Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 600. 000 orang wafat dunia.

Wabah virus corona itu menyebar di 188 negara, dengan jumlah kasus positif telah makan angka 14, 3 juta, menurut data yang dikumpulkan Johns Hopkins University.

Hampir seperempat kematian berada di Amerika Serikat.

Pada hari Sabtu (18/07) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan jumlah kasus baru virus corona di dunia melonjak sebanyak hampir 260. 000 dalam 24 tanda, penambahan harian terbesar sejak pandemi dimulai.

Menurut WHO, ini pertama kalinya jumlah infeksi baru harian melewati angka seperempat juta.

Peningkatan terbesar berlaku di Amerika Serikat, Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Angka kematian lantaran virus corona juga naik tujuh. 360 — peningkatan harian terbesar sejak 10 Mei.

Rekor kenaikan jumlah kasus baru yang terkonfirmasi sebelumnya dicatat oleh WHO pada hari Jumat (17/07).

Jumlah mutlak kasus virus corona yang terkonfirmasi menembus angka 14 juta dalam hari Sabtu, menurut penghitungan Johns Hopkins University yang berbasis pada AS.

Angka kejadian terus menanjak di beberapa negara bagian AS, terutama di negara-negara bagian di selatan yang awalnya enggan memberlakukan karantina wilayah atau mewajibkan pemakaian masker. Florida, Texas, dan Arizona mengalami lonjakan yang sangat tinggi.

Florida saat ini adalah pusat epidemi di AS. Negeri bagian itu mencatat lebih sejak 10. 000 infeksi baru serta 90 kematian pada hari Sabtu, sehingga jumlah total kasusnya menjelma lebih dari 337. 000 & jumlah kematiannya menjadi lebih lantaran 5. 000.

Dalam beberapa pekan terakhir, rumah-rumah sakit di negara bagian itu juga menunjukkan bahwa UGD mereka sudah sempurna dan tidak dapat menerima pasien baru.

Langkah-langkah untuk membendung penyebaran virus, termasuk memakai masker, telah menjadi isu yang sangat politis di AS.

Pakar penyakit menular ternama di AS, dr. Anthony Fauci, mendesak para pemimpin negeri bagian dan lokal pada keadaan Jumat agar “tegas” dalam menyungguhkan orang-orang mengenakan masker, meskipun Presiden Donald Trump belakangan mengatakan dia tidak akan mewajibkan pemakaian masker pada tingkat nasional.

Di Brasil, tempat virus corona dan langkah-langkah buat membendungnya telah sangat dipolitisasi, total kasus terus meningkat — walaupun WHO mengumumkan pada awal pekan ini bahwa kasus tidak teristimewa meningkat secara tajam.

Para ilmuwan juga memperingatkan bahwa India mungkin menyentuh puncak wabah dalam beberapa kamar — meskipun jumlah kasus terkonfirmasi di negara tersebut sudah dengan ketiga terbesar di dunia. Panti sakit di kota-kota yang paling parah terdampak, di antaranya Mumbai dan Bangalore, telah dipenuhi anak obat.

India mencatat 34. 884 tambahan infeksi dalam periode 24 jam pada hari Sabtu (18/07), dan 671 tambahan kematian terkait virus corona.

& Afrika Selatan, yang mencatat lengah satu pertambahan kasus harian terbesar di dunia, memiliki jumlah infeksi terkonfirmasi yang paling tinggi dalam benua Afrika.

Negara-negara Eropa Barat, yang telah berhasil menahan penyebaran virus, sekarang mulai membuka kembali perbatasan & bisnis mereka.

Namun, terjadi lonjakan lokal di Spanyol — yang terburuk adalah di wilayah Catalunya di timur laut negara itu.

Wilayah ini kembali mencatat peningkatan harian kejadian terkonfirmasi sebanyak lebih dari satu. 000, dan sekitar empat juta orang di Barcelona, La Noguera, dan El Segrià telah diperintahkan untuk isolasi mandiri di rumah selama 15 hari.

Dalam antara aturan-aturan yang diberlakukan yaitu larangan pertemuan publik atau pribadi lebih dari 10 orang, larangan kunjungan ke panti jompo, dan penutupan pusat kebugaran dan kelab malam.

Spanyol baru saja mengakhiri lockdown nasional yang ketat sekitar empat minggu lalu dan berharap bisa melakukan kembali ekonominya, terutama di sektor pariwisata.

Jalan-jalan di Barcelona dilaporkan bertambah kosong pada hari Sabtu, meskipun beberapa penduduk mungkin telah melayani perintah dan melakukan perjalanan dengan mobil ke rumah kedua.

Menanggapi lonjakan tersebut, negara tetangga Spanyol, Prancis, saat ini mempertimbangkan untuk menutup perbatasannya.

Ketika ditanya apakah penutupan perbatasan mungkin dilakukan, Perdana Menteri baru Prancis Jean Castex mengatakan: “Kami memantau tersebut dengan sangat cermat, khususnya pada sini, karena ini adalah masalah nyata yang juga perlu kita diskusikan dengan pihak berwenang Spanyol. ”

Perbatasan Prancis baru dibuka kembali untuk warga umum pada 21 Juni.

Mongolia dikenal sebagai salah satu negara terakhir yang memiliki kebudayaan nomadik, negara yang terletak masa dua raksasa, China dan Rusia.

Dan hingga saat ini, jadi disebut sebagai negara yang berhasil menerapkan strategi melawan pandemi Covid-19.

Mongolia punya rekor luar biasa. Mulai dari pandemi melanda, negara ini kaga mencatat satu kasus pun penularan lokal di negara dengan masyarakat 3, 2 juta itu.

Hingga Jumat (17/07), Mongolia hanya mencatat 262 kasus positif Covid-19 dan tidak satu pun warga di encarnizamiento meninggal akibat virus corona, berdasarkan data Johns Hopkins University.

Dari total tersebut, 209 dinyatakan sembuh.

Berbagai laporan menyebutkan semua kasus berasal dari warga asing atau dari warga yang pulang dari luar indonesia.

Mongolia berbatasan dengan Rusia di sisi utara dan China di sisi selatan, negara yang pernah seperti salah satu negara dengan kuantitas kasus terbanyak.

Dari Offshore pula pandemi Covid-19 berawal, tepatnya dari Wuhan pada Desember 2019.

Sejumlah pakar mengatakan, keputusan untuk menerapkan protokol kesehatan pada fase awal dan sikap warga yang taat melakukan protokol tersebut membuat Mongolia sukses menekan pandemi.

Ada pula dimana mengatakan “udara bersih dan watak Jenghis Khan” ikut membantu warga mengatasi penyakit ini.

Dr Gendengarjaa Baigalimaa, pakar kanker di Rumah Sakit Mungun Guur di ibu kota Ulan Bator, mengatakan Mongolia memberlakukan protokol kesehatan sejak akhir Januari 2020.

Dalam tulisan di laman resmi Universitas Stanford, Amerika Serikat, Dr Baigalimaa menjelaskan semenjak 25 Januari pemerintah Mongolia menutup semua sekolah dan taman kanak-kanak, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Semua kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui televisi dan internet, lunch break kata Dr Baigalimaa.

Pada pertengahan Februari, ketika pandemi menyebar di Offshore, pemerintah Mongolia menempuh langkah pencegahan, termasuk di antaranya membatalkan perayaan tahun baru.

Pemerintah juga melarang seluruh perjalanan dari Ulan Bator menuju provinsi di luar ibu kota.

Selain itu, kata Doctor Baigalimaa, Mongolia menutup perbatasan hanya China dan Rusia, yang di praktiknya menghentikan arus orang, teliti masuk maupun keluar Mongolia.

Semua penerbangan internasional juga dilarang.

Warga Mongolia yg berada di Korea Selatan, Jepang, Turki, dan Rusia diminta pulang dan begitu tiba mereka harus melakukan isolasi selama 21 hari, selain harus mengikuti sejumlah pemeriksaan kesehatan.

Warga k enakan masker sejak November

Warga sudah biasa mengenakan masker.

Masker dipakai sejak awal November seiring bila dibandingkan dimulainya musim flu dan ketika polusi udara memburuk.

Pada 25 Januari, pemerintah mewajibkan semua pegawai negeri, staf bank, dan semua orang dimana berada di toko dan pasar di Ulan Bator untuk mengenakan masker.

Mereka yang melanggar akan didenda US$54 atau sekitar Rp760. 1000. Para pemuka masyarakat dan stamina kesehatan dikerahkan untuk mengkampanyekan perlunya masker dan mencuci tangan alamenurut, teratur.

Di luar itu, tempat-tempat masyarakat ditingkatkan sanitasinya.

“Semua ini sangat membantu menangani penyebaran Covid-19 dan pada saat yang persis juga membantu menekan angka infeksi flu, ” kata Dr Baigalimaa.

Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Ulan Bator, Sergey Diorditsa, mengatakan tindakan segap dan cepat menutup perbatasan dan kewajiban karantina kepada warga yang pulang dari luar negeri membuat Mongolia sukses menekan pademi.

‘Waris i will antusiasme Jengis Khan’

Keberhasilan Mongolia menekan pandemi “juga disebabkan oleh karakter warga Mongolia yang diwarisi dari Jenghis Khan”, kata penulis dan ekonom di Ulan Bator, Antonio Graceffo, dalam tulisan di surat berita The South Dish Morning Post .

Jenghis Khan yaitu panglima dan pendiri Kekaisaran Mongolia yang menaklukkan sebagian besar daerah Asia, termasuk Persia.

Seorang ahli pengobatan tradisional, Enkh-Ouyn Byambadorj, kepada Graceffo menuturkan bahwa warga Mongolia mempunyai sifat mandiri dan pantang menyerah dalam situasi apa pun, sifat yang dimiliki oleh tentara Jenghis Khan saat melakukan perjalanan menaklukkan negeri-negeri jauh.

“Kalau ada daging, ya makan daging, kalau tak ada, ya tak masalah…, ” kata Byambadorj.

Ia juga mengatakan gaya hidup sederhana, udara yang bersih dan mengonsumsi makanan dan susu segar juga mengakibatkan warga Mongolia lebih kuat menempuh virus corona.

Dr Chinburen Jigjidsuren, penasehat perdana menteri untuk masalah kesehatan, juga menyinggung Jenghis Khan semasa berbicara soal strategi pemerintah serius menyebarkan pesan-pesan kesehatan ke penduduk.

Ia menjelaskan Jenghis Khan mengembangkan system komunikasi yang efektif, yang membikin pesannya bisa cepat disebar ke seluruh wilayah kekaisaran.

“[Di era modern ini] kami melakukan hal yang serupa, seperti yang dilakukan di get older Jenghis Khan. Pesan-pesan pemerintah di dalam Ulan Bator dengan cepat dikirim ke komunitas-komunitas di nomaden di provinsi-provinsi terpencil, ” kata Doctor Jigjidsuren.

Chinburen Jigjidsuren meyakini karantina otoritas dan aturan tentang masker efektif karena warga mengikuti aturan indonesia.

“Tentara Jenghis Khan sangat disiplin. Semangat ini diwarisi oleh kita saat ini, ” katanya. “Jadi, ketika pemerintah meminta warga mengenakan masker maupun tinggal di rumah, orang-orang taat. ”

Ketaatan warga mengikuti anjuran pemerintah juga dikatakan oleh Baljmaa Regarding, wartawan di Ulan Bator, dalam wawancara dengan BBC Mundo.

Ia mengatakan pemerintah dan warga sama-sama khawatir dengan virus corona dan warga secara sadar mengikuti semua protokol kesehatan.

Penutupan perbatasan, penghentian perjalanan internasional, dan karantina wilayah tenntu berdampak terhadap perekonomian.

Pemerintah telah mengeluarkan segenap paket stimulus.

Badan statistik memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun tajam akibat pandemi Covid-19.

Pasien virus corona tanpa petunjuk atau yang disebut asimtomatik tentu dapat mengalami keruskan organ tubuh, menurut satu penelitian di Amerika Serikat dan pengalaman seorang dokter di Inggris.

Para peneliti pada Scripps Research di La Jolla, California, AS, yang menganalisa keterangan publik menemukan bahwa 45% orang yang terkena Covid-19, tidak menikmati gejala yang biasa diakibatkan oleh virus corona, seperti batuk biasa, demam dan tersengal-sengal.

Apa yang ditemukan juga dari pemindaian melalui CT scan – prosedur yang menggunakan sinar X, dengan hasil yang diolah dengan komputer – lebih dari setengah pasien asimtomatik memiliki gejala kerusakan paru-paru serius.

Tim peneliti mengatakan temuan itu merupakan data bahwa mereka yang tak merasai gejala virus corona, memainkan kontribusi penting dalam menyebarkan virus dan menunjukkan perlunya tes dalam skala besar, serta melakukan pelacakan kontak yang merupakan faktor yang betul penting.

Sementara John Kinnear, dekan Fakultas Kedokteran, Anglia Ruskin University, Inggris, menceritakan pengalamannya memeriksa pasien tanpa gejala dan terkejut melihat kerusakan paru-paru yang dialami pasien.

“Saat saya tiba dengan perlengkapan alat penjaga diri lengkap dan siap untuk melakukan sedasi kepada pasien sebelum menggunakan ventilator, saya kira aku tiba di tempat tidur dengan salah, ” tulis Kinnear dalam kajiannya.

“Ia duduk dengan tenang, sambil berbicara dengan putrinya melalui telepon seluler dan terkejut dengan penampilan saya dengan APD. Saya menduga kolega saya terlalu berlebihan. Namun saya memeriksa kadar oksigen di darah untuk berjaga-jaga, lebih di insting bukan karena khawatir. ”

“Dari penampilannya, saya perkirakan kondisi paru-paru normal (100%), namun ternyata cuma 75%, dan itu tingkatan yang biasanya membuat orang tidak sadar. ”

“Saya segera sadar bahwa penuh pasien yang dalam kondisi pelik akibat Covid-19, tidak mengalami gangguan pernafasan sampai mereka kemudian tiba-tiba ambruk dan meninggal, ” tulisnya lagi.

Temuan awak di Amerika Serika t

Para peneliti di Scripps Research di La Jolla, California, mengkaji responden dari 16 grup yang berbeda, termasuk para narapidana, penumpang kapal pesiar, serta orang lanjut usia di panti jompo.

Data lantaran penumpang kapal pesiar, menunjukkan 54% dari 76 pasien tanpa fakta, memiliki kerusakan baru yang ditunjukkan melalui CT scan.

Gambar paru-paru yang pekat menunjukkan organ tersebut penuh dengan cairan, bakteri ataupun sel kekebalan.

“Penyebaran virus tanpa diketahui ini membuat situasi semakin bertambah sulit untuk dikendalikan, ” kata pendahuluan Dr Eric Topol, profesor kedokteran molekuler di Scripps Research.

“Kajian kami mengangkat pentingnya penjagaan. Jelas bahwa dengan tingginya pasien tanpa gejala ini, kita perlu memasang jaring untuk tes seluas mungkin, bila tidak akan sulit meredam virus, ” kata Topol dalam studi yang diterbitkan pada Annals of Internal Medicine.

Dua pasien mengajarkan saya tentang infeksi Covid-19 dan menantang pengetahuan saya terkait radang paru-paru, tulisnya.

“Pasien pertama yang terinfeksi Covid-19 dengan datang ke rumah sakit hamba mungkin seperti pasien-pasien di panti sakit lain saat itu. Dia adalah pria lanjut usia dengan mengalami radang paru-paru, namun belum dites dan diperkirakan terinfeksi. Tim pakar memeriksanya dan memberikan oksigen kadar tinggi serta dimasukkan ke bangsal khusus. Ia meninggal pada malam itu. ”

“Pasien kedua ialah perempuan tengah baya yang dirujuk ke perawatan intensif untuk mendapatkan perawatan melalui ventilator. Kematian anak obat pertama membuat saya cemas, dan saya bergerak untuk memeriksanya. Era menuju bangsal, saya membayangkan, pasien sulit bernafas, sulit berbicara. ”

“Ia duduk dengan tenang, sambil berbicara dengan putrinya melalui telepon seluler dan terkejut dengan penampilan hamba dengan APD. Saya mengira kolega saya terlalu berlebihan. Namun hamba memeriksa kadar oksigen di pembawaan untuk berjaga-jaga, lebih pada insting bukan karena khawatir. ”

“Dari penampilannya, saya perkirakan kondisi paru-paru umum (100%), namun ternyata hanya 75%, dan itu tingkatan yang biasanya membuat orang tidak sadar. ”

Kerusakan paru-paru yang tak disadari

“Penjelasan ilmiah soal pelajaran awal yang saya dapat ini muncul dibanding studi di Wuhan, China, yang menggambarkan perubahan patologi paru-paru melalaikan CT scan dari pasien yang sama sekali tidak menunjukkan fakta. ”

Asimtomatik bukan hal baru pada penyakit infeksi lain seperti MRSA, namun mencolok pada kasus Sars-CoV-2, virus yang menyebabkan Covid-19, serta bahwa juga dapat menyebabkan kerusakan organ, tulis Kinnear.

Yang masih menjelma misteri adalah, walaupun terjadi transformasi pada organ tubuh, pasien tidak menunjukkan gejala pneumonia atau radang paru seperti nafas tersengal-sengal.

Sekitar 25% pasien dalam studio itu mengalami demam, batuk dan sesak bernapas, namun banyak yang tidak merasai gejala.

Studi itu menekankan, tidak tersedia gejala bukan berarti pasien tidak terancam bahaya.

Pasien tanpa gejala berisiko menginfeksi individu lain dan publik. Nasihat yang diberikan kepada pasien tanpa gejala adalah tetap letak di rumah. Risiko terberat daripada mereka adalah meninggal mendadak ataupun masuk rumah sakit bilamana status sudah terlambat.

“Hal ini merupakan berniat buruk bagi kesehatan masyarakat. Sebesar 40-45% orang yang terinfeksi SARS-CoV2 tidak mengalami gejala, dengan tingkat penularan yang sama tingginya dengan mereka yang sakit. ”

“Ini merupakan penularan yang tak tampak yang akan terus terjadi sampai 14 hari dan ini jelas mengangkat pertanyaan tentang keefektifan strategi menyelenggarakan tes atau penggunaan mesin pemindai seperti pengukur suhu, ” tulis Kinnear lagi.

Dua orang anggota polisi yang melakukan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, divonis hukuman penjara masing-masing dua tahun dan 1,5 tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (16/07).

Dalam putusan hakim, Rahmat Kadir dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan Ronny Bugis dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun. Keduanya dinyatakan bersalah karena melakukan aksi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Selasa 11 April 2017, di dekat rumahnya.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu satu tahun.

Setelah vonis dibacakan, kedua terpidana menyatakan “menerima putusan” hakim.

Pada pembacaan vonis, hakim menyatakan bahwa “perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Novel Baswedan memang terbukti mengakibatkan luka berat, namun luka berat yang pada faktanya dialami Novel Baswedan adalah bukan niat atau kehendak atau tidak menjadi sikap batin diri terdakwa sejak awal.”

Dengan demikian, menurut hakim, “unsur penganiayaan berat dalam dakwan primer tidak terpenuhi.”

Anggota tim advokasi Novel Baswedan, Muhammad Isnur, mengatakan setelah vonis bahwa putusan itu menunjukkan bukti ketidakadilan.

“Putusan atas Novel ini menunjukkan bukti ketidakadilan dan ini bagian dari proses seperti impunitas, tidak memberikan efek yang serius terhadap pelaku kejahatan, jadi hukuman yang seadanya, yang hanya menunjukkan formalitas, yang penting ada pelaku ditangkap kemudian diproses seadanya, kata Isnur.

“Hakim yang cenderung menyetujui isi BAP dan dakwaan yang tidak keluar dari kerangka yang ada seperti tidak berupaya menggali secara maksimal kebenaran berarti. Kebenarannya adalah Novel luka berat, sampai setahun gak bisa kerja, ini dianggap sebagai luka yang gak disengaja padahal itu luka berat. Itu sangat memilukan sekali.”

“Ini semakin mengecewakan kita sebagai masyarakat dan menunjukkan negara gagal dalam melindungi pegiat anti korupsi, melindungi sosok yg selama ini berkontribusi banyak,” tambahnya.

Novel Baswedan sejak awal mempertanyakan proses persidangan ini, karena “banyak kejanggalan” dan “banyak penyimpangan” dari apa yang disebutnya sebagai “fakta obyektif”.

Hal itu dia ulangi dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia di kediamannya, Kamis, 18 Juni lalu, sebelum vonis dibacakan.

“Begitu juga tuntutan [jaksa] yang dilakukan, baik pasal-pasalnya, fakta-faktanya, maupun besarnya ancaman hukuman yang dituntutkan, itu jauh sekali dari rasa keadilan,” kata Novel, saat itu.

Itulah sebabnya, dia mengaku tidak terlalu berharap terhadap vonis atas dua orang pelaku penyerangan atas dirnya. Dia juga memaafkan pelaku.

“Saya maafkan pelaku dan saya terima apa yang terjadi pada diri saya, agar saya tidak kecewa dan saya tetap punya spirit dan semangat berjuang untuk memberantas korupsi,” katanya.

Namun demikian, “saya tetap bersuara, saya harus tetap melawan, saya harus tetap memprotes, karena kesewenang-wenangan, kejahatan, dan perbuatan buruk lainnya, dalam penegakan hukum, tidak boleh dimaklumi, atau dibiarkan.”

Selain menjawab pertanyaan tentang persidangan ini, mantan penyidik kepolisian ini menjawab berbagai pertanyaan, mulai tuduhan dia ‘berpolitik’ karena getol menuntut Presiden Jokowi “turun tangan” menangani kasusnya, hingga tudingan dia melakukan ‘talibanisasi’ di tubuh KPK.

“Harusnya ketika saya meminta presiden untuk ikut mengurus, membenahi persoalan itu, berarti tergambar saya berkeinginan menunjukkan kepada publik, bahwa presiden akan berpihak kepada upaya memberantas korupsi,” kata Novel.

Ditanya perihal identitas keislaman yang dilekatkan pada dirinya dan isu miring dirinya melakukan ‘talibanisasi’ KPK, Novel menjawabnya secara panjang lebar.

“Memang isu itu digaungkan dengan sangat luar biasa. Dan isu itu [talibanisasi] kemudian belakangan kami sadari bahwa itu dijadikan alat untuk memecah kepercayaan publik terhadap KPK.

“Dan, rasanya, isu [talibanisasi] itu cukup efektif untuk dijadikan alasan untuk menghancurkan KPK, termasuk dengan merevisi UU KPK,” katanya.

Selama wawancara dengan Heyder Affan dan Dwiki Marta, Novel sempat meminta waktu untuk salat maghrib di masjid di dekat rumahnya, sebelum wawancara dilanjutkan kembali.

Dia juga mengungkap beberapa informasi terkait kasusnya, namun meminta tidak untuk ditulis alias off the record.

Berikut petikan wawancara yang berlangsung sekitar satu jam:

Dalam berbagai kesempatan, Anda menyatakan kecewa terhadap tuntutan jaksa terhadap dua orang pelaku serangan terhadap Anda. Anda berulangkali menyatakan tidak tertarik untuk mengikuti proses persidangan. Apakah Anda siap secara mental terhadap vonis perkara ini?

Saya mengalami serangan bukan pertama kali. Sudah berkali-kali. Pegawai KPK yang diserang sudah banyak dan tidak pernah terungkap.

Karena itulah, sejak awal saya diserang, saya harus mempersiapkan diri dalam keadaan yang terburuk. Selain keyakinan saya untuk bersabar menghadapi segala permasalahan, maka saya juga mempersiapkan bagaimana apabila proses penyerangan kepada saya, diabaikan.

Saya mengatakan ke publik, saya maafkan pelaku dan saya terima apa yang terjadi pada diri saya, agar saya tidak kecewa dan saya tetap punya spirit dan semangat berjuang untuk memberantas korupsi.

Ini suatu hal yang penting. Apabila saya tidak memikirkan itu, maka saya akan jatuh dalam tekanan psikis dan itu merugikan saya.

Proses yang terjadi dalam persidangan begitu banyak kejanggalan dan begitu banyak penyimpangan dari fakta obyektif yang ada. Begitu juga tuntutan yang dilakukan, baik pasal-pasalnya, fakta-faktanya, maupun besarnya ancaman hukuman yang dituntutkan, itu jauh sekali dari rasa keadilan.

Dan ini justru menghina penegak hukum yang memberantas korupsi, dan menghina proses-proses lainnya yang berjalan dalam penegakan hukum yang fair dan jujur.

Ketika itu yang terjadi, maka bagaimana mungkin saya bisa punya harapan dengan putusannya nanti.

Hal inilah yang akhirnya saya tidak berharap banyak, tapi saya tetap bersuara, saya harus tetap melawan, saya harus tetap memprotes, karena kesewenang-wenangan, kejahatan, dan perbuatan buruk lainnya, dalam penegakan hukum, tidak boleh dimaklumi, atau dibiarkan.

Artinya, kalau toh vonisnya nanti tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa (satu tahun hukuman pidana penjara), apa langkah lanjutan yang Anda siapkan?

Secara formal, saya sebagai korban, semua hak saya diwakili oleh jaksa penuntut umum. Saya tidak punya hak lain untuk upaya hukum.

Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan itu sedang didiskusikan oleh tim kuasa hukum. Tentunya, secara garis besar, saya sebagai korban, pada pihak yang lemah.

Saya tidak bisa melakukan apapun, kecuali hanya menunjukkan bahwa ini masalah penting, dan negara tidak boleh abai.

Anda berulangkali meminta agar Presiden Joko Widodo mendukung langkah Anda dalam mengungkap aktor di balik serangan terhadap Anda. Mengapa ‘kehadiran‘ Presidenmenurut Anda merupakan hal penting?

Sangat penting agar Presiden mau turun langsung mendesak atau memaksa aparaturnya mengungkap kasus ini dengan benar.

Karena, pertama, kalau ini tidak diungkap, ini menjadi teror buat semua orang, terutama orang-orang yang berjuang memberantas korupsi.

Dan, kedua, tentunya kita yakini bahwa apabila pelaku bisa berbuat dengan seenaknya sendiri, ada besar kemungkinan dia akan berbuat untuk mengulanginya lagi.

Tentunya kita berharap apabila keberpihakan negara jelas, kita berharap ke depan banyak pejuang-pejuang baru yang tumbuh dan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dan itu adalah energi yang sangat kuat untuk membangun dan menguatkan negara.

Anda barusan menyebut keberpihakan negara. Itu apakah artinya Presiden Joko Widodo harus ikut campur untuk menangani apa yang Anda alami?

Benar. Tentunya, kita tahu kasus ini bukan kasus kecil. Sebagaimana saya katakan dan menjadi keyakinan dan dugaan banyak orang, ada keterlibatan orang yang punya pengaruh kuat.

Kita bisa lihat bagaimana penanganannya yang sedemikian tidak normal, ada kejanggalan. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah hal serius.

Ketika melibatkan orang kuat, orang yang punya pengaruh dan kekuasaan yang jahat, itu berbahaya sekali.

Dan kekuasaan yang begitu besar, yang sampai bisa menghalangi atau menghadang pengungkapan perkara ini, hanya bisa diselesaikan, apabila presiden mau turut campur untuk membuat kebijakan yang tegas dan keberpihakan yang lugas.

Presiden Joko Widodo sudah mengutuk serangan terhadap Anda dan meminta diusut hingga tuntas.Namun di sisi lain beberapa kali presiden juga menyatakan pihak eksekutif tidak bisa mencampuri urusan yudikatif, sesuai sistem yang berlaku di Indonesia...

Apa yang Presiden Joko Widodo katakan bahwa dia mengutuk serangan kepada saya, terus presiden mengatakan bahwa kasus itu harus diusut dengan cepat dan tuntas, dan lain-lain, itu tidak dilaksanakan oleh aparatur di bawahnya.

Ini yang kemudian menjadi dugaan bagi saya bahwa ada kemungkinan aparatur di bawahnya menganggap presiden hanya menyampaikan, tapi tidak disertai dukungan jelas. Saya khawatir itu yang terjadi.

Karena, tidak mungkin ada aparatur di bawahnya berani berbuat masalah, atau menyimpang, atau merekayasa, atau melakukan apapun, dalam pengusutan suatu masalah, apabila sikap presiden jelas.

Yang terkait dengan intervensi, saya mau katakan bahwa, proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, itu adalah area eksekutif, bukan area yudikatif. Area yudikatif adalah ketika hakim membuat suatu keputusan.

Dalam pengalaman yang saya tahu, ketika suatu proses penyidikan atau suatu perkara yang menjadi perhatian publik, begitu juga dengan penuntutan perkara yang menjadi perhatian publik, biasanya kepala-kepala lembaga [hukum] melaporkan kepada presiden. Sehingga, hal ini bisa menjadi kontrol yang kuat.

(Dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan, dalam kasus penyerangan Novel Baswedan, Presiden Jokowi langsung memerintahkan agar perkara ini diusut secara cepat dan tuntas.

“Dan terbukti [kasus ini] sudah sampai di pengadilan,” kata Donny. Tentu saja, demikian Donny, setiap kasus ada kesulitan masing-masing. “Kita tidak memaksakan kasus ini harus cepat, karena terkait pembuktian dalam penyelidikan dan penyidikan. Jadi, tidak bisa disimpulkan kasus ini baru terungkap, lalu Presiden Jokowi dianggap tidak berkomitmen. Jelas presiden berkomitmen dan perintahnya langsung dilaksanakan.

Tentang tuntutan jaksa yang disebut “terlalu ringan”, menurut Donny, “itu masih dalam proses peradilan” dan “ada mekanisme [hukum] lain yang bisa ditempuh”. Meskipun demikian, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap penegakan hukum itu “tidak bisa ditawar-tawar lagi”).

Sebagian pihak, utamanya kalangan politisi yang sepaham dengan pemerintah, menganggap pernyataan Anda agar presiden ikut campurdalam kasus penyerangan terhadap Anda, sebagai bentuk politisasi. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau melihat kasus saya seolah-olah sebagai kasus pribadi, itu bisa jadi masuk akal, kalau itu politisasi.

Bukankah kalau dilihat saya diserang karena pekerjaan saya memberantas korupsi, itu diterangkan oleh hasil investigasi Komnas HAM, dan hasil investigasi tim pencari fakta bentukan Kapolri, itu terang disebutkan di sana.

Dan saya diserang bukan pertama kali, beberapa kali. Dan pegawai KPK, bahkan pimpinan KPK, juga diserang. Semuanya tidak ingin diungkap.

Sehingga, tergambar ada kekuatan besar yang bisa melakukan itu. Dan kami di KPK berkeyakinan kelompok pelaku dari semua ini adalah kelompok yang sama.

Sehingga untuk membongkar kekuatan yang besar, perlu ada sikap yang tegas presiden.

Karena itu, apabila itu dianggap suatu politisasi, saya kira itu salah.

Harusnya ketika saya meminta presiden untuk ikut mengurus, membenahi persoalan itu, berarti tergambar bahwa saya berkeinginan menunjukkan kepada publik, bahwa presiden akan berpihak kepada upaya memberantas korupsi.

Itu apabila presiden melakukan hal tersebut.

Pernyataan Anda bahwa presiden harus ikut campur untuk mengungkapkasus Anda, menjadi amunisi bagi kubu oposisi untuk menyerang Presiden Joko Widodo dalam pilpres lalu. Hal inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi tentang kedekatan Anda dengan kelompok oposisi. Apa yang bisa Anda katakan atas tuduhan seperti itu?

Saya berbicara dengan banyak ahli di beberapa negara, bahkan saya berbicara dengan salah-satu agen hak asasi manusia (HAM) di PBB.

Mereka juga melakukan hal yang sama, untuk mendesak kepada pemerintah agar mau berbuat.

Kesempatan-kesempatan politik kadangkala disampaikan agar kita berharap presiden bisa bersungguh-sungguh.

Sebenarnya itu bukan hal yang presiden tidak bisa buat. Seharusnya kalau itu dilihat suatu peluang, maka apabila presiden melakukan pembenahan dengan sejak awal, itu menjadi keuntungan buat presiden.

Jadi, saya kira, kalau dianggap bahwa saya melakukan hal yang merugikan presiden, saya kira salah. Justru saya memberikan peluang kepada presiden agar beliau akan mendapatkan prestasi dan kepercayaan publik yang besar.

Soal kemudian beliau belum mau untuk mengambil itu sebagai prestasi, itu hal yang berbeda.

Saat pilpres lalu, di media sosial, ada tuduhan Anda melakukan ‘talibanisasi‘ di tubuh KPK. Sepertinya ini dikaitkan dengan identitas dan simbol keislaman yang melekat pada diri Anda. Anda tersinggung dengan tuduhan seperti itu?

Hinaan, fitnah, selama saya bertugas di KPK, itu banyak terjadi. Sehingga secara manusiawi, seharusnya saya tersinggung dengan hal itu.

Tapi, karena terlalu sering, sehingga saya harus bisa membiasakan diri menghadapi fitnah demikian. Karena berbuat baik itu perlawanannya segala cara, bahkan cuma memfitnah. Mencelakai pun dilakukan.

Ketika dikatakan bahwa ada upaya Talibanisasi [di tubuh KPK], ada upaya radikal [di KPK], itu upaya penyesatan yang nyata. Dan itu suatu hal yang luar biasa.

Dan kalau dikatakan apakah ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, itu suatu hal yang tidak baik, tentunya bukan.

Sehingga ketika menunjukkan ada kedekatan untuk upaya beribadah dengan baik, itu sesuatu kekuatan tersendiri dalam upaya memberantas korupsi.

Jadi, apa yang bisa Anda katakan sekarang terhadap tuduhan yang menyebut Anda melakukan ‘talibanisasi‘ di tubuh KPK, yang menurut Anda tidak benar dan menyesatkan?

Memang isu itu digaungkan dengan sangat luar biasa. Dan isu itu [talibanisasi] kemudian belakangan kami sadari bahwa itu dijadikan alat untuk memecah kepercayaan publik terhadap KPK.

Dan, rasanya, isu [talibanisasi] itu cukup efektif untuk dijadikan alasan untuk menghancurkan KPK, termasuk dengan merevisi UU KPK.

Sulit sekali memang memikirkan itu dengan logika, karena sebegitu mudahnya persepsi itu dikembangkan, dihembuskan, dan kemudian ditangkap oleh publik. Seolah-olah benar ada Taliban di KPK.

Fakta yang terjadi kita lihat di KPK heterogen, baik dari suku, agama, etnis, maupun dari bidang-bidang pekerjaan, dll.

Sangat mustahil itu [Talibanisasi] terjadi. Tapi sedemikian gencar upaya itu menunjukkan bahwa isu itu adalah isu yang dikontrol atau ada yang mengendorse (menyokong) dengan kekuatan besar agar isu itu bisa menjadi suatu hal yang kemudian dipercayai. Tentu itu sangat luar biasa sekali.

Tuduhan itu jelas diarahkan kepada Anda ya?

Sebenarnya isu tidak hanya diarahkan kepada saya sebagai pribadi. Bisa dilihat bahwa di KPK banyak yang kemudian pegawai-pegawainya, baik yang beragama Islam maupun beragama lain, melaksanakan agama dengan sungguh-sungguh.

Di KPK, contoh, yang mempunyai jenggot seperti saya, cukup banyak. Nah, isu itu kemudian dihembuskan. Begitu juga dengan agama lain, tentu karena memahami bekerja di KPK risikonya tinggi, maka masalah ketaatan untuk beribadah, itu menjadi benteng yang terkuat untuk mempunyai keberanian dan spirit yang sungguh-sungguh untuk bekerja.

Tapi ternyata diputar balik sebagai isu. Dan barangkali kali ini penjahatnya melakukan riset untuk melakukan itu.

Anda mengatakan isu Talibanisasi itu membuat masyarakat di Indonesia akhirnya terpecah dalam melihat KPK di tengah upaya memerangi korupsi?

Saya melihatnya demikian. Walaupun kalau dipikir-pikir, isu Talibanisasi itu awalnya kami tidak yakin akan diterima oleh masyarakat, karena itu itu sangat tidak logis.

Saya katakan di dalam KPK itu heterogen, baik asal-usul, etnis, agama, dan bidang pekerjaan, termasuk institusi atau instansi yang bekerja di sana. KPK adalah lembaga yang mempunyai keterbukaan informasi publik yang paling luas.

Sejak awal, Anda menuduh ada ‘kelompok kuat’ di balik serangan Anda. Kalau Anda mau mengungkap siapa mereka, apakah Anda memiliki bukti-bukti kuat?

Saya tidak sekedar menuduh, tapi saya punya fakta-fakta, indikasi-indikasi yang kuat, yang bisa dikatakan itu sebagai bukti-bukti.

Kembali lagi kalau ditanya apakah saya mempunyai bukti-bukti, maka bukti itu ada level-level pembuktian. Bukti dalam kualifikasi pembuktian pidana, tentu berbeda dengan bukti dalam pernyataan-pernyataan saya atas suatu indikasi perbuatan.

Ini yang kemudian akan saya timbang dan akan dilihat. Saya beberapa kali ditanya, kenapa tidak menyampaikan aktor intelektualnya ke publik atau ke penegak hukum yang sekarang.

Masalahnya adalah ketika proses pelaku lapangan saja dibelokkan faktanya dengan deviasi yang sangat jauh, bagaimana mungkin saya menyampaikan indikasi-indikasi atau bukti-bukti terkait dengan keterlibatan aktor intelektual.

Bukankah itu justru membuat semakin absurd, semakin buram, semakin tidak jelas. Maka saya memilih untuk menunggu atau mendorong dan memberikan bukti-bukti atas pelaku lapangan terlebih dahulu, baru setelah itu bicara kepada aktor intelektual.

Saya khawatir semakin didorong atau dibuka atas suatu bukti-bukti atas motif dan aktor intelektual yang terlibat, justru membuat perkara atas pelaku lapangan, semakin ditutup-tutupi atau dijauhkan, sehingga itu tidak baik dalam proses peradilan yang akan berjalan.

Apakah salah-satu pertimbangan Anda untuk tidak mengungkap siapa aktor intelektualnya, karena yang bersangkutan atau pihak tersebut masih berada di level kekuasaan?

Tentunya semua pertimbangan itu kami diskusikan dengan kuasa hukum. Tetapi kepada tim Komnas HAM – yang saya yakini akan berjalan dengan obyektif karena kekuatan yang paling optimal yang ada di Indonesia, untuk mengungkap pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM – saya telah sampaikan fakta-fakta itu sebagian besar.

Sehingga, hal itu saya harapkan, suatu saat nanti apabila masanya ada kehendak, ada keinginan dari negara untuk mengusut itu, peluang itu bisa menjadi kekuatan tersendiri.

(Dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian membantah dugaan Novel bahwa serangan terhadap dirinya dilatari upaya KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi berskala besar terkait kekuasaan, sehingga pemerintahan Jokowi dikesankan lamban mengungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tidak mendiskriminasi kasus Novel. “Semua kasus diperlakukan sama.Tidak karena Novel seorang pegiat antikorupsicukup gigih, kemudian ada upaya untuk memperlambatnya. “Tidak ada itu,” katanya.

“Saya kira komitmennya sama, semua warga negara sama di mata hukum, dan ketika ada kasus, maka harus diselesaikan secepat mungkin,” kata Donny).

Apa yang membedakan kehidupan Anda, sebelum dan setelah serangan terhadap Anda?

Dengan keterbatasan penglihatan, tentunya, banyak hal yang kurang bisa saya bisa lakukan, terutama ketika berinteraksi dengan anak saya.

Bisa dibayangkan, ketika anak saya yang paling kecil – umurnya tiga tahun – melihat mata saya dari jarak dekat.

Dia hanya berpikir mata saya tumbuh kulit dan tidak memahami mata saya sedang sakit. Dalam berinteraksi dengan anak saya, tentunya, saya harus membiasakan diri agar dia mengerti.

Saya juga berusaha berubah sebisa mungkin, dengan kekurangan ini, agar seoptimal mungkin dapat berinteraksi secara baik dengan keluarga.

Lainnya, saya justru bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya memberikan perspektif dari sisi religiusitas, agar semakin paham bahwa kepentingan untuk bertaqwa dan bergantung kepada Allah SWT menjadi hal yang harus di atas segala-galanya.

Kapan waktu yang tepat untuk menceritakan secara terbuka kepada anak-anak Anda tentang apa yang Anda alami?

Anak saya ada yang SMA, tapi ada yang masih umur tiga tahun. Untuk anak saya yang SMA , saya harus bisa menjelaskan dengan perspektif yang bisa dipahami.

Tentunya, sangat menganggu sekali ketika seorang anak melihat bapaknya cacat, dan itu hal yang nampak sekali karena di bagian wajah. Tentu saya khawatir sekali itu berpengaruh sekali pada emosional anak.

Karena itulah, untuk anak saya yang mulai besar dan sudah mengerti, saya menjelaskannya dengan sangat hati-hati. Adapun buat anak saya yang kecil, saya membiasakan diri supaya dia bisa mengenali.

Saya baru bisa menjelaskan kepada anak saya yang kecil ketika dia sudah bisa mempunyai nalar yang cukup.

Anda berulangkali mengatakan bahwa apa yang Anda alami merupakan teror terhadap upaya Anda dalam memberantas korupsi. Apakah nyali Anda berubah setelah serangan kekerasan terhadap Anda?

Apabila suasana kebatinan saya, atau perspektif hati saya tetap, tentunya nyali saya akan turun. Tapi yang ada, setiap mendapatkan masalah, membuat saya semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan begitu, semakin besar tantangannya, semakin saya menjaga agar agar nyali saya tidak turun. Itu penting buat saya.

Dan alhamdulillah, belakangan memang itu membuat saya mendapatkan hikmah yang baik.

Apakah dukungan dari masyarakat atau pegiat anti korupsi yang mendukung Anda, juga menguatkan Anda agar tidak takut terhadap teror atau intimidasi dalam upaya KPK memerangi korupsi?

Selain dari pemahaman saya, atau keyakinan saya, terhadap Allah SWT, saya mendapat dukungan dan semangat dari koalisi sipil yang mendukung pemberantasan korupsi, bahwa saya merasa tidak sendiri.

Saya merasa apa yang saya lakukan juga menjadi perhatian masyarakat. Apa yang saya lakukan juga sebenarnya dilakukan oleh kawan-kawan yang lain dengan porsi berbeda-beda.

Karena itu, dukungan dari banyak pihak membuat semangat itu terjaga, dan saya juga melihat ini baik untuk bisa dilakukan kepada siapapun orang yang sedang berjuang dan diperlakukan seperti saya.

Hal inilah yang akhirnya saya tidak berharap banyak, tapi saya tetap bersuara, saya harus tetap melawan, saya harus tetap memprotes, karena kesewenang-wenangan, kejahatan, dan perbuatan buruk lainnya, dalam penegakan hukum, tidak boleh dimaklumi, atau dibiarkan.

Dibanding lembaga penegak hukum lainnya, KPK menurut berbagai survei masih dipercaya oleh masyarakat. Tapi ketika ada pergantian pimpinan KPK belakangan ini dan ada revisi UU KPK, sebagian masyarakat, utamanya para pegiat anti korupsi, menjadi pesimis terhadap KPK. Dan, dalam situasi seperti itu, Anda saat ini adalah penyidik KPK. Apa yang bisa Anda katakan?

Saya memahami apa yang dikatakan pegiat antikorupsi. Karena memang perubahan UU KPK yang baru ini, membuat KPK sangat kesulitan. Saya katakan sangat kesulitan untuk bekerja dengan optimal. Jadi ini suatu hal yang serius.

Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan, dan itu ketika saya sampaikan di awal perubahan UU KPK, dan saya pernah menyampaikan ke publik, dan banyak pegiat antikorupsi menyampaikan hal itu kepada publik, [sebagian] orang mengatakan ‘dicoba dulu’.

Kita lihat fakta yang sekarang, betapa sudah terlihat sekali, bahwa fakta untuk melakukan penegakan hukum memberantas korupsi, begitu sulit, karena ada keterbatasan dan membuat UU itu menjadi salah-satu hambatan yang serius.

Bisa Anda berikan contoh?

Ketika KPK akan perlu melakukan tindakan penggeledahan atau melakukan operasi tangkap tangan, KPK seringkali melakukan tindakan-tindakan itu dengan disertai upaya-upaya hukum memaksa dan itu dilakukan dengan perizinan Dewan Pengawas.

Proses perizinan di dua lembaga berbeda dan itu dilakukan dengan surat, itu membuat prosesnya sedemikian lama, sehingga penangkapannya jauh lebih sulit. Itu diantaranya.

Yang kedua, hal yang sangat terlihat adalah ketika ditentukan bahwa anggota KPK itu ditentukan adalah aparat sipil negara, yang mana itu risikonya membuat independensi KPK atau pegawai KPK menjadi rentan, dan hampir sama dengan masalah-masalah yang terjadi di instansi pemerintahan lainnya, ketika dalam keadaan tertentu bisa dengan mudah dipindahkan digeser apabila tidak melaksanakan apa yang dikehendaki tertentu.

Sehingga, peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan rentannya independensinya itu menjadi salah-satu faktor dari pelaksanaan tugas.

Belum lagi masalah-masalah lain, yang karena saya sedang berada di KPK, sulit untuk saya sampaikan ke publik.

Kalangan yang sejak awal ngotot ada revisi UU KPK, utamanya sebagian politikus di DPR, menganggap pengawasan terhadap KPK dibutuhkan, karena KPK dianggap lembaga super body, yang memiliki wewenang sangat besar, sehingga mereka menciptakan aturan yang bisa dianggap mengawasi KPK. Apakah alasan ini bisa Anda terima?

Isu super body adalah isu yang dibesar-besarkan. Padahal, kalau kita melihat dari hukum acara yang dimiliki, KPK tidak banyak berbeda dengan penegak hukum lain.

Contohnya yang dikatakan super body, apakah karena menyita tanpa izin pengadilan, tapi penegak hukum lain bisa melakukan itu, menyita tanpa izin pengadilan, setelah itu minta persetujuan, sementara KPK bisa langsung. Itu perbedaan sangat tipis.

Jadi kalau itu alasannya super body saya kira kurang tepat.

Terkait upaya penyadapan. Penyadapan yang dilakukan memang sangat diperlukan untuk bisa melakukan pemantauan terkait dengan praktik-praktik suap, terutama.

Karena praktik ini begitu dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi dan begitu sulit dilakukan pemantauan secara langsung.

Sedangkan upaya yang dilakukan dengan mekanisme perizinan rentan terjadi kebocoran dan itu membuat operasi-operasi yang dilakukan seringkali gagal, mengingat proses-proses dalam penegakan hukum dari semua level, korupsinya masih terjadi dengan cukup masif. Ini yang menjadi sulit.

Jadi, kalau dikatakan KPK super body, saya kira itu alasan yang seringkali dibesar-besarkan.

Mengenai pengawasan, KPK melakukan semua hal yang harusnya dilakukan dengan bidang-bidang pengawasan, sebagaimana mestinya.

Contohnya dalam proses peradilan, KPK juga melakukan dengan terbuka. Saya kira mestinya itu menjadi hal yang umum. Dan dalam proses tertentu, setahu saya, KPK juga menyampaikan ke DPR.

Begitu juga terkait dengan pengawasan bidang lain. Bidang akuntabilitas pekerjaan dll, BPK juga melakukan pengawasan. Dan satu-satunya lembaga penegak hukum yang pernah membuat sistem pengawasan yang terkait penyadapan, hanya KPK.

Padahal penegak hukum lain juga punya alat penyadapan dan tidak pernah dilakukan pengawasan, dan tidak pernah dipermasalahkan.

Alasan revisi UU KPK maupun dibentuknya dewan pengawas, menurut politikus di DPR, tidak terlepas pula dari apa yang mereka anggap bahwa KPK melakukan tebang pilih…

Saya menjawab dalam perspektif saya sebagai pegawai KPK, tapi tentunya jawaban saya tidak mewakili KPK.

Isu tebang pilih adalah isu yang dibuat-buat. Kita bisa lihat dari sejarah yang ada, KPK menangkap dari semua kelompok, bahkan politisi atau pejabat di pemerintah pun dilakukan penangkapan. Di [kelompok] oposisi dilakukan penangkapan.

Jadi dari semua sisi dilakukan penangkapan. Maka kalau itu dikatakan tebang pilih, itu menjadi sulit untuk dimengerti.

Ketika kita melihat bahwa laporan [dari masyarakat tentang dugaan korupsi] yang masuk ke KPK begitu banyak, dan tidak mungkin direspons sekaligus, tentu itu harus dipilih dengan menggunakan skala prioritas.

Tetapi apabila pemilihan dengan skala prioritas, dengan hal-hal itu, tentunya, diketahui oleh pimpinan KPK dll, itu bukan merupakan tebang pilih yang dimaksud sebagai konflik kepentingan atau apapun itu.

Tapi kalau tebang pilih sebagaimana yang dimaksud sebagai hal yang buruk itu, saya kira tidak logis, karena praktik-praktik selama ini, semua kelompok, bahkan semua partai politik, ada yang dilakukan penindakan oleh KPK.

Pernyataan Anda ini, sekaligus membantah adanya tuduhan yang menganggap Anda seringkali memaksakan kehendak agar kasus-kasus tertentu untuk didahulukan?

Memang tuduhannya [terhadap saya] aneh-aneh… ha-ha-ha (Novel Baswedan tertawa ringan). Saya kadang meresponsnya dengan geli.

Karena di KPK itu untuk membawa suatu perkara, itu dibawa dari satu direktorat yang namanya pengaduan masyarakat. Dan kemudian berjenjang ke direktorat penyelidikan.

Kemudian direktorat penyidikan bersama penuntutan dan disampaikan dalam forum ekspos yang ada pimpinan dan pejabat struktural.

Ketika dikatakan [saya] memaksakan diri, ini aneh. Karena di lembaga seperti KPK, sulit untuk bisa dipahami bahwa ada orang yang bisa memaksakan diri untuk suatu perkara.

Sedangkan yang terjadi, saya banyak melakukan penyidikan di suatu perkara, yang dengan suatu teknik penyidikan tertentu, saya bisa membuka menjadi perkara yang sedemikian besar dan luas.

Karena, seperti kita ketahui, suatu perbuatan pidana, terutama korupsi, saya bisa pastikan, dia bukan pertama kali melakukan itu. Pasti ada perbuatan-perbuatan sebelumnya. Dan itu dalam ilmu kriminologi bisa dipahami soal itu.

Ketika kita melihat rangkaian yang banyak dan bisa kita ungkap, itu bisa menjadi suatu jejaring perkara yang besar.

Sehingga ketika perkara itu diungkap sebagai suatu yang besar, bukan berarti ada upaya tertentu untuk memaksakan diri suatu perkara dll. Saya kira itu jauh dari perspektif itu.

Artikel ini telah diperbarui setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis pada Kamis (16/07) malam.

“Bekerja jadi pekerja rumah tangga (PRT) pada China gajinya besar, proses izin tinggal dan bekerja pun mudah”. Itu adalah perkataan yang disebutkan agen tenaga kerja ke Fitri, seorang warga negara Indonesia dengan kini tinggal dan bekerja dengan ilegal di China. Namun, belakangan dia ketahui, perkataan itu merupakan penipuan belaka karena China melarang PRT dari luar negeri.

Jumat, 12 Oktober 2012 adalah hari terakhir Fitri menginjakkan kaki di Indonesia. Tidak ada identitas diri yang ia bawa ke China kecuali paspor yang di kemudian hari harus dilepas lantaran ditahan agen.

Ia menyebut menjalani hari menetapkan hari dengan berat di China. Mulai dari tidak mendapatkan upah, kabur dari satu agen serta majikan ke lainnya, terjerumus di dalam pekerjaan yang ia sebut rendah, hingga memiliki dua anak dari warga negara Afrika yang berbeda.

Saat ini Fitri bermimpi untuk dapat pulang ke Indonesia dan bertemu secara ayah yang dirindukannya.

Apa yang dialami Fitri adalah contoh kecil dari cerminan kehidupan banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang kini “terjebak hingga akhirnya terlantar” di luar negeri akibat lemahnya perlindungan serta pengawasan dari pemerintah, kata Konsorsium Buruh Migran Indonesia.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Guangzhou, China, mengatakan Fitri dan kedua anaknya dapat pulang ke Indonesia sesudah melengkapi dokumen administrasi dan melakukan hukuman.

“Kerja di China itu gaji luhur dan proses mudah. ” Taruhan agen di Indonesia membuat Fitri tergiur dan memutuskan bekerja pada China.

Pada usia sekitar 22 tarikh, Fitri pergi ke China. Tidak ada proses wawancara apalagi pengurusan visa bekerja. Fitri mengklaim tak mengetahui menggunakan visa turis dengan hanya berlaku satu bulan.

“Aku ke China tidak bawa kartu tanggungan, KTP. Cuma pegang paspor serta 1. 000 uang China. Beta dikontrak kerja satu tahun secara gaji 3. 500 Yuan, ” kata Fitri kepada wartawan BBC Indonesia, Raja Eben Lumbanrau.

Di luar dugaan, barang apa yang Fitri alami berbeda jauh dengan apa yang dijanjikan. Ia kabur dari satu majikan ke majikan lain tanpa digaji dengan alasan “uji coba”.

“Aku harus mengendapkan empat lantai sendiri. Berat seluruhnya kerjanya, ” kata Fitri.

Tidak kuat, Fitri memutuskan kabur. Dibantu sebab PRT Indonesia ilegal yang bergerak di agen tersebut, ia alih ke agen lain di Shenzhen pada 2013.

“Di sini aku kegiatan mengurus bayi umur delapan bulan, dan majikan suami-istri. Gaji mampu satu sampai empat bulan mula-mula. Setelah itu telat hingga tidak dibayar. Aku pun kabur, serta meninggalkan paspor yang ditahan agen, ” kata Fitri.

Pola dengan sama terus berulang. Telah bertambah dari lima kali ia berganti agen kerja dan belasan kali berganti majikan.

Sampai pada satu titik, Fitri mengatakan lelah bekerja jadi PRT.

“Lalu teman ajak kerja dalam kafe yang tamunya orang Afrika, ” kata Fitri.

Ia bekerja dalam kafe pada 2013. Baru berfungsi sekitar satu minggu, ia bertemu dengan WNA Afrika yang menjadi bapak anak Fitri pertama.

“Dia bilang kamu ikut saya, kayak orang, cuma di rumah dan dinafkahin. Aku awalnya takut dan tak tahu kalau dia bisnis narkoba. Yang aku tahu dia bisnis beli baju dikirim ke Afrika, ” kata Fitri.

“Aku tinggal bergabung dia sampai hamil empat bulan. Lalu ditinggal pergi begitu sekadar. Aku mau gugurin tapi tidak bisa, ” katanya.

Fitri biar menjalani kehidupan seorang diri bersama dengan anak yang dikandungnya.

Tidak mempunyai uang dan pekerjaan, sementara berterima selalu mengalir, akhirnya Fitri melaksanakan pekerjaan yang ia sebut rendah.

“Aku kerja kotor buat makan, buat anakku dan bayar rumah selalu, untuk bertahan hidup, tidak lebih, ” katanya.

Ia bekerja kotor dibanding kandungan berumur empat hingga delapan bulan.

Di saat kandungan anak pertamanya berumur delapan bulan, Fitri kembali bertemu secara pria lain yang juga berpangkal dari Afrika.

“Dia baik terima awak lagi hamil, mengurus aku, tinggal di rumah dia, menerima anakku, dan bantu aku melahirkan, ” katanya.

Fitri melahirkan anak pertamanya pada rumah sakit pada 2015, namun ia mendaftarkan anaknya dengan memakai paspor lain yang kemudian menjelma masalah saat ini ketika Fitri ingin pulang ke Indonesia bersama-sama anaknya.

Tujuh bulan usai anak pertamanya lahir, nasib buruk menerpa, cakap Fitri. Pria asal Afrika bagian Fitri ditangkap dan dideportasi petugas karena melanggar izin visa.

“Lalu beta kembali bekerja kotor, pergi cepat, pulang malam mencari uang berdiam hidup. Aku tidak tahu sedang harus bagaimana. Kerjaan sebagai PRT susah, sementara pengeluaran buat anak besar, ” katanya.

Beberapa waktu kemudian, Fitri mendapat pekerjaan sebagai pengelola bayi di daerah Guangzhou.

“Aku berjalan sampai satu tahun di kian. Aku mau kerja dan tumbuh baik dan normal, ” katanya.

Bilamana liburan Tahun Baru Imlek 2018, Fitri balik bertemu pria asal Afrika lainnya dan meninggalkan pekerjaannya untuk susunan bersama.

“Aku hamil dan melahirkan bujang kedua sendiri di rumah. Panti sakit hanya urus potong tali pusar dan bersih-bersih. Ayah anak kedua aku bertanggung jawab merawat kami, ” katanya.

Tapi seminggu sesudah kelahiran anak kedua, yaitu 29 Oktober 2019, pria itu ditangkap polisi akibat visa yang sudah kedaluwarsa dan dideportasi pada bulan Desember tahun itu.

Kemudian ia di usir dan kini tinggal dalam Fosan yang berjarak sekitar 32 kilometer dari Guangzhou, China.

Biaya tumbuh Fitri dan anaknya diperoleh dari kiriman ayah anaknya yang ke-2 dan penggalangan dana dari komunitas masyarakat Afrika di China.

Ia kendati kini tidak tahu bagaimana sanggup terus bertahan hidup bersama kedua anaknya di China.

Ia tidak jadi bekerja karena tidak ada karakter yang mau mengurus kedua anaknya.

Lika liku kehidupan selama delapan tahun di China telah membuat Fitri lelah dan ingin pulang ke Indonesia.

“Mimpi aku cuma mau pulang ke Indonesia dan angkat anak-anak. Hidup aku susah & berat banget disini. Aku lemah dan karena anak saja beta berjuang, ” katanya.

Namun mimpi Fitri terhalang oleh ketiadaan dokumen tertib untuk dirinya maupun kedua anaknya.

“Kalau KJRI bisa terbitkan SPLP barangkali aku bisa ke rumah lara agar mengeluarkan sertifikat kelahiran bujang aku. Aku berharap sekali tumpuan dari KJRI, ” katanya.

SPLP atau Surat Perjalanan Bak Paspor merupakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk digunakan dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia.

SPLP diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu apabila paspor biasa tidak dapat diberikan.

Fitri cukup mengurus dokumen persyaratan bagi dirinya dan kedua anaknya untuk dapat pulang ke Indonesia di KJRI Guangzhou.

“KJRI bilang bisa buat SPLP untuk aku tapi dengan syarat KK, KTP dan dokumen diri lain. Tapi aku tidak memiliki dokumen sama sekali. Keluarga pada Indonesia juga telah kehilangan kontaknya. Aku tidak tahu harus bagiamana, ” katanya.

Selain uang bekerja di China, alasan asing Fitri untuk pulang karena merindukan ayahnya yang sudah lama tidak dijumpai.

“Aku mau minta maaf ke bapak. Sudah lama aku tak ketemu dan lima tahun tidak ada kabar. Mudah-mudahan bapak masih hidup. Aku mau minta maaf karena nakal, suka melawan, tidak patuh. Mungkin di sini, China, aku kena karmanya, ” katanya sambil meneteskan air mata.

Fitri menjelaskan, ayahnya bernama Iwan Setiawan nama lain Suharjono atau dikenal dengan Kopral Jono.

“Bapak itu rambutnya keriting, kurus, dan ada luka bakar petunjuk tato, ” katanya.

Menurut Fitri, ayahnya tinggal di dekat SMP Kampung 17 dan Graha Candi Golf, Semarang, Jawa Tengah.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan, apa yang dialami Fitri menyingkap tabir kalau masih banyak WNI yang menyala ilegal di China mengalami kadar serupa, bahkan ada yang sampai meninggal di luar negeri tanpa pernah kembali ke Indonesia.

Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Pertama, menurut Ketua Umum SBMI, Hariyanto, sebab lemahnya pengawasan dalam sistem perekrutan, pelatihan dan pengiriman buruh migran Indonesia ke luar negeri.

“Sebagian mulia ke China itu penempatannya non-prosedural. Direkrut perseorangan di Indonesia, dikirim pakai visa turis, ditampung agensi di China. Lalu dipekerjakan ilegal di sana. Ada dua cermin yaitu dipekerjakan sebagai PRT atau pengantin pesanan, ” kata Kepala Umum SBMI, Hariyanto.

“Pemerintah harus mengawasi dan melarang WNI yang mencurigakan di bandara. Ini salah satu proses di hulu yang sangat krusial, ” katanya.

Kedua, bagi yang sudah terlanjut meninggalkan, Hariyanto mengatakan, perwakilan Indonesia kudu ‘menjemput bola’ dengan mendata seluruh WNI yang tinggal dan berlaku secara ilegal maupun legal di luar negeri.

“Jika itu tidak dikerjakan maka akibatnya seperti yang terjadi sekarang, yaitu eksploitasi pekerjaan, tidak digaji, dianiaya, yang menjurus di tindak pidana perdagangan orang sebab pemerintah tidak tahu di mana saja WNI berada dan barang apa yang dilakukan di sana sehingga perlindungan sulit dilakukan, ” sirih Hariyanto.

Menurut Konsuler Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Guangzhou, China, Fitri melanggar izin tinggal serta bekerja di China.

Fitri tiba dalam China pada 2012 menggunakan visa turis yang berlaku satu bulan. Namun ia tidak kembali ke Indonesia hingga sekarang.

Bahkan, KJRI Shanghai telah menerbitkan SPLP pada 8 September 2016 yang berlaku 3 bulan yang bisa digunakan Fitri untuk pulang ke Indonesia.

“Namun hina cerita, Fitri tetap di RRT dan kemudian melapor kembali ke KJRI di Guangzhou, ” prawacana Konsul Jenderal RI di Guangzhou, China, Gustanto.

KJRI baru kembali menyelami keberadaan Fitri saat ia mengetengahkan dan mengurus pembuatan SPLP di Guangzhou bagi dirinya dan ke-2 anaknya.

“Untuk itu, KJRI Guangzhou sudah menerbitkan SPLP baru pada 8 Mei 2020 untuk Fitri dengan masa berlaku satu tahun.

“SPLP diterbitkan tentunya selain bagi keperluan salinan Fitri dan kepulangannya, juga untuk mengurus keperluan pembuatan sertifikat kemunculan bagi kedua anaknya, ” prawacana Gustanto.

Jawabannya adalah bisa, namun dengan beberapa syarat, ujar Gustanto.

Pertama, Fitri yang menyala dan tinggal ilegal di China harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan hukum yang berlaku di China.

“Yaitu menjalani hukuman kurungan dan membayar denda maksimal 10 ribu Yuan, ” katanya.

Setelah memenuhi kewajibannya, Fitri dan kedua anaknya dapat dideportasi ke Indonesia.

“Kami akan mengisbatkan Fitri akan mendapatkan hak-hak kekonsuleran dan diproses hukum secara setimbal dengan mendapatkan hak dan kewajibannya, ” katanya.

Kedua, Fitri harus melengkapi dokumen sertifikat kelahiran bagi ke-2 anaknya. Namun, kata Gustanto ada isu prosedural mengenai autentisitas dokumen yang diserahkan Fitri ke vila sakit saat kelahiran anak pertamanya.

Fitri memberikan salinan paspor atas nama orang lain sehingga pihak RS mempertanyakan apakah benar budak itu anak Fitri, ujar Gustanto.

“Dengan sertifikat lahir kami Pemerintah Nusantara dapat menerbitkan SPLP bagi kedua anaknya. Dengan demikian mereka dapat kembali ke Indonesia dengan terjamin, ” kata Gustanto.

Lalu bagaimana dengan kehormatan kewarganegaraan kedua anak Fitri? Gustanto menegaskan bahwa kedua anaknya merupakan warga negara Indonesia.

Hal itu merujuk pada Pasal 4 huruf G Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang berbunyi “Warga Negara Indonesia adalah anak dengan lahir di luar perkawinan dengan sah dari seorang ibu Awak Negara Indonesia”.

“Kedua anak Fitri ialah WNI, hanya untuk nanti mendapatkan pembuktian secara tertulis tentunya kami memerlukan beberapa data tambahan yaitu berupa surat keterangan lahir sebab rumah sakit.

Dengan dasar surat kemunculan itu, kami akan menerbitkan SPLP kepada kedua anaknya. SPLP itu merupakan bukti sah bahwa kedua anak tersebut adalah WNI, ” katanya.

Jawabannya tidak bisa. Kok? karena tidak ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan China terpaut pekerjaan rumah tangga atau pribumi di China.

Ditambah lagi pemerintah China melarang PRT berasal dari asing daratan China, kata Gustanto.

“Maka merupakan ilegal bagi seorang untuk bergerak sebagai helper atau domestic worke r atau berjalan di sektor informal di RRT, termasuk dari Indonesia, ” sirih Gustanto.

“Sehingga apabila mendapat bujuk merayu dari siapapun untuk bekerja pada China sebagai PRT dan dibantu proses visa bekerja dan tinggalnya. Dilupakan saja, dikesampingkan saja, karena itu pasti penipuan, ” kata pendahuluan Gustanto.

Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2017, buruh migran Nusantara di China mencapai 900. 000 orang atau 10% dari sembilan juta WNI yang bekerja di luar negeri.

Florida dengan cepat menjadi pusat penyebaran Covid-19 pada Amerika Serikat dengan peningkatan disebutkan antara lain terkait dengan gaya hidup anak-anak muda.

Kasus dalam negara bagian ini begitu lekas meningkat. Apa yang menjadi penyebab tingginya kasus di negara arah ini?

Pekan lalu, angka rata-rata peningkatan per hari mencapai sekitar 10. 000 kasus.

Dan pada tanggal 12 Juli, negara bagian ini menyerbu rekor angka nasional dengan mengadukan kasus 15. 300 dalam 24 jam.

Analisis Reuters pada tanggal 12 Juli menyebutkan bila Florida merupakan negara, angka kasus ini akan menjadi keempat di dunia berdasarkan perhitungan kasus baru dalam periode satu hari.

Pada tanggal 13 Juli, 4. 200 orang di Florida meninggal karena Covid-19 dan dalam seminggu rata-rata kematian naik menjadi 73 orang setiap hari.

Kenaikan paling tinggi kasus yang masuk rumah sakit terjadi pada tanggal 9 Juli dengan lebihi dari 400 pasien perlu dirawat.

Pada hari yang sama, negara bagian itu mencatat jumlah pasien meninggal tertinggi untuk jumlah harian dengan 120 orang, termasuk seorang anak perempuan berusia 11 tahun.

Para kritikus mengatakan jumlah kematian kemungkinan lebih tinggi. Florida belum melaporkan jumlah angka pasien yang masuk rumah sakit, walaupun pemerintah setempat telah menjanjikan.

Seperti halnya Texas dan Arizona, negara bagian yang dijuluki matahari bersinar ini menjadi wilayah dengan tingkat kenaikan kasus tertinggi di Amerika Serikat.

Tingkat kasus positif – yang menunjukkan bagaimana virus menyebar walaupun jumlah tes juga meningkat – mendekati 20%, angka tertinggi sejak awal Maret saat pandemi mulai menghantam Amerika Serikat.

Angka ini juga empat kali lebih tinggi dari angka yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia dari angka standar yang diperlukan untuk membuka kembali satu wilayah.

Kasus di Florida mencapai 100. 000 pada tanggal 22 Juni, menurut data dari Johns Hopkins University. Dan 13 hari kemudian, jumlah itu meningkat dua kali lipat.

Sampai Selasa (14/07), kasus positif di Florida mencapai lebih dari 282. 000 dengan kematian lebih dari 4. 200 pasien.

Sementara di seluruh AS, jumlah kasus positif lebih dari 3, 3 juta dengan pasien meninggal lebih dari 135. 000, menurut data dari Johns Hopkins University.

Dr Aileen Marty, pakar penyakit menular dari Florida Intenational Unversity yang bekerja sama dengan pemerintah negara bagian setempat mengatakan salah informasi juga memegang peranan.

“Banyak salah informasi di internet terkait parahnya pandemi ini, ” kata Marty mengacu pada penyebab tingginya kasus.

“Tak ada pesan yang konsisten di negara bagian kami ini, dan juga di negara ini, jadi semakin banyak orang bingung, ” tambahnya.

Pada bulan Mei dan Juni lalu, Gubernur Ron DeSantis mengatakan pembukaan wilayah dimungkinkan karena kasus telah menurun.

Namun ketika kasus naik lagi, DeSantis membatalkan putusan untuk mengizinkan bar dibuka. Namun ia menolak menetapkan syarat memakai masker, walaupun kota besar seperti Miami telah melakukannya.

Gubernur dari Partai Republik ini justru satu suara dengan Presiden Donald Trump dalam menekankan kembali membuka wilayah dengan alasan ekonomi.

Dr Mary yang juga menjadi penasehat WHO, mengatakan sistem melacak kontak saat negara bagian menerapkan lockdown juga tidak pernah dilaksanakan.

Selain itu, protes antirasisme selama berminggu-minggu dan juga unjuk rasa antara demonstran anti- lockdown juga memperparah situasi.

Anak-anak muda juga disebut sebagai penyebab naiknya kasus Covid-19 di seluruh Amerika Serikat, khususnya di Florida.

Sebagian besar kasus baru terjadi pada anak di bawah usia 30 tahun, di tengah cuaca yang sudah menghat dan sejumlah liburan nasonal.

Umur rata-rata mereka yang terkena infeksi di Miami-Dade, kawasan yang paling padat adalah 40 tahun. Di Tallahassee, umur rata-rata 25 tahun.

Walaupun anak-anak muda disebutkan kurang berisiko meninggal dibandingkan mereka yang berusia lanjut, para pakar kesehatan tetap memperingatkan dampak jangka panjang bagi mereka yang terinfeksi.

Studi baru-baru ini menunjukkan penyelia yang tak mengalami gejala, kehilangan indera perasa. Sejumlah individu yang juga merasa baik-baik saja, ternyata mengalami gangguan paru-paru.

“Ada risiko bagi (anak muda), yang sekarang mungkin terasa ringan dan kecil namun risiko masa depan belum kita tahu, ” kata Dr Marty.

Di rumah sakit, Dr Marty mengatakan pasien Covid mengalami gumpalan darah yang dapat menyebabkan stroke. Sejumlah lain mengalami radang jantung.

Pada tanggal 13 Juli, di Florida terdapat sekitar 13. 700 tempat tidur di berbagai rumah sakit, sekitar 22% masih tersedia, berdasarkan data dari badan kesehatan setempat.

Sekitar setengah dari unit perawatan intensif di seluruh rumah sakit, penuh dan terisi sekitar 90%.

Lebih dari 40 rumah sakit sudah pada ambang kapasitas.

“Tenaga profesional yang terlatih terbatas, ” kata Dr Marty.

“Yang saya maksud di sini adalah dokter, perawat dan semua petugas medis lapangan, yang mengetahui cara menjalankan alat yang diperlukan. ”

Florida akan mendatangkan lebih dari 100 perawat dalam beberapa hari mendatang dan sepertinya mereka juga perlu mendatangkan dokter.

Jumlah alat pelindung diri juga menipis.

Dr Marty mengatakan dirinya prihatin dengan situasi ini. “Banyak perawat yang bilang mereka perlu masker N95, tapi kami tak memiliki jenis masker tersebut. ”

Secara keseluruhan, tes Covid-19 masih menjadi masalah di Amerika Serikat. Tanpa terus meningkatkan tes, menangani virus corona akan sangat sulit dilakukan.

Epidemiolog menilai target Presiden Joko Widodo yang diungkapkan Senin (13/07) agar tes PCR (polymerase chain reaction) berada di angka 30. 000 per hari, masih jauh dari standar minimum dalam memetakan skala wabah virus corona di Indonesia.

Jika mengikuti tumpuan Badan Kesehatan Dunia WHO, dengan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, total minimal tes Indonesia adalah 270. 000 per minggu atau 54. 000 orang per hari.

Berdasarkan data Senin (13/07), pemerintah melakukan ulangan PCR dengan 13. 100 representatif. Sementara Minggu (12/07), tes PCR dilakukan terhadap 22. 379 representatif.

Angka tes ini masih jauh di bawah target acuan WHO. Situasi ini terjadi di tengah status Indonesia yang berada dalam status yang disebut kolaborator saintis dan juga epidemiolog LaporCOVID-19 Iqbal Elyazar sebagai “kritis”.

Indonesia mengalami pelonjakan peristiwa yang tajam dalam beberapa minggu terakhir dengan kenaikan dalam era 24 jam di atas satu. 000. Data pada Kamis (09/07) dalam sehari bahkan mencapai dua. 657 kasus.

“Sekarang Indonesia berada di situasi kritis, konsekuensi dari pergerakan orang yang bebas di sungguh, lalu tidak pakai masker. Pengembangan sekarang akibat dari penularan 2-3 minggu lalu. Dan dampak transmisi saat ini akan kita lihat pada Agustus dan September kamar depan, ” kata Iqbal pada wartawan BBC News Indonesia Ayah Eben Lumbanrau, Senin (13/07).

Ditambah lagi, tes spesimen yang dilakukan, menurut Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19 belum maksimal karena tidak 100% dilakukan untuk penelusuran orang pertama namun juga untuk pemeriksaan kembali pasien.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan akan mendaulat tes PCR prioritas utama dalam melakukan pemeriksaan.

Namun selama kapasitas untuk menunjang tes PCR belum terpenuhi maka pemerintah lestari akan melaksanakan rapid test.

Presiden Jokowi meminta para pembantunya untuk meningkatkan jumlah tes PCR mencapai maka 30. 000 per hari khususnya di delapan provinsi yang menjelma prioritas.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meralat puncak pandemi yang sebelumnya diprediksi terjadi pada bulan Juli,

Pemimpin Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan puncak pandemi kini tidak bisa diprediksi karena kasusnya benar dinamis dengan perilaku masyarakat. Namun, ia menjelaskan kondisi ini justru mencerminkan penanganan yang efektif, karena tingkat peningkatan masih terkendali.

Namun epidemiolog Iqbal Elyazar mengatakan Indonesia saat ini berada dalam situasi yang teliti dalam penyebaran virus corona sebab kebijakan pemerintah yang melonggarkan penyekatan sosial sehingga banyak masyarakat dengan kembali berinteraksi di luar sendi.

Iqbal mengatakan prevalensi penyebaran virus corona di Indonesia saat ini berada di angka 12-15% yang artinya sangat mudah menemukan orang positif corona di luar.

“Berdasarkan data kemarin, dari 10. 995 orang diperiksa, ditemukan 1. 681 positif. Itu sekitar 12%. Digabungkan dengan yang lalu berarti ada di kisaran 12-15%. Artinya sedang banyak diantara kita di luar yang terinfeksi dan meneruskan penularan ke orang lain, ” kata Iqbal.

Jumlah pasti tersebut berpotensi akan semakin tumbuh jika tes PCR semakin marak dilakukan.

Target minimum Indonesia seharusnya 50. 000 tes sehari

Namun, realisasi bahkan target pemerintah dalam melakukan tes PCR masih jauh daripada standar minimum yang ditetapkan WHO.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 260 juta orang. Maka total tes harian yang harus dilakukan berjumlah 50. 000.

“Kalau sehari 10. 000 sampai 20. 000, berarti sebulan 600. 000, belum satu juta, sementara penduduk Indonesia 260 juta. Artinya masih jauh dari cukup, ” kata Yunis.

Iqbal Elyazar memasukkan minimnya jumlah tes PCR pada Indonesia berakibat pada sulitnya untuk melakukan pemetaan untuk memotong transmisi Covid-19 di Indonesia.

Tri Yunis menjelaskan minimnya tes PCR yang dilakukan pemerintah disebabkan sebab keterbatasan fasilitas laboratorium dalam memeriksa hasil tes.

“Tes harus dilakukan pada laboratorium dengan standar Biosafety Level dua dan itu jumlahnya terbatas. Berantakan mesinnya juga khusus dan jumlahnya terbatas, dan media transport atau logistik pengiriman sampel yang mencapai ratusan juta, ” katanya.

Faktor lainnya taat Iqbal Elyazar adalah dikarenakan kendaraan dan penguji PCR yang masih impor dan harus bersaing secara negara besar lainnya.

“Belum ada keluaran dalam negeri yang bisa tepat digunakan di lab Covid dalam Indonesia, sehingga harganya menjadi mahal, ” katanya.

Alasan lain menurut Iqbal adalah keterbatasan jumlah ahli lab. yang melakukan tes. Sehingga penuh sampel yang menunggu untuk dilakukan uji lab.

“Adanya penundaan pemeriksaan. Ada lab yang melakukan pemeriksaan ribuan ada yang juga hanya belasan per hari akibat dari terbatasnya alat uji dan SDM.

“Jumlah 11-12 ribu itu belum cukup mengambarkan dan menangkap situasi Covid sesungguhnya. Belum cukup mengendalikan kasus Covid terutama untuk melakukan upaya penemuan orang-orang terinfeksi, ” kata Iqbal.

Elina Ciptadi daripada Kawal COVID-19 meminta pemerintah buat membuka data penyebaran Covid-19, kaya berapa yang positif, berapa dengan meninggal dengan mengikuti standar pelaporan WHO.

Pemerintah Indonesia menghitung korban wafat akibat corona jika terbukti tentu. Namun, berdasarkan acuan WHO, jumlah meninggal dihitung bukan hanya dengan positif namun juga bagi mereka yang meninggal dengan gejala Covid namun belum terkonfirmasi positif.

Sehingga umum mengetahui seberapa besar atau kecil wabah corona yang dihadapi Indonesia.

“Buka data yang memang sehingga masyarakat, supaya setiap kala memutuskan beraktifitas keluar rumah itu sadar seberapa tinggi resiko kesibukan itu. Saat ini kita tak tahu apa-apa akibatnya banyak yang beraktifitas tidak pakai masker serta biasa-biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa, dan ini berbahaya, ” kata Elina.

“Kalau sekarangkan yang tampak seakan-akan pemerintah mengecilkan skala pagebluk dengan dasar tidak mau menghasilkan masyarakat panik. Akibatnya banyak bangsa yang tidak peduli dan tidak bisa diajak bersama untuk perdata akan virus ini, ” katanya.

Jokowi targetkan 30 . 000 tes PCR

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan para menteri Senin (13/07) menyoroti peningkatan kasus positif Covid dengan mencapai hingga 1. 681 kasus dan 2. 657 kasus pada sehari.

Ia pun meminta untuk dilakukan peningkatan terhadap pengetesen, penelusuran, & perawatan, khususnya di delapan daerah yang menjadi prioritas yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Sedang, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Untuk tes harus ditingkatkan jumlah PCR test dengan menambah jumlah lab-lab yang ada di daerah plus mobile lab PCR yang kita harapkan nantinya target sesuai dengan saya sampaikan bisa tercapai 30. 000.

“Dan penelusuran untuk ODP maupun PDP kemudian memberikan isolasi mandiri dan treatment, ini peningkatan fasilitas rumah sakit khususnya kasur, APD, pengobataan, ventilator. Kalau memang cacat agar Kemenkes bisa menyampaikan ke Menteri PU untuk segera diselesaikan, ” kata Jokowi.

Terhadap instruksi presiden tersebut Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo akan menjadikan tes PCR prioritas utama di dalam melakukan pemeriksaan karena memiliki level akurasi yang tinggi.

Namun selama kapasitas tes PCR belum terpenuhi oleh karena itu pemerintah tetap akan melaksanakan rapid test, tambah Doni.

Sementara itu, spesialis bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, peningkatan kasus positif dalam beberapa minggu final adalah hasil pelacakan dan penjagaan laboratorium secara masif.

“Sebagian besar peristiwa yang kita dapatkan adalah kasus-kasus yang tidak ada indikasi buat dirawat di rumah sakit, ” ujar Yurianto saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (13/7).

Data Covid-19 per Senin (13/07) mencatat jumlah pemeriksaan spesimen mencapai 13. 100 representatif. Dari pemeriksaan spesimen tersebut, total terkonfirmasi positif 1. 282 karakter, sehingga total kasus positif Covid-19 menjadi 76. 981 kasus.

Total urusan sembuh adalah 1. 051 orang sehingga akumulasi totalnya menjadi 36. 689 orang.

Sedangkan kasus meninggal dunia, Yurianto menyampaikan, 50 orang dilaporkan meninggal hari ini sehingga totalnya menjadi 3. 656 orang.

Penularan Covid-19 di institusi pendidikan tentara Sekolah Calon Perwira TNI Pasukan Darat (Secapa AD) dan Was-was Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) Kodiklat TNI AD menjadi sorotan. Lebih dari 1. 300 orang dikonfirmasi positif Covid-19 dan berisiko menularkannya pada masyarakat di sekitar madrasah.

Pengamat militer Universitas Padjajaran, Muradi mencurigai penularan yang terjadi dalam institusi pendidikan militer seperti Secapa AD sebagai indikasi adanya ‘pelanggaran’.

“Di Secapa saya terkejut karena dengan kena hampir semua pasis (perwira siswa), artinya ada penularan yang sistematis, ada pembawa virus yang sistematis, ” kata dosen tamu di sejumlah sekolah militer & polisi ini.

Sementara Kepala Staf Pasukan Darat Jenderal TNI Andika Jantan menyatakan telah menerapkan protokol kesehatan tubuh di seluruh lembaga pendidikan militer di Indonesia, sejak Maret morat-marit. Namun, menurutnya, banyak faktor pengantara yang bisa mencetuskan kasus nyata corona di institusi pendidikan tentara.

“Saya tidak akan sok tahu buat menentukan sumbernya itu dari mana karena begitu banyak kemungkinan serta variabel. ”

Yang pasti, menyusul terungkapnya klaster Secapa AD di Bandung, Jawa Barat, 500 warga praja Bandung, Jawa Barat diminta menjalani uji usap ( swab test ) untuk membenarkan tak ada penularan Covid-19 di luar kompleks lembaga pendidikan militer itu. Demikian laporan Yuli Saputra, wartawan di Bandung, Jawa Barat untuk BBC Indonesia.

Tes ini digelar pemerintah Kota Bandung bekerja sebanding dengan bank pemerintah pada Sabtu (11/07).

Dari 500 awak yang dites, 28 orang di antaranya adalah warga kawasan Hegarmanah, kawasan sekitar kompleks Secapa AD.

Sebelumnya, 21 warga Hegarmanah juga telah diminta melakukan tes cepat. Rencananya, Dinas Kesehatan Kota Bandung hendak kembali menggelar rapid tes pada sekitar Secapa AD.

Klaster Covid 19 Secapa AD menjadi viral di media sosial. Bahkan muncul pesan berantai dalam aplikasi pesan singkat berisi larangan mengunjungi sebuah supermarket di tempat sekitar Secapa AD.

“Sementara ini jangan ke toko itu dulu, karena di Secapa ada 400-an siswa yang positif corona, ” kandungan pesan tersebut.

Nana Jeany Suprayogi, masyarakat Hegarmanah, merasakan langsung dampak sejak munculnya kasus positif Covid-19 di Secapa AD, yang jaraknya kira-kira 1, 5 kilometer dari rumahnya. Ia dan keluarga waswas tertular virus corona. Tapi di sisi lain, keluarganya “dijauhi” kerabat sebab kuatir menularkan virus itu.

“Keluar rumah jadi takut. Tapi, keluar vila juga malah kita yang ditakuti, seolah kita jadi pembawa virus. Udah mah kitanya enggak jelas, enggak ada pengumuman (dari negara setempat) kita harus gimana. Kita juga merasa kekhawatiran orang kepada kondisi kita, dan mereka selalu sepertinya menghindari ketemu kita. Tersebut jadi bikin sedih juga, ” ungkap perempuan 46 tahun itu.

Nana menyebutkan, ada sejumlah warga Hegarmanah yang mengungsi, terutama yang letak di dalam komplek Secapa AD. Masjid di lokasi tersebut serupa kembali ditutup.

“Kayak teman aku dengan punya bayi di kompleks Secapa, keluarganya udah dipindahin, ” prawacana Nana.

Tapi, hingga Sabtu (11/07), Nana belum melihat ada penerapan Penyekatan Sosial Berskala Mikro, PSBM dalam wilayah Hegarmanah seperti yang disebutkan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial beberapa waktu lalu.

Seluruh kanal masuk ke Hegarmanah masih dibuka, kecuali akses menuju Secapa AD yang sedang melaksanakan karantina provinsi.

Tidak seperti Nana, Lili Koswara malah bersikap biasa saja menanggapi kejadian positif Covid 10 Secapa AD.

“Biasa-biasa saja. Kekhawatiran pasti ada, tapi enggak terlalu serius. Semua orang pasti kekhawatiran (tertular) ada, ” jawab Lili enteng.

Apalagi, kata Lili, kondisi di Secapa AD serupa terlihat aman-aman saja. Bahkan zaman kunjungan KSAD TNI, Jenderal Andika Perkasa, warga diperbolehkan masuk ke kompleks Secapa untuk berjualan. Real, kompleks Secapa AD termasuk daerah merah yang sedang melaksanakan karantina wilayah.

“Lihat di Secapa-nya sendiri aman-aman saja. Seperti tadi, ada agenda ramai-ramaian, bahkan yang jualan diperbolehkan ke sana. Makanya, kalau kacau, sebelah mananya. Tapi jaga-jaga harus. Warga yang masuk tetap pakai masker, protokolnya tetap dipakai, ” ujar Lili.

Lili, Ketua RW 08 Kelurahan Hegarmanah, mengimbau awak untuk tetap beraktivitas seperti berpunya. Ia juga telah meminta sejumlah warga mengikuti tes cepat & uji usap yang difasilitasi pemerintah kota Bandung.

“Ada 18 orang dengan ikut tes. Sepuluh orang rapid tes t , delapan swab . Senin besok juga diminta 20 orang ikut tes di NHI (Sekolah Tinggi Wisata Bandung), tapi baru dapat lima orang. Warga ada yang suka (ikut tes), ada yang enggak. Alasannya karena kerja, ” perkataan Lili Koswara.

Sejauh ini, Lili belum menerima laporan ada warganya yang positif Covid-19.

Penyelidikan epidemiologis terkait urusan positif Covid 19 di Secapa AD telah dilakukan pada agenda 29 Juni dan 7 Juli 2020 berupa uji usap massal dan pelacakan kontak. Namun, sumber penularan masih belum diketahui.

“(Pelacakan kontak) kami sudah lakukan sehingga sejenis dilaporkan ada dua positif Covid-19, langsung kami rapid test seluruh. Ini salah satu usaha. Kita tidak mau ambil risiko. Kita lacak semuanya yang bergaul secara (yang positif) ini, ” logat KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Selain Secapa AD, kasus tentu Covid 19 juga ditemukan di Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) Kodiklat TNI AD di Kota Cimahi dengan jumlah 101 orang prajurit positif Covid-19, terdiri dibanding 25 orang staf dan bagian Pusdikpom dan 76 orang siswa.

Dalam bulan April sempat pula terjadi penularan Covid-19 di Sekolah Pendirian Perwira (Setukpa) Polri di Sukabumi. Saat itu 300 orang siswa dinyatakan positif corona setelah melaksanakan tes cepat

Munculnya klaster Covid 19 di sekolah-sekolah kedinasan di Jawa Barat menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam mencegah transmisi virus corona di sekolah kedinasan itu.

KSAD Jenderal Andika Perkasa mengiakan telah menerapkan protokol kesehatan di seluruh lembaga pendidikan militer pada Indonesia, sejak Maret lalu. Tetapi, menurutnya, banyak faktor penyebab yang bisa mencetuskan kasus positif corona di institusi pendidikan militer.

Dia berkata, misalnya, di dalam Secapa AD, para siswa sulit menerapkan aturan kesehatan secara ketat lantaran status dalam satu barak. Ada 29 barak untuk menampung 1198 perwira siswa.

“Ini merupakan pelajaran bagi ana. Kita sudah lakukan beberapa pertimbangan, termasuk semakin sering lakukan penyemprotan disinfektan, tidak hanya di luar, tapi juga ke dalam ruangan. Itulah salah satu cara, meskipun dengan cara itu pun kita tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan pernah kena urusan Covid, ” ungkapnya.

Tapi, pengamat militer, Muradi menilai ada indikasi pelanggaran terkait munculnya kasus positif di lembaga pelajaran militer.

“Ada sesuatu yang dilanggar, ” kata Muradi melalui sambungan telepon, Sabtu (11/07).

Sesuatu yang dilanggar itu, kata Muradi, adalah arahan presiden untuk melaksanakan bekerja di sendi dan belajar di rumah yang diterapkan selama pandemi Covid 19.

“Kan dari awal sudah ditegaskan kalau semua itu dalam posisi work from home dan studying from home . Saya mengemong di Sesko AD, Sesko TNI memang pakai Zoom. Jadi aku agak terkejkut di Secapa masih terjadi begitu (belajar tatap muka). ”

“Makanya, kalau tiba-tiba semakin gembung (kasus positif corona), ada dengan salah dalam tata kelola petunjuk dan pembinaan dalam konteks pelajaran. ”

“Di Secapa saya kaget karena yang kena hampir semua pasis (perwira siswa), artinya ada penularan yang sistematis, ada carier yang sistematis, ” kata dosen tamu di sejumlah sekolah militer serta polisi ini.

“Kalau buat saya faktual ada yang salah, apakah lalu itu modelnya inisiatif, di asing yang sudah diarahkan oleh kepala, Panglima, atau Kapolri. ”

Muradi memperhitungkan, ada dua hal yang membuat pelanggaran tersebut, yakni keterbatasan sumber daya manusia atau infrastruktur yang tidak memadai untuk menggelar penelaahan daring di Secapa AD dan Pusdikpom TNI AD.

“Saya menduga ada dua, pertama soal kemampuan sumber daya manusia untuk mengoperasikan melancarkan dari rumah, yang kedua kesiapan infrastruktur. Makanya, mereka memaksa pascalebaran bertemu. ”

“Kalau hitung pandeminya 14 hari tambah 14 hari, sudah satu bulan mereka berkumpul, berarti pertengahan Juni sudah masuk, kumpul lagi dan sebagainya, ” introduksi Muradi.

Kemampuan sumber daya manusia dengan dimaksud Muradi adalah keterbatasan para-para siswa Secapa AD menyerap bahan pendidikan secara daring.

Di lain pihak, mereka tidak memiliki daya tawar untuk menolak pembelajaran tatap muka. Menurut Muradi, persaingan untuk menjadi seorang perwira berlangsung sangat sendat, baik di institusi TNI ataupun Polri.

“Secapa ini bintara yang mau jadi perwira. Mereka betul-betul ditempa, upayanya begitu luar biasa. Jika tiba-tiba sudah puluhan tahun oleh sebab itu bintara, kemudan ada kesempatan sekolah, saya akan perjuangkan betul. Makin di TNI ada bottle neck , yang lulus sedikit. ”

“Saya memahami psikologis mereka. Kalau ditakut-takuti, yang tidak pegari akan dicoret, ganti yang mutakhir, mau apa? ”

“Kan antre. Mereka harus mengalahkan sekian ribu calon untuk lolos menjadi sekitar 900 orang calon perwira. Ini pertaruhan luar biasa. Ketimbang dicoret penukar yang baru, mulai dari hampa lagi, ” tutur dosen ilmu politik program pascasarjana Universitas Padjajaran ini.

Muradi meyatakan KSAD yang bertanggung jawab atas izin pembelajaran tatap muka.

“KSAD, dia yang menandatangani, menyerahkan rekomendasi dan izin untuk (pembelajaran tatap muka). Langkah Andika nisbi baik dengan mendatangi, mengunjungi Secapa dan Pusdikpom TNI AD. Tersebut suatu bentuk pengakuan dia bersalah, ” kata Muradi.

Sementara KSAD Jenderal Andika Perkasa menuturkan, aktivitas di sekolah kedinasan seperti Secapa AD juga dipengaruhi sebab kebijakan pemerintah daerah di era pandemi Covid 19.

“Aktivitas di semua lembaga pendidikan itu bergantung dalam situasi yang diterapkan oleh negeri daerah. Ada daerah yang sedang PSBB, ada yang sudah tidak, ada yang sekarang pembatasan sosial berskala mikro dan seterusnya, ” ujar Andika.

Sedangkan mengenai sumber transmisi KSAD menyatakan banyak sekali kemungkinan dan variabel sehingga sumber penularan sulit ditemukan.

Lingkungan Secapa AD, patuh Andika, tidak hanya dihuni sebab siswa dan staf saja, tapi juga tinggal keluarga staf yang punya aktivitas di luar kompleks Secapa AD.

Di samping itu, siswa perwira memiliki hak pesiar mulia hari dalam seminggu yang memungkinkannya berinteraksi dengan masyarakat di asing Secapa AD.

“Saya tidak akan sok tahu untuk menentukan sumbernya tersebut dari mana karena begitu penuh kemungkinan dan variabel, ” logat KSAD.

Terungkapnya kasus membangun di Secapa AD itu disebut KSAD sebagai kasus yang “diawali ketidaksengajaan. ”

Dua minggu lalu tepatnya tanggal 27 Juni 2020, besar orang perwira siswa Secapa AD di Kota Bandung berobat ke Rumah Sakit Dustira di Praja Cimahi. Satu orang siswa mengalami demam karena bisul di tubuhnya, sedangkan seorang lagi mengalami provokasi di tulang belakangnya.

Sesuai protokol zaman pandemi Covid-19, kedua siswa itu harus menjalani uji usap. Besar prajurit TNI AD itu lantas dinyatakan positif Covid-19.

Andika mengklaim, semenjak mendapat laporan kasus positif perdana itu, dia langsung memerintahkan tes cepat massal bagi siswa, pekerja dan pelatih. Dia berkata saat itu mengirimkan 1400 alat ulangan. Hasilnya uji massal itu, 187 orang dinyatakan reaktif.

Untuk hasil yang bertambah akurat, mereka menggelar uji belai. Dari pemeriksaan itu ditemukan 1. 280 kasus positif Covid-19.

“Dari jumlah itu 991 adalah perwira anak, sedangkan sisanya, adalah staf anggota dari Secapa AD beserta keluarganya. Ada enam orang anggota tanggungan di antara 289 itu, ” kata Andika saat jumpa pers di Makodam III Siliwangi, Hidup Aceh Kota Bandung, Sabtu (11/07).

Awalnya, ada 30 orang yang dirawat di RS Dustira. Yang melakukan rawat inap kini tinggal 17 orang dan satu di antaranya telah dinyatakan negatif.

Sementara seribu lebih orang lainnya diminta menjalani isolasi di lingkungan Secapa AD. Medan pendidikan itu ditutup untuk karantina sejak dinyatakan sebagai klaster Covid-19.

“Semua masuk kategori ringan, bahkan tak ada kategori sedang, apalagi berat, ” ungkap Andika, mantan Pangkostrad.