menteri agama

Informasi gambar,

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) didampingi Pendeta Yorinawa Salawangi (kiri) menggerakkan tangan kepada wartawan saat meninjau pelaksanaan ibadah Misa Natal pada Gereja GPIB Imanuel (Gereja Blenduk) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/12/2020).

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendapat tantangan dari LSM Setara buat membuktikan ucapannya untuk melindungi klan minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Tantangan itu bisa dimulai dengan mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang melarang pedoman Ahmadiyah serta menindak kelompok dengan memicu kekerasan terhadap Syiah, logat peneliti di Setara Institute.

Namun akhirnya, menteri agama mengklarifikasi perkataannya itu dengan mengatakan bukan melindungi perkumpulan Syiah dan Ahmadiyah melainkan melindungi mereka sebagai warga negara.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, menyebut pihaknya akan memfasilitasi adanya mediasi terhadap kelompok yang bertentangan pandangan agar mencapai solusi.

Perkataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang ingin mengafirmasi hak beragama Ahmadiyah dan Syiah bukan suatu hal yang istimewa, taat juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana.

Baginya, pernyataan itu ialah sesuatu yang sepatutnya diutarakan penguasa negara.

“Kami melihatnya normal saja, mengapresiasi tapi tidak terlalu berlebihan makin berekspektasi tinggi, ” ujar Yendra Budiana kepada Quin Pasaribu dengan melaporkan untuk BBC News Nusantara, Minggu (27/12).

Namun demikian, kalaupun niat itu akan dilaksanakan, langkah utama yang bisa dilakukan yakni dengan membuka “ruang perjumpaan” dengan bervariasi kelompok agama yang difasilitasi Departemen Agama.

Tapi pertemuan itu, kata Yendra, bukan ditujukan untuk mendiskusikan anutan Ahmadiyah, melainkan bersama-sama berkontribusi di ‘persoalan bangsa’.

Keterangan gambar,

Serangkaian protes mengarah Ahmadiyah melanda Indonesia pada 2008.

“Misalnya dengan jalan apa bersama-sama saling membantu di pusat pandemi Covid-19 atau bagaimana memusnahkan pandemi radikalisme. Harusnya semua petunjuk bersatu, karena esensi beragama menganjurkan solusi. Kalau kelompok agama cuma bicarakan keyakinan, itu jauh lantaran esensi, ” sambungnya.

Menurut Yendra, kesibukan bersama lebih bermakna ketimbang perbincangan di atas meja. Sebab, munculnya kecurigaan bahkan kekerasan terhadap golongan Ahmadiyah dikarenakan tidak adanya kontribusi bersama-sama.

“Itu jauh lebih mengakar ketimbang hanya di elite. Kami tidak meminta apa-apa, minta dibangun langgar juga tidak. Bisa berkontribusi itu sudah cukup. ”

Senada dengan Yendra, tokoh Syiah Indonesia Muhsin Labib, berkata tidak ada yang baru dari pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Hanya saja, ia berharap kepada ketua umum Gerakan Muda Ansor tersebut agar menjalankan suruhan undang-undang dasar yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama semua warga negara.

“Semoga pemegang amanat dapat melaksanakan tugasnya termasuk memberikan perlakuan dengan setara kepada setiap warga negara apapun keyakinan, etnik dan asosiasi politiknya, ” tutur Muhsin Labib kepada BBC News Indonesia.

Informasi gambar,

Pimpinan Syiah, Tajul Muluk alias Ali Murtadho saat menjalani proses persidangan.

Apa yang bisa dilakukan Menag?

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, menyebut cara untuk menyelesaikan persoalan kelompok Syiah serta Ahmadiyah di Indonesia harus dikerjakan dengan cermat dan “tidak berkoar-koar”.

Sebab tensi penolakan terhadap warga Syiah dan Ahmadiyah sudah sangat luhur dan berlangsung lama.

Ia mencontohkan dengan jalan apa warga Ahmadiyah tinggal di pengungsian Wisma Transito, Mataram, selama 14 tahun sejak kasus penyerangan tarikh 2006 silam.

Kemudian, warga Syiah dalam pengungsian asrama Sidoarjo, Jawa Timur, selama delapan tahun.

“Ini harus dikerjakan dalam senyap dan tidak memusingkan, tapi efektif, ” imbuh Halili Hasan kepada BBC News Indonesia.

Baginya, jika Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berkukuh pada pernyataannya buat melindungi setiap warga negara minus kecuali, maka hal itu harus dibuktikan dengan menindak kelompok-kelompok yang memicu persekusi terhadap Syiah dan Ahmadiyah.

Keterangan video,

Pengungsi Syiah Sampang mencari jalan pulang

Tindakan selanjutnya, mencabut regulasi yang memantik terjadinya diskriminasi seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang larangan ajaran Ahmadiyah.

“SKB Tiga Menteri itu harus dicabut sebab itu jelas-jelas memicu terjadinya begitu banyak penyegelan, perusakan, penyerbuan dan pembubaran kegiatan-kegiatan mereka. Tersebut konkret harus dilakukan Menag. ”

“Untuk Syiah, kelompok muslim yang memicu ketegangan atau menolak harus ditindak, ” jelas Halili.

Kemudian, mengembalikan masyarakat Ahmadiyah dan Syiah yang letak di pengungsian ke rumahnya.

Dengan situasi belakang Yaqut sebagai ketua umum Gerakan Pemuda Ansor yang pro terhadap kelompok minoritas, kata dia, dalam tiga tahun persoalan kepada kelompok minoritas semestinya bisa terselesaikan.

“Dengan catatan, dia harus mampu mengabulkan manajemen strategi. Eksekusi kebijakan pada tiga tahun ke depan, bicaralah dengan beberapa orang tentang apa dengan mau dia kerjakan. ”

“Karena ekspektasi sangat besar dari publik serta kaum minoritas, tapi masalah pengikut beragama di Indonesia sangat kompleks dan banyak karena sudah berdekade-dekade, ” kata Halili.

Data gambar,

Rumah hamba Syiah Sampang dibakar massa delapan tahun lalu di Sampang Madura.

Wamenag: ‘kami membuka ruang dialog agar ada solusi’

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, mengatakan belum ada strategi dengan dirancang Kementerian Agama untuk mengafirmasi kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

Namun begitu, ia menjanjikan kementerian akan menyediakan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan pandangan agar ada solusi. “Kami mengambil ruang dialog agar ada solusi, ” kata Zainut.

Dia juga membenarkan, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan apapun etnis, agama, minus kecuali. “Saya kira semua masyarakat negara, ” katanya.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

Yaqut tidak ingin ada kelompok dengan terusir dari kampung halaman karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara dengan harus dilindungi, ” kata Yaqut seperti dilansir Antara di Jakarta, Kamis (24/12).

Keterangan gambar,

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (ketiga kanan) didampingi Bupati Batang Wihaji (ketiga kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat lawatan kerja di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (26/12/2020).

Karena itu, Kementerian Keyakinan akan memfasilitasi dialog yang bertambah intensif untuk menjembatani perbedaan selama ini.

Pernyataan Yaqut itu muncul menanggapi permintaan Guru Besar Universitas Agama islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi golongan minoritas pada forum Profesor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta.

Namun belakangan, Yaqut mengklarifikasi perkataannya tersebut. Ia menegaskan akan melindungi setiap warga negara.

“Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan publik Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear , ” kata Yaqut seperti dikutip Antara, Jumat (25/12).

“Tidak ada pernyataan saya yang menangani organisasi atau kelompok Syiah serta Ahmadiyah. ”

Dia menyatakan Kementerian Agama siap menjadi mediator jika tersedia kelompok tertentu yang bermasalah dengan Syiah dan Ahmadiyah.

“Perlu ada percakapan lebih intensif untuk menjembatani memperlawankan. ”