Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kandidat presiden daripada Partai Demokrat Joe Biden terlibat dalam salah satu debat menyesatkan sengit dan kacau dalam sejarah debat Gedung Putih selama bertahun-tahun.

Trump sering kali melakukan penundaan dan membuat Biden memintanya buat “diam”, di tengah berdebatan perkara pandemi, fasiltas kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Survei menunjukkan Biden masih pasti unggul dari Trump.

Namun dengan keadaan pemilihan umum tinggal 35 keadaan lagi, survei dari berbagai negara bagian penting menunjukkan, pemilihan pemimpin pada 3 November mendatang hendak berlangsung ketat.

Debat pertama ini tercatat dari tiga yang sudah dijadwalkan, di mana semuanya disiarkan tepat melalui televisi.

Dalam diskusi panas selama 90 menit itu, para calon presiden bentrok di semua hal, dari kondisi ekonomi sampai penanganan pandemi virus corona.

BBC Reality Check mengecek beberapa klaim mereka.

Trump: ” Beta membangun ekonomi terbesar sepanjang sejarah”

Realita : Itu tak benar. Ada kalanya dalam cerita AS ekonomi mereka lebih kuat sebab kondisi saat ini

Sebelum pandemi virus corona, Presiden Trump mengklaim telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan bersejarah.

Memang benar ekonomi AS pada kondisi baik sebelum pandemi–meneruskan tren yang dimulai saat kepemimpinan Barack Obama.

Namun ada periode di mana perekonomian AS tumbuh lebih kuat dari saat ini.

Biden: ” AS menyumbang 4% populasi negeri, tapi juga 20% dari total kematian”

Realita : Itu ada benarnya. Tapi jika memandang kematian akibat virus corona bohlam k apita, ada kaum negara yang mencatatkan jumlah janji lebih banyak ketimbang AS.

Biden mengkritik respon Trump terhadap pandemi virus corona.

Berdasarkan statistik, klaim ini hampir benar. Populasi AS merupakan 328 juta jiwa, sehingga menolong lebih dari 4% total warga global yang sebanyak 7, tujuh miliar orang.

AS mencatatkan 205. 942 kematian akibat virus corona, taat data terbaru dari John Hopkins University.

Total angka kematian dunia adalah 1. 004. 808.

Melalui metrik itu, AS menyumbang sekitar 20% lantaran total kematian akibat Covid-19 pada dunia, meskipun tata cara yang dipakai negara-negara di dunia di dalam menghitung statistiknya bervariasi.

Trump: Jumlah surat suara yang dikirim lewat pos akan menimbulkan “kecurangan yang Anda tidak pernah menentang sebelumnya”

Realita : Menuntut belum menemukan bukti adanya kecurangan luas, meskipun sudah ada kurang contoh kasus

Banyak pemilih AS diperkirakan akan mengirim surat suaranya lewat kantor pos tahun itu karena pandemi virus corona.

Presiden Trump telah berulang kali memperingatkan bahwa ini akan menghasilkan kecurangan yang luas.

Ada beberapa contoh kasus soal kecurangan ini, termasuk yang baru-baru ini terjadi di North Carolina dan New Jersey.

September lalu, Departemen Kehakiman AS merilis pernyataan soal insiden di Pennsylvania, di mana “sembilan surat suara terbuang” dan mengatakan bahwa tujuh surat bahana tersebut “memilih calon presiden Donald Trump. ”

Meski demikian, berbagai studi belum menemukan bukti besar adanya kecurangan yang meluas.

Tingkat kecurangan pemilu secara keseluruhan di AS merupakan antara 0, 00004% and 0, 0009%, menurut studi Brennan Center for Justice pada 2017.

Biden: “100 juta orang [di AS] mempunyai penyakit bawaan”

Realita : Tidak ada jawaban pasti soal ini.

Calon presiden berdebat perkara berapa banyak orang di GANDAR yang memiliki penyakit bawaan, yang dapat menghambat beberapa warga AS untuk mendapatkan asuransi medis preman.

Biden mengatakan terdapat 100 juta orang dengan penyakit bawaan, namun Pemimpin Trump mengatakan angka itu “sangat salah. ”

Jadi, berapa beberapa orang yang memiliki penyakit bawaan? Tidak ada jawaban pasti soal ini.

Menurut masukan Departemen Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan AS, antara 50 juta sampai 129 juta warga AS yang bukan dalam kategori usia tinggi memiliki penyakit bawaan.

Organisasi lain mempunyai perkiraan berbeda. The Center for American Progress meyakini angkanya bertambah tinggi, yaitu 135 juta awak AS berusia di bawah 65 tahun.

Trump: ” Vaksin (Covid-19) mau tersedia dalam beberapa minggu”

Realita : “Peluang” untuk memiliki vaksin yang disetujui dan siap digunakan pada akhir Oktober “sangat, sangat rendah, kata kepala penasihat ilmuwan di program pengembangan vaksin AS.

Moncef Slaoui membuat penghargaan ini dengan hati-hati pada kausa September.

Sementara itu, Dr Anthony Fauci, ahli penyakit menular di GANDAR, telah memprediksi AS akan menyelami apakah vaksin buatannya aman & efektif pada November atau Desember tahun ini.

Ia mengatakan dalam suatu rapat pendapat dengan Senat kamar ini bahwa akan tersedia pas banyak doksis vaksin bagi di setiap warga AS pada April.

Biden: ” Industri manufaktur jatuh” sebelum pandemi virus corona

Realita : Berdasarkan statistik, itu tidak benar

Kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden mengatakan bahwa sebelum Covid-19, “industri manufaktur lepas. ”

Pandemi memang berdampak pada zona ini. Sampai Agustus, sektor manufaktur di AS kehilangan 237. 000 tenaga kerja sejak Trump menjelma presiden pada 2017.

Namun sebelum pandemi, Kepala Trump menambah sekitar 500. 000 pekerjaan di sektor manufaktur pada tiga tahun pertamanya menjadi presiden.

Trump: Biden pernah memanggil warga Afrika-Amerika “super predator”

Realita : Itu tidak benar. Ia memang menggunakan kata “predator” namun tidak buat menyebut warga Amerika keturunan Afrika.

Di dalam tahun 1993, Biden memperingatkan ada “predator di jalan” dalam sebuah pidato sebelum pemungutan suara berasaskan rancangan undang-undang kriminalitas penting pada Kongres.

Ia tidak khusus menyebutkan Afrika-Amerika namun RUU kriminalitas itu langsung dikritik karena meningkatkan pemenjaraan massal yang secara tidak proporsional merugikan pria Afrika-Amerika.

Istilah “super predator” dipergunakan oleh Hillary Clinton pada 1996 saat ia mendukung RUU kontroversial tersebut.

Clinton mengatakan: “Kita perlu mengikhtiarkan orang-orang ini. Mereka kerap dihubungkan dengan kartel narkoba besar, mereka bukan lagi cuma geng anak-anak. Mereka seringkali adalah anak-anak dengan disebut super-predator, tidak punya kesadaran dan tidak punya empati. ”

Biden: ” Trump belum me nurunkan harga obat-obatan untuk semua”

Realita : Rata-rata harga resep obat bulanan sedikit turun dari awal tahun lalu sampai Agustus 2019, walaupun harganya sekarang telah naik teristimewa.

Menurut Biro Statistik Ketenagakerjaan, Ruang Harga Konsumen, atau CPI, yang mengatur harga barang-barang rumah tangga dalam AS, rata-rata harga obat resep bulanan jatuh 0, 3% daripada Januari-Agustus 2019.

Penurunan ini adalah yang baru kali dalam periode 12 bulanan sejak 1973.

Sementara rata-rata harga obat naik 1, 5% di tarikh berikutnya, di bawah Presiden Trump rata-rata kenaikan lebih rendah ketimbang di bawah Presiden Obama.

CPI bukanlah cara yang dapat diandalkan buat mengukur harga-harga obat, karena ini hanya meliputi obat-obatan yang banyak dipakai, yang biasanya berharga bertambah murah.

CPI lebih tidak mungkin mencakup obat-obatan baru atau yang jarang disarankan, yang biasanya harganya bertambah mahal dan kenaikan harganya lebih tinggi.

Sejarah peristiwa 30 September 1965 dipandang berbeda oleh cucu jenderal yang meninggal dalam peristiwa itu, maupun cucu orang yang dituding terkebat sebagai dalang gerakan itu.

Walaupun begitu, generasi ketiga dari ke-2 belah pihak sama-sama mengatakan “tak mau mewarisi konflik”.

Cucu-cucu Mayor Jenderal TNI Anumerta DI Pandjaitan, Sifra Panggabean, 30, dan Samuel Panggabean, 24, menceritakan pandangan mereka tentang insiden 55 tahun silam yang merenggut nyawa kakek mereka secara “kejam”.

Di sisi lain, Fico Fachriza, cucu Murad Aidit—adik DN Aidit pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI)—yang beberapa kali disebut Fico sebagai ‘elite PKI’, memberikan pandangannya terkait peristiwa yang disebutnya sempat membuatnya “kesal pada negara”.

Sifra dan Samuel mulai mengetahui perihal 1965 saat usia mereka masih anak-anak karena keluarga besar dengan kerap mengajak mereka ikut upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dalam Lubang Buaya pada tanggal satu Oktober.

Mereka kemudian tahu bahwa aki mereka, DI Pandjaitan, tewas ditembak dan kemudian diberi gelar sebagai Pahlawan Revolusi oleh pemerintah.

Sifra dan Samuel—anak Riri Pandjaitan, ananda bungsu dari DI Pandjaitan—pun bertanya pada ibu mereka tentang kejadian itu.

“Pertanyaannya, ‘kenapa sih bisa terjadi? ‘ ‘Kenapa mesti seorang opa yang saya nggak kenal tapi.. wafat secara sadis begitu? ‘

“‘Kenapa tempat mesti meninggal? ‘ ‘Kenapa dia mesti ditembak berkorban di tempat itu? ‘ ‘Untuk apa? ‘” papar Samuel, mengenang pertanyaan-pertanyaan dengan dia ajukan kepada ibunya.

Sebab penjelasan ibunya serta almarhum neneknya, mereka memperoleh informasi tentang insiden ’65.

“Setelah itu saya baru cakap semua itu dikorbankan untuk Pancasila, untuk kesaktian Pancasila. Jadi daripada situ saya bangga, saya setia dalam hati, saya sebagai famili juga harus jaga Pancasila tersebut. ”

Sifra melihat peristiwa tujuh jenderal meninggal dalam satu malam itu “hanya terjadi di Indonesia”.

“Semenjak hamba dewasa, saya mengerti peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat berbahaya dan betapa tujuh pahlawan revolusi itu mencintai dan memegang taat Pancasila, ” kata Sifra.

Di sisi lain, Fico, cucu Murad Aidit, yang belasan tahun dibuang ke Pulau Buru karena dituding terkebat gerakan G30S/PKI, mengingat saat-saat tempat pertama kali mendengar soal perkara ’65, yakni di bangku madrasah dasar.

Tempat mengatakan beberapa kali melihat foto kakeknya dengan mantan presiden Sukarno hingga Mohammad Hatta, yang nama-namanya dipelajari dalam buku sekolah.

“Lalu tiba masuk bab PKI, terus sepertinya jahat banget PKI bunuh-bunuh jenderal. Ya ampun… ‘Jadi PKI tersebut apa bu’? ” ujar Fico, meniru pembicaraan dengan gurunya zaman itu.

“Yang saya ingin tanya ‘kenapa partai-partai itu bisa ada senjata buat bunuh-bunuh jenderal seperti yang ibu jelaskan? ‘ Ibu gurunya nggak bisa jawab. ”

Ia bertanya pada ibunya, Poppy Anasari, putri Murad Aidit, tentang itu.

Namun, ibunya memintanya bertanya langsung kepada kakeknya. Di situlah Murad bercerita.

“Waktu diceritain kakek, bingung tentu ada… Lho kok nggak kayak yang diterangin sama guru aku dalam sekolah?

“Ada masa di mana kajian sejarah isinya debat-debat saya persis wali kelas saya saja. Justru teman-teman bingung, ‘Ini apa gerangan? ‘ ‘Dia tahu dari mana? ‘

“Saya dianggap sotoy (sok tahu) sebanding teman-teman sekolah. ”

Beberapa ahli tarikh memperkirakan bahwa tragedi pada 1965 telah menewaskan setidaknya setengah juta orang yang diduga simpatisan komunis.

Tersedia juga yang kemudian ditahan minus pernah diadili.

Sifra Panggabean, cucu DI Pandjaitan mengatakan peristiwa itu mungkin terjadi sebab apa yang disebutnya sebagai transisi politik yang masif dan perangkat hukum saat itu yang “belum semaju sekarang”.

Media massa, ujarnya, pula belum berperan seperti saat itu.

“Kalai baca literatur ke belakang, sejauh mana sih undang-undang kita sebenarnya zaman itu? Sekuat apa sih konstitusi? Ya nggak sesempurna sekarang.

“Sebuah sistem kalau tidak sempurna kemudian ada transformasi politik yang begitu masif, pastilah ada yang namanya pergeseran, terang ada pelanggaran.

“Bahkan yang sudah ideal saja, masih tetap mungkin tersedia pelanggaran-pelanggaran kepada hak asasi bani adam, ” ujarnya.

Fico sendiri menceritakan bahwa patuh yang dia dengar dari Keinginan Aidit, kakeknya itu tidak rajin berpolitik. Dia hanya bergabung di komunitas seni, kemungkinan Lekra, sebutan Fico.

Ia menceritakan kakeknya saat tersebut belajar di Rusia dengan kekayaan dari kakaknya, DN Aidit, lalu dipanggil pulang, “katanya mau dijadikan menteri”.

Namun, alih-alih jadi menteri, zaman di bandara Jakarta, Murad ditangkap. Ia dibawa ke Bogor kemudian dipindahkan ke Bandung.

“Pas perpindahan pada jalan (para tahanan) disuruh pipis. Instingnya (kakek saya) ‘jangan pipis’.

“Teman-temannya yang pada pipis ditembakin serta [petugas] laporan ke atas ‘mereka coba kabur’… Cepat juga ya. ”

Fico mengatakan setelah mendengar itu ia tak merasa malu atau gemas pada kakeknya yang mempunyai predikat sebagai tahanan politik.

“Nggak (kesal atau malu). Saya kesal sama negeri lah… Sedeng, kakek saya nggak salah, diadilin pula nggak. Cuma main ditahan-tahan aja .

” Tepat terbukti nggak bersalah, nggak tersedia ganti rugi apa-apa juga. Wah sedeng negara, gila nih, ” kata Fico sambil tersenyum mengingat apa dengan dia pikir saat itu.

Riri Pandjaitan, putri bungsi DI Pandjaitan, masih berusia delapan tarikh saat ayahnya ditembak di vila keluarga mereka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ia bercerita, ia dan kakak-kakaknya sudah tidur dalam kamar masing-masing ketika sepasukan orang datang dan meminta ayahnya keluar rumah.

Tak lama, tembok rumah dihujani peluru, merusak lukisan, dan sejumlah perabotan di panti, yang hingga kini masih sanggup dilihat bekasnya.

Di bawah sebuah pokok kayu di rumahnya, Riri bercerita ayahnya minta diberikan waktu untuk berharap sebelum dieksekusi.

Berantakan terdengar suara tembakan, yang tak hanya sekali, menghabisi nyawa ayahnya.

“Darah kental itu dilihat sama kita. Saya saat itu delapan tahun, nggak ngerti kenapa ayah saya dibunuh. Rusak jiwa saya, ” ujarnya.

Tanda itu memaksanya menjadi dewasa dalam usia yang sangat dini.

Trauma itu terus membekas bertahun-tahun, kata Riri, membuatnya menjadi sosok yang pengacau.

Riri mengatakan ia hangat mengalami pemulihan pada usia 20-an tahun melalui pemahamannya akan petunjuk Kristen yang dianutnya.

“[Pemulihan] nggak bisa lepas dari Tuhan karena ini masalah dibunuh secara biadab, dibuang ke Lubang Bajul. Ini bukan hal yang mampu dilupakan begitu saja kecuali kita bisa dekat dengan Tuhan, ” katanya.

Komunitas agama, kata Riri, mengajarkannya soal pengampunan pada mereka dengan membunuh ayahnya.

“Dari pihak keluarga, awak pasti mengampuni, memberkati, tapi bukan artinya perbuatan [pembunuhan] itu dibenarkan.

“Ini kan [perbuatan] PKI, komunis.. bukan berguna azas-azas itu diterima, ” ujarnya.

Luka masa lalu pula diceritakan Poppy Anasari, anak Tujuan Aidit.

Ia bercerita tujuh hari sesudah ia dilahirkan, ia turut diboyong ke penjara bersama ibunya, Nurtjahja Murad.

Ibunya sendiri, kata Poppy tidak aktif berpolitik. Tapi dia pula ditangkap karena, seperti ayahnya, bersekolah di Rusia dengan dana dibanding DN Aidit.

“Saya tapol termuda, dibawa ke penjara karena mama saya dibawa juga. Saya nyusu di sana sampai 40 hari. ”

Hingga usia remaja, Poppy diurus oleh keluarganya yang asing karena ayah dan ibunya sedang dalam penjara.

Pada usia 15 tarikh, ia baru bertemu dengan abu dan ibunya, yang mula-mulanya diperkenalkan sebagai paman dan bibinya.

“Kalau ditanya, hati kecil itu saya dongkol karena saya dipisahkan dari pokok dan bapak kandung saya. Harusnya saya hidup dengan mereka.

“Kebersamaan itu direnggut. Siapa bisa ganti kesialan spiritual, material? Nggak ada dengan bisa ganti kasih sayang yang terhapuskan, ” ujarnya.

Meski ia sedang berharap pelurusan sejarah ’65 sanggup dilakukan, secara pribadi, Poppy mengutarakan dia tidak lagi memiliki permusuhan dengan mereka yang dulunya dianggap berseberangan.

“Saya dengan keluarga Jendral Ahmad Yani, AH Nasution, baik sekali. Kita di organisasi FSAB (Forum Silaturahmi Anak Bangsa) memang meninggalkan mewarisi konflik dan nggak untuk konflik baru, ” ujarnya.

Meski begitu, menurut cucu DI Pandjaitan, Samuel dan Sifra, apa yang disebut pelurusan kenangan itu tak perlu dilakukan.

“Pemerintah sudah bilang lurus sejarah kita. Nggak ada yang bilang sejarah kita nggak lurus, apalagi dalam situasi G30S/PKI, kayaknya pemerintah strict , ” kata Samuel.

Sifra menambahkan bukti-bukti sejarah terkait dibunuhnya jenderal pada tahun ’65 tersebut dapat dilihat di museum pula monumen.

“Kalau lihat museumnya, monumennya, itu sudah firm , itulah sejarah. Ada pengkhianatan dalam negara ini, ada perubahan kebijakan secara masif, buat kami itu clear (jelas). ”

Sementara, bagi Fico, permohonan pelurusan sejarah dilihatnya “terlalu muluk”.

“Muluk banget kalau minta dilurusin . Maksud hamba [masalah-masalah] HAM yang lebih baru aja itu kan…[tidak terselesaikan]”

Fico menambahkan setelah beranjak dewasa ia semakin enggan berdebat perkara versi sejarah yang diketahuinya daripada kakeknya.

“Lama kelamaan kenapa kayak saya kudu ngelawan dunia kalau pengertian saya perkara sejarah ’65 seperti ini, tatkala orang-orang nggak kayak gini …

“Udah lah ikutin aja sebab saya percaya semakin kita masa ternyata kita bukan semakin berbudi, kita semakin malas aja ngelawan dunia, capek, ” kata Fico.

Jika seseorang bersetuju memahami peristiwa ’65, Fico mengutarakan seseorang seharusnya mempelajari dari perut sisi.

“Sejarah kan ditulis sama yang menang. Kebetulan, PKI bagian dengan kalahnya. Kalau mau cari yang dalem, jangan dari yang menang aja, tapi juga gimana nih dari yang kalah. ”

Ia mengatakan sudah lulus bersyukur dengan langkah mantan pemimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur) zaman menjabat sehingga generasinya tidak sedang dipersulit ketika melamar suatu pekerjaan.

Sifra Panggabean mengucapkan memilih cara resolusi konflik “yang tak membuka luka lama” terkait insiden ’65 itu.

“Karena semua terluka dalam kejadian ini. Baik sebab keluarga aku, mamaku, om, tanteku. ”

Ia mengatakan hal itu bisa dimulai dari generasinya, yang disebutnya tak lagi membeda-bedakan siapa keturunan orang yang dulu berafiliasi dengan PKI.

“Kita nggak akan mewariskan pertentangan untuk membenci…

“Kita bisa jadi keluarga bermartabat dengan menunjukkan bahwa kita saudara. Kita dalam satu negara ini ‘aku dan kamu’ serupa, ” ujarnya.

Hal yang senada dicetuskan Fico.

“Tanpa mengurangi rasa hormat dan perasaan-perasaan pribadi orang terhadap masalah tersebut… menurut saya tidak usah diperpanjang.

“Mari kita bahu membahu bekerja, mensejahterakan bangsa, ” pungkasnya.

Andi Achdian, sejarawan sejak Universitas Nasional, Jakarta, mengatakan kejadian ’65 tak bisa lagi dipandang satu versi, yakni yang disebutnya selama puluhan tahun dikembangkan oleh Orde Baru.

Versi itu terkait sebesar perwira tinggi yang meninggal sebab PKI.

Di satu sisi, tersedia juga penelitian yang mengatakan ratusan ribu orang meninggal akibat kesusahan ’65, hal yang menurut Andi membuat tragedi ini harus “dipahami dari berbagai sudut dan pandangan”.

Taat Andi, narasi yang tunggal tak lagi bisa diterima sejumlah budak muda atau milenial.

“Satu versi cerita itu tidak bisa lagi ditampilkan dalam satu versi seperti di dekade-dekade sebelumnya dengan keterbukaan keterangan sekarang.

“Menurut saya akan lebih tertib melihatnya sebagai satu peristiwa sejarah dengan pembahasan historiografi, ada utama versi, ada versi lain, dan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari berbagai versi, ” ujarnya.

Dia mengatakan dialog mengenai sejarah ini harus dilakukan agar anak muda tak memiliki wawasan “sepotong-sepotong” menerjang kasus ini.

Penayangan ulang film Pengkhia na tan G30S/PKI yang dibuat oleh pemerintahan Kepala Soeharto dan mulai diputar di dalam 1980-an, kini kembali menjadi perselisihan.

Film itu sempat diwajibkan buat ditonton masyarakat sampai 1998.

Menanggapi palang salib pendapat itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, melalui akun Twitternya menyuarakan tidak ada larangan maupun kegiatan menonton film tersebut.

Pipit Ambarmirah, seorang anak yang orang tuanya dengan dijebloskan ke penjara tanpa diadili menyusul kekerasan tahun 1965 mengutarakan film itu “menghidupkan kembali hantu-hantu masa lalu”.

Ayah serta ibu Pipit dicap terlibat Golongan Komunis Indonesia (PKI) tanpa pernah diadili.

Ia mengatakan sekarang masyarakat barangkali mengakses informasi untuk mempelajari fakta dari kejadian sejarah, namun pasti saja pemutaran film ini hendak memberikan dampak.

“Karena kan sampai zaman ini masyarakat di Indonesia ini persepsinya masih belum berubah. Sekarang saja dengan kemudahan mencari data, untuk mencari imbangannya, tak banyak yang melakukannya.

“[Pemutaran film] ini seperti menghidupi hantu-hantu zaman dulu… sebetulnya orang-orang sudah tahu sebetulnya bahwa ini tersedia yang tidak benar, juga tersedia film-film tandingannya juga, ” cakap Pipit kepada BBC News Indonesia melalui telpon, Senin (28/09).

Walaupun demikian, Pipit berpendapat bahwa belum banyak yang menyadari hal tersebut, sehingga tugas untuk menyadarkan asosiasi masih berat.

“Ini kan sebetulnya kepala film provokasi, ujaran kebencian dengan didengungkan dan dilembagakan terus masuk karena itu terus diputar. Siap, ya menyedihkan, kenapa masih percaya sama hal-hal yang tidak benar semacam itu? ” kata Pipit.

Penayangan balik film Pengkhianatan G30S/PKI oleh satu stasiun televisi swasta baru-baru ini ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Patokan dan Keamanan Mahfud MD meniti akun Twitter miliknya.

Mahfud mengatakan dalam cuitannya, bahwa tidak ada larangan maupun kewajiban untuk menayangkan atau menonton film itu.

Film yang pertama kala dirilis pada tahun 1984 tersebut diwajibkan oleh pemerintah untuk ditonton oleh para pelajar hinga tarikh 1998. Saat itu Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, mencabut kebijakan urusan itu.

Peneliti dan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Nusantara, LIPI, Asvi Warman Adam, mengutarakan film tersebut semestinya ditayangkan secara diiringi diskusi demi memberi konteks dan pembahasan substansi.

Asvi mengatakan berbagai segmen dalam film itu tidak mencerminkan kenyataan secara benar.

“Film ini durasinya lebih 4, 5 jam – sangat periode… bagus kalau didiskusikan, dalam makna, dibahas segmen demi segmen dengan ada di dalam film ini dengan menurut saya penuh dengan kontroversi sejarah, ” kata Asvi.

“Jadi misalnya penggambaran tentang keganasan ataupun kebrutalan yang dialami oleh para jenderal itu – yang mungkin ini juga satu film kekerasan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak – tetapi di samping itu juga kan ada visum et repertum yang memperlihatkan bahwa perlakuan yang diterima oleh jenderal itu tidaklah seganas yang ada di film ataupun yang ada di pada pemberitaan media militer pada kamar Oktober tahun 65, ” tambahnya.

Dalam sisi lain, Juru Bicara Pertalian Alumni 212, Haikal Hassan, mengucapkan penayangan kembali film Pengkhianatan G30S/PKI penting untung pelajaran sejarah. Alumni 212 ini termasuk salah satu pihak yang merencanakan untuk menyelenggarakan nonton bersama film ini.

Haikal mengutarakan film itu merupakan “rujukan dengan jujur akan keganasan pengkhianatan PKI”.

Lebih lagi, kata Haikal, terdapat “indikasi-indikasi yang mencerminkan kebangkitan komunisme di masyarakat yang dapat membahayakan elemen nasionalisme”.

“Indikasinya apa? Banyak, upaya penguburan film itu indikasi, upaya dengan mengatakan tidak jelas siapa korbannya – jelas indikasi, ” prawacana Haikal, (28/09).

“Kan terbukti, Partai Komunis Indonesia melakukan pembunuhan secara ceroboh. Menghilangkan idelogi Pancasila, jelas tersebut bahaya. Komunis itu tidak akan pernah cocok dengan insan taat, ” tambahnya.

Film Desersi G30S/PKI tersebut dibuat oleh pemerintah Orde Baru dan dirilis pertama kali pada tahun 1984.

Sejak itu, film tersebut diwajibkan untuk ditayangkan di televisi nasional hingga Order Baru berakhir dalam 1998.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Jokowi menanggalkan keputusan pengangkatan dua eks bagian Tim Mawar menjadi pejabat Departemen Pertahanan lantaran keduanya merupakan aktor penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi di masa Orde Baru.

Tapi pemerintah menjawab pengangkatan tersebut ialah hal biasa.

Sementara keluarga korban pencetus mengatakan keputusan Presiden Jokowi “kian menjauhkan penyelesaian kasus tersebut yang kini berada di Kejaksaan Agung”.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menyebut Indonesia menuju kepada situasi “kemunduran demokrasi” dengan terus dipilihnya para pelanggar Hak Asasi Bani adam sebagai pejabat negara.

Kontras mencatat, kaum aktor pelanggar HAM yang meresap pemerintahan Presiden Jokowi seperti Wiranto yang sempat menduduki kursi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ketenteraman, Prabowo Subianto yang saat tersebut menjabat Menteri Pertahanan, dan sekarang dua eks-anggota Tim Mawar, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yudha.

Keduanya dipilih sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Bagi Fatia, penunjukan mereka merupakan bentuk penghinaan terhadap korban pelanggaran PEDOMAN yang kerap diabaikan negara.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera melepaskan Keppres dan segara menuntaskan peristiwa pelanggaran HAM sesuai janji di dalam masa kampanye agar tidak lagi terjadi penghinaan terhadap korban, ” ujar Fatia Maulidiyanti kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (27/09).

Fatia selalu mengatakan, penunjukan tersebut kian “memperkuat impunitas terhadap para pelaku pelanggar HAM”, sehingga kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu yang ditangani Kejaksaan Agung akan semakin sulit dituntaskan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, juga mengucapkan pemerintah tidak menjalankan dua hal penting dalam mengangkat pejabat negara yakni mekanisme vetting atau pemeriksaan dasar dan profesionalitas.

Ia mengatakan jika perut prinsip tadi dijalankan maka tak akan ada orang yang tersaruk hukum menduduki jabatan penting pada pemerintahan.

Itu mengapa Kontras, sekapur Rivanlee, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam soal hak asasi manusia. Pasalnya selama ia menjabat jadi presiden tidak ada satu biar kasus HAM masa lalu dengan dituntaskan Kejaksaan Agung.

Padahal dalam Nawacita yang diusung Jokowi pada 2014, ia pernah berjanji untuk mengusut penculikan aktivis dan mencari itu yang hilang salah satunya Wiji Thukul.

“Jadi harapan-harapan itu makin gaib ketika makin banyak pula orang-orang dari pelanggar HAM yang diangkat menjadi pejabat publik, ” imbuh Rivanlee Anandar kepada BBC.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken Presiden Jokowi pada 23 September 2020, setidaknya ada enam pejabat eselon I di Kemenhan yang diberhentikan dan diangkat.

Dua penguasa yang diangkat itu di antaranya Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis serta Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, mengatakan keduanya merupakan anak buah Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.

“Keduanya diketahui menjadi bagian dari aksi penculikan sebesar aktivis. Para aktor lapangan tersebut bergerak atas komando dan komando itu tidak dikejar sampai hari ini, ” tutur Rivalee Anandar.

Dalam Februari 1999, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yudha yang berpangkat kapten disidang oleh Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta. Yulius dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari ABRI sedangkan Dadang dihukum 16 bulan penjara tanpa pelepasan.

Tetapi dalam putusan tingkat banding, pelepasan terhadap Yulius dianulir oleh ketua, sehingga keduanya masih menjabat rajin sebagai anggota militer.

Rivanlee meyakini betul keduanya mengetahui detil rencana Satuan Tugas Mawar atau Tim Mawar dengan menculik para aktivis prodemokrasi di 1997-1998.

“Keterlibatan mereka sangat vital sebab mereka aktor. Jadi kalau diangkat (jadi pejabat negara) agak konyol juga. Bagaimana mau menyelesaikan serta meratifikasi konvensi antipenyiksaan kalau aktor pelanggar HAM ada di dunia pemerintahan? ” sambung Rivanlee.

Berdasarkan masukan Kontras, selama periode 1997-1998 setidaknya ada 23 orang yang telah dihilangkan. Dari belasan aktivis yang diculik, satu orang meninggal negeri yaitu Leonardus Gilang Iskandar pedengan Gilang, sembilan orang kembali ke keluarga, dan 13 orang tidak diketahui keberadaannya.

Ketigabelas orang itu merupakan Wiji Thukul, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Paian Siahaan, orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, berkata tak habis budi dengan sikap pemerintah yang mengangkat pelaku pelanggar HAM sebagai pejabat.

Pokok pengadilan militer telah menghukum bagian Tim Mawar atas penculikan para aktivis.

“Saya berulang kali bilang, kok tidak punya rasa kemanusiaan negeri ini? Karena kepastian keluarga target belum didapat, apakah mereka sedang hidup atau sudah meninggal? ” ujar Paian Siahaan dengan nada tinggi ketika dihubungi BBC.

” Masak orang bersalah kok dimasukkan dalam pemerintahan dengan kita sudah tolak dan menimbulkan pertanggungjawaban, ” sambungnya.

Ia juga bercerita ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji kepada keluarga korban pemrakarsa 1998, akan menyelesaikan kasus tersebut.

Sekalipun janji tersebut, katanya, tidak tercatat sebagai kontrak politik. Namun ia dan keluarga korban yang lain masih memegang janji itu.

“Katanya mau kita selesaikan. Tapi kalau penculiknya diangkat jadi aparat pemerintah bagaimana bisa menyelesaikannya? Ini masalah krusial bagi keluarga korban. ”

Keluarga target 13 aktivis yang hilang, taat Paian, menunggu kejelasan dari pemerintah atas nasib mereka.

Sebab hingga era ini, nama anaknya masih terekam dalam Kartu Keluarga lantaran jenazah Ucok tidak diketahui keberadaannya.

“Ini dengan sekarang kami tuntut supaya ada kepastian hukum. ”

Pakar bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pengangkatan dua eks Tim Mawar merupakan yang piawai dan rutin.

“Pergantian dan mutasi itu hal yang rutin di Kemenhan maupun di TNI, dalam kerangka penyegaran organisasi, tour of duty , ” perkataan Dahnil seperti dilansir Kompas. com

Tatkala itu, Tenaga Ahli Utama Jawatan Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengaku belum bisa berkomentar.

“Jadi sekarang saya harus mendapat green light [persetujuan] dulu sebab Sesneg baru bisa komentar, ” kata Donny kepada BBC.

Selain tenaga medis, ada sejumlah orang yang berlelah-lelah sepanjang waktu pada masa pandemi virus corona. Mereka adalah para petugas pemakaman jenazah Covid-19.

Sehari-hari mereka bertugas menyiapkan lubang makam bagi korban Covid-19 dengan aturan kesehatan yang ketat. Dalam sehari mereka bisa menggali puluhan lubang, tergantung dari jumlah kematian keadaan itu.

“Kita menyiapkan lubang paling sedikit 20 lubang, tapi kita sudah sampai 40 lubang gara-gara yang meninggal banyak. Itu rekor yang pernah kita lakukan, ” sirih Junaedi, seorang penggali makam dalam Kompleks Permakaman Covid-19 Pondok Ranggon, sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara.

Dia tak menampik bahwa dirinya selalu merasa takut terpapar serta membawa virus corona ke dunia keluarga.

Junaedi mengaku ketakutan terbesar dirinya bukan dari jenazah yang terpapar virus, namun dari para lihai waris, kerabat, dan teman yang mengantarkan jenazah.

Menurutnya, jenazah yang telah dibawa ke permakaman telah melewati protokol yang ketat termasuk terbungkus plastik secara rapih. Apabila ada kerusakan para petugas berhak menumpukan jenazah untuk dimakamkan. Akan tetapi, para pengantar jenazah belum tentu aman dari virus tersebut.

Hal yang sama selalu disampaikan oleh Ketua grup B petugas gali makam untuk jenazah Covid-19, Andi.

Karenanya, mereka telah merancang sejumlah peralatan untuk melindungi muncul.

Selain baju hazmat, mereka membekali muncul dengan pembersih tangan, sarung lengah, dan plastik steril.

Saat tiba di rumah, sebelum berkumpul dengan keluarga, mereka mandi. Adapun seluruh perlengkapan menggali kubur direndam cairan disinfektan.

Pemerintah juga menganjurkan perhatian khusus bagi mereka. Secara besarnya risiko pekerjaan tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana insentif sebesar Rp1 juta per orang yang dibayarkan per bulan.

“Selain insentif gerangan, sebenarnya pengennya nih Covid-19 buru-buru lengkap. Dan tolong yang pada nganter jenazah jaga jarak, pada pake kedok, dan ikutin protokol kesehatan. Tanpa suka marah-marah sama kita. Kalau kita nanti kena dan beku, terus siapa yang nguburin ? ” tanya pria bertubuh besar tersebut sambil tertawa.

Sebagaimana dilaporkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta melalui https://corona.jakarta.go.id, jumlah permakaman jenazah dengan prosedur penanganan Covid-19 meningkat sejak awal Juli 2020.

Terbatas sebanyak 20-an jenazah dimakamkan secara protap penanganan Covid-19 pada asal Juli 2020. Namun, jumlah tersebut meningkat hingga 60-an jenazah di dalam pertengahan September 2020.

Pada 16 dan 18 September, misalnya, terdapat 67 dan 65 jenazah yang dikuburkan dengan protap Covid-19.

Angka itu meluncur hingga mencapai 41 jenazah pada 24 September.

Secara keseluruhan, menurut masukan Kementerian Kesehatan hingga 25 September 2020, terdapat 1. 661 individu yang meninggal dunia akibat Covid-19 di DKI Jakarta. Adapun jumlah nasional tercatat sebanyak 10. 218 orang.

Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa kompleks permakaman bakal kehabisan tempat untuk menguburkan jenazah Covid-19.

Namun, Suku Jawatan Pertamanan dan Hutan Kota Tata laksana Jakarta Timur sebagaimana dilaporkan kedudukan resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur pada 9 September lalu, mengimbau warga untuk tidak risau mau kekurangan lahan pemakaman. Sebab, daripada 69 hektare lahan yang tersedia, masih tersisa lahan 7. 000 meter persegi, sehingga dianggap sampai untuk pemakaman 1. 200 jenazah korban Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga pernah menyampaikan bahwa selain Pondok Ranggon, ada TPU Tegal Alur sebagai lokasi pemakaman khusus jenazah Covid-19. Disebutkannya, masih ada sisa dua hektare lahan di Tegal Parit yang bisa menampung sekitar 3. 000 makam.

Jika nanti kedua TPU tersebut penuh, Anies menyatakan pihaknya telah menyiapkan tempat pemakaman asing sejak Maret 2020 untuk menampung jenazah korban Covid-19.

“Lokasi semua telah disiapkan, jadi kita lihat jalan sesuai dengan kebutuhan. Insyaallah tak akan ada kekurangan, ” ungkap dia kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, 7 September 2020.

Meski demikian, Anies tidak menggambarkan secara rinci di mana tempat lain yang dia maksud.

Jumlah kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia “sangat mungkin” mencapai dua juta orang sebelum vaksin digunakan secara efektif dan meluas, sebut Organisasi Kesehatan Negeri (WHO).

Mike Ryan, kepala kedaruratan WHO, mengatakan jumlah tersebut mampu menembus angka yang lebih agung tanpa aksi internasional yang terkoordinasi.

Berdasarkan angka yang dihimpun Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat, jumlah kematian akibat Covid-19 per Sabtu (26/09) mencapai 985. 748 orang.

Adapun jumlah kematian kelanjutan Covid-19 di Indonesia hingga Jumat (25/09) telah mencapai 10. 218 orang.

Jumlah ini tercapai sembilan kamar setelah wabah bermula di Wuhan, China.

Mike Ryan juga mendesak masyarakat Eropa merenungkan apakah mereka telah menempuh langkah-langkah yang lulus untuk menghindari karantina wilayah ataupun lockdown.

Dia mempertanyakah apakah semua opsi telah diterapkan, seperti melakukan tes dan melacak kontak, karantina, isolasi, penjarakan sosial, memakai masker, serta mencuci tangan.

Sebelumnya, pemerintah ibu kota Spanyol, Madrid, menerapkan pembatasan teliti di delapan distrik yang berpengaruh pada satu juta penduduk.

Di Prancis, para pekerja bar dan restoran di Kota Marseille memprotes penutupan tempat kerja mereka yang mulai berlangsung pada Sabtu (26/09).

Kemudian pada Inggris, pembatasan sosial yang saksama diumumkan di beberapa daerah seiring dengan pertambahan angka kasus membangun Covid-19.

Organsasi lingkungan, Walhi, mengecap proyek food estate atau kembung pangan di Kalimantan Tengah seluas 165. 000 hektar mengancam lahan gambut sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.

Tapi pemerintah mengklaim ancaman kebakaran justru bisa diminimalisir lantaran lahan tersebut tak lagi ditelantarkan dan nantinya akan dikelola dengan teknologi pertanian yang tanpa memanas-manasi.

Sementara itu warga Desa Bentuk Hebat, di Kabupaten Kapuas, meminta pemerintah membenahi saluran air terlebih awal untuk membereskan banjir tahunan dengan menenggelamkan pemukiman dan lahan itu.

Direktur Walhi Kalimantan Pusat, Dimas Hartono, menyebut proyek food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas berpotensi merusak lahan gambut yang padahal direhabilitasi.

Pasalnya lahan gambut yang saat ini digunakan untuk lumbung pangan merupakan lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang terlantar akibat order serupa di masa pemerintahan Soeharto tahun 1995.

Sejak itu, menurut Dimas Hartono, lahan eks PLG yang terlantar tersebut menyebabkan kebakaran alas dan lahan hingga sekarang.

“Jika lahan gambut itu dirusak lagi berpengaruh pada lokasi-lokasi yang gambutnya rupawan dan menambah rentetan kebakaran, ” ujar Direktur Walhi Kalimantan Pusat, Dimas Hartono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (24/09).

Sejauh pengamatannya, semenjak proyek food estate ini pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo di Juni silam, pemerintah tidak sudah melakukan sosialisasi atau berdiskusi secara pegiat lingkungan.

Selain itu pemerintah tengah dan daerah tidak pernah mengambil kajian lingkungan atas proyek tersebut.

Dimas mengatakan kalau lahan eks PLG betul digunakan untuk menanam padi dan tanaman holtikultura, harus menghiraukan betul kondisi gambut.

Ia menambahkan tidak semua lahan gambut bisa ditanami.

“Memang gambut di bawah satu meter bisa dibudidaya tapi lihat zaman apakah di bawah gambut tersebut mengandung pasir dan pirit (senyawa sulfur). Kalau iya, tidak mampu dikelola, ” imbuhnya.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas menyarankan pemerintah biar memaksimalkan lahan pertanian warga ketimbang membuka lahan gambut baru.

Ia menyatakan kebanyakan lahan yang dikelola masyarakat terkendala status izin yang beruang di kawasan hutan.

“Kenapa tidak dimaksimalkan lahan warga? Diidentifikasi jenis pangan apa saja yang ditanam kelompok? Beruapa jumlah produksi? Luasannya berapa. ”

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, melegalkan lahan yang digunakan untuk order lumbung pangan saat ini adalah eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang dulu juga dicanangkan buat proyek serupa pada era pemimpin Soeharto.

Luasnya mencapai 1, 4 juta hektar dan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Tanah air Palangkaraya.

Akan tetapi, berdasarkan kajian KLHK dan Bappenas serta Pemprov Kalimantan Tengah, dari luasan 1, 4 juta itu setidaknya 700. 000 hektar masuk dalam zona yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya flora pangan dan holtikultura.

Alue Dohong mengucapkan kontur lahannya sebagian besar tanah mineral dan gambut tipis ataupun ketebalannya kurang dari 100 sentimeter.

“Sisanya memang untuk konservasi, itu daerah-daerah gambut dalam, ” tutur Pengantara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong kepada BBC.

Hanya saja karena sejak 1995 tidak dimanfaatkan, katanya, kerap terjadi kebakaran.

Dia juga mengatakan pemerintah berniat menolok kembali lahan eks PLG tersebut untuk digunakan sebagai lumbung bertabur seluas 165 ribu hektar. Harapannya bisa meminimalisir kebakaran lahan dan hutan.

“Dulu terlantar makanya terbakar. Jika dimanfaatkan bisa meminimalisir kebakaran. Oleh karena itu pemerintah tahu dan punya petunjuk yang kuat bahwa kegiatan food estate di Kalimantan Tengah kita lakukan juga proses rehabilitasi gambut pada. ”

Pada tahap awal proyek food estate yang dimulai pada Oktober mendatang, pemerintah menyiapkan 30. 000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Seluruh area itu, katanya, akan ditanami padi.

“Tahun ini 30. 000 hektar yang sebagian ialah sudah eksisten sawah ada pula yang irigasinya bagus. Tapi ada juga yang perlu rehabilitasi tali air sedikit. ”

Untuk pengolahan lahan pertanian, pemerintah akan menggunakan teknologi segar yang tidak membakar. Selain itu memakai pupuk organik. Dengan begitu, petani tak perlu membakar lahan gambut.

Selain di Kalimantan Tengah, pemerintah akan memperluas lokasi proyek kembung pangan hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Daksina.

Pemimpin Jokowi berkata, proyek tersebut ialah bagian dari penyediaan cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain selalu mengurangi ketergantungan pada impor.

Tak hanya padi, pemerintah juga bakal mengembangkan tanaman singkong, jagung, dan peternakan. Karena itu, Jokowi meminta Departemen Agraria agar membereskan persoalan lahan.

“Masalah kepemilikan lahan kemudian ini mendatangkan masalah tapi saya yakin mampu segera dituntaskan, ” ujar Kepala Jokowi dalam video konferensi pada Istana, Rabu (23/09).

Kepala Desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas, Barsuni, mengatakan warganya tidak keberatan dengan rencana food estate di wilayahnya.

Sebab warga menghargai, adanya proyek tersebut bisa membangun membenahi saluran irigasi yang menghapuskan lahan pertanian mereka jika abu.

Pasalnya bencana banjir kerap terjadi saban tahun dan membuat penghidupan awak setempat berkurang.

“Yang diutamakan irigasi dulu supaya tidak ada kebanjiran, ” ujar Barsuni kepada BBC.

“Karena menderita, makin tahun bercocok tanam semakin menurun. ”

Di desa ini, setidaknya 1000 hektar lahan gambut akan ditanami padi dan akan berangkat dikerjakan pada Oktober mendatang.

Warga dengan sebagian besar petani, kata Barsuni, akan dipekerjakan untuk mengolah tanah sawah.

Seorang pendeta bernama Yeremias Zanambani tewas ditembak senjata api dan ditikam sebilah sangkur di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu (19/09). Hingga kini tak tersedia satu pihak pun menyatakan bertanggung jawab atas kematian Pendeta Yeremias.

Peneliti tentang Papua dari Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengecap, misteri kematian pendeta ini menjelma bagian dari narasi konflik tidak berkesudahan antara TNI dengan gerombolan bersenjata di Papua.

Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan informasi mair Pendeta Yeremias kemungkinan akan memiliki sorotan dari dewan gereja negeri. PGI mencatat ini sebagai perihal yang berulang.

Sementara Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Socratez S Yoman, menuding adanya oknum TNI di balik kematian pendeta Yeremias Zanambani.

Di sisi lain, TNI menyangkal anggotanya terlibat dalam pembunuhan pendeta Yeremias Zanambani. Saat ini TNI sedang melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku pembunuhan.

Pendeta Timotius Miagoni sedang dalam kondisi berduka. Sahabat karibnya, Pendeta Yeremias Zanambani, tewas hati di kandang babi dengan luka tembak dan tikam, pada Sabtu (19/09).

“Iya betul. Dia sendiri dalam kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

“Kami sekolah sama-sama. Kami tugas di sini juga secara pendeta ini. Seorang perintis, tempat punya jabatan tinggi, ” tambahnya.

Timotius mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi termasuk istri korban. Menurutnya, tak ada saksi mata secara langsung, masa Yeremias dibunuh.

Kata dia, kejadian itu berawal saat Yeremias pulang ke rumahnya, pada Jumat (18/09). Keesokan harinya, pukul 15. 00 WIT, ia bersama istrinya pergi meluluskan makan babi di kandang yang jaraknya 50 meter dari rumah.

“Lalu, begitu tunggu-tunggu dua ekor babinya belum datang, yang lainnya itu (sudah) kasih makan. Dua belum datang. Maka isterinya itu ke rumah, sedang dia masak buat anak-anak, ” kata Timotius.

Sampai pukul 18. 00 WIT Yeremias belum juga kembali ke rumah. Istrinya pun menyusul ke kandang sekalor.

“Jam 6 tidak datang. [Istrinya] kembali lagi ke negeri. Pendeta ini sudah dibunuh, ” kata Timotius.

Timotius mengatakan Yeremias tak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam dalam kandang babi tersebut.

“Minggu pagi, pemuda-pemuda datang. Langsung tempat (dibawa) sampai di rumahnya. Tepat hari Minggu itu, mereka tak ibadah. Mereka kuburkan [Pendeta Yeremias] di pinggir lapangan. Awut-awutan mereka lari, ” kata Timotius.

Dia melanjutkan, keterangan ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat, tercatat TNI dan Polri.

Kematian Yeremias menjelma misteri, namun diyakini ada sejumlah saksi yang mendengar keterangan langsung dari pendeta itu sebelum akhirnya meninggal. Kematian ini kemudian menerbitkan spekulasi.

Socratez S Yoman yang menyebut dirinya Pemimpin Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) menyangka TNI berada di balik maut Yeremias.

“Kapan mereka berhenti? Kau bunuh rakyat kecil, kau bilang KKB (kelompok kriminal bersenjata), mereka sudah dari dulu. Mereka bikin keyakinan atau stigma-stigma, ” katanya pada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Di dalam keterangan dari Socratez Yoman, tertulis “Pendeta Yeremias tewas ditembak Gerombolan TNI dalam operasi militer di saat Pendeta Yeremia ke kampung babi miliknya untuk memberi makanan. ”

Peristiwa disebutkan terjadi Sabtu, 19 September 2020.

Kelompok yang mengecap diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) serupa menuduh TNI yang membunuh zahid Yeremias.

“Penembakan itu bukan jauh daripada saksi mata justru di pendahuluan puluhan warga masyarakat setempat, ” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengucapkan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian di dalam momen sidang umum PBB.

TNI menduga kelompok yang mereka juluki Gabungan Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) ini sebagai pembunuh pendeta Yeremias. Kepolisian Papua juga menyatakan ini sebagai kejadian yang direncanakan KKSB buat menarik perhatian menjelang sidang ijmal PBB.

TNI bersama Polri telah menurunkan tim investigasi, dan berjanji langsung memberi perkembangan informasi.

“Ini proses sedang tetap berjalan, kemudian juga masa ada perkembangan akan disampaikan. Kemudian pihak kepolisian juga melaksanakan penyelidikan, jadi sama-sama kita melaksanakan pendalaman nanti apa yang disampaikan, bakal disampaikan kemudian, ” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja dalam Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

PGI menginginkan investigasi yang independen. Bukan hanya melibatkan TNI-Polri, investigasi tersebut dihendaki melibatkan juga kelompok kebiasaan, gereja, dan Komnas HAM.

“Kami merekomendasikan untuk membuat tim investigasi yang didalamnya terdiri dari pelbagai karakter, lembaga untuk menyelidiki kasus penembakan itu, ” kata juru kata PGI, Philip Situmorang, kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Philip memasukkan, sejauh ini PGI belum melaporkan kejadian ini ke Dewan Gereja Dunia. Tapi kata dia, kasus ini kemungkinan sudah mendapat sorotan dari Dewan Gereja Dunia meniti informasi yang sudah menyebar merata. “Karena bisa saja informasi ini bukan saja melalui PGI tetapi juga dari pihak-pihak lain, ” katanya.

Philip menyebut “ini kasus dengan berulang, yang tidak ada penyelesaian sama sekali dari pemerintah”.

Sebelumnya, Pemimpin Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) mengecap Yeremias adalah pendeta ketiga dengan tewas di Papua, setelah terkaan pembunuhan Pendeta Geyimin Nirigi (2018) dan Pendeta Elisa Tabuni (2004).

Sejauh tersebut pihak Istana belum merespon tulisan dari PGI. Sejumlah pejabat dalam Kantor Staf Presiden yang dihubungi BBC News Indonesia belum membalas permintaan wawancara.

Pegiat HAM Papua, Theo Hasegem, menilai sulit mempercayai penyelidikan yang hanya dilakukan pihak TNI-Polri, sementara ada tuduhan oknum TNI terlibat di dalam pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani.

Kelanjutan investigasi sepihak, kata Theo, akan membawa krisis keyakinan masyarakat terhadap aparat penegak adat.

“Jadi TNI dan pihak aparat penegak hukum, itu mengeluarkan statement yang sama. Kalau awalnya mengeluarkan statemen yang sama, itu masyarakat Papua tidak bisa percaya kepada TNI dan polri. Kan polri belum melakukan identifikasi dan olah TKP, langsung memvonis bahwa pelaku tersebut adalah KKB-OPM, ” kata Theo kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Theo mendorong negeri membentuk tim gabungan dari TNI-Polri, gereja, LSM dan Komnas HAM.

“Jadi tim ini tidak berpihak di dalam TNI, tidak juga berpihak pada OPM. Tim ini kalau memang diinvestigasi betul. Bahwa tim itu memang harus ketemu kedua raka pihak OPM dan juga TNI, ” katanya.

Peneliti isu Papua dari Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Rosita Dewi, mengatakan peran pendeta sangat pokok bagi masyarakat Papua.

Sejak zaman penjajahan Belanda, menurutnya, gereja telah menganjurkan pelayanan dasar bagi masyarakat Papua. “Mereka sebagai penyedia, pelayanan pendidikan kesehatan, mereka terlibat di situ, ” katanya.

Kedekatan pendeta dengan bangsa bukan sekadar ikatan keagamaan, akan tetapi sudah masuk dalam adat dan sosial.

“Ketika terjadi konflik lahan, di kampung, peran pendeta masih kala terlibat di situ. bagaimana mereka bisa membantu, misalnya menyelesaikan pertukaran adat, walaupun tetap tidak mampu, serta merta, memerankan sebagai arsitek adat, ” kata Rosita.

Kedekatan ini yang kemudian membentuk ikatan emosional, ketika sebagian pendeta menangkap masalah dan kegelisahan masyarakat. Taat Rosita, saat pendeta kritis buat memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, justru dianggap sebagai pro-kemerdekaan Papua.

“Nah itu juga sebenarnya, banyak yang membaca sebagai bentuk pendeta itu berpolitik, ” kata Rosita.

Keberadaan pendeta serta gereja-gereja sangat strategis sebagai putusan konflik yang kerap terjadi di Bumi Cendrawasih.

“Mereka bisa menjadi perantara untuk konflik di papu, bagaimana itu bisa mereka bisa menyampaikan pengertian kepada masyarakat tentang, misalnya, program pemerintah pusat mengenai pembangunan. Gereja ini bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, daerah selalu, ” tambah Rosita.

Namun persoalannya, narasi yang saat ini dibangun di Papua terbatas pada dua pilihan: pro-kemerdekaan Papua dan pro-NKRI. Hal ini yang membuat, konflik hanya bisa diselesaikan dengan moncong senjata.

“Semakin bukat nggak akan ada ujungnya, ketika misalnya lagi-lagi pendeta atau gereja di dalam persepsinya pemerintah atau alat mereka dekat dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, kemudian mereka di- judge sebagai separatis. Membentuk belum tentu, ” katanya.

Narasi serta pendekatan yang saat ini dipertahankan pemerintah menurut Rosita, dilakukan mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya ke Papua.

“Mau menyelesaikan konflik, maka ruang dialog harus dibuka. Dialog dengan semua stakeholder . Pemerintah secara Papua. Papua dengan Papua. Zona ini juga dialog yang kudu dilakukan sebenarnya, apa sih sesungguhnya? Agendanya apa? ” kata Rosita.

Di dalam akhirnya, konflik antara kelompok bersenjata dan TNI-Polri membuat masyarakat menjelma korban. “Situasi ini juga mau memperkuat distrust masyarakat ke negeri Indonesia, jika hal-hal seperti ini terulang kembali, ” kata Rosita.

Untuk pertama kalinya sejak menjabat jadi presiden pada 2014, Presiden Joko Widodo berpidato dalam Sidang Mahkamah Umum Perserikatan Bangsa (PBB). Lektur Presiden Jokowi dari podium konvensi majelis umum PBB ke-75 tersebut berlangsung secara virtual, pada Rabu, (23/09).

Pakar hubungan internasional menilai ini merupakan momentum Presiden Joko Widodo menyerukan keadilan distribusi vaksin Covid-19, saat negara-negara miskin sedang dilanda kekhawatiran tak mendapat bagian vaksin tersebut.

Sementara, negara maju serupa Inggris bersama WHO dan lembaga internasional lainnya sedang menggodok program akses berkeadilan terhadap vaksin.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan menyampaikan perintah penting, antara lain mengenai “memajukan kerja sama internasional dan simpati global bagi penanganan pandemi, cantik di sektor kesehatan maupun efek sosial-ekonomi dari pandemi tersebut”.

“Mendorong pengembangan kinerja, serta peran PBB lalu menyerukan pentingnya seluruh negara langsung memperkuat PBB dan multilateralisme, ” sebut Menlu Retno dalam fakta kepada media.

Retno menambahkan, pertemuan universal yang dihelat 22-29 September 2020 akan menghasilkan deklarasi peringatan 75 tahun PBB.

Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia di dalam 2014 lalu, Jokowi selalu memercayakan sidang majelis umum PBB pada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Melalui bukti kepada media, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat momentum sidang ijmal PBB 2019 mengatakan agenda Presiden Jokowi sangat padat. Dia mengutarakan, pekerjaan presiden cukup menyita periode, “jadi menugaskan Wapres, ” katanya.

Pengamat Hubungan Internasional, Prof Dewi Fortuna Anwar, mengatakan kekhawatiran seluruh negara di tengah pandemi ialah mengamankan dosis vaksin untuk keinginan dalam negeri.

“Mengingat keperluan yang sejenis besar, dan barang kali kurun supply dan demand itu belum bisa terimbangi dengan baik, ada kekhawatiran negara-negara miskin tidak kebagian, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (22/09).

Menurut Prof Dewi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan distribusi vaksin yang jujur. Secara historis, Indonesia dianggap sebagai negara ‘ middle-power ‘ yang bisa merangkul negara-negara dengan ekonomi rendah di Asia dan Afrika untuk menyerukan kesamarataan vaksin.

“Ini Indonesia memiliki tanggung tanggungan moral, dari dulu Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai penyambung lidah negara-negara berkembang, ” katanya.

Sementara itu, pengamat hubungan global dari Universitas Paramadina, Dinna Prapto Raharja, mengatakan jangkauan keadilan vaksin juga perlu dilakukan dengan kegiatan sama pemerintahan negara dengan kongsi.

“Di sini artinya, kita, perlu tersedia beberapa aspek tambahan, bahwa jadwal tersebut bisa didengar oleh pengusaha itu sendiri, karena pemilik lisensi itu di perusahaan, ” katanya.

Zaman ini dunia sedang berlomba buat menemukan vaksin Covid-19.

China menyebut telah membuat vaksin dengan efektif. Mereka menentukan, pengguna introduksi produksi vaksin itu adalah awak angkatan bersenjata China.

Namun, tidak utama pun dari dua vaksin sebetulnya masuk daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang vaksin yang telah melampui tiga uji coba klinis. Tahap itu merupakan uji jika luas terhadap manusia.

Sementara itu, pembuat obat asal Inggris, AstraZeneca, pemegang lisensi untuk vaksin yang dikembangkan Oxford University, menggenjot kapasitas buatan.

Mereka juga sepakat memasok 100 juta dosis vaksin untuk Inggris dan sekitar dua miliar dosis buat orang di seluruh dunia.

Saat kunjungannya ke Amerika Serikat, Menteri Asing Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan, “Inggris akan menjadi tuan vila acara vaksin virtual bersama dengan PBB, WHO, dan Afrika Selatan, ” katanya melalui siaran pers.

Kesibukan ini sebagai kelanjutan dari kesuksesan KTT Vaksin Global yang diselenggarakan oleh Inggris pada bulan Juni.

“Saat kami secara kolektif berhasil menggabungkan US$8, 8 miliar, acara itu akan menyatukan negara-negara dan para mitra internasional untuk berkomitmen dalam memastikan akses global yang adil terhadap vaksin, perawatan, dan pemeriksaan COVID-19 baru, ” kata Dominic Raab.

Setidaknya 80 negeri kaya, termasuk Inggris telah menggagas rencana vaksin global yang itu beri nama Covax. Tujuan rencana itu adalah mengumpulkan Rp29 triliun sebelum tahun 2021.

“Kami percaya cara terbaik untuk mengatasi corona ialah dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi universal, ” kata juru bicara Kepala Bidang Komunikasi Kedutaan Inggris, John Nickell.

Uang itu diklaim akan digunakan untuk membeli dan mendistribusikan obat-obatan secara adil.

Dengan mengumpulkan sumber daya di Covax, anggota koalisi meminta mampu menjamin 92 negara berekonomi rendah di Afrika, Asia, serta Amerika Selatan, untuk mendapatkan kanal terhadap vaksin virus corona.

Pemerintah disarankan agar melaksanakan pemeriksaan Covid-19 percuma secara lebih luas, mengingat total tes di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka penduduk.

Pakar epidemiologi Laura Navika Yamani dari Universitas Airlangga, Surabaya mengucapkan, minimnya jumlah tes berarti tersedia kemungkinan bahwa angka kasus sesungguhnya lebih banyak dari yang tercatat.

Dalam tengah kurangnya jumlah tes yang dilakukan pemerintah – dibatasi kepada mereka yang dalam penelusuran relasi – sejumlah warga berinisiatif melangsungkan tes di rumah sakit secara biaya sendiri.

Hal itu mendorong negeri menyusun standardisasi tes PCR, dengan sedang dalam pembahasan di Departemen Kesehatan.

Jumlah kasus di Indonesia sendiri terus meningkat, dengan kenaikan par hari Senin (21/09), mencapai 4. 176 – rekor tertinggi selama pandemi – secara jumlah total sejauh ini menyentuh 248. 852.

Enam bulan sejak pandemi resmi dimulai, jumlah tes di Indonesia masih terbilang rendah.

Menurut catatan portal data statistik Statista, angka tes Indonesia 10. 660 per satu juta orang — paling rendah di antara 30 negara dengan jumlah kejadian Covid-19 terbanyak, ditambah China.

Hal itu juga diakui pemerintah. Bulan morat-marit, juru bicara Satuan Tugas Pengerjaan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah tes Covid-19 di Indonesia anyar mencapai 35, 6% dari penumpu yang ditetapkan Badan Kesehatan Negeri (WHO) yaitu 1: 1000 penduduk per minggu.

“Kemudian Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, kami mau memastikan mampu mencapai jumlah tes Covid-19 267. 700 setiap pasar, ” ujar Wiku. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga berusaha buat konsisten memenuhi target pemeriksaan 30. 000 spesimen per hari.

Sementara positivity rate – persentase hasil nyata dibandingkan jumlah pemeriksaan spesimen kacau nasional sebesar 14, 3% kacau jauh dari standar aman WHO yaitu 5%.

Laura Navika Yamani, pakar epidemiologi dari Unair, mengatakan kalau pemerintah perlu meningkatkan kapasitas ulangan seiring meningkatnya kembali pergerakan bangsa di masa pandemi.

“Yang terjadi saat ini, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diambil sebagai upaya untuk pengendalian kasus karena masyarakat harus mengutamakan sektor ekonomi, jadi harus terus bergerak. Artinya kapasitas pemeriksaan harus terus ditingkatkan, ” kata Laura.

Dengan minimnya ulangan yang dilakukan pemerintah, beberapa awak berinisiatif melaksanakan tes PCR secara mandiri ke rumah sakit.

Salah satunya Binar, 25 tahun, yang mengaku mengeluarkan biaya sebesar Rp1, 9 juta untuk tes swab di sebuah rumah sakit di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia memutuskan untuk mengambil tes PCR sendiri karena ada beberapa orang di kantornya yang dinyatakan positif Covid-19.

“Dari kausa PSBB, saya sudah mulai kerja di kantor. Saya merasa terlalu lama diam di luar & belum ada gejala sama sekadar, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Binar memilih untuk membayar sebesar itu karena paketnya menjanjikan buatan tes keluar dalam sehari. Dia mengatakan, ada paket yang lebih murah tapi hasilnya keluar lebih lama dan ia tidak tetap dengan kualitasnya.

“Sekarang [paket tes PCR di rumah sakit] yang keluar harganya ada yang sampai Rp750. 000, tapi apakah tingkat akurasinya sama dengan harganya yang lebih mahal? ”

Selama ini, rumah sakit-rumah sakit rujukan negeri menyediakan layanan tes usap secara gratis. Sementara beberapa rumah kecil swasta menawarkan tes tersebut dengan tarif Rp1, 7 juta mematok Rp4 juta, tergantung seberapa segera hasilnya keluar.

Menanggapi fenomena ini, pemerintah mengatakan bahwa mereka tengah mengatur aturan terkait standardisasi pemeriksaan Covid-19 dengan tes PCR. Aturan tersebut terutama terkait standardisasi harga serta mutu tes.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengucapkan, aturan ini dimaksudkan mempermudah asosiasi memperoleh tes swab secara mandiri dengan mudah, murah, dan lekas.

“Kan ini untuk kepentingan bersama, maka bangsa Indonesia harus berjuang bersama-sama bagaimana semua orang bisa meraup tes swab untuk dirinya sendiri atau untuk grupnya, ” prawacana Agus kepada BBC News Nusantara.

Sebelumnya dilaporkan bahwa aturan tersebut hendak keluar pada hari Senin (21/09), namun Agus mengatakan kepada BBC bahwa ia masih dibahas dalam Kementerian Kesehatan.

Beberapa rumah sakit telah dituding melakukan “komersialisasi” tes PCR, dengan mematok harga mahal. Tetapi Asosiasi Rumah Sakit membantah dakwaan ini, mengatakan bahwa harga garib itu dikarenakan pihak rumah lara harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes serta membayar tenaga kesehatan yang terlibat.

Laura Navika Yamani mengatakan tes mandiri bisa membantu penanganan Covid-19 di daerah sebab datanya akan disampaikan juga kepada dinas kesehatan setempat, untuk keperluan contact tracing.

Bagaimanapun, menurutnya pemeriksaan Covid-19 yang gratis perlu menjangkau ke komunitas secara luas. Di kurang daerah, misalnya Jakarta, pemeriksaan Covid-19 gratis dengan tes PCR hanya diberikan pada orang-orang hasil contact tracing. Bahkan, kurang dari separuh tes PCR Covid-19 di Jakarta dilaksanakan secara gratis.

Menurut Laura, negeri juga perlu menyediakan pemeriksaan gratis pada mereka yang tidak terkait dengan contract tracing. “Karena itu kan kepentingannya adalah menemukan kasus sebanyak-banyaknya di komunitas, ” ujarnya.

Praja Surabaya telah mencoba langkah tersebut, dengan menggratiskan tes swab dalam Laboratorium Kesehatan Daerah, meski awak harus memenuhi sejumlah syarat buat bisa mendapatkan fasilitas ini.