Komodo dan proyek pariwisata: UNESCO mengunjungi Labuan Bajo di tengah ‘protes’ atas proyek pembangunan di Taman Nasional Komodo

Itje mengatakan, kedatangan UNESCO dan IUCN yang diwakili oleh asesor dari Swiss dan Malaysia sudah direncanakan sejak tahun lalu.

“Kalau tanya pemantik, pasti sekarang yang namanya berita, bisa bermacam-macam.

“Ada pemberitaan yang membuat UNESCO perlu memastikan bahwa apa yang diberitakan Indonesia bahwa kami tidak mengganggu kawasan warisan dunia itu terkonfirmasi. Dengan apapun, bukan hanya pengembangan pariwisata,” kata Itje kepada BBC News Indonesia, Minggu (06/03). ).

Lembaga advokasi berbasis penelitian Sunspirit for Justice and Peace mengatakan pihaknya menjadi salah satu organisasi yang diundang untuk menjelaskan kondisi Taman Nasional Komodo.

“September 2020 lalu kita kirim surat ke sana, kemarin kita coba tegaskan kembali di depan mereka,” kata peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konservasi di Indonesia, belum menanggapi permintaan wawancara kami hingga berita ini diterbitkan.

Pada Juli tahun lalu, Komite Warisan Dunia UNESCO meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara semua proyek infrastruktur di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo.

Pasalnya, proyek tersebut berpotensi memiliki nilai universal yang luar biasa atau Nilai Universal yang Luar Biasa (OUV), salah satu kriteria penilaian UNESCO untuk penunjukan warisan dunia.

Tak hanya itu, UNESCO kemudian meminta Indonesia mengajukan revisi Amdal untuk proyek tersebut yang kemudian akan ditinjau oleh IUCN.

Pemerintah Indonesia diminta untuk memberikan informasi rinci dari rencana induk pariwisata terpadu yang menunjukkan bagaimana properti OUV akan dilindungi.

Jakarta juga diminta menunjukkan bagaimana rencana mewujudkan pariwisata massal bisa menjamin perlindungan OUV.

Setelah surat peringatan dari UNESCO dikeluarkan, Itje mengatakan telah banyak terjadi dialog antara UNESCO dan pemerintah Indonesia.

“Sudah banyak dialog. [Hasilnya] Indonesia meminta mereka, mengundang mereka untuk hadir, untuk menjadi saksi,” kata Itje.

Dari sudut pandangnya, Itje menilai proyek pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo “aman”.

“Yang membuat mereka setuju ketika kami mengundang mereka karena ada berita dari media, tidak semuanya sepenuhnya mewakili apa yang terjadi di Pulau Komodo,” kata Itje.

Venan Haryanto, peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace yang bertemu dengan asesor dari UNESCO dan IUCN pada Sabtu (5/3), mengatakan pertemuan tersebut merupakan respon atas isu terkini di Taman Nasional Komodo yang telah disuarakan oleh warga dan beberapa peduli lingkungan. organisasi melalui surat kepada UNESCO.

Di hadapan UNESCO dan IUCN, Venan yang juga mengaku membawa suara masyarakat mengatakan penolakannya terhadap proyek pengembangan pariwisata di Kawasan Taman Nasional Komodo.

“Ini berbicara tentang satu-satunya habitat alami komodo yang tersisa di dunia karena kehadiran perusahaan yang membangun infrastruktur besar dan luas, ini berbahaya,” kata Venan.

“Meskipun mereka mengatakan bahwa kita sedang membangun zona pemanfaatan. Anda tidak dapat menggunakan argumen itu.”

Venan menilai pemerintah “tidak pernah mengerti” bahwa investasi pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya bisa tumbuh dan berkembang berkat Taman Nasional Komodo.

Untuk itu, ia menilai kealamian kawasan harus tetap dijaga.

“Bagaimana ceritanya kalau kita masuk ke dalam, kalau turis masuk ke sana, sudah banyak bangunan. Tolong jangan merusak alam dengan membangunnya,” kata Venan.

Sejauh ini, ada tiga perusahaan yang memiliki izin pengusahaan di Taman Nasional Komodo yang akan mendirikan usaha dan memberikan jasa di lahan seluas belasan hingga ratusan hektar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau Tatawa.

Dua di antaranya masuk dalam daftar perusahaan pengusahaan hutan untuk dievaluasi. Namun, belum diketahui hasil evaluasinya.

Selain masalah lingkungan, hal lain yang dikhawatirkan akan terganggu jika perusahaan besar memulai usahanya adalah kondisi ekonomi warga akan semakin tertekan.

“Ruang hidup masyarakat semakin sempit, semakin hidup setengah mati, tiba-tiba perusahaan didatangkan. Sangat tidak adil.

“Sebelum Taman Nasional Komodo terbentuk, mereka sudah lama tinggal di pulau itu,” kata Venan.

Di satu sisi, kedatangan UNESCO dan IUCN membuat Venan dan pihaknya berharap banyak dari badan dunia yang mengelola status warisan dunia tersebut.

Dia menunggu cara UNESCO menyelesaikan protes yang telah disuarakan oleh warga dan pemerhati lingkungan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi bagaimana dia mengingatkan pemerintah Indonesia. Kalau bisa, tegas.” kata Venan penuh harap.

Namun di sisi lain, Venan juga diliputi kecemasan. Pasalnya, tanggapan UNESCO atas laporan warga sejak 2020, terkait perkembangan di Pulau Rinca dan konsesi perusahaan swasta, dinilai terlambat.

“Responnya adalah 2021 waktu responnya datang terlambat, pembangunan di Rinca hampir selesai, dan kemudian juga tidak semua poin kami terjawab dengan jelas.

“Misalnya, konsesi perusahaan swasta tidak secara eksplisit memberi tahu kami tentang posisinya terhadap perusahaan swasta,” kata Venan.

Belum ada pihak dari pemerintah yang menanggapi permintaan wawancara dengan BBC News Indonesia terkait kelanjutan proyek pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo.

Direktur Utama Badan Pengatur Otoritas Labuan Bajo Flores, Shana Fatina hanya membenarkan pertemuan dengan UNESCO dan IUCN yang berlangsung sejak 3 Maret lalu.

Namun tahun lalu, Shana mengatakan bahwa pembangunan di Taman Nasional Komodo telah memenuhi persyaratan di Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengembangannya sesuai aturan.

Venan mengatakan pembangunan oleh perusahaan-perusahaan besar belum dimulai karena, katanya, resistensi lokal cukup kuat untuk menghentikan proyek tersebut.

Namun, pembangunan di Pulau Rinca yang menjadi bahan perdebatan tahun lalu telah selesai.