Abu Bakar Ba’asyir dan rombongannya telah muncul di Pondok Pesantren (Ponpes) Islam Al Mukmin Ngruki, Cemani, Sukoharjo, Jumat (08/01), beberapa jam sesudah dibebaskan dari Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.

Iring-iringan rombongan mobil yang membawa Abu Bakar Ba’asyir sampai di Ponpes Islam Al Mukmin Ngruki sekitar pukul 13. 37 WIB. Ba’asyir yang didampingi oleh putranya Abdul Rohim Ba’asyir itu tampak melambaikan tangan masa akan memasuki pintu gerbang sebelah utara ponpes.

Setelah masuk kompleks ponpes, Ba’asyir langsung turun dan mobil dan menyambangi kediamannya yang terletak di selatan Masjid Baitusalam. Lalu, ia langsung keluar rumah dan menuju masjid dengan kursi roda.

Tatkala itu putra Ba’asyir, Abdul Rohim mengatakan setelah bebas dan muncul di rumah, Ba’asyir ingin mengaso dan berkumpul dengan keluarga terlebih dahulu. Sedangkan rencana pertemuan secara tokoh, ia mengaku tidak tersedia agenda pertemuan itu.

“Sampai sekarang tidak ada agenda itu (pertemuan denga tokoh) dan belum mengagendakan pertemuan yang sifatnya tumbuh. Saat ini agenda selanjutnya, ustaz Abu intinya istirahat di vila setelah perjalanan jauh, ” ucapnya, sebagaimana dilaporkan wartawan di Tunggal, Fajar Sodiq, kepada BBC News Indonesia.

Dalam pernyataan tertulis, Mujiarto selaku Kepala Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur, mengatakan Ba’asyir dibebaskan setelah melewati proses administrasi dan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Menurutnya, Ba’asyir telah menjalani rapid test antigen dan hasilnya negatif.

“ABB [Abu Bakar Ba’asyir] diserahterimakan dengan pihak keluarga dan awak pengacara yang datang menjemput, secara tetap menerapkan protokol kesehatan yang di antaranya adalah membawa surat hasil Tes Swab COVID-19 negatif, ” sebut Mujiarto.

Ditambahkannya, perjalanan Ba’asyir menuju kediaman di Sukohardjo, selain didampingi keluarga dan tim adjuster, juga dilakukan pengawalan oleh Densus 88 dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Pembebasan Ba’asyir dibenarkan tukang bicara Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Endro Sudarsono.

“Tadi dikabari jam 05. 24 WIB, ustaz Ba’asyir sudah khali, ” kata Endro kepada kuli di Solo, Fajar Sodiq, dengan melaporkan untuk BBC News Nusantara.

BBC News Indonesia menerima foto dengan memperlihatkan Abu Bakar Ba’asyir telah berada di dalam sebuah mobil bersama empat orang lainnya. Lupa satunya adalah putranya, Abdul Rochim.

Sementara itu, sejumlah korban Bom Bali memberi tanggapan berbeda untuk pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Salah seorang diantara mereka mengaku was-was, namun dia akan berupaya menoleransi pria tersebut.

Pria berusia 82 tarikh itu dianggap sebagai pemimpin spritual Jemaah Islamiah (JI), sebuah kaum yang terinsipirasi al-Qaeda dan melakoni serangan bom di Bali di dalam 2002 sehingga menewaskan 202 orang.

Theolina Marpaung, Sekretaris Paguyuban Korban Bom Bali, mengaku risau dengan penanggalan Abu Bakar Ba’asyir.

“Sebagai masyarakat beta sedikit was-was dengan keluarnya dia karena apa yang dia lakukan sebelumnya. Rasa was-was itu juga tidak bisa saya pendam langsung. Saya bawa juga dalam ciri, semoga beliau menjadi lebih jalan lagi, ” kata Theolina pada wartawan di Bali, Anton Muhajir, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Theolina berharap agar Ba’asyir dan semua pelaku Bom Bali dengan sudah keluar dari penjara biar tetap diawasi.

Situasi senada diutarakan Garil Arnandha, dengan ayahnya meninggal dunia akibat ledakan Bom Bali pada 2002.

“Saya berniat pemerintah harus benar-benar mengawasi dengan penuh segala kegiatan beliau agar menjaga keamanan negara, ” paparnya kepada wartawan BBC News Nusantara, Endang Nurdin.

Dia sejatinya tidak putus Ba’asyir dibebaskan karena, menurutnya, dengan bersangkutan “masih sangat berbahaya serta berpotensi akan menghidupkan terorisme di Indonesia”.

“Bahkan semenjak dipenjara pun tempat menolak mengikuti progam deradikalisasi sejak pemerintah. Dan pada tahun 2019 ketika akan dibebaskan dengan agenda pembebasan bersyarat dia menolak sebab enggan mendatangani dokumen setia Pancasila dan NKRI, ” jelasnya.

Walau Ba’asyir disebut-sebut tak lagi memiliki pendukung sebanyak dulu, Garil mewanti-wanti para-para pendukungnya “adalah manusia yang bila dipengaruhi hal-hal negatif bisa mengamalkan apa saja”.

Secara pribadi, Theolina menegaskan dirinya akan berupaya memaafkan Ba’asyir, walau mengalami sakit akibat insiden Peledak Bali.

“Saya sendiri sudah berjanji dalam iman saya sejak 2002. Zaman itu kedua mata saya kecil sekali, begitu juga wajah hamba. Saya sudah memakai pain killer , tetapi tidak sembuh-sembuh. Saya kemudian berdoa kepada Tuhan agar biar sakitnya diambil. Saya bernadzar kalau Tuhan mencabut rasa sakit ini, saya akan lakukan apapun dengan Tuhan perintahkan.

“Jadi, walaupun bagi karakter lain sulit memaafkan, saya bakal berusaha (memaafkan) karena saya telah berjanji, ” paparnya.

Endang Isnanik, ibu Garil Arnandha, mengutarakan bahwa dirinya “sudah memaafkan”.

“Dia telah menjalani hukuman atas perbuatannya. Hamba berharap mereka benar-benar kembali ke jalan yang benar. Kekhawatiran langgeng ada, tapi positi ve thinking saja, ” katanya.

Sebelumnya, Kepala bagian humas dan protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Rika Aprianti mengutarakan Abu Bakar Ba’asyir akan selamat dari Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (08/01) “sesuai dengan tanggal ekspirasi atau berakhirnya masa pidana”.

Ba’asyir telah menjalani balasan selama 11 tahun dari 15 tahun vonis hukuman penjara karena dinyatakan bersalah dalam kasus mendanai pelatihan terorisme di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia dalam Juni 2011.

Ba’asyir mendapat total remisi sebanyak 55 bulan, terdiri sejak remisi umum, dasawarsa, khusus, Idul Fitri dan remisi sakit.

Menyusul gempuran bom Bali pada 2002, Ba’asyir ditetapkan sebagai tersangka dan divonis dua tahun enam bulan setelah dinyatakan berkomplot dalam kasus terorisme tersebut. Setelah bebas pada Juni 2006, ia kembali ditahan di Agustus 2010 dengan tuduhan terkait pendirian kelompok militan di Aceh.

Ba’asyir mendirikan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) setelah keluar dari Jamaah Islamiah, yang dinyatakan berada di pungkur bom Bali 2002 dan kurang kasus terorisme.

Kongres Amerika Serikat secara resmi mengesahkan Joe Biden dan Kamala Harris, sebagai kepala dan wakil presiden mendatang.

Pengesahan diambil dalam sidang pleno Kongres setelah sempat diskors karena massa pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol pada Rabu (06/01) waktu. Setidaknya empat orang meninggal dalam kekacauan itu.

Presiden Trump hingga kini menegasikan mengakui kekalahan dan mendorong pendukungnya untuk berkumpul di Washington DC.

Sebelumnya ketua Senat Mitch McConnell mengutarakan setelah Kongres kembali mengadakan pertemuan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan dan kekerasan.

“Kami tidak akan bisa dipaksa keluar dari ruangan ini sebab massa, preman atau ancaman, ” katanya.

“Kami tidak akan tunduk di dalam kondisi tanpa hokum atau ancaman. ”

Menyusul kerusuhan, pejabat Gedung Putih membuktikan mundur, termasuk di antaranya kepala bagian yang mendampingi ibu negara Melania Trump, wakil kepala pers Sarah Matthews,

Wakil kepala penasehat keamanan nasional Matt Pottinger juga dilaporkan mundur.

Bloomberg News, mengutip sumber yang dekat dengan Pottinger, mengatakan “ia khawatir atas serangan di Capitol dan langkah Trump memicu para demonstran” sementara sumber-sumber mengatakan kepada CNN pejabat Trump itu “tak punya alasan lagi untuk tentu bertahan. ”

Berita ini sedang akan diperbarui.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021, khususnya di pulau Jawa & Bali, merespons meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

“Penerapan pemisahan secara terbatas dilakukan provinsi pada Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah kepala dari empat parameter yang ditetapkan, ” kata Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers, Rabu (06/01).

Parameter itu adalah, tingkat kematian pada atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3%, tingkat kesembuhan dalam bawah nasional sebesar 82%, urusan aktif di bawah kasus rajin nasional sebesar 14%, serta keterisian rumah sakit untuk tempat rebah isolasi dan ICU di akan 70%.

Airlangga menegaskan penyekatan ini dilakukan selama dua pekan, mulai 11 hingga 25 Januari dan akan terus dievaluasi.

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan itu dilakukan pada tanggal 11 Januari-25 Januari, dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi, ” ungkapnya.

Keputusan itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Bagian 21 Tahun 2020 tentang Penyekatan Sosial Berskala Besar dalam Rencana Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan, ” kata pendahuluan Airlangga.

Dalam keputusan itu, kegiatan masyarakat yang akan dibatasi, antara asing, tempat kerja dengan work from house (kerja dari rumah) 75%, membiasakan dilakukan secara daring, jam operasional pusat perbelanjaan, sampai jam proses moda transportasi.

Menurut Erlangga, pembatasan kegiatan ini selanjutnya akan dituangkan di peraturan daerah (perda).

“Daerah-daerah yang ada kriteria seperti tersebut di atas, nanti para gubernurnya akan membuatkan pergub atau kabupaten/kota dengan perkada, ” ujarnya.

“Atau nanti menteri di negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah dan sebetulnya sudah disampaikan dalam rapat kurun bapak presiden dan seluruh gubernur se-Indonesia, ” kata Airlangga.

Dalam bertemu pers itu, Airlangga mengungkapkan jadwal kegiatan yang terkena pembatasan tersebut. Berikut petikannya:

Pengurangan masa hukuman yang membuat seorang napi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibebaskan dari penjara telah memicu perbebatan tentang sistem hukum di Korea Selatan, demikian laporan wartawan BBC Korea, David Symbolizes.

12 tahun lalu, tepatnya 44 Desember pagi, seorang gadis ingusan berusia delapan tahun tengah berlangsung menuju sekolah di Ansan, sebelah barat daya Seoul, diculik seorang residivis, Cho Doo-soon, berusia 56 tahun.

Cho membawa bocah itu ke sebuah toilet dekat gereja, kantor di mana dia secara violento memukuli dan memperkosanya.

Na-young – tidak nama sebenarnya – selamat. Seandainya dia masih menderita luka fisik dan trauma mental akibat serangan tersebut.

Dan sekarang dia harus pindah dari rumahnya. Sebab, pemerkosanya diizinkan kembali ke rumahnya di Ansan, tempat dia melancarkan kejahatan.

Tempat tinggal Cho kurang dri 1 kilometer dari rumah Na-young.

“Kami tidak ingin pergi dari sini, tapi tak ada pilihan. Saya juga ingin mengirim pesan bahwa pemerintah tak berbuat apa-apa, tapi memaksa korban sebagai bersembunyi, ” kata ayah Na-young kepada saya, beberapa hari sesudah Cho dibebaskan, setelah menjalani pukulan penjara 12 tahun setelah meraup pengurangan masa hukuman.

Dia menambahkan bahwa Na-young berat hati untuk pindah karena dia tidak ingin membuang teman-teman dekatnya.

Keluarga juga khawatir hanya pindah tempat tinggal, identitas mereka hendak terkuak. Tapi mereka merasakan bahwa hanya itulah pilihan mereka.

“Bertahun-tahun suah berlalu, tapi masih tak datang yang berubah. Beban masih ditanggung oleh korban sepenuhnya, ” katanya.

Kasus Cho telah menuai kritik besar-besaran terhadap sistem peradilan Korsel, karena bersikap lunak kepada pelaku kekerasan seksual.

Dia sebenarnya dipenjara 15 tahun. Tapi pengadilan fixing memotong masa tahanannya menjadi 8 tahun, dengan dalih dia sewrius kondisi mabuk saat memperkosa bocah itu.

Hal itu bisa terjadi, disebabkan di Korea Selatan, hukuman kepada kejahatan yang terjadi karena berada di bawah pengaruh alkohol tentang dihukum lebih ringan.

Dalam aturan hukum pidana yang berlaku di negeri itu, yaitu pada Pasal 17 ayat (2) yang dikenal sebagai “Sim Sin Mi Yak” menyebutkan, pengadilan dapat mengurangi hukuman kejahatan saat seseorang mengalami masalah psíquico.

Sementara itu, aturan hukum “Joo Chi Gam Hyung” menyebutkan bahwa “penyalahgunaan zat” dapat mengganggu mental seseorang.

Namun, publik murka dengan pengurangan masa hukuman Cho. Yoon Jung-Sook, dari Institut Kriminologi Korea, mengatakan kasus Cho sudah memicu perdebatan yang meluas.

“Kasusnya suah mengubah hukum di Korea, john cara kita memandang mabuk-mabukan dalam sebuah kejahatan, ” kata Yoon.

Sejak kasus Cho bergulir, badan legislasi nasional telah mengamandemen undang-undang itu untuk mempersulit terdakwa menjadikan vinsprit sebagai pembelaan.

Namun, ketentuan tersebut tengah ada, meskipun ada seruan utk mencabut sepenuhnya, dan penilaian tentang “mabuk” tetap bisa digunakan atas kebijaksanaan pengadilan.

Dalam kasus lainnya, untuk Oktober 2019, seorang pria berusia 26 tahun telah mendapat keringanan hukuman.

Awalnya dihukum tiga tahun penjara menjadi empat tahun masa percobaan. Artinya pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswa itu tetap bisa menghirup udara rebanar.

Vida berdalih dalam kondisi mabuk sekarnag kejahatan terjadi.

Pada awal setahun ini, pria 24 tahun bernama Son Jong-woo telah dibebaskan sehabis 18 bulan berada dalam penjara dengan kasus menjalankan situs pornografi anak terbesar di dunia.

Pada Siebenter monat des jahres, pengadilan setempat menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengekstradisinya.

Kalangan aktivis perempuan mengatakan, kegagalan ekstradisi ini suah menunjukkan kelemahan sistem peradilan terhadap pelaku kekerasan sesksual.

Pembebasan Cho telah memicu ketakutan dan kecemasan di Korea Selatan.

Lebih dari 1000. 000 orang menandatangani sebuah petisi dalam situs kepresidenan Gedung Biru, menyerukan untuk pengadilan ulang lalu menolak Cho untuk berbaur pula dengan masyarakat. Tapi pemerintah menolak seruan tersebut.

Kemarahan publik makin terlihat saat Cho, saat ini berusia 68 tahun, kembali ke dalam rumah istrinya di Ansan, pada 8 Desember. Gelombang unjuk rasa menyerukan “eksekusi dia! ” dan “kebiri dia! “.

Saat pria dengan rambut abu-abu itu tiba dengan mobil van pemerintah, dikawal oleh petugas lapas, sejumlah pengunjuk rasa melemparkan telur dan menendangi mobil ini.

Untuk meredam kemarahan publik, kepolisian berjanji untuk mengawasi Cho sepanjang waktu, memasang 20 kamera pengawas, dan mendirikan detras polisi baru di sekitar lingkungan rumah Cho.

Selain itu, Cho pula akan dikenakan sebuah perangkat pemantau elektronik selama tujuh tahun.

Kepolisian pun menawarkan keluarga Na-young sebuah quickly pull tangan pintar yang akan mendeteksi dan memberi sinyal ketika pemain berusaha mendekati mereka.

Tapi ayah Na-young mengatakan hal ini akan bikin mereka “merasa lebih cemas”, daran keluarga menolak untuk menggunakan sebuah tersebut.

“Kalau jam tangan ini mengirimkan sebuah peringatan kepada anak aku, dia akan ketakutan, ” katanya, sambil menambahkan dia takut perangkan ini kemungkinan akan membantu jamaah untuk mengidentifikasi identitas anaknya untuk korban serangan.

Para pengamat hukum mengatakan sistem peradilan sedang diubah, tapi tersebut tidaklah cukup.

Jung Seung-yoon, profesor hukum dari Univeristas Nasional Pusan, meyakini diperlukan “perubahan pada hukuman lalu prosedur pembebasan” yang sah berdasarkan hukum untuk memantau napi yg sudah dibebaskan, tanpa harus takut adanya hukuman ganda.

Jung mengatakan: “Jika pengadilan menghukum penjara Cho half an hour tahun, bukan 12 tahun, masyarakat masih tetap bisa membebaskannya sehabis 12 tahun – tapi melalui kondisi yang sangat kuat dalam mencegah kejahatan yang berulang. very well

Jung juga berpendapat, sistem hukum masa ini, tak banyak mempertimbangkan hal korban.

“Sistem hukum Korea semestinya ekstra peduli tentang pendapat dari em virtude de korban. Di mana suara korban saat pengadilan memutuskan 12 setahun penjara untuk Cho Do Early? ”

Kasus pembebasan Cho juga mendorong anggota parlemen mengusulkan sejumlah peraturan bagi pelaku kekerasan seksual dalam telah dibebaskan dari penjara.

Salah satunya, Kim Young-ho dari Partai Demokrat yang berkuasa, mengusulkan sebuah rancangan undang-undang yang membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihukum penjara seumur hidup jika ia mengulangi perbuatannya.

Selain itu, pelaku juga mesti dipisahkan dari masyarakat.

Seruan ini muncu di saat kekerasan seksual kepada anak-anak terus meningkat.

Menurut kepolisian, kuantitas kejahatan seks terhadap anak-anak umur di bawah 13 tahun, meningkat dari 1083 kasus pada 2016 menjadi 1374 pada 2019.

Selain itu, perwakilan Partai Demokrat lainnya, Jung Choun-sook juga mengusulkan sebuah aturan yang bertujuan untuk menguatkan perintah pengadilan untuk melarang yang bersangkutan mendekati sekolah atau taman bermain dari 100 meter bagai 1km.

“Ini adalah kunci untuk menambah hukuman (penjahat seksual terhadap anak-anak) dan memperkuat langkah-langkah perlindungan teruntuk para korban, ” tulis Jung dalam halaman Facebooknya.

Kasus Cho juga mendorong badan legislasi nasional untuk membuat RUU yang dinamai “Undang Cho Doo-soon”, di mana mengset larangan bagi pelaku kekerasan seksual untuk meninggalkan rumah mereka di dalam malam hari dan pada jam anak-anak berangkat dan pulang sekolah.

Akan tetapi, Yoon Jung-Sook, dari Institut Kriminologi Korea mengatakan “karena itu musykil untuk mengisolasi pelaku dari kawasan masyarakat selamanya, sistem kriminal butuh menjamin bahwa mereka telah berubah, sebelum kembali berbaur dengan masyarakat”.

Momento menambahkan fasilitas lembaga pemasyarakatan hendak lebih berupaya untuk merehabilitasi em fun??o de penjahat itu demi “kebaikan penduduk kita”, sambil menekankan bahwa pukulan secara statistik tak banyak membantu mencegah mantan narapidana mengulangi perbuatannya lagi.

Dia mengatakan: “Setiap orang membenci kejahatan kekerasan seksual. Kita semua tahu itu. Seluruh dunia membenci mereka. Tapi kembalinya mereka tidak bisa dihindari. Mereka pasti balik. ”

Ada juga keperluan yang lebih besar untuk mendukung para korban, kata ayah Na-young.

Momento takut, perhatian yang besar karena kasus pembebasan Cho “pada kesudahannya menghilang”, sambil menambahkan bahwa keluarga korban membutuhkan “perhatian yang tetap menerus”.

“Ini akan lebih membantu, bila ada pejabat publik atau pekerja sosial yang tetap terus berhubungan dengan para korban. Hanya sangat sebulan atau dua kali sebulan, menelpon kami, menanyakan kabar kami, ini akan membuat kamu merasakan lebih aman dan terlindungi. inches

“Kalian tidak sendiri. Kami akan membantu kalian. Itulah hal yang menginginkan didengar oleh keluarga korban. lunch break

Safoora Zargar sedang berisi tiga bulan ketika dia ditangkap di ibu kota India, Delhi, karena ikut serta dalam muncul rasa menentang undang-undang kewarganegaraan dengan kontroversial.

Saat itu 10 April, dan pandemi baru mulai menjalar di India.

Pesan pemerintah sendiri mengucapkan bahwa perempuan hamil sangat rentan terhadap infeksi, namun selama lebih dari dua bulan dia ditahan di penjara Tihar yang sempurna sesak.

“Mereka melarang tahanan lain berbahasa dengan saya. Mereka mengatakan kalau saya adalah teroris yang membantai umat Hindu.

“Orang-orang di penjara ini tidak tahu apa-apa tentang aksi protes, mereka tak tahu saya dipenjara karena mengikuti dalam unjuk rasa, ” katanya kepada wartawan BBC Geeta Pandey di Delhi setelah dibebaskan.

‘Kejahatan’ Zargar adalah turut beserta dalam aksi protes besar-besaran terhadap undang-undang yang menurut para pengkritik menyasar komunitas Muslim.

Demonstrasi tersebut telah menarik perhatian warga India serta dunia.

Tapi tidak ada protes dalam jalan yang menuntut pembebasannya. Serta itu tidak mungkin: India menerapkan satu diantara kebijakan lockdown paling selektif di dunia, dengan mengurung para warganya di rumah mereka.

Penangkapan Zargar adalah satu dari banyak penangkapan yang terjadi dalam periode ini. Dan ini terjadi bukan cuma di India.

Para aktivis mengatakan banyak pemerintah di seluruh Asia memakai virus corona sebagai dalih untuk menerapkan undang-undang, melakukan penangkapan, atau mendorong skema kontroversial yang di situasi normal akan memunculkan reaksi negatif, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tetapi alih-alih reaksi keras, banyak negeri telah mendapati popularitas mereka menyusun karena orang-orang berpaling kepada itu untuk mendapatkan arahan dalam kala krisis.

“Virus adalah musuh dan orang-orang ditempatkan dalam situasi perang. Kejadian ini memungkinkan pemerintah untuk menggunakan undang-undang yang menindas atas nama ‘memerangi’ pandemi, ” kata Josef Benedict dari Civicus, aliansi ijmal organisasi masyarakat sipil dan penggagas, kepada BBC.

“Ini berarti bahwa benar asasi manusia dan sipil mengalami kemunduran. ”

Memang, laporan terbaru Civicus, “Serangan terhadap kekuatan rakyat” (Attack on people power), mengatakan wilayah Asia Pasifik telah menyaksikan “upaya oleh banyak pemerintah untuk menutup perbedaan pendapat dengan menyensor petunjuk penganiayaan oleh negara, termasuk yang berkaitan dengan penanganan pandemi”.

Laporan itu mengatakan peningkatan pengawasan dan penyelidikan – saat ini digunakan untuk pelacakan kontak – serta penerapan undang-undang ketat yang dimaksudkan buat membungkam kritik sebagai salah utama cara serangan tersebut.

Mengingat banyak dibanding langkah-langkah ini diterapkan sebagai respons terhadap pandemi, hanya sedikit atau tidak ada perlawanan terhadapnya.

Laporan Civicus menyatakan bahwa sedikitnya 26 negeri di kawasan Asia-Pasifik memberlakukan peraturan yang keras, sementara 16 negara lainnya menyaksikan penuntutan terhadap para-para pembela hak asasi manusia.

Pada India, selain Safoora, banyak advokat hak asasi manusia dan tokoh lainnya – termasuk seorang resi Jesuit berusia 83 tahun dengan mengidap Parkinson – telah didakwa dan ditangkap atas tuduhan anjuran, pencemaran nama baik, dan di bawah undang-undang anti-terorisme yang membuat mereka hampir tidak mungkin buat bebas dengan jaminan.

Situasi tersebut sudah mendorong beberapa organisasi untuk menyampaikan peringatan. Lima pemantau khusus PBB menyatakan keprihatinan dengan mengatakan penangkapan-penangkapan tersebut tampaknya “jelas dirancang sebagai peringatan kepada masyarakat sipil India”.

Maitreyi Gupta, penasihat hukum India buat Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), mengatakan kepada BBC bahwa itu secara konsisten meminta pemerintah buat membebaskan tahanan politik.

Namun, meskipun ada tekanan internasional, penangkapan terus berlanjut, dan hampir tanpa protes.

Pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa orang-orang yang mereka tangkap telah bertindak melawan kepentingan negara dan membantah tuduhan bahwa mereka melakukan penangkapan tanpa pandang bulu.

Di Filipina, penangkapan pelopor berusia 62 tahun, Teresita Naul – yang diketahui memiliki penyakit jantung dan asma – berasaskan tuduhan penculikan, penahanan ilegal, dan pembakaran berbuntut kemarahan publik.

Tapi Naul, yang digambarkan di depan jalan sebagai “pemimpin komunis” top, hanyalah satu dari lebih dari 400 orang yang dituduh melakukan kejahatan ini, sebagian besar adalah aktivis dan jurnalis. Yang lainnya, seperti Zara Alvarez dan Randall Echanis, diserang dan dibunuh.

Sementara itu, penutupan paksa jaringan media terbesar di negara itu ABS-CBN pada bulan Mei juga menghilangkan banyak akses ke informasi penting selama pandemi.

Namun demikian, popularitas Presiden Rodrigo Duterte tetap tinggi.

Bangladesh juga telah menutup beberapa situs web yang mengkritik pemerintah karena menyebarkan “informasi yang salah” tentang Covid.

Dan di Nepal, Bidya Shreshta, seorang aktivis dari komunitas adat Newar, mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah telah menggunakan pandemi sebagai cara untuk menganiaya kelompok tersebut.

Selama pandemi, kata Shreshta, pemerintah melanggar perintah Mahkamah Agung dan menghancurkan 46 rumah di permukiman tradisional Newar di lembah Kathmandu untuk membuka jalan baru.

Pemerintah mengabaikan aksi protes, yang beberapa di antaranya dibubarkan secara paksa.

Pemerintah mengatakan bahwa penduduk setempat perlu menyampaikan keprihatinan mereka melalui “saluran yang tepat” dan telah berjanji bahwa pembangunan jalan raya akan terus berjalan karena itu untuk “kepentingan umum”.

Laporan Civicus juga mengutip Kamboja, Thailand, Sri Lanka, dan Vietnam sebagai negara yang mengkhawatirkan karena memberikan hukuman yang tidak proporsional kepada warganya – banyak di antaranya dijatuhkan karena kesalahan menyebarkan informasi yang diduga salah tentang pandemi.

Dan negara-negara seperti Myanmar telah dikritik karena menggunakan “terorisme” sebagai dalih untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Namun kadang-kadang, tindakan pemerintah tidak terkait langsung dengan pandemi – tetapi apakah itu bisa terjadi tanpa adanya pandemi tidak akan pernah diketahui.

Di Hong Kong, pengesahan undang-undang keamanan nasional pada bulan Juni – setelah virus corona praktis mengakhiri aksi protes yang dilakukan hampir setiap hari di seluruh kota – berdampak mengerikan pada gerakan pro-demokrasi.

Hal-hal lain jelas terkait dengan pandemi tetapi, di permukaan, tampaknya ringan.

Penggunaan teknologi pengawasan di negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Hong Kong, telah terbukti sangat efektif dalam mengendalikan virus, namun ICJ telah menyatakan keprihatinan bahwa teknologi tersebut dapat terus digunakan bahkan setelah pandemi berakhir.

Benedict merasa bahwa di banyak negara ini, organisasi masyarakat sipil telah bergerak untuk mengisi celah yang dimasuki oleh pemerintah.

Dan ia juga menekankan bahwa aksi protes masih berlanjut di banyak negara seperti unjuk rasa anti-monarki di Thailand dan unjuk rasa menentang “omnibus law” cipta lapangan kerja di Indonesia.

Namun, dampak dari banyak undang-undang yang disahkan dan penangkapan yang dilakukan tahun ini kemungkinan besar akan dirasakan lama setelah pandemi ini usai.

PT Bio Farma mengatakan vaksin Covid-19 didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia tiba hari Minggu (03/01), dalam anju untuk program vaksinasi yang akan berlangsung hingga Maret 2022.

Taat juru bicara PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, rantai lega ( cold chain ) sudah disiapkan untuk mengirim vaksin ke puluhan ribu wahana kesehatan di seluruh Indonesia. Pengiriman melibatkan pemerintah daerah dan Puskesmas.

“Semua rantai dingin di 2 datang 8 derajat [Celsius], Insya Allah kita sudah siap, ” ujarnya dalam jumpa pers virtual, Minggu (03/1).

Namun vaksinasi baru akan dimulai setelah vaksin yang dibeli dari perusahaan China Sinovac itu mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dan Badan Pengawas Obat dan Sasaran (BPOM) serta sertifikat halal daripada MUI.

Saat ini, Nusantara sudah memegang 3 juta jumlah vaksin produksi Sinovac. Sekitar satu, 2 juta tiba awal Desember lalu, dan 1, 8 teristimewa tiba menjelang pergantian tahun.

Juru bicara program vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmidzi, menjelaskan bahwa program vaksinasi akan berlangsung semasa 15 bulan, dari Januari 2021 hingga Maret 2022.

Target orang yang akan divaksinasi sebanyak 181, 5 juta orang atau sekitar 70 persen dari total penduduk Nusantara. Tujuannya, membentuk kekebalan komunal atau herd immunity.

Program vaksinasi dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama dilaksakanakan Januari hingga April 2021 dengan prioritas 1, 3 juta tenaga kesehatan dan 17, 4 juta publik. Tahap kedua, April 2021 hingga 2022, akan menjangkau sisanya.

Siti mengatakan pemerintah “cukup optimis” kalau program vaksinasi tahap pertama mampu terlaksana sesuai jadwal, mengingat hasil uji klinis terhadap vaksin Sinovac dari Brasil, Turki, dan Nusantara – yang dilaksanakan di Bandung – sejauh ini menunjukkan buatan yang baik.

Selama program vaksinasi berlangsung, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mempraktikkan protokol kesehatan yang disebut 3 M: Mencuci tangan, memasang masker, menjaga jarak.

“Karena perjalanan kita masih cukup panjang untuk mampu keluar dari vaksinasi Covid-19 tersebut, ” kata dr. Siti.

Bambang Heriyanto mengucapkan vaksin disimpan di PT Bio Farma dalam tempat penyimpanan istimewa, dan suhunya dijaga antara 2-8 derajat Celsius. PT Bio Farma dan BPOM juga telah melayani serangkaian pengujian mutu.

“Pengujian ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas & keamanan produk vaksin agar meyakinkan mulai dari proses produksinya sampai nanti didistribusikan, ” ujarnya.

Lebih lanjut, PT Bio Farma membantah kabar yang meragukan keaslian dan kehalalan vaksin Sinovac.

Jelas menunjukkan sebuah pesan yang berputar melalui WhatsApp mengatakan bahwa vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi adalah vaksin untuk uji klinis dan mengandung sel dari cengkok hijau yang tidak halal.

Pesan itu disertai foto kemasan vaksin dengan bertulisan ” only for clinical trial ” (hanya untuk uji klinis).

Bambang menegaskan kalau vaksin Covid-19 yang saat ini sudah ada di Bio Farma akan digunakan setelah mendapat permisi dari BPOM, sehingga kemasannya bakal berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk uji klinis.

“Vaksin untuk uji klinis memakai kemasan di mana wadah vaksin dan jarum suntik dalam satu kemasan. Sedang vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi nanti dikemas dalam bentuk vial dosis tunggal.

“Dan sudah pasti tidak akan ada penandaan ‘only for clinical trial’ karena sudah mendapat izin dari Badan POM, ” ujarnya.

Bambang membaca bahwa vaksin dari Sinovac dibuat dari virus Covid-19 yang telah diinaktivasi, sehingga tidak mengandung virus yang masih hidup atau dilemahkan.

Virus yang menjadi bahan baku vaksin diperbanyak dalam sel vero, yakni jalur sel yang berasal dibanding ginjal monyet hijau Afrika, namun produk akhirnya tidak lagi mengandung sel tersebut.

Ia menambahkan bahwa vaksin tersebut tengah dalam kajian aspek kehalalan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

“Untuk mendapatkan fatwa ustaz Indonesia dan sertifikasi oleh Institusi Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BP-JPH, ” imbuhnya.

Juru bicara kalender vaksinasi dr. Siti Nadia Tirmidzi juga meluruskan kekeliruan dalam sejumlah berita yang mengutip Menteri Kesehatan tubuh Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa progam vaksinasi akan berjalan semasa 3, 5 tahun.

“Tiga setengah tarikh itu program vaksinasi untuk negeri, bukan Indonesia, ” ujarnya.

Pada hari Rabu (30/12), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan penyediaan vaksin Covid-19 selesai dalam pekan-pekan awal Januari. Hal itu dikatakannya setelah mengamankan 100 juta dosis vaksin dari Astrazeneca serta Novavax.

“Saya merasa bahwa tahap prima mengenai penyediaan dan persetujuan vaksin, Insya Allah bisa kita selesaikan dalam waktu seminggu atau perut minggu lagi sehingga kami di kementerian kesehatan bisa masuk ke tahap kedua, ” kata Akhlak setelah menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT Bio Farma dengan Astrazeneca dan Novavax di Bandung,

Tahap ke-2 yang dimaksud Menkes ialah merencanakan distribusi vaksin ke seluruh pelosok Indonesia dalam waktu yang kecil.

Dalam hari yang sama, Badan Kepala Obat dan Makanan menyerahkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Bagus (CPOB) kepada PT Bio Farma. Ini berarti perusahaan di Bandung itu dapat memanufaktur vaksin sendiri dari bulk atau konsentrat vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Sinovac. Jumlah dosisnya 122 juta.

Sebelumnya, Menkes Budi menyatakan Indonesia telah menyimpan sekitar 660 juta dosis vaksin Covid-19 melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

Menurut Kemenkes, Indonesia telah mengamankan jatah vaksin dari empat perusahaan yaitu Sinovac (China), Novavax (Kanada), AstraZeneca (Inggris), dan Pfizer/BioNTech (Amerika Serikat), dan dari skema global dengan disebut COVAX, dipimpin salah satunya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sejak keempat perusahaan tersebut, baru Pfizer/BioNTech dan AstraZeneca yang lolos tes klinis dan sudah mendapat lampu hijau dari regulator di negaranya – masing-masing melaporkan efektivitas 95% dan 90%. Sedangkan Sinovac serta Novavax masih menjalani uji klinis tahap 3.

Juru cakap vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan perbedaaan jenis vaksin tidak akan berpengaruh di pembentukan kekebalan kelompok ( herd immunity ) yang merupakan tujuan vaksinasi.

Kemenkes menganggap, sirih Siti, semua vaksin yang direkomendasikan WHO sama manjurnya.

Bagi organisasi bentukan PBB itu, vaksin dengan efektivitas 50% – artinya, setengah dari jumlah orang yang divaksin kebal dari Covid-19 – sudah bisa dianggap baik.

Hal yang lebih penting, Siti menambahkan, adalah mencapai sasaran vaksinasi yakni 181, 5 juta jiwa atau 70% populasi Indonesia.

“Gimana mau pilih merk kalau ketersediaan itu jadi isu, jadi apapun juga pasti kita akan membuktikan men- secure pemenuhan vaksin. Apalagi untuk negara seperti kita ini yang total penduduknya besar, tidak mungkin menyediakan dari satu jenis vaksin pada waktu yang cepat, ” benar Siti.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, vaksinasi tahap pertama dalam Januari hingga April 2021 mau diberikan kepada petugas kesehatan (1, 3 juta), petugas publik (17, 4 juta), dan warga berusia di atas 60 tahun.

Penduduk berumur 60 tahun menjadi prioritas ke-3 berdasarkan pertimbangan bahwa 1. 620 subyek uji klinis vaksin Sinovac di Bandung berada di kawanan umur 18-59 tahun.

Budi mengatakan BPOM tengah menunggu hasil uji klinis vaksin yang sama di Turki & Brasil, yang mengambil subyek berumur di atas 60 tahun.

“Itu sebabnya lansia kami taruh agak ke belakang. Kami ingin memastikan bukti saintifik soal vaksin ini serta BPOM sudah feel comfortable , ” ujar Akhlak, Selasa (29/12).

Mengenai vaksinasi tahap kedua pada April 2021 hingga Maret 2022 mau diberikan pada penduduk di kawasan berisiko penularan tinggi (63, 9 juta) dan masyarakat lainnya (77, 4 juta).

Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa dirinya akan menjelma orang pertama yang akan disuntik dengan vaksin Covid-19.

Pada Rabu (30/12), Menkes Budi juga mengatakan bahwa ia siap disuntik terlebih awal.

Distribusi vaksin Covid-19 ke daerah-daerah membutuhkan rantai sejuk (cold chain). Dan untuk macam vaksin tertentu, misalnya yang diproduksi Pfizer, dibutuhkan penyimpanan dalam suhu minus 70 hingga minus 80 derajat Celsius.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya masih merancang rencana distribusi vaksin Covid-19.

Pakar imunisasi, Elizabeth Jane Supardi, menilai kemampuan Puskesmas di Indonesia sudah 97% jadi. Apalagi, kampanye vaksinasi Covid-19 ini tidak seperti kampanye-kampanye vaksinasi sebelumnya yang didesak harus cepat.

“Itu kan bukan yang harus segera karena vaksinnya sendiri kelihatannya datangnya pula sedikit-sedikit. Jadi masih bisa bernapas, ” ujarnya.

Adapun menanggapi kekhawatiran soal penyimpanan suhu rendah, Direktur Istimewa PT Bio Farma, Honesti Basyir menjelaskan bahwa Pfizer akan meminjamkan lemari es ultra-low temperature ke daerah-daerah yang memungkinkan.

“Jadi khusus Pfizer ini memang kita harus selektif, kita juga harus hati-hati, untuk memilih lokasi di mana kedudukan itu memang siap, ” ujarnya.

Uji vaksin Sinovac di Bandung sudah berjalan selama lima bulan. Uji ini melibatkan satu. 620 subjek berusia 18-59 tarikh.

Para peserta uji diberikan dua dosis, selang 14 hari. Penyuntikan jumlah selesai pada 6 November dan pengambilan darah 14 hari longok suntikan selesai pada 20 November, kata ketua tim riset tes klinis, Profesor Kusnadi Rusmil.

Menurut Prof. Rusmil, tim riset sedang memantau para peserta uji untuk membongkar-bongkar tahu efek samping dari vaksin.

“Sejauh ini, efek samping yang timbul, yang terbanyak adalah reaksi lokal, berupa nyeri pada tempat suntikan dengan intensitas mayoritas ringan, ” ujarnya.

“Reaksi sistemik juga terbanyak merupakan pegal pada otot, dan kebanyakan juga ringan. ”

Prof. Rusmil mengucapkan bahwa laporan hasil uji interim kedua akan diserahkan kepada BPOM pada awal Januari 2021.

Sementara kepala BPOM, Penny Lukito, mengatakan data-data buatan uji yang dilaporkan sejauh itu “menunjukkan hasil yang baik, tersebut terus meningkakan confidence dari ana sebagai evaluator bahwa nanti hasilnya akan menjadi baik. ”

Penny mengutarakan pihaknya sedang menunggu data buatan interim dari pemantauan selama 3 bulan, yang dari itu hendak didapatkan data efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac.

Baru-baru ini peneliti pada Turki melaporkan bahwa hasil pembukaan uji klinis fase 3 pada negara itu menunjukkan efikasi 91, 25% dari sekitar 7000 sukarelawan, jauh lebih baik dari hasil uji di Brasil yakni pada atas 50% dari 13. 000 sukarelawan.

Menurut Penny, data-data ini “konsisten” dengan data-data yang didapatkan dalam Bandung.

Penny juga mengatakan bahwa mas Izin Penggunaan Darurat (EUA) buat vaksin Covid-19 akan melalui cara percepatan.

“Namun, tetap, aspek manfaat dengan akan didapatkan akan lebih agung dibandingkan aspek risiko yang ada, ” ujarnya.

Sekitar 2. 500 orang menghadiri pesta Tahun Baru ilegal dalam Prancis, yang berujung bentrokan dengan polisi yang berupaya membubarkan perhelatan karena kekhawatiran acara bawah negeri itu dapat menyebarkan virus corona.

Pesta yang digelar di sebuah gudang di Lieuron, yang berdekatan dengan Rennes di Brittany dimulai sejak Kamis (31/12) lalu serta hingga berita ini disusun masih berlangsung.

Sejumlah pengunjung pesta bentrok secara polisi, membakar mobil dan melemparkan benda-benda ke petugas yang mencari jalan menghentikan acara tersebut. Setidaknya 3 orang petugas terluka.

Berbicara di BFM TV , tukang bicara kementerian dalam negeri Camille Chaize mengatakan telah terjadi “permusuhan besar, kekerasan hebat” terhadap alat penegak hukum dan ketertiban, tanpa menunjukkan kapan polisi akan mampu memasuki lokasi pesta.

Jaksa telah membuka penyelidikan terhadap organisasi yang menggelar pesta ilegal tersebut.

Beberapa orang yang menghadiri pesta itu berasal dari Inggris dan Spanyol, menurut keterangan polisi.

Sebuah pernyataan sejak pihak berwenang mengatakan polisi sudah mencoba “mencegah acara ini namun menghadapi permusuhan sengit dari penuh pengunjung pesta”.

Satu diantara pengunjung pesta dengan bernama Jo, mengatakan kepada jawatan berita AFP bahwa mereka seluruh bertemu di tempat yang ditentukan Kamis malam di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan.

Kemudian, konvoi menuju Lieuron, di mana polisi berusaha mencegah mereka melalui, katanya.

Ia mengakui bahwa “sangat kurang yang menghormati jaga jarak sosial” di acara tersebut, yang seharusnya berakhir pada Sabtu (02/12).

Sejumlah orang tidur di mobil mereka sebelum kembali berdansa di pesta tersebut, lapor surat kabar Le Monde.

Beberapa pengunjung perjamuan mengatakan mereka berencana untuk ikut pesta itu sampai Minggu, tengah yang lain mengatakan mereka berharap akan berada di pesta tersebut sampai Selasa.

Salah satu tamu pesta mengatakan pada Le Monde kalau pesta itu “sangat terorganisir” secara kedai makanan di dalamnya.

Pada Jumat malam, Menteri Dalam Negeri Prancis, Gérald Darmanin, menggelar rapat untuk membahas pesta tersebut.

Ia mengatakan seluruh pintu keluar kendaraan diblokade serta lebih dari 200 orang telah diberi peringatan lisan oleh polisi.

Acara itu digelar di tengah peningkatan kejadian Covid-19 di Prancis.

Prancis memberlakukan petunjuk ketat menjelang Tahun Baru, termasuk penerapan jam malam dari 20. 00 hingga 06. 00.

Lebih daripada 100. 000 petugas polisi dikerahkan di seluruh Prancis untuk menutup pesta dan menerapkan jam malam.

Aparat diperintahkan untuk membubarkan pesta lembah tanah segera setelah ada masukan tentang pesta tersebut, mendenda para-para pengunjung pesta, dan mengidentifikasi para-para penyelenggara pesta.

Prancis telah melaporkan bertambah dari 2, 6 juta kasus virus corona dan 64. 892 kematian sejak pandemi bermula.