Mensos Juliari Batubara

Keterangan gambar,

Menteri Sosial Juliari Batubara ketika tiba di KPK dalam Minggu (06/12) dini hari.

Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi tumpuan sosial Covid-19. Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo tahu kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Juliari Batubara menganjurkan diri ke KPK pada Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan manipulasi bantuan sosial (bansos).

Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap lengah pada Sabtu (05/12) lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wileteayah Jabodetabek tahun 2020 di Departemen Sosial.

Mengenakan jaket, topi dan kedok warna hitam, Juliari tiba di KPK pada Minggu (06/12) jam 02. 45 WIB, hampir mulia jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya serta sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta.

Apa kata KPK?

Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dibanding korupsi bansos sembako yang ditargetkan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona.

KPK menyelami uang tersebut digunakan untuk tujuan pribadi.

“KPK menetapkan lima orang simpulan. Sebagai penerima JPB, MJS & AW. Kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS, ” cakap Ketua KPK Firli Bahuri masa konferensi pers, Minggu (06/12) pra hari.

Padahal, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan perkiraan bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Gawat hukuman mati

Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan kawasan yang melakukan tindak korupsi berselirat dengan anggaran bencana Covid-19 gawat hukuman mati.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti era Covid-19 ini, maka ancaman balasan mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku, ” tegas Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Penjagaan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni lalu.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal tindak kejahatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ”

Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hukuman asal layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

Keterangan gambar,

Penyidik KPK menunjukan barang bukti kekayaan tunai saat konferensi pers terpaut Operasi Tangkap Tangan (OTT) aksi pidana korupsi pada program sandaran sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Bagaimana kasus perkiraan korupsi bansos ini bermula?

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (05/12) dini hari, KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada MJS dan SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial, serta tersangka lain dari pihak swasta, yakni AIM dan HS.

“Uang disiapkan AIM dan HS di satu diantara apartemen di Jakarta dan Bandung dengan disimpan di dalam tujuh koper, tiga ransel dan amplop yang jumlahnya Rp14, 5 miliar, ” jelas Firli.

Tim KPK mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta dan selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan.

Ketua KPK Firli Bahuri membaca kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos pada rangka penanganan Covid-19.

Keterangan gambar,

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program tumpuan sosial di Kementerian Sosial buat penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini keadaan.

Pengadaan bahan itu berupa paket sembako pada Kementerian Sosial pada 2020 secara nilai Rp 5, 9 triliun dengan 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam proyek tersebut dengan penunjukan tepat antar rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dibanding tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Departemen Sosial melalui MJS.

“Untuik fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10. 000 paket sembako dari nilai Rp300. 000 per paket bansos, ” jelas Firli.

Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan sudah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menyambut uang suap sekitar Rp8, 2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.

“Diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8, 2 miliar, ” sebutan Firli Bahuri.

Ia menambahkan pemberian kekayaan tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB.

Keterangan gambar,

Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Baik Matheus Joko Santoso (kanan) berlaku menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Uang tersebut, kata Firli, diduga dimanfaatkan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB.

Selanjutnya, pada periode kedua pengoperasian bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul kekayaan sekitar Rp8, 8 miliar.

“Itu pula diduga akan dipergunakan untuk tujuan JPB, ” tambah Firli.

Dengan demikian, Juliari diduga menerima uang suap total sekitar Rp17 miliar dengan diduga digunakan untuk keperluan karakter.

Untuk dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan empat orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai simpulan penerima suap bersama MJS serta AW.

Sementara itu, dua orang yang lain ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS.

KPK sudah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterangan tulisan,

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai era konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sementara itu, MJS serta AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi uang sogok, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b ataupun Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.

Bansos rawan korupsi

Lebih jauh, Firli mengungkapkan bahwa sejak awal terjadinya pandemi Covid-19, KPK telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi di dalam penanganan Covid-19.

“KPK sejak awal sampaikan daerah atau titik rawan korupsi, salah satunya bansos, ” sahih Firli.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK, antara lain dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8/2020 tentang penggunaan anggaran dalam rangka pengamalan pengadaan barang jasa percepatan penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial.

Keterangan gambar,

Warga mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 di kawasan Jatinegara, Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Selain itu, KPK selalu menerbitkan SE 11/2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu.

“Bantuan sosial harus pas sasaran, tepat guna dan tidak disalahgunakan, ” tegas Firli

Ia memasukkan, KPK juga telah membangun permintaan Jaga Bansos sehingga seluruh masyarakat bisa ikuti tata kelola mas bantuan.

“Bahkan secara langsung, Deputi Pencegahan terlibat langsung dalam Gugus Suruhan untuk mencegah tindak korupsi dalam pusat dan daerah, supaya peraturan kelola dilaksanakan secara transparan serta akuntabel, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos pada situasi bencana rentan membuka sela korupsi.

“Di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemah serta kurang karena yang diutamakan kemajuan dan keterjangkauan yang luas. Yang utama itu masalah selesai, serta audit itu terakhir, ” introduksi Hanifah.

Keterangan gambar,

Sejumlah warga menerima tumpuan sembako dan masker kain masa giat bakti sosial yang dijalankan TNI-Polri di Kelurahan Karangjati, Cepat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Hanifah melanjutkan, secara umum modus manipulasi yang muncul dalam penyaluran pemberian bansos, yaitu mengurangi jatah peneriman atau bahkan ada yang tak menerima bansos sama sekali.

Sebelumnya, tercatat sejumlah kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat, termasuk mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dihukum enam tarikh penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19

Pada April silam, Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang hendak disalurkan kepada masyarakat di segenap Indonesia terdampak akibat pandemi virus corona.

Untuk masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu bohlam bulan selama tiga bulan pada bentuk sembako.

Informasi gambar,

Pemerintah diharapkan bekerja sama dengan KPK untuk awasi penyaluran bantuan sosial.

“Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2, 6 juta jiwan atau 1, dua juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2, 2 triliun.

“Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1, 6 juta jiwan atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga kamar. Dengan total anggaran Rp1 triliun.

“Untuk masyarakat di luar Jabodetabek bakal diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu mulai bulan selama tiga bulan serta total anggaran disiapkan Rp16, dua triliun, ” papar Joko Widodo.