setiap hari, suka gila dan bunuh muncul saja, sudah tidak sanggup lagi. Berkali-kali saya aktif pintu mobil, mau lompat, saat melaju kencang di tol. Tapi ditahan sebanding dia, ” katanya.

“Jiwa raga saya mati, tak bisa tidur, dan tak tenang karena tetap kudu disamping dia, ” tambahnya.

Bunga meninggalkan waktu empat tahun kuliah bersama dengan mantan pacarnya di bawah tekanan.

“Setiap hari saya minta selesai, tapi bukan putus, bahkan perilaku kasar yang hidup, dari ucapan, tindakan mematok ancaman, jadi sulit betul, ” katanya.

Kekerasan tetap terjadi hingga Bunga lolos kuliah dan bekerja.

“Dia datang ke kantor serta tarik-tarik saya. Saya dimarahin di mobil. Saya menangis tapi tidak keluar minuman mata. Saya depresi mematok tidak bisa berucap, pandangan kosong, di pikiran kami hanya satu, bunuh diri, ” kata Bunga.

“Dia selalu mengancam akan share foto dan video, kala ini ke atasan kalau saya minta putus, ” katanya.

Bertahun-tahun dalam posisi tertekan, kesudahannya Bunga berani mengakhiri ikatan dengan bantuan temannya.

“Tiap malam saya menangis serta berdoa. Saya tidak piawai lagi seperti ini, tak tahan lagi, bisa sedeng, hidup tidak jelas, tidak bisa diam. Dan belakangan muncul keberanian, saya putusin dan tinggalkan dia, ” ujarnya.

Dampaknya, Bunga merasai teror, penguntitan, hingga kerawanan dari mantan pacarnya.

Kembang lalu mencari bantuan & bertemu dengan LBH SEJATI pertengahan tahun lalu.

“Kami mengirimkan surat somasi ke dia, dan tidak teristimewa diteror dan diikuti, namun hanya sementara, ” katanya.

Ancaman kemudian beralih ke tindakan. Foto-foto bernuansa erotis Bunga diunggah ke sosial media.

“Baru-baru ini tempat buat akun palsu serta unggah foto tubuh kami bernuansa seksual. Di akun pribadinya, dia upload memotret saya, dan menghina hamba, ” katanya.

“Saya bimbang berdampak ke keluarga, dunia kerja saya, saya mau malu, bahkan kehilangan order, ” katanya.

Bunga pula berdiskusi dengan LBH TERTIB dan disarankan untuk lapor ke polisi, namun tak dilakukan.

“Lapor polisi tersebut prosesnya panjang, tidak mudah dan menyita waktu. Mayoritas polisi juga pria oleh karena itu kurang nyaman. Lalu, perlu bukti dan saksi dengan sulit dikumpulkan, belum lagi ancaman dari pelaku, ditambah saya sendirian.

“Jadi hamba memilih menerima saja saat ini. Tapi kalau situasi betul parah mungkin saya hendak ke kantor polisi, tapi sekarang saya berusaha untuk tidak, ” kata Kembang.

Semangat jiwa muda, rajin, dan ceria Bunga rontok akibat bertahun-tahun hidup di dalam intimidasi.

Bunga sekarang menjelma pribadi yang tertutup, mengakui diri dari pertemanan & memiliki trauma jika ada yang mendekat.

“Jadi seolah-olah ada benteng perbatasan ke orang lain, selalu curiga, ” tutupnya.

LBH APIK: K asus meningkat 1000 kala lipat

Pengacara publik dari LBH SUCI, Husna Amin, mengatakan, ideal kasus kekerasan seperti yang dialami Bunga meningkat cendekia di masa pandemi virus corona.

“Hingga 1000 kala lipat, sebelumnya hanya 54 kasus, sekarang sudah bertambah dari 400 lebih, mulai dari Jabodetabek, kota kecil hingga WNI di sungguh negeri. Setiap hari dekat ada 2-3 kasus muncul ke LBH APIK untuk KBGS, ” kata Husna yang mendampingi kasus Bunga.

Namun, kata Husna hanya 10% dari korban dengan melapor kasusnya ke alat penegak hukum.

“Alasanya karena tidak mendapat support system baik dari keluarga ataupun lingkungan dekat, proses norma panjang dan tidak berpihak pada perempuan. Selain tersebut korban juga takut dipidana karena bisa dijerat UNDANG-UNDANG Pornografi dan UU ITE, seperti kasus di Garut dan Baiq Nuril, ” katanya.

Padahal kata Husna, mantan pacar Bunga dapat dijerat pasal berlapis semacam penguntitan, ancaman dan penyaluran konten pribadi, pemalsuan nama serta pencurian data awak.

Husna menyebut, hingga kini tidak ada upaya sejak pemerintah dalam melindungi perempuan yang terus dia tutur mengalami kriminalisasi.

“Tapi sebab tidak ada aturan pelestarian bagi korban, si karakter bebas begitu saja. Petunjuk kekerasan hanya jadi data, tanpa solusi, dan objek akan terus berjatuhan. Solusinya adalah melalui pengesahan RUU PKS, ” ujar Husna.

Peristiwa seperti Bunga, menurut seorang kuasa hukum kasus yang menyangkut gambar intim, menunjukkan sikap semena-mena negara.

“Negara telah masuk ke kamar-kamar warga negaranya mengawasi apa yang mereka lakukan, membabi-buta menyerang secara serampangan ke siapa saja. ”

Tersebut adalah ungkapan ekspresi kekecewaan Asri Vidya terhadap UU Pornografi yang menyebabkan kliennya V, terpidana kasus gambar seksual di Garut, yang dia klaim sebagai korban perdagangan manusia tetapi saat ini justru dipenjara.

V divonis tiga tahun penjara karena melanggar Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi ‘setiap orang dilarang dengan berniat atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau gaya yang mengandung muatan pornografi’.

Asri yang membela V secara cuma-cuma atau pro bono menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi awut-awutan walaupun akhirnya ditolak.

“Dia itu menikah siri era 16 tahun, masih bani, dengan suami yang memiliki kelainan seksual dan menjadi korban perdagangan manusia, diperjualbelikan ke teman suami dan videonya dijual.

“Klien kami dipersekusi dua kali, dipenjara karena dianggap jadi arketipe pornografi padahal dia korban dan dicap pekerja seks di masyarakat, ” katanya.

Menurut Asri, UU Pornografi memiliki kekuasaan berlebih serta melanggar hak privasi di setiap warga negara.

“Kalau suami istri berciuman lalu melaksanakan foto atau video, kemudian mereka cerai, dan foto itu tersebar, bisa dipenjara mereka, bayangkan? Terus, siapapun bisa melapor termasuk aparat itu sendiri, ” katanya.

Setelah upayanya ditolak MK, ujar Asri, kini tumpuan akan aturan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual seumpama “lilin kecil dengan hampir redup”.

“Beban & penyiksaan yang dialami rani merupakan tanggung jawab DPR sebagai pembuat UU Pornografi yang tidak memikirkan ke depan, dan tidak mendengar rakyat, ” katanya.

Berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan pada 2020, terjadi lonjakan tajam pengaduan KBGS yang juga dipengaruhi situasi pandemi virus corona, secara kenaikan 348% dari 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1. 425 kejadian di tahun 2020.

Kerawanan hingga tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan korban merupakan dua jenis KBGS dengan paling banyak dilaporkan, indah oleh mantan pacar ataupun oleh akun yang anonim.

Kekerasan yang dilakukan pertama oleh mantan pacar & mantan suami itu menjalani peningkatan tajam dari 120 kasus di tahun 2019 menjadi 329 kasus di dalam 2020.

“Kekerasan ini pegari tidak lepas dari perhubungan tidak setara antara pria dan perempuan. Laki-laki menjadikan tubuh perempuan sebagai bahan atau komoditas dan teknologi mempermudah dan mempercepat itu, ” kata komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.

Di tengah peningkatan kekerasan KBGS, kata Aminah, unit hukum belum cukup menangani korban.

“Contoh, ada sepadan pacar atau suami istri yang melakukan aktivitas seksual lalu didokumentasikan, kemudian cerai-berai ke media sosial, ataupun juga seperti pemerkosaan dengan diunggah live streaming . Mereka berpotensi terkena UU Pornografi walaupun ternyata adalah korban, ” kata Aminah.

“Ada juga kasus, korban sedang video call sama pacarnya semrawut direkam bapak kos serta diunggah ke sosial jalan. Sebenarnya kan tanpa izin, tapi bagaimana menegakkannya? ” tambah Aminah.

Sementara tersebut, SAFENET menyebut, penyebaran konten intim non-konsensual adalah kebengisan yang paling banyak berlaku dengan motif yang bermacam-macam.

Mulai dari untuk mengamang korban agar patuh (intimidasi psikis dan emosional), memeras korban dengan motif uang, mengekspolitasi korban secara erotis untuk mau memproduksi konten-konten menunjukkan korban telanjang (untuk dijual ke orang lain), dan lainnya.

Merujuk dalam kasus Bunga dan target lain yang mengalami kebengisan yang sama, Komnas Rani memberikan beberapa rekomendasi, tinggi komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.

Pertama, amankan barang bukti baik bersifat screen shot maupun URL. Kedua putus komunikasi dengan pelaku untuk keluar dari kontrol. Ketiga, cari tumpuan layanan hukum dan psikologis.

“Setelah itu diskusikan serta putuskan langkah selanjutnya, baik jalur hukum, somasi atau mediasi. Saya rekomendasikan bekerja website awaskbgo. id atau di Instagram taskforcekbgo, ” katanya.

“Yang harus ditekankan bahwa ini bukan kesalahan korban, jangan tunduk terhadap kontrol karakter, dan jangan takut secara hukum karena banyak yang akan menemani dan membantu, ” katanya.

Solusinya yang paling mendesak dibanding sisi aturan, menurut Aminah, adalah pengesahan RUU PKS yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Preferensi 2021 di DPR.

“Dalam RUU itu, intinya awak mendorong ketidakberlakuan Pasal 8 UU Pornografi dan Bab 27 UU ITE di RUU PKS. Artinya, hawa yang tidak setuju konten intim disebarluaskan adalah target sehingga tidak boleh dikriminalisasi dengan pasal atau tuduhan apapun, ” katanya.

Patuh Aminah, UU Pornografi era ini dibentuk tanpa mengingat pola kekerasan terhadap hawa.

“Sepanjang ada wajah hawa maka bisa diterapkan, real bisa jadi ia ada korban. Tujuan awal UNDANG-UNDANG Pornografi itu adalah untuk industri pornografi, bukan untuk pembuatan pribadi, ” katanya.

“DI UU Pornografi jelas kalau untuk koleksi dan buat sendiri tidak dipidana, karena diberlakukan untuk industri, tapi keberlakuan hukum tak hidup di ruang tawar, ” katanya.

Sementara tersebut, tambahnya, untuk UU ITE kerap kali digunakan sebagai alat pembalasan dari pelaku kekerasan seksual kepada objek, seperti yang dialami Baiq Nuril.

Pemimpin Panja RUU PKS DPR Willy Aditya mengatakan mau memprioritaskan pembahasan RUU PKS yang menjadi prolegnas preferensi 2021.

Alasannya, tambah Willy, karena Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang memadai terhadap kekerasan seksual dengan online, perzinahan, hubungan serupa, perspektif aparat penegak hukum berbasis gender, dan perlindungan terhadap korban kekerasan erotis.

“Dengan fokus pada perspektif terhadap korban yang semasa ini dianggap tabu dalam kultur kita. Fenomena gunung es meningkat signifikan, kekerasa seksual online perlu dikhawatirkan, itu yang paling istimewa, ” katanya.

Terkait tuduhan bahwa DPR yang paling bertangung jawab terhadap munculnya banyak perempuan yang dikrimininalisasi akibat UU Pornografi, Willy mengatakan DPR akan melaksanakan perbaikan melalui RUU PKS.

“Dimana nanti tumpang tindihnya dengan RUU Pornografi, UNDANG-UNDANG ITE, UU Perkawinan, KUHP. Kami benar-benar akan melaksanakan hearing kepada publik dengan komprehensif dari semua pihak, ” katanya yang menyebut draf usulan RUU PKS ditandatangani oleh mayoritas anggota.

Zaman dikonfirmasi mengenai alasan Kembang tidak melapor ke penjaga, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan bahwa polisi sudah mempunyai aturan terkait penanganan kejadian tindak pidana yang melibatkan perempuan.

“Polisi sudah menyimpan aturan bahwa dalam penanganan oleh polwan. Semua kepala yang menangani perempuan dan anak oleh polwan, tersedia tim pukulan healing pula. Lalu, ruangan pemeriksaan berbeda dengan ruangan penyidikan lainnya, ” kata Argo melalaikan pesan singkat.

Argo mengucapkan, menurut data yang dimiliki polisi, keenganan korban kebengisan seksual online melaporkan ke polisi lebih disebabkan sebab rasa malu.

“Korban segan melapor karena malu jika aibnya ketahuan orang, yang melakukan ada hubungan kekerabatan. Mungkin yang ditanya belum pernah lapor? Belum pernah lapor kok sudah bisa cerita? ” kata Argo.

Sementara itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Bani (KemenPPPA), Vennetia R Dannes, belum memberikan komentar terpaut upaya pemerintah dalam mengatasi peningkatan KBGS, khususnya kebengisan balasan seksual ( revenge porn atau nonconsensual intimate images ).

Bersandarkan survei KemenPPPA dan Awak Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, sebanyak 33, 4% perempuan usia 15-64 tahun Indonesia telah mengalami kekerasan fisik dan atau kebengisan seksual selama hidupnya, secara jumlah kekerasan fisik sebesar 18, 1% dan kebengisan seksual 24, 2%.

Kemudian, sebesar 42, 7% kebengisan baik secara fisik & seksual dialami oleh perempuan yang belum menikah dimana pelaku adalah pacar, saudara, rekan kerja, tetangga, & pelaku lainnya.

Melalui layanan psikologi SEJIWA, KemenPPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak terdampak Covid-19, seperti hawa korban KDRT, perempuan di dalam situasi darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas, serta bujang yang memerlukan perlindungan istimewa.

Masyarakat bisa konsultasi dengan tenaga psikolog melalui hotline 119 ext. 8 yang juga menunjuk kepada hotline unit pengaduan Kementerian PPPA (0821-2575-1234/0811-1922-911) ataupun melalui s itus pengaduan.

Anda serupa dapat melaporkan kasus dengan Anda alami sendiri atau yang A nda saksikan kepada LBH APIK (Lembaga Bantuan Patokan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan melalui situs pengaduan .

Mantan anak mahkota Yordania dituduh mencari jalan menggerakkan para kepala suku untuk melawan pemerintah.

Pangeran Hamzah bin Hussein bekerja dengan “entitas asing” untuk mengacaukan negara, sirih Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi.

Sang pangeran sebelumnya merilis dua gambar ke BBC, mengklaim bahwa dia ditempatkan dalam benduan rumah.

Dia membantah sudah melakukan konspirasi, tetapi menyangka para pemimpin Yordania tidak mampu menjalankan pemerintahan dan melakukan korupsi.

Enam belas orang, tercatat mantan penasihat Raja Abdullah dan anggota keluarga kerajaan lainnya, ditangkap pada keadaan Sabtu atas tuduhan mengancam keamanan.

Dalam videonya, Pangeran Hamzah, saudara tiri raja, berkata dia dilarang muncul rumah atau berkomunikasi dengan orang lain.

Langkah ini diambil pemerintah menyusul kunjungan sang pangeran ke sebanyak pemimpin suku, yang dianggap telah memberikan dukungan.

Ibunya, Ratu Nur yang berdiri di Amerika Serikat, berceloteh dia mendoakan anaknya yang dia sebut sebagai korban tak bersalah dari “fitnah jahat”.

Menanggapi kehebohan yang diakibatkan video tersebut pada keadaan Minggu, wakil PM Ayman Safadi menyatakan Pangeran Hamzah telah memutarbalikkan fakta serta berusaha menarik empati, mengumumkan kantor berita negara, Petra.

Dalam konferensi pers, tempat berkata Pangeran Hamzah telah berbicara dengan pihak dalam luar negeri tentang mengacaukan stabilitas negara dan negeri sudah lama mengawasinya.

Sang pangeran dituduh berusaha menggerakkan “para pemimpin klan” buat melawan pemerintah.

Tetapi program tersebut telah “dihentikan semenjak awal”, kata Safadi seolah-olah dikutip Petra.

Safadi lalu mengklaim bahwa seorang adam yang punya koneksi dengan dinas keamanan asing menawari istri Pangeran Hamzah, Anak Basmah, penerbangan keluar dibanding Yordania. Dia tidak memerinci dinas keamanan luar jati mana yang terlibat.

Safadi mengatakan para pejabat telah berusaha membujuk sang pangeran rupanya mengambil tindakan hukum terhadapnya, namun Pangeran Hamzah “menanggapi permintaan ini secara negatif”. Dia menekankan bahwa dialog sedang berlangsung.

Kekuatan-kekuatan di wilayah termasuk Mesir, Turki, dan Arab Saudi menyuarakan dukungan untuk Raja Abdullah setelah operasi tersebut.

Amerika Serikat, yang bersekutu secara Yordania dalam peperangan melayani kelompok yang menyebut muncul Negara Islam (ISIS), mengecap sang raja sebagai pacar kunci yang mendapatkan sokongan penuh dari mereka.

Inggris juga mendukung sang ayah. “Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah mitra yang sangat berharga bagi Inggris, ” sirih James Cleverly, menteri untuk urusan Timur Tengah serta Afrika Utara.

Pangeran Hamzah ialah putra sulung mendiang Baginda Hussein dan istri kesayangannya, Ratu Noor. Dia adalah lulusan Sekolah Harrow dalam Inggris dan Akademi Tentara Kerajaan di Sandhurst. Dia juga kuliah di Universitas Harvard AS dan sudah bertugas di angkatan bersenjata Yordania.

Dia dinobatkan jadi putra mahkota Yordania di dalam 1999 dan merupakan budak favorit Raja Hussein, yang sering menyebutnya di ajaran umum sebagai “kesenangan untuk mataku”.

Akan tetapi tempat dianggap masih terlalu muda dan belum berpengalaman buat diangkat menjadi penerus dalam saat kematian Raja Hussein.

Kakak tirinya, Abdullah, naik tahta dan mencopot menggelar putra mahkota dari Hamzah pada tahun 2004, lalu memberikannya kepada putranya sendiri.

Langkah itu dipandang sebagai pukulan bagi Ratu Noor, yang berharap putra tertuanya menjadi raja.

Ketegangan di dalam keluarga negeri telah cukup lama terlihat, kata jurnalis di Yordania Rana Sweis kepada BBC.

“Sang mantan putra mahkota juga dipandang populer. Tempat sangat mirip dengan ayahnya, Raja Hussein, dan dia juga sangat populer dalam kalangan suku-suku setempat, ” katanya.

Anggota lain dari rumpun kerajaan turun tangan di dalam percekcokan di Twitter di dalam Minggu malam, menyerang Permaisuri Noor dan menuduh kejadian ini adalah perselisihan tentang hak suksesi.

” Grow up Boys , ” tulis Putri Firyal, mantan istri paman sebab Hussein dan Abdullah, Tengku Muhammad bin Talal.

Bagaimanapun kaum pengamat mengatakan kritik pangeran terhadap korupsi di kerajaan Yordania menyentuh hati penuh orang di negara itu.

“Apa yang dikatakan Pangeran Hamzah berulang kali merebak di rumah-rumah setiap warga Yordania, ” kata Ahmad Hasan al Zoubi, seorang kolumnis terkemuka.

Yordania memiliki sedikit sumber daya kawasan dan ekonominya sangat terpukul oleh pandemi Covid-19. Dia juga telah menyerap gelombang pengungsi dari perang belahan di negara tetangga, Suriah.

Namun, penangkapan politik di tingkat tinggi jarang terjadi. Badan intelijen negara itu telah mendapatkan kekuatan suplemen sejak pandemi dimulai, & menuai kritik dari gabungan hak asasi.

Orang lain dengan ditahan pada hari Sabtu termasuk Bassim Awadallah, bekas menteri keuangan, dan Syarif Hassan Bin Zaid, seorang anggota keluarga kerajaan.

Awadallah, seorang ekonom yang sudah belajar di AS, telah menjadi orang kepercayaan kepala dan kekuatan berpengaruh di reformasi ekonomi Yordania.

Tempat kerap bentrok dengan birokrasi pemerintah yang menolak rencananya, kata pengamat.

Tidak ada anggota angkatan bersenjata dengan dilaporkan berada di jarang mereka yang ditahan untuk dugaan makar tersebut.

Ketika Selandia Baru meloloskan undang-undang yang memberikan hak cuti kepada perempuan yang keguguran, tiga perempuan dari negara lain merenungkan apa manfaatnya bagi mereka jika UU serupa diciptakan di negara mereka.

“Keguguran adalah duka. Itu adalah kehilangan.”

Tatkala Denise Evans kehilangan janinnya, sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia hamil. Pada pekan keenam kehamilan, yang merupakan tahap awal kandungan, dia bahkan belum memberitahu sahabat-sahabatnya atau bahkan ayahnya.

“Terasa janggal, di antara sekelompok orang-orang terpilih, kantor yang harus tahu lebih dulu,” jelas wartawan lepas ini.

“Saya menghabiskan cukup banyak waktu mengkhawatirkan pekerjaan [saat keguguran]—sebagai seorang pekerja lepas, jika saya tidak muncul maka saya tidak dibayar. Saya tidak bisa mengambil waktu libur karena saya harus membayar sejumlah tagihan dan saya tidak ingin mengecewakan orang.”

Di Inggris, tempat Denise bermukim—dan banyak negara lainnya di dunia—tidak ada aturan formal yang memberikan hak cuti ditanggung kantor saat pegawai perempuan mengalami keguguran pada masa awal kehamilan. Karyawati seperti ini harus mengandalkan izin sakit dan kebaikan atasan untuk memberikan waktu agar bisa pulih secara fisik dan mental.

Selandia Baru merupakan negara terkini yang meloloskan undang-undang yang memberikan pasangan suami-istri tiga hari cuti dari kantor saat mengalami keguguran. UU itu dinamai UU Hak Cuti saat Keguguran.

“Di pikiran saya, jika saya ada di sana, hasilnya akan jauh berbeda bagi saya,” kata Denise. “Keguguran terjadi satu hari dan langsung selesai. Tapi perlu enam pekan agar gejala fisiknya benar-benar hilang. Keguguran adalah hal yang membuat trauma dan rapuh.

“Perempuan yang keguguran mengalami banyak hal dari sisi emosi dan [undang-undang semacam itu] akan mengurangi satu beban. Tiga hari terdengar pendek di permukaan, tapi itu sesuatu. Tiga hari awal adalah yang penting dan saya pikir saya akan bisa kembali bekerja setelahnya.

“Saya bisa saja menelepon untuk memberitahu saya sakit, tapi ada rasa aman bahwa saya akan diupah. Itu menunjukkan tingkat pemahaman.”

Selandia Baru bukan negara pertama yang secara formal memberikan hak cuti kepada perempuan setelah keguguran. Nikaragua, Panama, Mauritius, dan Indonesia memberikan hak cuti dalam taraf yang berbeda. Namun, keempat negara itu memberikan hak cuti lebih dari tiga hari.

India juga termasuk negara yang memberikan hak serupa. Bahkan, Undang-Undang Tunjangan Kehamilan di negara itu telah berumur 60 tahun dan menjadi perintis bagi aturan semacam itu. UU terseut memberikan hak cuti selama enam oekan bagi perempuan yang mengalami keguguran, ditambah satu bulan bagi perempuan yang kesehatannya buruk akibat keguguran.

“Saya pikir undang-undang itu sudah ada sekian lama sehingga kami meremehkannya,” kata Priya Sharma, perempuan yang tinggal di Bangalore dan memakai sistem hak cuti keguguran sebanyak tiga kali.

“Saya tidak tahu bahwa Selandia Baru atau negara lain mungkin tidak punya undang-undang seperti itu, dan orang harus menggunakan izin sakit untuk menutupnya.

“Meskipun terdapat budaya patriarki dan represif dalam berbagai lingkaran, undang-undang kami cukup mendukung perempuan bekerja.”

Ibu satu anak ini mengalami sekali keguguran dan dua sengaja digugurkan lantaran terdapat komplikasi pada janin. Dia bekerja pada sebuah perusahaan yang manajernya adalah laki-laki dan sangat mendukung.

“Dia bilang, saya bisa mengambil waktu sebanyak yang saya perlukan untuk bisa kembali ke kantor dan saya tidak memikirkan urusan kantor selama enam pekan. Jelas meringankan hidup untuk bisa punya pilihan itu.

“Tidak harus risau soal pekerjaan selama pekan-pekan itu sangat membantu pemulihan saya serta memberikan saya waktu untuk menuju ke rumah orang tua di kota yang berbeda dan tinggal bersama mereka sampai saya lebih baik.”

Seperti halnya dengan sejumlah topik seputar kesehatan perempuan, keguguran adalah topik yang jarang dibicarakan di dunia walau jamak terjadi. Sekitar satu dari empat kehamilan berakhir dengan keguguran, umumnya sebelum pekan ke-28. Kemudian sekitar 2,6 juta janin dilahirkan dalam keadaan tak bernyawa di seluruh dunia, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dr Nono Simelela, asisten direktur jenderal WHO di bidang keluarga, perempuan, anak, dan remaja, mengatakan apapun kondisinya seputar keguguran, perempuan berhak kondisinya dipahami dan menerima dukungan.

“Perempuan masih menghadapi stigma dan rasa malu yang luar biasa ketika mereka kehilangan janin dan mereka kerap tidak didukung untuk membicarakan pengalaman dan kehilangannya. Ini bisa berujung pada keterisolasian dan putus komunikasi dari pasangan dan keluarga dekat. Ini berarti perempuan terjebak di dalam duka pribadi mereka.

“Rasa sakit yang bertumpuk itu tidak bisa diterima.”

Aya Al-Salchi bertekad membagi pengalaman tiga kali keguguran.

“Kami diberitahu untuk tidak memberitahu kami hamil sampai pekan ke-12 agar janin tetap berada di kandungan dan saya melakukannya. Saya merasa beruntung mengalami keguguran pertama pada pekan ke-16 karena saya merasa bisa berbicara soal itu dan mendapat dukungan melewati pengalaman tersebut.”

Aya lahir di Irak dan tumbuh dewasa di Libia. Dia kemudian pindah ke Kanada, tempat dia bekerja sekarang.

“Ada stigma umum seputar keguguran. Sampai saya melewatinya, saya tidak tahu bahwa itu sering terjadi. Hal tersebut harus dibicarakan lebih banyak. Topik semacam ini lebih tabu di tempat saya berasal.

“Di kebudayaan tempat saya dibesarkan, menempatkan nilai tertentu pada perempuan yang bisa mengandung. Dan perempuan yang tidak bisa menjadi semacam kurang menarik, seperti ada cacat. Saya tidak merasa malu, tapi saya tahu ada banyak perempuan merasa demikian. Tapi tidak perlu malu mengalami keguguran.

Di Kanada, aturan sekarang menyatakan seorang perempuan bisa menggunakan tunjangan sakit jika yang bersangkutan mengalami keguguran sebelum pekan ke-20. Setelah masa itu, dia berhak mendapat tunjangan kehamilan jika terjadi keguguran atau bayinya dilahirkan dalam keadaan tak bernyawa.

Di Australia, perempuan yang keguguran berhak mengambil cuti di luar tanggungan jika keguguran setelah pekan ke-12. Sementara di Inggris, perempuan berhak mengambil cuti ditanggung, tapi hanya setelah pekan ke-24.

Di AS, yang tunjangan cutinya terbatas, perusahaan tidak diwajibkan memberikan cuti kepada perempuan yang mengalami keguguran.

Aya berkata dirinya tahu perusahaan tempatnya bekerja akan mendukung jika dia meminta cuti. Setelah kegugurannya yang pertama dia mengambil cuti, namun pada dua kali keguguran selanjutnya dia langsung masuk kerja keesokan hari.

“Undang-undang di Selandia Baru positif karena itu mendukung perempuan untuk membicarakannya dan menghapus stigma seputar kehamilan,” ujarnya.

“Alasan utama saya mengapresiasi UU ini karena UU ini mendorong diskusi. Kondisi ini normal dan perempuan perlu mengambil sebanyak waktu yang mereka perlukan untuk lebih baik dan memulihkan perasaan apapun terkait [keguguran].”

Dia meyakini bukanlah kebetulan bahwa UU Selandia Baru diusung seorang perempuan anggota parlemen – Ginny Anderson – dan disetujui pemerintah pimpinan perempuan perdana menteri.

“Ada percakapan global seputar keturutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan bagaimana perempuan seharusnya membantu mengubah kebijakan. Penting bagi perempuan untuk turut serta sehingga bisa berdampak besar pada kekurangan riset medis serta mendapat jawaban bagi perempuan [setelah keguguran].”

Denise sepakat.

“Undang-undang di Selandia Baru menciptakan preseden. itu terobosan. Jacinda Ardern adalah perdana menteri yang berempati. Saya berharap kita bisa mengkloning dia.”

Andersen mengatakan kepada BBC bahwa masih ada stigma dan tabu seputar keguguran yang membuat banyak orang menderita dalam kesunyian.

“Kami mendengar banyak kisah dari pria dan perempuan bagaimana ini berdampak pada mereka. Ada kisah tentang perempuan yang harus membungkus semua barang persiapan kelahiran dan harus bekerja keesokan harinya. Sementara ada perusahaan yang baik dan memberikan cuti ketika diperlukan. Belum jelas dalam hukum bahwa ini adalah hak.

“Jadi ini tentang keadilan dan hak pekerja serta memberikan suara kepada mereka yang sering kali diam.

“Saya berharap UU ini memberikan kesempatan untuk membuka lebih banyak percakapan–lebih banyak keterbukaan seputar topik janin yang lahir tak bernyawa, keguguran, dan kelahiran anak.”

Masyarakat adat di Biak, Papua, cemas kalau keberadaan bandar antariksa pertama di Indonesia, yang segera dibangun, bakal membuat mereka tersisih dari wilayah adat serta merusak alam yang menopang hidup mereka secara turun menurun.

Sebagai putra dari pemegang hak ulayat di Kampung Saukobye, Markus Abrauw telah menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah adat yang berada di pesisir utara Biak, Papua, yg diwariskan padanya.

Namun belakangan pria berusia 54 tahun ini dirundung cemas, sebab di wilayah adat tempat marga Abrauw bernaung sebagaiselaku, ala, menurut, turun temurun, bakal dibangun bandar antariksa pertama pada Indonesia.

Sekitar 40 tahun lalu, orangtuanya menyerahkan lahan seluas 25 hektare kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan ganti rugi hanya sebesar Rp25 juta rupiah.

Kini, LAPAN membangun bandar antariksa berskala kecil pada lahan seluas 100 hektare, termasuk yang dimiliki oleh marga Abrauw. Namun ia menentang proyek itu.

Kakek dari delapan cucu terkait mengaku khawatir keberadaan proyek bandar antariksa bakal membuatnya terusir dari tanahnya sendiri dan mengancam masa depan anak cucunya.

“Kalau sudah digunakan, pasti perluasan area itu ada. Kalau wujud berarti anak cucu kami sudah tidak ada tempat lagi untuk mencari lahan atau mencari hidup. Laut dan hutan sudah bukan ada karena itu yg digunakan oleh pihak LAPAN, ” tutur Markus kepada BBC News Indonesia, Rabu (31/04).

Ketika ini, lahan seluas hundred hektare yang ditetapkan LAPAN sebagai lokasi proyek bandar antariksa itu masih berupa hutan belantara. Di situlah warga berburu dan berkebun demi mata pencaharian mereka.

Tak jauh dari situ adalah wilayah perairan tempat warga setempat mencari ikan.

Adapun lokasi pemukiman berjarak sekitar 3 km dari area dibangunnya bandar antariksa.

“Jangan sampai setelah dibangun, aktivitas kami untuk mencari hidup atau kerja jadi sempit, apalagi ini jalurnya ke pantai yang setiap hari masyarakat pergi tuk bekerja, mungkin mencari ikan atau apa. Itu kalau dibangun, aktivitasnya sudah makin sempit, tidak bisa dilalui kami masyarakat yang punya hak ulayat di situ, ” jelas Markus.

Proyek ini membuat komunitas adat yang mendiami Kampung Saukobye merasa terancam direlokasi.

Padahal, masyarakat adat yang bermukim di Pulau Biak – dan Papua secara umum -memiliki wilayah adat yang diwariskan secara turun temurun. Ini membuat marga lain tak boleh menempati wilayah adat marga lainnya.

Relokasi, berpeluang besar menimbulkan konflik antar marga, menurut Markus.

“Kita orang Papua terkait beda dengan orang Jawa. Kami ini harus bertempat di kami punya tempat hak ulayat dari leluhur kami sampai sekarang. Tersebut harus kita tempati, bukan boleh pindah ke tempat lain, ” terang Markus.

“Kalau kami dipindahkan ke mana-mana, yang ada pembunuhan turun temurun. Konflik antar marga yang punya hak ulayat dan marga yang mau masuk ke hak ulayat marga lain, ” jelasnya kemudian.

Apolos Sroyer, kepala dewan adat dari sembilan wilayah adat di Biak, atau disebut Manfun Kawasa dalam bahasa setempat, menjelaskan bahwa penduduk adat di Papua terdiri dari marga-marga yang memiliki batas tanah yang terang antara marga satu dengan yang lain.

“Apabila satu marga pindah ke marga lain punya wilayah, itu menimbulkan konflik di antar kami. Apalagi pihak lain masuk dan secara sengaja memindahkan marga-marga ini ke tempat lain. Ini akan menimbulkan masalah, ” kata Apolos.

“Kebanyakan proyek di Papua hanya menciptakan konflik di antara kami dengan tanda kesejahteraan. Tapi faktanya masyarakat adat tersingkir dari hak-hak dia. Pertanyaannya adalah pembangunan ini untuk siapa?, ” tanyanya.

Meski proyek tersebut ditentang oleh pemilk hak ulayat dan pemimpin adat, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengklaim bahwa proyek ini telah didukung tokoh adat dan tetua marga.

“Kami pada wilayah Biak Numfor itu terdiri dari sembilan wilayah adat dan bandar antariksa yang akan dibangun ini ada di wilayah utara dan tokoh adatnya hadir dengan kami saat ini, bahkan marga-marga terkait pemilik hak ulayat, hadir juga untuk berikan dukungan dan komitmen untuk siap membangun bandar antariksa, ” ujar Herry usai melakukan kunjungan ke kantor LAPAN di Jakarta, Jumat (12/03).

Senada, Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengklaim bahwa pihaknya telah menerima surat dukungan sekitar 60 tokoh-tokoh adat di Biak.

Akan tetapi, Markus mengaku sebagai pemilik hak ulayat dirinya tak pernah diikutsertakan dalam pembicaraan tersebut.

“Itu yang menjadi polemik bagi kami marga pemilik hak ulayat. Yang berangkat itu mengatasnamakan kami pemilik hak ulayat. Kami bukan dihadirkan, satu orang pun kami tidak dihadirkan, inch katanya.

“Kami tidak pernah dilibatkan dan pembicaraan mereka selalu mangatasnamakan kami yakni marga pemilik sudah sepakat padahal bukan kami yg sampaikan, ” jelas Markus.

Kepala LAPAN mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atas proyek yang digadang-gadang tak hanya menjadi bandar antariksa pertama di Philippines, namun juga di Asian countries Pasifik ini.

Setelah tersebut, pihaknya akan membuat plan dan pada 2024 bandar antariksa ini sudah terealisasi. Setidaknya, untuk fasilitas peluncuran roketnya.

“Kalau ini terwujud, ini akan jadi bandar antariksa pertama di Philippines dan juga mungkin bisa disebut juga bandar antariksa pertama di Asia Pasifik di wilayah ekuator, inch kata Thomas.

Lebih jauh, Thomas mengungkapkan kajian tentang bandar antariksa sudah dimulai 40 tahun lalu, pada era 1980-an. Namun dikarenakan berbagai kendala, hingga belum bisa dilaksanakan.

Hingga akhirnya pada 2013 Undang-Undang Keantariksaan disahkan dengan salah satu amanatnya adalah melaksanakan pekerjaan peluncuran antariksa.

“Kalau melaksanakan kegiatan peluncuran, artinya diharuskan disiapkan wahana peluncurnya, ialah roket dan bandar antariksa untuk peluncurannya. Jadi dua hal itu yang diharuskan dilakukan, ” jelas Thomas.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang rencana induk keantariksaan yang di dalamnya mencantumkan rencana pembangunan bandar antariksa.

Lantaran investasi bandar antariksa besar nilainya, LAPAN kemudian membuat dua skenario proyek bandar antariksa.

Skenario pertama, bandar antariksa kecil untuk uji luncur roket yg sedang dikembangkan LAPAN, yakni roket bertingkat. Untuk proyek ini, LAPAN tinggal memanfaatkan lahan seluas 100 hektare di Biak.

“Setidaknya itu untuk digunakan untuk peluncuran atau pengujian roket yang dikembangkan oleh LAPAN. Diharapkan nanti ada mitra nasional dan internasional yang juga berminat untuk menggunakan sarana itu untuk peluncuran roket-roket kecil, ” katanya.

Skenario yang kedua, yaitu bandar antariksa skala besar / bandar antariksa internasional.

“Ini belum ditentukan tempatnya karena nanti bergantung mitra internasional yang akan membangun bandar antariksa di wilayah ekuator tersebut, bisa jadi pada Biak juga, atau mungkin di lokasi lain, ” jelas Thomas.

Thomas menerangkan dalam pembicaraan via telpon dengan bos Tesla Elon Musk beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dikabarkan sempat menyinggung soal rencana Indonesia membangun bandar antariksa dan Elon Musk tampak berminat.

“Tetapi dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan dengan SpaceX Januari lalu, itu sama sekali belum dibicarakan tindak lanjutnya. ”

“Dan juga, presiden tidak menjanjikan Biak tetapi dalam pembicaraan tersebut membahas potensi Indonesia tuk lokasi peluncuran, tempatnya belum ditentukan dan lokasi peluncurannya belum ditentukan, ” ungkapnya.

Lebih jauh, Thomas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena secara geografis berada di garis ekuator, yang merupakan lokasi terbaik untuk peluncuran wahana antariksa.

Dikatakan Thomas, LAPAN sudah mengkaji sejumlah lokasi tuk dijadikan bandar antariksa. Selain Biak ada Morotai di Maluku Utara dan Pulau Enggano di Sumatra.

Pada akhirnya, LAPAN memilih Biak karena selain posisinya yg lebih dekat dengan garis ekuator, yakni 1 derajat di selatan ekuator, LAPAN juga telah memiliki lahan seluas 100 hektare di pulau itu sejak 1980-an.

“Untuk bandar antariksa skala kecil itu cukup, setidaknya LAPAN sudah proses kajian langsung itu pada Jepang ada bandar antariksa kecil di Uchinaura itu luasnya hanya 70 hektare, artinya dengan 100 hektare itu sudah memadai untuk lokasi peluncuran roket-roket ingusan, ” tandasnya.

Namun ia menambahkan, jika ada investor internasional yang berminat tuk menjadikannya sebagai bandar antariksa skala besar, maka “harus ada lahan tambahan tuk menampung kegiatan peluncuran roket-roket besar daerah penyangga tuk menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya”.

Diakui Jones bahwa pembangunan akan memberi dampak pada lingkungan. Namun, ia menjamin bahwa, alih-alih merusak lingkungan, proyek ini justru membawa modernisasi untuk warga Biak.

“Hutan terkadang perlu dilestarikan, tetapi ada aktivitas-aktivitas pengganti yang nantinya masyarakat Biak akan terlibat dalam pola kegiatan yg baru yang ada pada Biak, ” ujar Thomas.

Ia menjelaskan bahwa bandar antariksa skala kecil tersebut tak akan membabat habis hutan seluas 100 hektar tersebut. Ada area yang akan dijadikan area penyangga untuk zona aman bagi masyarakat setempat.

Namun, ada bagian-bagian tertentu dari hutan yang harus beralih fungsi, misalnya, untuk jalan, bangunan, dan releasing pad untuk kegiatan peluncuran.

“Tapi bukan 100 hektare seluruhnya digunakan, dan sebagian wilayah itupun dijadikan wilayah penyangga, wilayah perlindungan bagi masyarakat sekitar, ” jelas Thomas.

Ia menambahkan dengan keberadaan bandar antariksa, dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan diharapkan dapat menggeliatkan industri pendukung keantariksaaan, seperti industri satelit, pariwisata, dan pendidikan.

“Dalam 5-10 tahun ke depan akan berubah menjadi penduduk yang lebih modern. inch

“Nilai-nilai tradisional tetap terjaga, tetapi tidak harus bergantung pada pola kehidupan seperti yang digambarkan seperti hutan sebagai tempat berburu, tempat bercocok tanam yang mungkin dalam lima tahun ke depan pola kehidupan jadi berubah dengan masuknya industri-industri yang akan lebih maju di Biak, ” kata dia.

Pemerintah Biak Numfor menguatkan klaim LAPAN, oleh menyebut proyek ini jadi membawa manfaat positif dalam perekonomian warga dan pendapatan daerah.

Namun dalih ini ditampik oleh Apolos Sroyer, pemimpin kepala suku pada Biak.

“Tidak bisa anda hanya bicara pendapatan kota, terlalu sempit. Itu pemikiran-pemikiran kuno menurut kami. Anda harus berbicara tentang proyek yang berwawasan lingkungan, berwawasan masyarakat adat, ” katanya.

Adanya potensi dampak positif pada perekonomian warga, diakui oleh Markus Abrauw. Namun sayangnya, pemerintah daerah serta LAPAN, selama ini tak pernah memberikan pemahaman menyeluruh terkait keuntungan dan kerugian proyek tersebut

“Kami sendiri mengerti hal itu, ada dampak positifnya ke seluruh masyarakat Biak Numfor terkait. Dampak positifnya ini yang selalu disampaikan tapi dampak negatifnya ini belum pernah disampaikan pihak LAPAN kepada kami masyarakat pemilik hak ulayat maupun seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Biak Numfor, ” cetus Markus.

Ketua kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan proyek ini menjadi ­contoh untuk kesekian kalinya pembangunan infrastruktur di Papua tak memprioritaskan kepentingan masyarakat adat dan mengancam ekosistem.

“Setiap kebijakan negara pada Papua harus disampaikan dengan mengutamakan memberikan pemahaman ke masyarakat untung ruginya seperti apa, jangan hanya diberi tahu nanti dapat keuntungan ekonomi tapi kehidupan mereka hilang, sama saja tidak menghargai eksistensi masyarakat adat Papua, ” tegas Adriana.

Hal ini dipahami betul oleh Laus Rumayom, tenaga ahli Kantor Staf Presiden yang menegaskan bahwa pemerintah tak menghendaki apa yang terjadi pada masyarakat adat Amungme di Timika — yang tersisih akibat tambang emas milik Freeport — kembali terjadi pada masyarakat adat di Biak.

“Kita tidak mau mengulangi pengalaman di Freeport, pengalaman di perusahaan-perusahaan besar yang masyarakatnya justru mengalami masalah, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesempatan dari hadirnya investasi yang besar di Papua, ” kata Laus.

Betapapun, satu hal yg penting menjadi perhatian adalah besarnya potensi konflik yang harus dipersiapkan ketika maka akan membangun proyek infrastruktur yg besar di Papua, agar tidak mengancam ruang hidup komunitas adat yang mendiami wilayah hak ulayat mereka secara turun temurun.

“Kehidupan kami masih bergantung oleh alam kami. Tanah adalah sumber kehidupan kami. Hutan adalah tempat kami berburu mencari makan dan kami berkebun. Begitu juga oleh laut.

“Semua tersedia oleh alam sehingga apabila proyek ini masuk kami punya mata pencaharian ini nanti siapa yang tanggung jawab? Itu yang harus dijawab negara ke kami dulu, ” ujar Apolos Sroyer

“Kami sedang bicara harga diri kami, nasib masa depan kami di arah tanah kami, ” tegasnya kemudian.

Kepolisian menyebut pelaku teror di Mabes Polri serta pelaku bom bunuh diri di Makassar meninggalkan perintah tertulis kepada keluarga itu.

Walau pihak suku pelaku belum mengonfirmasi bukti pesan atau yang saat ini banyak disebut sebagai tulisan wasiat itu, isinya telah viral di media sosial.

Pola meninggalkan pesan sebelum melakukan aksi teror tidak baru kali ini lahir, kata mantan anggota Himpunan Islamiyah.

Para pelaku Bom Bali yang tergabung di organisasi teror itu zaman meninggalkan pesan lewat rekaman video.

Bukannya menyebar atau merundung karakter teror, masyarakat, terutama muda-mudi, didorong berempati dan menyelamatkan orang yang berpotensi terjerumus terorisme.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi membatasi peredaran pesan karakter teror.

Ali Fauzi, mantan pembuat peledak yang pernah bergabung dengan organisasi teror Jemaah Islamiyah, menyebut sejumlah pelaku Peledak Bali meninggalkan pesan buat keluarga sebelum melakukan aksi.

Pesan dalam bentuk video itu, kata Ali, dekat sama dengan pesan Zakiah Aini, pelaku teror dalam Jakarta dan Lukman Alfariz, yang meledakkan bom dalam depan Gereja Katedral Makassar.

“Mereka menyusun pesan audio visual buat pengampu, istri, anak, serta saudara-saudaranya. Banyak narasi dalam pesan itu adalah tumpuan kenikmatan surga, ” perkataan Ali, Kamis (01/04).

“Jadi ini lebih dulu dilakukan para pelaku bom yang digalang Jemaah Islamiyah, ” ucapnya.

Menurut Ali, menggunakan pesan terakhir itu para-para pelaku teror berharap tersedia orang-orang lain yang meniru perbuatan mereka.

“Kalau dibaca oleh orang-orang yang berpaham pendek, pesan itu mampu sangat berbahaya. Jadi betul penting membuat generasi muda yang kebal terhadap haluan ekstrem, ” kata Ali.

Tren dan tujuan di balik pesan pelaku teror itu juga diamati Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, bahwa surat wasiat itu dibuat untuk menggaet pelaku baru serta menyebarkan wacana soal surga yang mereka yakini.

Menurut Irfan, menyebarluaskan perintah itu ke publik malah akan membantu para karakter teror mencapai tujuan itu, terutama ke sesama karakter muda.

Pelaku aksi teror di Makassar dan Jakarta rata-rata berumur pertengahan dua puluhan tahun.

“Jangan sampai yang sudah bercita-cita menyelenggarakan teror terpicu dengan beredarnya pesan seperti itu, ” kata Irfan.

“Generasi muda satu paket dengan militansi. Militansi itu seperti gasolin, bisa setiap saat terbakar jika ada yang menerbitkan.

“Yang tidak punya ancang-ancang apa-apa saja bisa mengikuti perbuatan itu, apalagi orang yang sudah menekuni prinsip ekstrem, ” ujarnya.

Irfan menduga, Zakia sudah terpapar radikalisme sejak memutuskan mundur kuliah. Ia yakin Zakia terdorong menyerang markas gembung Polri setelah membaca tulisan Lukman Alfariz.

Pesan Lukman beredar di media sosial setelah dia tewas memasang diri di Gereja Katedral Makassar. Kini giliran perintah Zakia yang viral.

Irfan berpendapat, Kominfo adalah otoritas terdepan yang perlu menghalangi peredaran dan glorifikasi suruhan pelaku teror.

Selama tersebut kementerian tersebut secara rutin menutup situs yang mereka anggap mengandung konten ekstremisme.

BBC Indonesia sudah berusaha menghubungi Kepala Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, untuk memiliki keterangan soal peredaran perintah pelaku teror itu.

Tetapi hingga berita ini diterbitkan, Ferdinandus belum menanggapi seruan wawancara.

Sementara saat dikonfirmasi tentang peradaran pesan tersebut, juru bicara Mabes Polri Irjen Argo Yuwono berceloteh, “Kami lakukan soft power dengan edukasi kepada umum. ”

Bagaimanapun, pada tingkat akar rumput, jemaah semestinya menunjukkan empati zaman membaca pesan pelaku teror. Ini dikatakan Mohammad Aan Anshori, Ketua Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD).

Berempati, menurut Aan, bukan berarti mengangkat paham dan terorisme.

“Pelaku seperti Zakia ini kudu dilihat sebagai korban. Setelah melihat pesannya, kita merundung dan mengecam, ” kata Aan.

“Jika dia masih hidup, apakah pemikirannya bakal sembuh atau dia justru semakin yakin bahwa pemikirannya benar?

“Jadi kita kudu menghentikan aneka hujatan serta berempati pada pelaku dan calon pelaku yang memang korban ekstremisme, ” ujar Aan.

Lebih dari tersebut, Aan mendorong agar tingkatan muda membiasakan diri merasuk dengan penganut agama & keyakinan lain.

Merujuk sebesar survei dan penelitian, Aan menyebut masyarakat Indonesia bertambah memilih hidup dalam gerombolan homogen.

Padahal hidup di dalam komunitas homogen disebut Aan justru menyuburkan pandangan bias, stereotip negatif, dan syak.

“Generasi muda non-Islam, pertama yang Kristiani, jangan bimbang dengan aksi teror tersebut dan justru semakin membaur dengan generasi muda Agama islam, ” kata Aan.

“Kalau orang muda Islam dibiarkan hidup dalam komunitas itu sendiri, maka mereka tinggal tunggu waktu untuk bisa terprovokasi.

“Kita perlu palang salib integrasi, lebih saling berbaur. Mulailah menambah teman dengan berbeda agama.

“Jika kita takut berbaur, kita mau semakin hidup secara homogen dan friksi di antarkelompok malah akan semakin pintar, ” ujar Aan.

Menurut survei BNPT yang dipublikasi Desember 2020, 85% tingkatan milenial Indonesia disebut rentan terpapar radikalisme.

Sementara setahun sebelumnya, kajian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian mengungkap bahwa 52% pelajar menjunjung radikalisme berbasis agama.