Ribuan masyarakat Thailand melakukan unjuk rasa dalam Bangkok untuk hari kedua, tak mengindahkan dekrit darurat pemerintah, dalam tengah langkah pemerintah negara tersebut memblok akses petisi online Change. org.

Petisi itu berisi tuntutan seruan agar Raja Maha Vajiralongkorn ditetapkan sebagai persona non grata di Jerman.

Polisi menggunakan meriam minuman untuk membebaskan demonstran yang beberapa besar terdiri dari aktivis bujang yang mencoba memukul mundur dengan payung-payung. Sebagian melemparkan botol plastik, dalam unjuk rasa yang dikerjakan di tengah larangan berkumpul.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menunjukkan jam malam mungkin akan diterapkan dan dia tetap menolak seruan untuk mundur.

Para pengunjuk rasa juga menuntut reformasi monarki Thailand dengan membatasi kekuasaan ayah.

Departemen perekonomian digital menyebutkan konten petisi di Change. org melanggar hukum akta kejahatan komputer Thailand.

Raja Vajiralongkorn dikritik para pengunjuk rasa karena menghabiskan bertambah banyak waktu di Jerman sejak mulai bertahta pada 2016.

Petisi itu telah diisi oleh sekitar 130. 000 penandatangan sebelum diblok sebab pemerintah.

Langkah itu dilakukan di pusat protes pro-demokrasi terbesar pertama dalam beberapa tahun terakhir.

Kamis (14/10) lalu, pemerintah Thailand mengumumkan perintah darurat untuk menanggapi serangkaian penolakan yang berlangsung di Bangkok, termasuk dengan melarang kerumunan orang bertambah dari empat orang dan penyekatan media.

Sekitar 20 aktivis ditangkap.

Sebuah pemberitahuan yang dibacakan oleh polisi di dalam siaran televisi menyatakan “banyak kelompok-kelompok orang telah mengundang, menghasut serta melakukan pertemuan di tempat-tempat umum yang melanggar hukum di Bangkok”.

Disebutkan langkah-langkah penting diperlukan untuk “menjaga perdamaian dan ketertiban”.

Pengumuman yang ditayangkan dalam televisi pemerintah itu mengatakan pengunjuk rasa telah “memicu kekacauan dan keresahan publik”.

Pengumuman itu menyebut bahwa pengunjuk rasa yang menghadang iring-iringan kerajaan pada hari Rabu jadi alasan keputusan tersebut.

Para pengunjuk menemui, yang didorong mundur oleh banjaran polisi, memberikan hormat tiga jari yang telah menjadi simbol kegiatan protes saat ratu berada di dalam kendaraan yang menelusuri Bangkok.

Keputusan perlu itu mulai berlaku pada memukul 04: 00 waktu setempat di hari Kamis (15/10).

Selain membatasi perkumpulan hingga maksimal 4 orang, keputusan tersebut membatasi media.

Yakni, melarang “publikasi berita, media lain, dan informasi elektronik yang berisi pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau sengaja memutarbalikkan informasi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang akan menguasai keamanan atau perdamaian nasional serta ketertiban “.

Keputusan itu juga memungkinkan pihak berwenang untuk menghentikan orang-orang memasuki “daerah mana pun dengan mereka tunjuk”, menurut laporan dewan berita Reuters.

Gerakan protes yang dipimpin oleh mahasiswa, yang dimulai di dalam Juli dan terus berkembang, telah menjadi tantangan terbesar dalam kaum tahun terakhir bagi penguasa Thailand.

Serangkaian protes selama akhir pekan pada ibu kota adalah beberapa yang terbesar dalam beberapa tahun, dengan ribuan menentang pihak berwenang untuk berkumpul dan menuntut perubahan.

Pihak berkuasa mengatakan 18. 000 orang berbaur dalam demonstrasi hari Sabtu, meskipun yang lain memberikan angka yang lebih tinggi. Banyak yang tetap melanjutkan protes hingga Minggu.

Seruan para pengunjuk rasa untuk reformasi negeri sangat sensitif di Thailand, dalam mana kritik terhadap monarki mampu dihukum dengan hukuman penjara dengan lama.

Penjaga anti huru hara Thailand memburbarkan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar kantor perdana menteri tak lama setelah keputusan darurat berlaku pada Kamis pagi.

Sejumlah pengunjuk mengalami mencoba melawan, menggunakan barikade hasil, tetapi mereka didorong mundur, kaya yang dilaporkan kantor berita Reuters.

Ratusan polisi terlihat di jalanan-jalanan sesudah pengunjuk rasa dibubarkan.

Beberapa pengacara Thailand yang menaruh perhatian terhadap rumor hak asasi manusia mengatakan tiga pemimpin protes telah ditangkap. Petugas belum mengomentari klaim ini.

Thailand memiliki sejarah panjang soal kerusuhan politik dan protes, tetapi sebuah gelombang baru dimulai di Februari setelah pengadilan memerintahkan golongan oposisi pro-demokrasi yang masih terakhir terbentuk untuk dibubarkan.

Future Forward Party (Partai Maju Masa Depan) telah terbukti sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula dan memperoleh bagian terbesar ketiga dari kursi parlemen dalam pemilihan Maret 2019, yang dimenangkan oleh kepemimpinan militer yang sedangkan menjabat.

Protes dihidupkan kembali di dalam bulan Juni ketika aktivis pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang dalam Kamboja, tempat dia berada di pengasingan sejak kudeta militer 2014.

Keberadaannya tetap tidak diketahui dan pengunjuk rasa menuduh pemerintah Thailand mengatur penculikannya – sesuatu yang telah dibantah oleh polisi dan pemerintah. Sejak Juli protes yang dipimpin mahasiswa secara rutin terjadi.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth, mantan panglima angkatan darat dengan merebut kekuasaan dalam kudeta, dibubarkan; untuk konstitusi akan ditulis ulang; untuk pihak berwenang berhenti meniadakan para kritikus.

Sebelumnya, pengunjuk rasa prodemokrasi pada Thailand berhadap-hadapan dengan iring-iringan organ yang membawa Maha Vajiralongkorn dan permaisuri Ratu Suthida ketika rombongan melewati pawai umum di pokok kota Thailand, Bangkok pada Rabu (14/10).

Namun massa berhasil dipukul tertinggal oleh barisan kepolisian dan tidak sampai menghentikan iring-iringan itu. Masa raja lewat, mereka mengangkat tenteram tiga jari yang telah menjadi simbol gerakan protes.

Mereka menuntut pembatalan diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan menuntut pembatasan kekuasaan Ayah Maha Vajiralongkorn.

Protes hari ini digelar bersamaan dengan kunjungan raja ke sebuah upacara Buddha di Ratchadamnoen Avenue, tempat demonstrasi digelar.

Biasanya dia menghabiskan sebagian besar waktunya pada Jerman dan telah kembali sejak negara itu.

Ayah tampak duduk di mobil bersama permaisuri Ratu Suthida.

Mobil itu melewati massa yang meneriakkan yel-yel serta mengangkat salam tiga jari. Salam tersebut diyakini terinspirasi oleh film-film Hunger Games, yang menggunakan salam itu sebagai simbol persatuan serta penentangan.

Pengunjuk rasa sebelumnya berjanji tak akan memblokir iring-iringan yang mendatangkan raja dan mereka terbukti menetapi janji itu.

Kelompok pendukung raja juga menggelar demonstrasi tandingan untuk menunjukkan dukungan kepada monarki.

Mengenakan baju kuning, warna yang digunakan kerajaan, itu melakukan unjuk rasa di medan yang sama dengan kelompok prodemokrasi, baik berada di titik berbeda.

Kedua kaum dipisahkan oleh barisan polisi.

Beberapa pemrotes berbaju kuning terekam menyerang pengunjuk mengecap prodemokrasi. Menurut sejumlah saksi gegabah, pemerintah menyamarkan polisi sebagai pengunjuk rasa pendukung raja.

“Kami ingin membuktikan bahwa kami mencintai raja, ” kata Sirilak Kasemsawat kepada pejabat berita AFP. Ia menuduh gerakan prodemokrasi hendak “menggulingkan” monarki, dakwaan yang selalu ditepis oleh kaum prodemokrasi.

“Kami tidak meminta mereka dilengserkan, dilupakan atau tidak dihormati, ” kata Dear Thatcha, seorang pengikut unjuk rasa dari kelompok prodemokrasi.

“Kami meminta mereka berubah bersama ana. Negara kita perlu menyesuaikan muncul dengan banya hal, dan monarki adalah salah satu isu dengan juga perlu disesuaikan, ” tambahnya.

Teriakan reformasi di tubuh kerajaan ialah isu sangat sensitif di Thailand, dan mereka yang mengkritik monarki dapat dihukum penjara yang lama.

Semasa beberapa bulan terakhir, protes digelar untuk menyerukan pengunduran diri Pertama Menteri Prayuth Chan-ocha yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilu tahun semrawut meskipun hasilnya disengketakan.

Sebagian warga pula mendesak reformasi monarki, meskipun pekik tersebut dapat diperkarakan berdasarkan peraturan pencemaran nama baik kerajaan yang ketat di Thailand.

Empat sebab tujuh organisasi buruh yang terkebat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstutusi (MK).

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mencatat setidaknya ada 12 pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh.

Belasan pasal itu mencakup soal pesangon, sistem kontrak dan alih daya, serta pengupahan.

Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap digugat dan bakal menerima apapun putusan MK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya segera mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) begitu undang-undang itu ditandatangani kepala dan dinomorkan.

Dari Undang-Undang berjumlah 812 halaman itu, katanya, setidaknya ada 12 pasal bermasalah yang mengatur tentang pesangon, sistem kontrak, praktisi alih daya, dan pengupahan.

“Kami sudah dapat dokumen yang 812 kaca dan kami optimis menang. Telah kita pelajari dan tinggal menduduki nomor di-undangkan, ” ujar Elly Rosita Silaban kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (15/10).

Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyo, mengatakan, dalam Pasal 59 soal pekerja untuk waktu terbatas atau kontrak, tidak mengatur batasan berapa lama.

Padahal jika merujuk di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja bisa dikontrak paling lama dua tahun & diperpanjang satu tahun.

Tujuan adanya penyekatan itu, menurut Kahar, agar ada kepastian jangka waktu pekerjaan & meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Pasal di UU Ketenagakerjaan itu hilang, kalau begitu dampaknya karyawan bisa dikontrak berulang kali seumur hidup, ” jelas Diktatorial S Cahyo kepada BBC News Indonesia saat dihubungi lewat telepon, Kamis (15/10).

Pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menjelaskan Pasal 66 dalam Undang-Undang Menjadikan Kerja tidak jelas menerangkan jenis pekerjaan yang bisa diserahkan kepada perusahaan alih daya.

Sementara di Peraturan Ketenagakerjaan, setidaknya ada lima jenis pekerjaan yang bisa dialih dayakan seperti sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa migas pertambangan.

“Dampaknya pekerja alih daya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok ataupun kegiatan yang berhubungan dengan metode produksi. Ini yang kami kritisi sehingga nantinya tidak ada tanggungan perusahaan pemberi kerja, ” tambahan Elly Rosita.

Pasal 88C dan 88D yang mengatur tentang upah dalam Peraturan Cipta Kerja, kata Elly, menghilangkan aturan mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral.

Sementara penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten bisa dilakukan dengan syarat.

“Upah sektoral itu kita ingin tetap ada, karena itulah yang membedakan pelaku yang di perusahaan risiko luhur dan rendah, ” jelas Elly.

“Lalu gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Itu artinya tak mengikat atau bisa tidak dikerjakan. Ini yang kita kalau kita tidak teliti bisa terkecoh. ”

Metode pengupahan juga menurutnya, merugikan pasal komponen hitungannya hanya satu saja antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan, perut komponen itu masuk dalam membagi besaran upah.

Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai pesangon menghilangkan frasa “paling sedikit”. Sehingga perusahaan, kata Elly, mampu mengurangi besaran pesangon yang semestinya diterima buruh.

“Perubahan ini mengandung keterangan buruh tidak lagi mendapat hak pesangon melebihi dari apa yang diatur pada pasal 156. ”

Selain itu, ia juga mencatat, dihapusnya pasal 162 sampai 167 mendatangkan buruh yang dianggap melakukan pengingkaran tanpa ada peringatan oleh kongsi, bisa diberhentikan tanpa mendapat pesangon.

Masalah lain, pekerja yang mengundurkan muncul tidak mendapat uang penggantian sah. Pun, pekerja yang diberhentikan akibat merger tidak mendapat pesangon dua kali upah tapi hanya utama kali.

“Kemudian pekerja yang diPHK akibat adanya efisiensi tidak lagi memiliki pesangon dua kali ketentuan, tapi hanya satu kali. ”

“Yang meninggal juga tidak mendapat ketentuan besar kali upah, tapi satu kala. ”

“Pekerja pensiun juga tidak memiliki 32 kali upah, tapi cuma 25 kali upah. ”

“Bahkan, buruh yang perusahaan pailit tidak memiliki pesangon. ”

UU MK yang baru ‘ bisa menurunkan daya kritis hakim konstitusi’

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Bulatan, Bivitri Susanti, mengatakan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tersedia dua jenis yakni formil & materil.

Kalau uji materil, maka pola buruh harus menguraikan sejumlah urusan yang dinilai bermasalah itu lalu mendalilkannya pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Misalnya pasal mengenai pesangon melanggar hak untuk penghidupan dengan layak seperti di pasal 27 UUD 1945. ”

Dalam uji materil pula, katanya, hakim MK akan meneliti kaidah pemohon, keterangan saksi ahli, & pembuktian di persidangan.

Namun demikian, ketua bisa memutus uji materil tersebut tanpa perlu menghadirkan saksi terampil atau pembuktian sehingga persidangan tidak memakan waktu lama.

Sedangkan uji formil mendasarkan gugatan pada proses legislasi yang melanggar pasal 20 UUD 1945 di mana pembentukan peraturan harus partisipatif.

Menurut Bivitri, jika melihat proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kegiatan, maka bisa dipastikan tidak cukup partisipatif dan terburu-buru dalam jalan pembahasan.

“Ada dua fraksi yang tak setuju saja itu sudah kurang prosedural. Ada perubahan draf sampai dikirim ke presiden, itu bisa jadi dasar uji formil. ”

Cuma saja Bivitri menyimpan sedikit keraguan pada hakim konstitusi dalam memutuskan perkara ini setelah disahkan Peraturan MK yang baru di mana hakim bisa menjabat sampai 15 tahun.

“Dengan adanya Undang-Undang MK tersebut bisa menurunkan daya kritis hakim. Tapi peluang menang atau tergelincir, faktornya banyak. Apakah pembuktian jalan atau tidak, apakah ahli dengan dihadirkan bisa meyakinkan hakim atau tidak, ” jelasnya.

Staf Istimewa Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan pihaknya akan menjalankan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang dilayangkan sejumlah sistem buruh.

Ia mengeklaim, pasal-pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja merupakan “titik kompromi paling maksimal” dengan bisa diupayakan kementerian.

“Yah kita mau sesuaikan. MK sebagai pengambil kesimpulan tertinggi kalau bilang batalkan atau ubah, kita lakukan, ” perkataan Dita Indah Sari kepada BBC News Indonesia, Kamis (15/10) lewat sambungan telepon.

Kendati serupa itu, ia meminta tujuh organisasi pekerja yang terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tetap mengikuti serta dalam pembahasan dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Aturan turunan sebab Undang-Undang Cipta Kerja itu, katanya akan ada empat hal pada antaranya mengenai pengupahan, penyelenggaraan ikatan ketenagakerjaan, dan tenaga kerja ganjil.

“Proses pembahasan PP jangan diabaikan, justru nanti akan menimbulkan masalah anyar karena tidak terinformasikan perkembangannya. Jadi silakan ke MK, tapi dialog pembuatan PP dijalani juga. ”

“Supaya tidak timbul salah paham teristimewa, nanti menganggap pemerintah tidak akomodatif padahal teman-teman menolak dialog. ”

4 PP itu, kata dia, ditargetkan rampung pada pekan pertama November mendatang. Sejumlah kalangan mulai lantaran akademisi, organisasi buruh, pakar, mau diundang.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kegiatan yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna 5 Oktober lalu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi di Rabu (14/10) untuk kemudian di-nomorkan agar sah sebagai undang-undang yang berlaku.

Saat pembahasan, UU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari gabungan buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dinilai merugikan pekerja serta merusak lingkungan.

Tapi Presiden Jokowi menepis sangkaan itu dan menyatakan undang-undang ini mendorong tumbuhnya investasi serta menyediakan lapangan kerja.

Kejahatan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga serta Joseph McCann, terpidana perkosaan berantai sangat “luar biasa serius” sehingga mereka tak boleh dibebaskan’.

Demikian permintaan Kejaksaan Agung terhadap hakim di Pengadilan Banding, London.

Mahkamah Banding yang digelar di Royal Court of Justice, London, Rabu (14/10) dipimpin oleh lima orang hakim.

Inilah untuk pertama kalinya Pengadilan Banding mempertimbangkan hukuman total seumur hidup di sungguh kasus pembunuhan sangat parah, akan terpidana Reynhard dan Joseph McCann, karena keduanya dianggap sebagai terpidana pemerkosa paling parah.

Jaksa dari Kejaksaan Agung Michael Ellis mengatakan perut kasus ini menyangkut “kejahatan erotis yang begitu parah. ”

Terkait kasus Reynhard, Ellis mengatakan, “belum pernah ada kasus sesuai ini” dan bahwa Reynhard ialah pemerkosa paling parah dalam memori hukum Inggris.

Jaksa Sarah Whitehouse, yang membacakan kasus banding bersama Ellis mengatakan kejahatan ini menyebabkan buah jangka panjang kepada korban serta menimbulkan apa yang ia sebut “samudera luas kejahatan. ”

“Diputuskan bahwa hukuman seumur hidup total di dua kasus ini harus dipertimbangkan karena kejahatan seksual yang dilakukan oleh dua pelaku termasuk yang paling parah dan paling keji yang pernah terjadi di negeri ini, ” kata Ellis.

“Hukuman mutlak seumur hidup dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dianggap sangat payah dan pelaku tidak akan pernah dibebaskan dari penjara, ” sirih pejabat Kejaksaan Agung ini.

“Terpidana mampu tetap berada di penjara seumur hidup dan nyaris tanpa tersedia peluang untuk dibebaskan, walaupun kira-kira ada kesempatan [untuk bebas] dengan alasan musibah keluarga misalnya. ”

Banding untuk memperberat hukuman di dalam skema yang disebut Unduly Lenient Sentence (atau hukuman yang dianggap sungguh-sungguh ringan) biasanya dijatuhkan pada macam kasus pembunuhan tertentu, termasuk penculikan anak ataupun tindak terorisme.

Skema melaksanakan ini belum pernah diterapkan di dalam kasus yang bukan pembunuhan.

*Peringatan: Artikel ini berisi keterangan terang terkait kekerasan seksual

Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman seumur hidup pada enam Januari 2020 atas kejahatan yang disebut Hakim Suzanne Godard pada pengadilan di Manchester sebagai “predator seksual setan” yang “tidak hendak pernah aman untuk dibebaskan. ”

Reyhnard menjalani sidang ini melalui sambungan video dari penjara karena pembatasan pandemi Covid-19. Pertama-tama, petugas memintanya untuk mengukuhkan jati dirinya.

“Dapatkah Anda mengonfirmasi bahwa Anda adalah Reynhard Sinaga? ”

“Ya benar, ” berat Reynhard.

Dari layar video, tampak Reynhard mengenakan baju hangat warna oranye dan hem kerah biru serta berkacamata.

Jumlah pengunjung di ruang sidang dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan tubuh Covid-19 sehingga sebagian awak media diminta untuk meliput dari kawasan terpisah yang dilengkapi dengan layar.

Reynhard dihukum – setelah menjalani empat sidang terpisah yang berlangsung semasa 18 bulan – atas 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 orang korban adam. Kejahatan ini dilakukan selama membentangkan waktu dua setengah tahun daripada 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017.

Dari sekitar 200 karakter korban yang diketahui polisi berdasarkan rekaman video tindak perkosaan yang ditemukan di telepon seluler, 48 korban bersedia kasusnya disidangkan, tengah puluhan lainnya masih belum teridentifikasi.

Tatkala McCann dijatuhi hukuman penjara sebaya hidup sebanyak 33 kali di 10 Desember tahun lalu karena melakukan serangkaian serangan seksual terhadap 11 orang perempuan dan anak-anak.

Bertambah lanjut Jaksa Michael Ellis menekankan bahwa kasus seperti kasus Reynhard Sinaga ini “belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya dari rasio tapi juga bahaya penggunaan obat dan rekaman tindak kejahatan yang berdampak jangka panjang, mungkin tenggat seumur hidup, bagi 48 orang korbannya. ”

Jaksa Ellis kembali membentangkan tindak kejahatan yang dilakukan Reynhard dengan menyebut antara lain tersedia satu korban yang diperkosa 3 kali selama dua jam, ada yang diperkosa delapan kali semasa enam jam.

“Dan semua ini difilmkan dan terlihat sangat grafis, ” kata jaksa.

“Begitu para korban tak sadar (setelah diberi obat bius), pelaku melakukan perkosaan melalui anus terhadap mayoritas korban, ” tambahnya.

“Sebagian besar, namun tidak semua objek menjadi sasaran perkosaan atau gempuran berulang kali. Satu korban diperkosa tiga kali dalam rentang zaman dua jam… Korban lain diperkosa delapan kali dalam waktu enam jam, ” kata Ellis.

“Sidang banding Joseph McCann dan Reynhard Sinaga sebab itu merupakan pengujian apakah azab seumur hidup dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual paling keji, ” kata kantor Kejaksaan Gemilang.

Kuasa hukum Reynhard dan McCann mendatangi dijatuhikannya hukuman seumur hidup dengan mengatakan walaupun kejahatannya “sangat serius”, para terpidana tidak bisa disamakan “dengan kasus terparah dalam pembunuhan. ”

Saat ini, baik McCann maupun Reynhard, mendekam di penjara menyesatkan tidak selama 30 tahun pra secara otomatis dapat mengajukan penghentian bersyarat.

Kejaksaan Agung mengatakan mereka menyambut permohonan agar hukuman terhadap dua terpidana ditinjau ulang berdasarkan skema U nduly Lenient Sentence s, atau hukuman yang dianggap terlalu ringan.

“Dua kasus ini mengangkat besar pertanyaan legal yang sama awut-awutan apakah hukuman seumur hidup total dapat diterapkan bagi pelaku kejelekan seksual paling keji – jadi dua kasus ini bisa ditinjau bersama dalam sidang yang pas, ” kata kantor Kejaksaan Terkenal.

McCann, yang tinggal di Beswick, Manchester Timur, mendapatkan keterangan perilaku antisosial oleh Pengadilan Manchester saat ia masih berusia 14 tahun. Ia disebut sebagai “psikopat klasik” oleh hakim dalam putusannya tahun lalu.

Korban McCann berumur 11 sampai 71 tahun, termasuk 3 orang perempuan yang diculiknya di jalan, diancam dengan pisau dan berulang kali diperkosa.

Sekitar 20 orang telah berkumpul di sekitar ruang sidang 4, Royal Court of Justice, London, 45 menit sebelum sidang banding dimulai. Lima belas menit menjelang sidang, petugas mulai mengatur berapa orang dengan akan ditempatkan di ruang sidang utama, baik di bagian bawah ataupun di balkon.

Saya dan wartawan BBC lain Daniel De Simone serta sejumlah wartawan lain diarahkan ke balkon, menyusuri tangga gelung gedung tua yang diresmikan Permaisuri Victoria tahun 1882. Hanya tersedia sekitar 10 orang di teras masing-masing di satu bangku, serta berjarak sekitar satu setengah meter satu sama lain Ada perut bagian terpisah, masing-masing lima karakter di kiri dan kanan.

Namun tak lama kemudian, petugas meminta saya yang di bagian kanan, buat pindah ke ruangan sidang asing, karena dianggap terlalu banyak.

Sidang banding Reynhard dan McCann ini, keputusannya kami ikuti melalui sambungan gambar di ruang sidang 7 dengan audio yang tak terlalu jelas.

Tersedia sejumlah ruang sidang lain yang disiapkan di gedung pengadilan nasional Inggris ini, walaupun kemungkinan wartawan yang meliput tak lebih lantaran 20 orang, demi untuk menerapkan protokol kesehatan ketat di zaman pandemi ini.

S kema ULS – para korban minta benduan diperberat hukumannya

Rancangan ULS memungkinkan para korban kekejaman, serta keluarga mereka dan juga publik meminta Kejaksaan Agung untuk meninjau hukuman yang mereka pendapat terlalu ringan.

Hanya satu pengajuan yang diperlukan untuk mengkaji hukuman dan kantor kejaksaan memiliki hanya 28 hari untuk mengajukan banding sejak waktu hukuman dijatuhkan.

Skema ULS ini hanya diterapkan pada sejumlah kebusukan dan ada patokan yang ditetapkan agar kasus ini dapat diajukan ke Mahkamah Banding.

Sedianya, kasus Reynhard Sinaga dijadwalkan disidang di Majelis hukum Banding pada Maret lalu namun diundur sampai pertengahan Oktober ini karena pandemi Covid-19.

Pada Januari semrawut, Jaksa Agung Geoffrey Cox mengatakan dalam satu pernyataan, “Sinaga melaksanakan sejumlah serangan sangat parah di jangka waktu lama dan menyebabkan penderitaan dan trauma psikologis kepada korban. ”

Ada sekitar 200 korban yang diketahui menjadi objek Reynhard berdasarkan rekaman telepon seluler yang dilakukan sendiri oleh Reynhard. Kemudian 48 orang korban sedia menjalani proses hukum sementara puluhan orang lainnya masih belum dapat diidentifikasi.

Setelah vonis dijatuhkan, kepolisian menyebutkan banyak korban yang mengontak hotline yang dibuka untuk pengaduan, sebagian tercatat korban Reynhard.

April lalu, Reynhard dipindahkan ke penjara Wakefield di West Yorkshire, rumah tahanan yang dikenal “Gedung Monster” karena banyaknya eksekutor dan pemerkosa yang dipenjara dalam sana.

Kepolisian Manchester Raya mengatakan modus operandi yang dilakukan Reynhard, merupakan mengajak korban yang tampak sensitif setelah mabuk, atau tersesat pada seputar tempat tinggalnya, di tempat ramai di pusat kota Manchester.

Reynhard biasanya dilaporkan mencari korbannya sekitar tengah malam.

Reynhard – yang datang ke Manchester pada Juni 2007 secara visa mahasiswa – kemudian menancapkan obat yang dicurigai adalah GHB -( gamma hydroxybutyrate ) obat bius yang menghantam sistem syaraf- dan memasang tustel melalui dua telepon selulernya lalu menyerang korban.

Kepolisian Manchester Raya mengungkap bahwa kejahatan yang dilakukan Reynhard kemungkinan dilakukan dalam periode masa lebih dari 10 tahun.

Kepolisian mengatakan situasi itu karena foto-foto yang ditemukan terkait orang yang kemungkinan ialah korban, tidak hanya foto di tahun 2007 saat Reynhard mula-mula kali datang ke Inggris untuk studi, namun juga ada dengan teridentifikasi sebagai rekaman pada tarikh 2005.

Tindak perkosaan itu semua dikerjakan di apartemennya di pusat tanah air Manchester, yang menjadi tempat susunan Reynhard sejak 2011 sampai ditahan pada Juni 2017.

Reynhard disebut penjaga, sangat terampil dalam “perilaku predator”.

Selama di Inggris, Reynhard mengambil perut kali program S2 di Universitas Manchester dan tengah mengambil membuat doktoral di Universitas Leeds masa ditangkap.

Korban alami trauma, Reynhard t etap menekankan suka sama suka

Juru bicara Kepolisian Manchster Raya menyatakan Januari lalu, “Dari 195 orang yang kemungkinan menjelma korban terbentang dari 2005 datang 2017. Buktinya adalah kombinasi memotret dan video (dan tidak semua tindak kejahatan direkam) dan cinderamata yang diambil (Reynhard) dari korban-korban. ”

Reynhard tidak memiliki catatan kriminal dan tidak pernah dicurigai sebelumnya terkait dengan kejahatan sampai agenda 2 Juni 2017, saat objek terakhirnya terbangun ketika sedang diperkosa.

Objek yang merupakan olahragawan segera memukulnya dan Reynhard dibawa ke sendi sakit karena luka parah pada kepala.

Korban terakhir ini pada awalnya sempat ditahan karena melakukan penyerangan terhadap Reynhard, namun kemudian polisi mengetahui tindakan Reynhard setelah mengambil dua telepon seluler berisi rekaman perkosaan terhadap sekitar 200 adam.

Dalam persidangan di Manchester, Reynhard, kelahiran 19 Februari 1983 ini, selalu menekankan bahwa apa yang dia kerjakan berdasarkan suka sama suka, walaupun jaksa menyebutkan berdasarkan bukti video, korban jelas terlihat mendengkur & dalam keadaan tidak sadar.

Namun petugas konseling kekerasan seksual Lisa Walter yang bekerja sama dengan kepolisian Manchester menyatakan para korban Reynhard mengalami “trauma berlipat. ”

Lisa mengucapkan para korban umumnya “berurusan dengan dua rangkaian insiden traumatis” awut-awutan kejutan mengetahui apa yang terjadi pada mereka, ditambah dengan pukulan dari serangan seksual.

Dalam keterangan pada polisi, para pria korban perkosaan Reynhard mengatakan mereka ingin Reynhard menderita atas apa yang sudah ia lakukan terhadap para target dan “membusuk di neraka”.

Berdasarkan lembaga Inggris, identitas korban perkosaan, termasuk nama, tidak boleh diungkap ke publik seumur hidup kecuali objek memutuskan untuk membuka jati dirinya.

Puluhan korban perkosaan yang kasusnya disidangkan semua adalah pria kulit suci Inggris berusia rata-rata 21 tahun. Sejumlah orang di antara mereka mengatakan mereka “tak akan sudah melupakan saat polisi mendatangi mereka” dan mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. ”

Ayah Reynhard, Saibun Sinaga mengatakan menerima hukuman dengan dijatuhkan kepada putranya dengan menanggapi singkat pertanyaan BBC News Nusantara, setelah vonis Januari lalu, “Saya sudah menerima apa adanya, bertemu dengan perbuatannya. Tak usah lagi dibahas. ”

Kepolisian mengumumkan penahanan lima dari delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap dalam kurang hari terakhir terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Besar Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan empat anggota KAMI di Medan, dan 4 di Jakarta, ditangkap oleh tim siber Bareskrim atas sangkaan menyalahi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

KAMI membantah tudingan bahwa mereka berperan dalam kerusuhan, menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari “pola lama” mengambinghitamkan kelompok yang kritis terhadap pemerintah.

Penangkapan ini terjadi di tengah wacana tentang keberadaan “aktor intelektual” di balik kerusuhan di dalam unjuk rasa menentang omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Seorang pengamat politik menilai wacana yang digulirkan negeri tersebut sebagai upaya “mendegradasi penolakan masyarakat”.

“Untuk mengatakan bahwa orang-orang itu adalah aktor intelektual itu kan seperti menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tidak punya sikap terhadap omnibus law , ” sirih pengamat politik Hurriyah.

Dalam bertemu pers pada Selasa sore, Brigjen Pol. Awi Setiono mengumumkan inisial orang-orang yang ditangkap atas prediksi ujaran kebencian dan penghasutan terpaut demonstrasi menentang omnibus law yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Mereka ialah KA, JG, NZ, dan WRP yang ditangkap di Medan beserta AP, SG, JH, dan SOPAN SANTUN yang ditangkap di Jakarta. Awi mengatakan semua orang yang ditangkap di Medan dan sebagian yang ditangkap di Jakarta sudah ditahan. Mereka semua diperiksa di Jakarta.

Sebelumnya pada Selasa siang, lewat suruhan teks kepada BBC News Indonesia, Awi menyebut sebagian orang yang ditangkap sebagai anggota KAMI Medan: Juliana, Devi, Khairi Amri, & Wahyu Rasari Putri. Ia juga mengungkap nama Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida yang merupakan anggota SAYA di Jakarta.

Dalam bertemu pers, Awi mengatakan delapan karakter yang ditangkap dijerat dengan UU ITE dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

“Mereka dipersangkakan melanggar ‘setiap orang dengan sengaja dan minus hak menyebarkan informasi yang diperuntukkan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan terhadap individu atau gerombolan tertentu berdasarkan atas SARA dan/atau penghasutan’, ” ujarnya.

Awi berkata permadani mengenai kasus termasuk motif serta alat bukti akan disampaikan dalam kemudian hari. Ia menyebut unggahan di media sosial menjadi lupa satu buktinya.

“Penghasutan tentang apa, tentang pelaksanaan demo omnibus law yang berakibat anarkis… di sana benar terkait dengan percakapannya di Medsos itu menjadi satu barang tanda. ”

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengatakan belum tahu dasar penangkapan Syahganda dan Jumhur. Adapun penangkapan Anton, diduga karena unggahan di media sosial – tetapi ia belum bisa memastikan daya unggahan tersebut.

Ahmad Membandingkan mempertanyakan penangkapan sejumlah anggota ANA oleh polisi. Ia juga dengan khusus mengungkapkan kekhawatiran atas suasana Jumhur, yang disebutnya baru muncul dari rumah sakit setelah melaksanakan operasi empedu.

Ia membantah bahwa kelompoknya punya andil dalam kerusuhan dalam ujung demo menolak omnibus law , mengklaim bahwa mereka adalah “gerakan moral, kegiatan intelektual” yang sangat menentang kekerasan.

Lebih jauh, Ahmad menyebut penangkapan anggota KAMI sebagai “pola lama” lantaran upaya mendiskreditkan gerakan yang serius terhadap pemerintah.

“Ada gerakan massa, sesudah itu ada [tindakan] anarkis; bukannya mengusut anarkis itu tapi malah mencari kambing [hitam], ditujukan kepada pihak-pihak laksana KAMI ini, ” ujarnya.

Pada Kamis pekan lalu, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas peristiwa yang disebutnya “aktor intelektual serta pelaku aksi-aksi anarkis dan nyata kriminal” dalam demonstrasi menolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

Mahfud tidak menjelaskan bertambah lanjut siapa yang dimaksud dengan “aktor intelektual” itu, namun dakwaan seperti ini berulangkali dibantah oleh pimpinan buruh dan mahasiswa.

Bagaimanapun, dialog tentang keberadaan pelaku di pulih demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah terus bergulir.

Mantan presiden RI itu meminta negeri segera mengungkap siapa aktor dengan disebut-sebut “menunggangi” demonstrasi.

“Kalau tidak (disebutkan aktor intelektual itu), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak rupawan, karena kita harus percaya secara pemerintah kita, ” kata SBY dalam video tanya jawab dengan diunggah di laman Facebook resminya.

Pada hari Senin, ditemukan sejumlah spanduk yang menuduh KAMI menunggangi laku demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Detik melaporkan bahwa spanduk bertulisan “KAMI Terbukti Menunggangi Aksi Demo Buruh & Pelajar” sudah terpatok sebelum massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar kesibukan di lokasi tersebut.

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani membantah tuduhan itu. “Kalau kesamaan ide bahwa kita menolak undang-undang omnibus law iya. Pertanyaannya, apakah kita melawan lembaga kalau kita menolak itu?… Hak menyatakan pendapat kan boleh, ” ujarnya.

Pengamat dari Was-was Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol-UI), Hurriyah, menilai penangkapan terhadap anggota KAMI serta wacana pemerintah mengenai aktor intelektual di balik demonstrasi sebagai upaya mendegradasi protes jemaah.

Menurutnya, manuver seperti ini bertujuan membingkai gerakan-gerakan massa yang menolak omnibus law sebagai gerakan yang dimobilisasi. Real, protes terhadap undang-undang tersebut lahir dari berbagai elemen seperti buruh, mahasiswa, dan bahkan Ormas Agama islam.

“Bahwa kemudian ada aktor-aktor politik dengan numpang dalam isu-isu ini untuk kepentingan politik mereka, itu biasa terjadi… Tetapi untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah aktor sastrawan itu kan seperti menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tidak memiliki sikap terhadap omnibus law . Bahwa narasi perlawanan yang dimunculkan oleh publik itu adalah narasi yang disebarluaskan sebab kelompok-kelompok seperti KAMI, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Hurriyah tersua, pemerintah sebaiknya memproses kembali fakta dari masyarakat tentang omnibus law . Salah kepala langkah yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah mengeluarkan Peraturan Pengganti Peraturan (Perppu).

“Persoalannya kemudian, mau atau enggak? ” ujarnya.

Tenaga ahli utama Biro Staf Presiden Donny Gahral Adian menepis anggapan bahwa pemerintah berupaya mendiskreditkan gerakan penolakan terhadap omnibus law . Ia mengatakan, polisi melakukan penangkapan berdasarkan alat bukti dan sesuai prosedur penegakan hukum.

“Tidak mungkin ada penangkapan, kalau tidak ada alat fakta yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum. Jadi penangkapan ini sesuatu yang sesuai prosedur penegakan dasar. Jadi tidak ada rencana buat mendiskreditkan atau apa, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Menurut Donny, Presiden Joko Widodo sudah menanggapi substansi berbagai tudingan yang dilontarkan terhadap aturan sapu jagat tersebut. Masalahnya, demonstrasi yang belakangan itu terjadi ditengarai “didesain”.

“Kenapa begitu? Sebab indikasinya jelas. Ada anarkisme di situ, ada kekerasan di danau, ada kerusakan di situ dengan pada intinya ingin menciptakan kegaduhan, instabilitas, di tengah-tengah upaya kita semua untuk menyelesaikan pandemi ini. ”

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dideklarasikan pada bulan Agustus lalu. Gerakan ini diinisiasi antara lain oleh Din Syamsyudin.

Kurang orang yang ikut mendirikan gabungan ini pernah mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada juga Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang pernah mendapat dukungan buat menjadi bakal calon presiden dalam Pilpres 2019.

Namun demikian, mereka menengkari memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.

Sejumlah elemen masyarakat sipil menolak ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terpaut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka memilih untuk melakukan presentasi turun ke jalan untuk mendesak Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembatalan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

Namun permintaan itu introduksi pengamat hukum tata negara pelik dipenuhi karena akan menjatuhkan wibawa dan kehormatan pemerintah sebagai pengusul UU Cipta Kerja, sehingga solusinya adalah penerbitan perppu penundaan, tidak pembatalan.

Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia beriringan Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) akan melakukan demo dari 20-22 Oktober 2020.

Tiga puluh dua konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melakukan demonstrasi walaupun belum ditentukan jadwalnya.

Beberapa kelompok ormas Agama islam juga menyatakan akan berdemonstrasi.

Pada hari Senin (12/10), berlaku beberapa aksi demo di kira-kira tempat yang melibatkan buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat, seperti dikerjakan oleh Akumulasi Kemarahan Buruh & Rakyat (AKBAR) di Medan, Perserikatan Gerakan Rakyat di Makassar, Komisi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Nusantara (KSBSI) di Jakarta, dan kira-kira tempat lain seperti di Palembang, Bandung.

Grup buruh, masyarakat, dan mahasiswa menyatakan akan terus melakukan aksi pertunjukan hingga pemerintah mengeluarkan perppu pembatalan atau pembatalan UU Cipta Kegiatan.

Ujung Bicara Aliansi Gerakan Rakyat Makasar Rizki Anggriana mengatakan, “Kami lantaran organisasi buruh, tani, nelayan, mahasiswa, pelajar tidak akan berhenti melayani aksi untuk menuntut rezim keadaan ini pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Omnibus Law. ”

Di Sumatera Utara, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat atau AKBAR berdemo meminta Jokowi mengeluarkan perppu, Senin (12/10).

“Kami kembali turun ke hidup agar Omnibus Law dibatalkan. Persoalannya bukan pesangon, status PKWT, karyawan tetap semata, tapi ini bentuk pengkhianatan cita-cita NKRI. UU ini akan menjual Indonesia dan isinya kepada investor dan kepentingan ahli modal internasional, ” kata Martin Luis, seorang wakil buruh.

Senada, Komisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menodong presiden menerbitkan perppu, “karena UU berbahaya, sangat liberal, bahkan super neo liberal karena mengukuhkan kapitalisme agrarian di Indonesia, ” sekapur perwakilannya Dewi Kartika.

Kemudian, dari Fraksi Rakyat Indonesia, Asfinawati mengatakan kalau UU Cipta Kerja dilaksanakan oleh sebab itu akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru.

“Demokrasi sedang bergerak mundur, hukum dibuat untuk mengatur kepentingan penguasa, mendisiplinkan dan merampas hak rakyat seolah-olah legal padahal ilegal akibatnya kesejahteraan berkurang, privilese berbicara hilang. Selamat tinggal demokrasi, kita resmi masuk ke pada Neo Orde Baru, ” prawacana Asfinawati.

Kelompok masyarakat tersebut yang tergabung dalan Jejaring Gerakan Rakyat mengancam akan melakukan demo besar daripada 20-22 Oktober.

Lalu, 32 konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melakukan presentasi dan mendesak dikeluarkannya perppu ( executive review ) atau pembahasan ulang di DPR ( legislative review ).

“Kami minta dikeluarkan perppu, meskipun presiden sudah tidak berkenan, atau legislative review , melakukan uji legislasi, ” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Ketua Kongres Koalisi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, menolak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Bagaimana mungkin rakyat dipaksa mengikuti galur hukum tapi pembentukan UU sendiri tidak taat hukum. Dari introduksi, pembahasan UU ini tidak terbuka, partisipasi publik minim, maka kita sebut cacat prosedur dan cacat hukum, ” kata Nining.

Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Praktisi Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan, konsorsium pekerja meragukan hasil yang akan diputuskan dalam uji materi pada Mahkamah Konstitusi.

“Kita was-was di MK. Terus terang saja, kami rambang MK tidak netral maka ana akan turun aksi untuk menuntut UU ini dicabut, ” kata pendahuluan Arif.

Di tambah lagi, Presiden KSPI Said Iqbal pula memprediksi kecilnya peluang mendapatkan kesamarataan di MK.

“Kami dapat info ada beberapa kelompok mau mengajukan uji materi klaster ketenagakerjaan ke MK. Jangan-jangan kelompok ini akan membina dalil pasal lemah sehingga keok, dan menolak permohonan juga karena mengajukan pasal yang sama, tersebut berbahaya sekali. Kami membaca pola itu, ” kata Said.

Terkait dakwaan tersebut, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan “mengajukan perkara ke MK bukan semata-mata utk mencari menang, melainkan mencari dan menemukan keadilan, ” katanya.

Di MK, kata Fajar, seluruh pendapat & argumentasi konstitusional diberi ruang di persidangan dan putusan MK bergantung pada argumentasi yang dibangun para pihak, alat bukti, dan anutan hakim.

“MK dapat menegaskan keadilannya sendiri berdasar konstitusi, yang mungkin tak sejalan dengan harapan pemohon. Status itu harus dipahami sebelum mengajukan permohonan. Mengajukan perkara ke MK berarti memercayakan sepenuhnya MK untuk mengadili, jadi apapun putusannya kelak, segera hukum dan konstitusi, semua pihak harus menghormatinya, ” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, “ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja” bisa disalurkan melalui uji materi ke MK.

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengutarakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menentang silakan diajukan uji materi ke MK, ” ujarnya setelah menyelenggarakan rapat terbatas secara virtual “tentang undang-undang Cipta kerja bersama korps pemerintah dan para gubernur”, Jumat (09/10).

“Saya perlu tegaskan pula Peraturan Cipta Kerja ini memerlukan penuh sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan pegari PP dan Perpres yang bakal kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. ”

“Pemerintah mengambil dan mengundang masukan dari klub dan masih terbuka usulan-usulan serta masukan dari daerah-daerah, ” tambahnya.

Pekerja Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengatakan tidak ada lagi alasan untuk melakukan demo UU Cipta Kerja.

“Tidak ada legitimasinya karena ada jalur hukum ke MK yang bisa diikuti, dan mereka bisa ikut dalam perumusan rancangan peraturan pemerintah, turunan lantaran UU itu, ” kata Dita.

Dia pun menegaskan tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan perppu pembatalan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

“Kalau minta dihapus kan sama saja all or nothing , tidak mampu begitu, tidak fair karena UU ini tidak hanya mengurus ketenagakerjaan tapi juga sektor penting lain, ” katanya.

Untuk tersebut, Dita menghimbau agar masyarakat berpartisipasi membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP), turunan dari UU Cipta Kegiatan, dibandingkan berdemo.

“Instruksi presiden membahas RPP jadi areannya sudah beda, tidak lagi bahas pasal di UNDANG-UNDANG tapi pasal di RPP. Jangan ditarik mundur, mari maju ke depan, kami menunggu dan mampu rapat penyusunan minggu ini, ” katanya.

Pakar hukum tata negeri dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menjelaskan hampir tidak kira-kira Jokowi mengeluarkan perppu pembatalan karena UU Cipta Kerja merupakan tawaran dari pemerintah itu sendiri.

“Pertama, jika dibatalkan maka wibawa kehormatan negeri dan DPR akan jatuh, ke-2 pembatalan akan menyebabkan hal-hal dengan baik dalam Omnibus Law menjadi hilang sama sekali, ” katanya.

Untuk itu, Asep menawarkan jalan tengah, yaitu dikeluarkannya perppu penundaan pengoperasian UU Cipta Kerja.

“Keluar perppu penundaan, misal satu tahun, untuk dilakukan review kembali, didiskusikan lagi. Dan tersedia untungnya juga, pertama, pilkada takutnya terganggu karena khawatir akan diboikot publik kalau pemerintah terus bergeming tidak melakukan perubahan, ” kata Asep.

Kedua, lanjutnya, UU ini bisa dipersiapkan dan dipublikasikan kembali lebih matang dan menemukan jalan terbaik.

“Ketiga, waktu membuat kaidah pelaksanannya juga lebih leluasa, khayalkan sekarang dalam waktu tiga bulan mesti dibuat PP dan Perpres, di tengah demo yang menguras tenaga dan pikiran pemerintah, membangun tidak realistis, ” katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen last Undang-Undang Omnibus Law Cipta Aksi yang telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Seorang pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Andai tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang.

Para Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (05/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Cara Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali serta langsung bisa diakses oleh öffentlich.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini har mulighed for at enggak. Malah lebih konyol, anda tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi, inch ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan tuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan penduduk mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi hukum.

“Siapa yang bisa kontrol jika wujud perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya itu merujuk pada tiga fall, yakni adanya pasal tentang kretek dalam draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan jumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 3 years ago.

Selanjutnya perubahan ketentuan dalam pasal yg mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO jumlah pasal yang disetujui 315, saat keluar jadi 320 pasal. Wujud tambahan lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada pasal tentang usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, di periode huruf tertulis 40, tapi pada angka tertulis 50. Kita debat waktu itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting ada draf akhir? Supaya tidak ada kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada peraturan kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen selalu diberikan ketika diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Dikarenakan itulah, ia mendesak DPR serta pemerintah membuka dokumen akhir Peraturan Cipta Kerja kepada publik. Sebab tahapan berikutnya yakni penyerahan hukum kepada presiden untuk di-undangkan, sebatas urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kekeliruan ketik atau redaksional, tidak bisa diterima.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengaku tidak bisa memastikan kapan dokumen final Peraturan Cipta Kerja bisa diakses öffentlich.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat informasi jelas tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Panitia Aksi (Panja) RUU Cipta Kerja, Bukhori mengatakan semestinya salinan undang-undang tersebut sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam rapat persetujuan tingkat I.

Karena dalam rapat itulah, seluruh anggota fraksi menyatakan pendapatnya lalu ditandatangani oleh tiap-tiap anggota yg hadir untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi perubahan di paripurna baru akan ada perbaikan, ” imbuh Bukhori kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang jelas sudah melanggar petunjuk, ” sambungnya.

Bukhori menyebut ada kemungkinan bernard ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir 1 ) 000 halaman itu.

“Ini kan bukan pasal yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal turunan. Makanya kita ingatkan sejak awal, supaya lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan draf itu dapat diakses dalam awal pekan depan atau Senin (12/10).

Tapi saat BBC Indonesia bertanya kepada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan terkait ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka yang di Baleg, ” kata Aziz Syamsuddin kepada BBC melalui pesan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar melimpah.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

Kendati salinan akhir belum diperoleh, draf Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman telah beredar di masyarakat. Hanya saja, data itu disebut beberapa anggota Baleg DPR bukanlah versi final.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian menyebut pasal-pasal yang beredar di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Undang-Undang Cipta Kerja harus dibuka kepada publik karena aturan di dalamnya menyangkut hajat hidup orang melimpah.

“Jelas sangat penting diakses publik, dikarenakan undang-undang itu mengatur hajat hidup orang banyak. Ada terkait dengan sistem tenaga kerja, kontrak, sehingga kementerian harus membuka ruang-ruang diskusi ke masyarakat luas, ” ujar Cecep Suryadi kepada BBC News Indonesia.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui berkaitan substansi yang di kandung di undang-undang itu. ”

Ia juga menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan salahsatu undang-undang diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Terlebih, katanya, menghindari informasi yang simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang pada dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan.

Undang-Undang ini pun meraih penolakan dari buruh, akademisi, serta pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan demi investasi.

Penilaian ini ditolak para pejabat pemerintah.

Apakah Arab Saudi dan Israel akan berdamai? Apakah para penguasa Arab Saudi-yang secara historis mengkritik keras Israel atas perlakuannya terhadap Palestina- kini “memeluk” negara yang disebut oleh media Arab jadi “entitas Zionis”?

Pertanyaan itu yang menyelimuti pikiran banyak orang di Timur Tengah saat ini dan berkembang pesat di media sosial.

Tanda-tanda terciptanya perdamaian mulai ditunjukkan perlahan, seperti dalam sebuah wawancara TV Al-Arabiya dengan mantan kepala intelijen Saudi dan duta besar lama untuk Washington, Pangeran Bandar Bin Sultan al-Saud.

Pangeran Bandar mengecam para-para pemimpin Palestina karena mereka mempertimbangkan langkah perdamaian antara Israel sebab negara-negara Teluk Arab baru-baru tersebut.

Para-para pemimpin Palestina menggambarkan normalisasi ikatan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel sebagai bentuk “pengkhianatan” dan “tikaman di belakang”.

“Tingkat wacana yang rendah ini bukanlah yang kami harapkan dari para pejabat [Palestina] dengan berusaha mendapatkan dukungan global untuk perjuangan mereka, ” kata Tengku Bandar.

“Pelanggaran mereka [para pemimpin Palestina] terhadap kepemimpinan negara-negara Teluk dengan wacana tercela ini sepenuhnya tidak dapat diterima. ”

Pangeran Bandar, yang menghabiskan waktu 22 tahun sebagai duta besar Saudi untuk Washington dan sangat depan dengan mantan Presiden AS George W Bush, hingga mendapat nama “Bandar Bin Bush”, berbicara mengenai “kegagalan bersejarah” kepemimpinan Palestina pada menciptakan perdamaian.

Meskipun dia menyebut perjuangan Palestina “adil”, Pangeran Dalang menyalahkan Israel dan kepemimpinan Palestina karena gagal mencapai kesepakatan damai setelah bertahun-tahun.

Pangeran Bandar mengatakan, bagaimana mungkin kesepakatan damai di Palestina tercipta jika antar pemimpin tunggal terpecah, yaitu antara otoritas Palestina yang memerintah di Tepi Barat dan gerakan Islam Palestina Hamas yang memegang kekuasaan di Gaza.

Kata-kata yang diungkapkan Pangeran Bandar itu tidak akan disiarkan di televisi milik Arab Saudi tanpa pengesahan sebelumnya dari Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, menurut seorang pejabat Arab Saudi yang dekat dengan keluarga penguasa,

Menetapkan Pangeran Bandar, kata seorang diplomat veteran dan tokoh lama negeri Arab Saudi, adalah sebuah bukti jelas bahwa kepemimpinan Arab Saudi sedang mempersiapkan penduduknya untuk mendukung kesepakatan damai dengan Israel.

Gerakan pemerintah Arab Saudi terlihat lebih cepat pada menciptakan pemulihan hubungan dengan Israel melalui pernyataan Pangeran Bandar serta dukungan diam-diam terhadap normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel, daripada dukungan sebagian besar penduduknya.

Selama bertahun-tahun, terutama di pedesaan yang terpencil, di sudut-sudut negeri yang terisolasi, orang-orang Arab Saudi telah terbiasa memandang tidak cuma Israel sebagai musuh tetapi serupa semua orang Yahudi.

Saya ingat dalam salah satu desa pegunungan dalam provinsi Asir, seorang Saudi mengatakan kepada saya dengan sangat serius bahwa “pada suatu hari di setahun orang Yahudi meminum pembawaan bayi”.

Berkah internet dan televisi satelit, pemberitahuan konspirasi semacam itu menjadi semakin sedikit terdengar di sana; anak buah Saudi telah menghabiskan banyak masa untuk online dan sering kali lebih tahu tentang urusan negeri daripada orang-orang di Barat.

Namun mengingat adanya xenofobia & kecurigaan historis, perlu waktu untuk membalikkan pandangan itu. Karenanya pemerintah Arab Saudi terlihat tidak buru-buru untuk mengikuti tetangganya di Teluk Arab dalam membuat kesepakatan kuno dengan Israel.

Malapetaka Saddam

Berdasarkan sejarah, Arab Saudi dan negara-negara Teluk selalu mendukung perjuangan Palestina, molek secara politik maupun finansial, selama beberapa dekade.

Tetapi ketika pemimpin Palestina Yasser Arafat memihak Presiden Irak Saddam Hussein yang melakukan invasi di Kuwait pada tahun 1990, mereka merasakan pengkhianatan yang luar biasa.

Setelah Operasi Badai Gurun pimpinan Amerika Serikat dan pembebasan Kuwait pada tahun 1991, negeri itu mengusir seluruh komunitas ekspatriat Palestina, menggantikan mereka dengan ribuan orang Mesir.

Saat mengunjungi Kota Kuwait yang mengalami trauma tahun itu, saya melihat beberapa coretan gubahan Arab di sisi sebuah restoran pizza yang ditinggalkan.

“Al-Quds da’iman lil’Sihyouneen, w’ana Kuwait ‘, bunyinya. ” Yerusalem adalah rumah abadi karakter Yahudi, dan saya seorang Kuwait [menulis ini] “.

Butuh zaman lama bagi penguasa di daerah itu untuk berdamai dengan “pengkhianatan” Arafat. Ironisnya mungkin, seseorang dengan berjuang menyembuhkan perpecahan di negeri Arab adalah almarhum Emir Kuwait sendiri, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, yang meninggal bulan lalu pada usia 91 tahun.

Arab Saudi memang memiliki sejarah lama dalam “menjabat tangan” Israel.

Pada bulan Maret 2002, saya berada pada KTT Arab di Beirut, di mana seorang pria bertubuh mungil, sopan, botak dengan bahasa Inggris sempurna menjelaskan sesuatu yang dikenal Rencana Perdamaian Putra Mahkota Abdullah.

Adam itu adalah Adel Jubair, yang saat itu menjadi penasihat kesibukan luar negeri di Pengadilan Anak Mahkota, sekarang menjadi Menteri Asing Negeri Arab Saudi.

Rencana perdamaian memimpin KTT tahun itu dan secara suara bulat didukung oleh Liga Arab.

Pada dasarnya, rencana itu menawarkan normalisasi penuh antara Israel secara seluruh dunia Arab dengan sarana dilakukannya penarikan Israel di semua wilayah yang diduduki seperti Susur Barat, Jalur Gaza, Dataran Agung Golan dan Lebanon, serta memberi Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel demi mencapai “solusi dengan adil” bagi pengungsi Palestina dengan, dalam perang Arab-Israel tahun 1948-1949, telah diusir dari rumah itu.

Dasar tersebut mendapat dukungan internasional serta secara singkat menempatkan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dalam sentral perhatian.

Tapi sebelum program itu dipublikasikan, Hamas mengebom sebuah hotel Israel di Netanya, menggulung 30 orang dan melukai bertambah dari 100 orang. Semua jadwal perdamaian itu hilang dan tak dibahas.

Sekitar 18 tahun kemudian serta kondisi di Timur Tengah telah bergerak cepat dalam banyak kejadian, meskipun Palestina belum mendapatkan posisi kenegaraan merdeka dan pemukiman Israel yang dianggap ilegal menurut patokan internasional terus merambah tanah Palestina di Tepi Barat.

UEA, Bahrain, Yordania, dan Mesir kini telah bermufakat dengan Israel dan memiliki ikatan diplomatik penuh.

Faktanya, tidak seperti “perdamaian dingin” yang tegang yang dimiliki Yordania dan Mesir dengan Israel, kedua negara Teluk itu mempercepat hubungan mereka dengan Israel.

Beberapa hari setelah Bahrain menandatangani Persetujuan Abraham di Gedung Putih, kepala mata-mata Israel mengunjungi Manama (ibu kota Bahrain) membicarakan kerja sama intelijen mengenai musuh bersama mereka, Iran.

Jadi bagaimana tanggapan pihak Israel tentang kemungkinan normalisasi di periode depan dengan Arab Saudi?

Pemimpin Israel tentu saja menyaksikan wawancara Pangeran Bandar dengan penuh ketertarikan meskipun hingga kini belum ada anggapan secara langsung dari mereka.

Sebaliknya, spesialis bicara kedutaan besar Israel dalam London mengatakan, “Kami berharap hendak ada lebih banyak negara mengingat realitas baru di Timur Tengah yang bergabung dengan kami di perjalanan menuju rekonsiliasi. ”

Arab Saudi secara tradisional bergerak lambat dan sangat hati-hati dalam mengubah kebijakannya, menguji setiap langkah sebelum melakukannya sendiri.

Tapi sejak Putra Mahkota Maverick Mohammed Bin Salman menjabat telah terjadi banyak perubahan dalam tatanan sosial Arab Saudi.

Perempuan di Arab Saudi sekarang bisa mengemudi, ada hiburan publik, dan negara perlahan-lahan membuka diri untuk pariwisata.

Jadi suara damai Arab Saudi-Israel, meski belum tentu akan segera terjadi, sangat mungkin akan mendekati kenyataan.

Tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah untuk mengungkap kematian seorang zahid di Papua disebut ditembaki sekelompok orang di Distrik Hipadita, Kabupaten Intan Jaya, Jumat (09/10).

Seorang anggota tim pencari fakta serta dua personel TNI disebut terluka akibat penembakan tersebut.

TNI menuding gerombolan kriminal bersenjata merupakan pelaku penembakan tersebut.

Namun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta aparat keamanan tak mengeluarkan tuduhan kepada kelompok tertentu sebelum menyelidiki penembakan itu secara mendalam.

Tuduhan yang tidak didukung keterangan dan bukti kuat, menurut PGI, justru akan kontraproduktif terhadap target situasi damai di Papua.

Penembakan, kata Juru Bicara Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel IGN Suriastawa, terjadi pukul 15. 30 WIT. Saat itu, tim TGPF tengah dalam perjalanan sejak Hitadipa menuju Sugapa.

Jumat pagi sebetulnya, tim pencari fakta yang dikawal polisi dan tentara bersenjata sempurna melakukan tahap olah tempat perkara kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani.

Pendeta Yeremia, yang juga berstatus Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Hitadipa, tewas ditembak, 19 September lalu.

Suriastawa, sebagaimana dilaporkan Kompas. com, menyebut anggota awak pencari fakta yang terluka akibat penembakan petang tadi adalah Jelas Purwoko. Dia berkata, dosen Universitas Gadjah Mada ini mengalami luka tembak di pergelangan kaki kiri dan tangan kiri.

Sementara tentara yang terluka adalah Sersan Satu Faisal Akbar dan Prajurit Satu Ginanjar. Faisal mengalami luka tembak di bagian pinggang, sedangkan Ginanjar pada telapak tangan kiri.

Ketiganya dalam suasana sadar dan kini tengah melaksanakan perawatan di Rumah Sakit Ijmal Daerah Sugapa, Intan Jaya.

Juru Bicara PGI, Philip Situmorang, menyebut salah satu pengurus lembaganya berada dalam iring-iringan tim pencari fakta yang ditembaki itu.

Johny Nelson Simanjuntak, anggota Komisi Hukum PGI itu, disebut tidak mengalami luka apapun.

Meski begitu, PGI mendorong abdi keamanan menyelidiki penembakan itu pra menuduh kelompok tertentu bertanggung jawab atas tersebut.

“Dari informasi yang awak dapatkan, belum diketahui pihak mana yang menembak. Itulah kenapa ana sangat berhati-hati mengeluarkan pernyataan karena itu bisa menyinggung kelompok-kelompok dalam Papua, ” kata Philip pada BBC Indonesia via telepon.

“Cari serta selidiki siapa yang melakukan jadi pernyataan yang keluar sesuai fakta, ” tuturnya.

Sementara tersebut, Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua menilai beragam tuduhan terhadap KKB adalah narasi lama yang digunakan pemerintah untuk menyudutkan masyarakat Papua.

Socratez Yoman, pendeta di salah satu induk gereja di Papua itu, mendesak pemerintah membuat pernyataan yang menyejukkan & mendamaikan masyarakat.

“Sudah saatnya negara berakhir membuat narasi yang tidak menyelenggarakan kesejukan dan kedamaian, ” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

“Narasi yang menyudutkan masyarakat Papua sudah berlaku selama 58 tahun. Harus ada pendekatan baru, cara yang bersusila, ” kata Socratez terkait tuduhan TNI terhadap kelompok kriminal bersenjata.

TGPF kasus penembakan di Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mafhud MD. Tim yang dipimpin mantan jenderal polisi Benny Mamoto ini ditargetkan menyelesaikan tugas dalam dua pekank.

Tumpuan yang dibebankan kepada mereka adalah mengungkap pelaku penembakan yang membunuh Pendeta Yeremia, seorang warga sipil, dan dua tentara.

Mafhud berkata, jalan pidana terhadap para pelaku nantinya akan berlangsung di kepolisian.

Selain Benny Mamoto dan perwakilan PGI, awak pencari fakta ini antara asing diisi oleh rektor Universitas Sepah raja Apolo Safanpo, mantan hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan mantan pejabat tinggi Papua, Constan Karma.

Perwakilan Badan Intelijen Negeri, Kejaksaan Agung, Lembaga Perlindungan Saksi, dan Korban, serta TNI serupa ditempatkan di tim ini.

Yayasan Lembaga Bantuan Lembaga Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi “telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri” zaman menangani aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam 6-8 Oktober 2020.

Organisasi ini mencatat tindakan kekerasan oleh petugas polisi terjadi di 18 daerah dan dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan kala ribuan orang yang terdiri lantaran buruh, pelajar, dan mahasiswa pada beberapa wilayah ditangkap selama 3 hari rangkaian aksi protes.

Belasan orang yang mayoritas mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Parepare, Sulawesi Daksina juga dilaporkan luka-luka.

Tapi Mabes Polri berdalih apa yang dilakukan jajarannya saat menghadapi pengunjuk rasa “sudah sesuai aturan”.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani aksi unjuk mengalami menolak Undang-Undang Omnibus Law berlaku di 18 provinsi di segenap Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aksi.

“Apa yang terjadi hari ini betul-betul menggambarkan Telegram Kapolri yang akibatnya menimpa objek terlalu banyak, ” ujar Asfinawati dalam jumpa pers daring, Kamis (08/10).

“Banyak pengikut aksi ditangkapi di jalan-jalan, di stasiun, bahkan di jembatan, ” sambungnya.

Asfin menyebut jika merujuk di dalam Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Kekacauan, kepolisian bisa membubarkan massa bila terjadi kericuhan.

Tapi yang terjadi dalam lapangan, katanya, penembakan gas air mata dan meriam air dilakukan ketika massa sedang menyampaikan pendapatnya atau berorasi.

“Kalaupun mau dibubarkan bukan massa, tapi orang yang menyusun kericuhan. ”

YLBHI menilai kepolisian sebagai aparat negara sudah menjadi “alat pemerintah agar Omnibus Law diberlakukan. ”

Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk menikmati yang ditangkap. Hal itu, menurutnya, menunjukkan “brutalitas polisi”.

Tak cuma tersebut, para pendamping hukum di kira-kira daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setidaknya enam mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa terluka masa berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan industri Jababeka di Rabu (07/10).

Humas Universitas Pelita Bangsa, Nining Yuningsih, bercerita, dari enam anak didiknya yang dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika, besar diantara mereka mengalami luka benar-benar.

“Kalau yang empat orang sudah dapat pulang karena luka ringan di kaki dan pelipis yang harus dijahit, ” ujar Nining Yuningsih kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (08/10).

Nasrul Firmansyah, kata pendahuluan Nining, mengalami luka cukup gawat di bagian kanan kepala.

Mengutip dokter, tengkoraknya retak dan harus melakukan operasi karena mengalami pendarahan.

Sementara seorang lagi bernama Roy, terluka pada bagian kiri kepala dan kudu dijahit. Namun kondisinya, menurut Nining, tak seberat Nasrul.

Hingga saat tersebut, ia tak tahu pasti apa penyebab luka enam orang tersebut. Sebab, kronologi yang dituturkan para-para saksi mata tak menjelaskan detail peristiwa di Rabu siang tersebut.

Pun, pihak kepolisian belum mendatangi universitas untuk menjelaskan insiden itu.

“Kalau menurut anak-anak itu, mereka diblokade oleh polisi saat pergi ke lokasi demonstrasi. Anak-anak ini kudu putar balik lagi, tapi karena memaksa menerobos mungkin di situ terjadinya, ” ujar Nining.

“Nasrul sendiri zaman saya tanya kena apa, tempat bilang tidak lihat karena perihal sangat cepat, ” sambungnya.

Pihak universitas, kata Nining, sangat menyesalkan perkara ini karena apa yang dilakukan mahasiswanya hanya menyampaikan aspirasi. Catatannya, sekitar 300 mahasiswa ikut gerak laku unjuk rasa.

“Sangat menyesal terjadi insiden begini, kita juga sesalkan serta kecewa. Tapi kami tidak mampu menyalahkan kedua pihak. ”

Di Parepare, Sulawesi Selatan, 12 mahasiswa yang bernaung di bawah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menemui luka beragam seperti bocor dalam kepala, lebam di dada, & terpapar gas air mata.

Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan, Ahmad Sirajul Munir, 12 mahasiswa ini dilarikan ke RSUD Andi Makkasau.

“Jadi benar kami sayangkan bahwa tindakan represif polisi, ” ujar Ahmad Sirajul Munir kepada BBC News Nusantara.

Yang membuat kecewa, klaimnya, kepolisian menegah ketika diminta melakukan visum.

“Kata polisi, korban kalau mau visum harus datang ke kantor polisi, tapi bagaimana kan mereka sedang di rumah sakit. Kan membawa, ” lanjutnya.

Selain ada korban luka, PMII juga menyebut ada puluhan anggotanya yang ditangkap. Kendati malam harinya dibebaskan dengan ancaman asalkan tidak melakukan aksi demonstrasi sedang.

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung Rabu (07/10) setidaknya ada 1. 000 lebih orang yang bergabung di depan gedung DPRD Parepare.

Laku demonstrasi yang berlangsung damai bertukar ricuh ketika massa dan petugas dorong-dorongan.

Di Semarang, Tim Advokasi Privilese Berpendapat Jawa Tengah, menyebut setidaknya ada 200an orang yang terdiri dari pelajar, buruh, dan mahasiswa ditangkap ketika aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung pada gedung Gubernur Jawa Tengah.

Perwakilan lantaran Tim Advokasi, Etik Oktaviani, bercerita sebelum menangkap ratusan orang itu, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai ricuh lantaran tak digubris pihak pemprov maupun DPRD.

“Pukul 16. 00 WIB itu massa sudah mulai panas dan akhirnya ada silih lempar baru. Bukan cuma kawula tapi polisi juga (melempar batu), ” ujar Etik Oktaviani kepada BBC News Indonesia.

“Saat ditembak gas air mata petugas mengejar-ngejar, sampai menyisir jalan-jalan. Makin ada orang yang lagi mamah ikut ditangkap, ” sambungnya.

Dari pantauan tim, kata Etik, ratusan karakter yang ditangkap itu dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dimintai bahan mengenai “siapa dalang aksi ricuh”.

Hanya saja, ketika pihaknya ingin melakukan pendampingan ditolak kepolisian dengan dalih sedang mendata identitas mereka.

Sepanjang pantauannya, interpretasi dan penahanan itu berlangsung delapan jam. Selama itu pula, tertib pendamping maupun keluarga tidak diperbolehkan masuk.

“Makin malam, keluarga orang-orang yang ditangkap makin banyak yang datang serta mulai resah dan menangis karena tidak boleh masuk. ”

“Baru pukul 03. 00 WIB esoknya sebagian yang ditahan akhirnya dilepas. Tersebut jumlahnya sekitar 170-an orang. ”

“Ketika keluar itu, kami lihat ada yang jalannya pincang, kemudian ada kepalanya diperban. ”

Hingga Kamis (08/10) sore, katanya, setidaknya ada 10 orang yang masih ditahan di Polrestabes Semarang.

Tim Advokasi pun zaman ini masih mendata ulang korban aksi represif kepolisian untuk merancang upaya hukum.

Polda Metro Jaya menangkap setidaknya 1. 000 orang di dalam aksi unjuk rasa menolak Peraturan Cipta Kerja yang berlangsung tenggat Kamis (08/10) malam.

Juru Bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, mengatakan ribuan yang ditangkap itu berumur remaja dan diduga melakukan tindakan kericuhan di berbagai tempat pada Jakarta.

“Itu adalah ‘anarko-anarko’, perusuh-perusuh, ” ujar Yusri Yunus seperti dikutip dari Tribunnews. com.

Sementara itu, Juru Kata Mabes Polri, Awi Setiyono, mengucapkan apa yang dilakukan anggota pada lapangan sudah sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor satu Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kekacauan.

Ia mengklaim tindakan penembakan gas tirta mata dan meriam air dikerjakan karena massa sudah bertindak kekacauan sehingga harus dibubarkan.

“Selama demo berjalan damai, dilihat sendiri mana ada polisi mukulin kalau damai. Tapi kalau polisi dilemparin pastilah bergerak, pastilah menembakkan gas air mata buat membubarkan, ” imbuh Awi Setiyono kepada BBC.

Awi juga mengaku, korban kericuhan tidak hanya dari kelompok pendemo tapi selalu kepolisian.

Adapun mengenai penangkapan pendemo, klaimnya, dilakukan karena sudah berbuat kriminal.

“Masa dibiarkan. Jadi jangan dibolak-balik petugas dibilang represif, ” katanya.

Sebesar pegiat pendidikan mengaku merasa dibohongi dengan lolosnya pasal mengenai perizinan pendidikan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang mereka khawatirkan dapat ‘membuat pendidikan makin mahal’.

Mereka menyatakan pula siap menguji undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, DPR telah mencabut aturan klaster pendidikan dalam RUU itu, akan tetapi pasal perizinan pendidikan tetap dimasukkan dan disahkan DPR, dengan tipu daya hanya akan berlaku di Negeri Ekonomi Khusus (KEK)

Dalam UU Ciptaker yang disahkan Senin (05/10), disebutkan bahwa perizinan pada sektor pendidikan di KEK dapat dilakukan sesuai kaidah Izin Berusaha yang dicantumkan dalam undang-undang yang sering disebut Omnibus Law itu.

Pengurus Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT), Darmaningtyas, mengkhawatirkan aturan itu akan melaksanakan pendidikan makin mahal dan tidak terjangkau bagi mereka yang miskin.

Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, lembaga penyelenggara pendidikan harus bersifat nirlaba.

Lembaga pendidikan pun tidak mengajukan Izin Berusaha, karena bukan badan usaha yang mengejar keuntungan.

“Yang sudah pasti saat ini ada keluhan-keluhan pendidikan dikomersialisasikan… Itu akan semakin kuat [dengan aturan dalam Omnibus Law] karena pendidikan itu izinnya sebagai badan usaha.

“Kalau institusi usaha itu untuk mencari makna sehingga praktik pendidikan sebagai bisnis akan semakin khas, ” ujarnya.

Ditambahkan Darmaningtyas, sebelum pendidikan diizinkan menjadi badan usaha saja, akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi masih terpatok, baru mencapai di bawah 40% bagi orang-orang yang berusia 18-23 tahun.

Fauzi Abdillah Perhimpunan untuk Pelajaran dan Guru (P2G) melihat kausa itu sebagai “pasal yang menyelundup, yang membuka jalan dan menyerahkan payung untuk komersialisasi pendidikan. ”

Sebelumnya, DPR sudah mencabut klaster pendidikan dalam susunan itu karena penolakan dari sebanyak pegiat pendidikan.

Namun, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang partainya menolak pengesahan RUU itu, menjelaskan bab soal perizinan pendidikan akhirnya pasti masuk dalam pengaturan soal Daerah Ekonomi Khusus karena Indonesia telah terikat dengan Persetujuan Umum menimpa Tarif dan Perdagangan atau GATT.

Oleh karena itulah Darmaningtyas menyebut kalangan pegiat pendidikan “merasa dibohongi” oleh DPR dan mereka menyatakan siap untuk mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Namun Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, membantah DPR membual.

“Itu hak untuk berkomentar yang dilindungi undang-undang. Namun, kami sama sekali tidak mau membohongi siapa kendati karena ini komitmen, berdasarkan suara dengan pemerintah bahwa prinsip pendidikan itu nirlaba.

“Ada pun yang sanggup menggunakan izin usaha itu cuma yang di KEK. Yang lain mengacu pada ketentuan existing [yang ada], ” ujarnya.

Kawasan ekonomi khusus tersebut, kata Achmad Baidowi, tak mampu dilepaskan dari komersialisasi.

“Kita tahu semua Kawasan Ekonomi Khusus itu kata bisnis, bicara ekonomi, orang memiliki duit semua, orang kaya di danau. Komersialisasi pasti ada di danau.

“Makanya kita gunakan klausul itu hanya untuk di Kawasan Ekonomi Khusus yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Jadi tidak bisa tiba-tiba badan usaha pembuat lembaga pelajaran di KEK tanpa izin pemerintah pusat itu, nggak boleh. ”

Dalih hanya akan sah di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut dikritik Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema.

Ia mengatakan yang tinggal di wilayah itu juga merupakan anak-anak Indonesia yang harusnya dinaungi dengan aturan yang sepadan secara nasional.

Ia mengkhawatirkan dengan susunan berbeda itu, sekolah asing mampu beroperasi dengan lebih mudah minus mengikuti standar nasional, hal yang bisa berdampak juga pada gaji guru di sana.

“Sekolah-sekolah internasional yang datang ke sini harus diperkirakan bagus, itu kalau dengan UNDANG-UNDANG Ciptaker tidak bisa memastikan sekolah itu berkualitas atau tidak.

“Lalu lalu ada potensi diskiminasi juga di dalam guru-guru. Nanti kalau ada tutor indonesia kerja di situ, dengan diatur pakai UU Omnibus Law mereka bisa mendapat diskriminasi gaji dan lain-lain, ” ujarnya.

Doni memasukkan hal itu juga bisa melahirkan persaingan yang merugikan bagi sekolah swasta nasional dan sekolah kampung di wilayah setempat.