vaksin, vaksin covid-19

Sumber gambar, EPA

Keterangan gambar,

Banyak pakar menyatakan akses yang berkeadilan atas vaksin covid-19 sangat penting untuk mewujudkan kekebalan populasi secara global.

Sekelompok negeri maju – termasuk Inggris – memblokir proposal buat membantu negara-negara berkembang pada meningkatkan kemampuan membuat vaksin, demikian ungkap bocoran salinan di tayangan BBC Newsnight.

Sejumlah negara berkembang sebelumnya telah meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) buat membantu mereka terkait gagasan itu.

Namun negara-negara lulus malah menolak sejumlah keyakinan di dalam hukum global yang bisa membantu negara2 berkembang mewujudkannya.

Ini menurut salinan bocoran naskah perundingan resolusi WHO terkait isu tersebut.

Pada antara kelompok negara maju itu adalah Inggris, AS, dan yang tergabung di Uni Eropa.

“Kita mampu saja bersepakat untuk memudahkan negara-negara memproduksi lebih banyak vaksin dan obat dalam negeri, termasuk rintisan yang akan membiayai & memfasilitasinya.

“Inggris dalam kondisi yang menentang hal itu dengan berupaya menyingkirkan ide-ide progresif di dalam wacana tersebut, ” kata Diarmaid McDonald dari Just Treatment, yaitu kelompok yang membantu akses yang berkeadilan untuk obat-obatan.

Seorang juru kata pemerintah Inggris mengatakan kalau “pandemi global membutuhkan solusi global pula dan Inggris tengah memimpin upaya tersebut, untuk memastikan akses dengan adil di seluruh negeri dalam mendapatkan vaksin dan perawatan Covid-19. ”

Ahli bicara yang tidak disebutkan namanya itu juga menguatkan bahwa Inggris adalah salah satu donatur terbesar dalam jalan internasional untuk memastikan kalau lebih dari satu miliar dosis vaksin virus corona dikirim ke negara-negara berkembang tahun ini.

Bila dan kapan pemerintah harus kacau tangan untuk memastikan pasokan obat-obatan yang terjangkau, ialah masalah yang sudah berlangsung lama.

Namun kemampuan negara-negara yang berbeda untuk memperoleh vaksin dan obat-obatan terus menjadi sorotan selama pandemi.

Keterangan video,

Covid vaccine safety: How does a vaccine get approved?

Banyak pakar menyatakan bahwa akses vaksin yang berkeadilan merupakan faktor kunci di dalam mencegah penambahan kasus pertama dan kematian, serta kalau terwujudnya kekebalan populasi.

Tetapi, kapasitas memproduksi vaksin pada tingkat global baru menyentuh sepertiga dari yang dibutuhkan, ungkap Ellen t’Hoen, pakar kebijakan obat-obatan dan patokan kekayaan intelektual.

“Ini ialah vaksin-vaksin yang diproduksi pada negara-negara maju dan pada umumnya disimpan oleh negara2 maju pula. ”

“Negara-negara berkembang sudah menyatakan butuh pembagian peran, bukan hanya dapat jatah vaksin, tetapi juga hak untuk membikin vaksin, ” lanjutnya.

Buat membuat vaksin, tidak cuma diwajibkan punya hak buat memproduksi substansi aktual lantaran bahan pokoknya (yang dilindungi oleh hak paten), tetapi juga harus punya pengetahuan mengenai pembuatannya karena teknologinya rumit.

WHO tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan hak paten, namun organisasi itu tengah berupaya membuat negeri2 untuk bisa bersama-sama mencari cara untuk mendongkrak pasokan vaksin.

Pembicaraan yang pusat berlangsung di WHO tersebut menggunakan ketentuan-ketentuan dalam asas internasional untuk menyiasati sah paten dan membantu negara-negara untuk memiliki kemampuan teknis membuat vaksin.

Apa reaksi pihak industri obat?

Namun kalangan industri obat menyatakan bahwa mengabaikan hak paten akan menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi lebih tinggi terkait Covid-19 dan penyakit-penyakit lain.

Awal bulan itu, perwakilan industri obat-obatan AS menulis surat kepada Kepala Joe Biden dan menyatakan keprihatinan mereka.

“Menghapuskan proteksi [atas hak paten] itu akan menghambat respons global atas pandemi, ” tulis mereka. Ini termasuk upaya dalam mengatasi varian-varian gres Covid-19.

Selain itu, sendat argumen mereka, akan menciptakan kebingungan yang berpotensi merusak kepercayaan publik atas kebahagiaan vaksin dan menghambat berbagi informasi, ” lanjut kalangan industri obat-obatan itu.

“Lebih penting lagi, menghilangkan perlindungan itu tidak akan memacu produksi [vaksin], ” tambah mereka.

Kalangan ahli lainnya setuju. Anne Moore, pakar imunologi vaksin, khawatir mengenai dampak mengabaikan benar paten bagi penelitian dalam masa depan.

“Seiring berjalannya waktu, kita melihat bahkan sedikit organisasi dan kongsi komersial yang bergerak dalam bidang vaksin karena keuntungannya sangat kecil, ” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan obat mengungkapkan kalau mereka telah memberi sumbangan keuangan maupun obat-obatan buat mengatasi pandemi Covid-19.

Tetapi, kalangan pegiat menyatakan kalau sekitar £90 miliar (atau lebih dari Rp1. 700 triliun) uang publik sudah disalurkan untuk pengembangan perawatan Covid-19 dan vaksin, sehingga publik pun seharusnya serupa punya bagian. Begitu pandemi berakhir, akan ada banyak uang yang dihasilkan, demikian argumen mereka.

“Jelas bahwa ada rencana yang berjangka lebih lama lagi untuk meningkatkan harga vaksin-vaksin itu, begitu fase paling kritis dari pandemi ini usai. Jadi itu alasan lain mengapa negara-negara berkembang menyatakan kami perlu mendapatkan keahlian untuk memproduksi vaksin dengan mandiri, ” kata t’Hoen.