Min Aung Hlaing

Sumber tulisan, Reuters

Keterangan gambar,

Jendral Min Aung Hlaing – pemimpin militer yang melakukan kudeta Februari lalu – dalam parade tentara pada 27 Maret berarakan.

Min Aung Hlaing, pemimpin militer yang berada di balik kudeta Myanmar disebut akan hadir dalam pertemuan para pemimpin ASEAN, pada Sabtu (24/04), di Jakarta—pertemuan pertama sejak kudeta Februari lalu.

Ujung bicara Kementerian Luar Daerah Thailand, Tanee Sangrat, mengucapkan sejumlah kepala negara tercatat Jendral Hlaing akan hadir. Namun juru bicara Kemenlu Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan, kepastian kehadiran jendral tersebut baru diketahui hari Sabtu (24/04).

Rencana kehadiran Hlaing banyak ditentang oleh para aktivis dan politisi pro-demokrasi yang membentuk pemerintahan bersatu, National Unity Government (NUG), April ini.

NUG mendesak negara-negara tetangga untuk tidak mengakui junta dan menodong perundingan sebaiknya dengan bagian mereka.

Diantara aktivis yang menentang kehadiran sang jendral, termasuk Kyaw Win, direktur badan PEDOMAN yang berkantor di London, Burma Human Rights Network (BHRN).

“Apakah Presiden Jokowi akan tangan dengan Min Aung Hlaing yang melakukan genosida Rohingya dan membunuh 700 orang Burma lainnya, ” cuit Kyaw Win. “Undanglah pemerintahan NUG. ”

Tetapi belum ada tanda-tanda apakah sang jenderal maupun bagian pro-demokrasi yang menentangnya mau segera berkompromi. Lantas, apakah Pertemuan ASEAN mendatang bisa mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar?

Kekerasan di Myanmar masih terus terjadi & ASEAN sendiri terpecah dalam mencapai konsensus untuk positif mencari jalan menangani gawat di Myanmar.

Sejauh tersebut, presiden yang hadir tercatat Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dan PM Vietnam, Pham Minh Chinh. Adapun PM Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan akan diwakili Don Pramudwinai, yang juga menteri luar negeri.

Dalam beberapa pekan belakang, militer Myanmar telah menggunakan granat lontar atas warga sipil dan jet-jet menyerbu dalam melawan kaum pemberontak di sejumlah daerah.

Banyak pengamat yakin bahwa negeri ini berada di terkatung-katung status “negara gagal”.

Keterangan gambar,

Kerabat Su Kyi, yang tewas ditembak saat dalam mobil dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, di acara pemakamannya di Yangon 2 April 2021. Myanmar terus bergejolak sejak kudeta militer 1 Februari morat-marit.

Karena yakin bahwa rangkaian sanksi ekonomi yang telah diterapkan hanya akan berdampak terbatas bagi pimpinan militer Myanmar, pemerintah negara-negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur telah mengimbau mitra-mitra mereka di Asia Tenggara untuk memimpin cara mengatasi krisis.

Sekilas itu tampaknya punya banyak dasar untuk melakukannya: situasi Myanmar merupakan ancaman terbesar bagi keamanan Asia Tenggara semenjak bentrokan antara Thailand serta Kamboja satu dekade semrawut.

Sikap ASEAN terpecah

Keterangan gambar,

Gedung Sekretariat ASEAN dalam Jakarta

Terlepas dari efek arus pengungsi besar-besaran atau bahkan perang saudara, kesepuluh anggota ASEAN berselisih perkara apakah akan mengadakan pertemuan. Ada tanda-tanda jelas perceraian antara pemerintah yang ingin mengambil tindakan dan dengan tidak.

Empat negara dengan khusus telah mendesak adanya intervensi. Pada 31 Maret, menteri luar negeri Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina mengunjungi China, yang dipercaya membahas Myanmar. Sebagai ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam juga aktif dalam menyusun pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan.

Malaysia telah menolak untuk mengakui junta militer sebagai pemerintah yang sah. Dalam pernyataannya, Malaysia mengacu pada “otoritas tentara di Myanmar” dan tetap menyerukan pembebasan atas “Penasihat Negara Aung San Suu Kyi” mengacu pada menyelenggarakan resminya sebelum dikudeta.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyebut penindasan militer terhadap aksi-aksi protes adalah langkah yang “tidak mampu diterima”.

Tetapi muncul pertanyaan soal sikap negara-negara tetangga lainnya: Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam.

Secara istimewa perhatian difokuskan pada Thailand dan Vietnam. Seorang analis Asia Tenggara mengatakan diplomat dari negaranya menyalahkan Bangkok dan Hanoi atas penundaan dalam mencapai posisi bergabung di ASEAN.

Masih belum jelas apakah Perdana Gajah Thailand, Prayuth Chan-ocha, mau hadir dalam KTT nanti. Menurut pengamat Thailand dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, “Pemerintahan Prayuth relatif diam” atas isu Myanmar.

Keterangan gambar,

PM Thailand Prayuth Chan-ocha (kedua dari kanan)

Menurut nya, ada dua faktor pada balik sikap pemimpin Thailand itu. Salah satunya, Prayuth sendiri adalah mantan jenderal yang berkuasa lewat kudeta militer.

Faktor lain ialah “Thailand punya kepentingan nyata yang dipertaruhkan, tidak terkecuali impor gas alam dengan menyediakan sekitar 30% bagi listrik Thailand. ”

Kritik lain soal pemerintah Thailand datang dari Pavin Chachavalpongpun dari Universitas Kyoto pada Jepang. “Thailand dan Myanmar ibarat kembar yang dipisahkan saat lahir, ” ujarnya.

“Militernya saling memperhatikan kepala sama lain dan meniru cara memperkuat diri dalam perpolitikan. Saya melihat mereka mencoba membuat aliansi iliberalisme di kawasan ini. ”

Vietnam pun setali tiga uang. Pimpinan di Vietnam berhubungan erat dengan mitranya di Myanmar. Perusahaan telekomunikasi milik militer, Viettel, punya sejumlah kerja sama gembung dengan militer Myanmar, nilainya lebih dari US$1 miliar.

Duta Besar Vietnam buat Perserikatan Bangsa, yang saat ini memimpin Dewan Keamanan PBB, Dang Dinh Quy, telah mengatakan bahwa negaranya menentang penggunaan sanksi internasional untuk junta militer, sembari mengatakan “kita perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan di Myanmar, jadi kita akan membuat siapapun merasa dikucilkan. ”

Baik Vietnam & Thailand, bersama Laos, China, India, Bangladesh, Rusia, serta Pakistan mengirim pejabat senior militer untuk menghadiri perayaan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar pada 27 Maret lalu, walaupun pada hari yang sama puluhan pemrotes ditembak asal di berbagai kota.

Dianggap peluang ganda

Bagi negeri yang sering dikritik oleh masyarakat internasional soal situasi hak asasi manusia di negara mereka, krisis Myanmar dipandang sebagai peluang berpasangan.

Pertama, krisis ini menjadi momen untuk menegaskan prinsip ASEAN, yaitu “non intervensi’ atas masalah dalam negeri salah satu anggotanya.

Kedua, hal itu juga ialah momen saat perhatian global biasanya tengah berkutat dalam, contohnya, Kamboja sehingga fokusnya kini teralihkan.

Keterangan gambar,

PM Kamboja Hun Sen

Pemerintahan Hun Sen mungkin tengah menikmati berkurangnya sorotan saat para duta Eropa kini justru memajukan tindakannya terhadap junta Myanmar.

Sikap ASEAN tampaknya balik dua: antara negara-negara ‘daratan’, yang secara geografis lebih dekat ke China & menentang intervensi di Myanmar, serta negara-negara ‘maritim’ – yang posisinya jauh sebab China dan memilih mengambil tindakan.

Dari negara-negara maritim itu, Indonesia telah mencari jalan keras menggalang respons beramai-ramai atas krisis di Myanmar.

Presiden Joko Widodo sudah mengimbau sesama pemimpin untuk menyepakati kerangka kerja ASEAN dalam mengakhiri kekerasan, mengirim bantuan kemanusiaan, dan melakukan kembali dialog di kurun pihak-pihak yang bertikai.

Skenario terbaik dan terburuk

Evan Laksmana dari Centre for Strategic and International Studies di Jakarta mengatakan bahwa ‘skenario terbaik’ adalah ‘membentuk suatu gugus tugas untuk mendukung dan memfasilitasi cara tersebut. ‘

Sedangkan ‘skenario terburuk’, menurutnya, adalah “memberikan legitimasi kepada rezim yang melakukan kudeta dengan mengundang Jenderal Senior untuk hadir namun tidak mendapatkan kontrak yang bisa dijalankan menetapkan mengakhiri kekerasan dan memulai kembali dialog. ”

Untuk Indonesia dan pemerintah lainnya yang menginginkan proses perdamaian dimotori ASEAN di Myanmar, pembicaraan KTT nanti bakal krusial. Menurut seorang diplomat utama dari suatu negeri ASEAN, “Kami hanya berharap ASEAN bisa menjadikan KTT ini bukan sebagai seruan bagi kepala pemerintah, namun sebagai semacam panggilan. ”

Dalam kata lain, penyerasian foto bersama antar-pemimpin sungguh penting, tapi penting pula mengupayakan kesepakatan di arah kertas. Diplomat itu yakin Jenderal Min Aung Hlaing akan sangat sedikit akur.

Bahan gambar,

Demonstran Myanmar memegang foto menentang rezim militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang melancarkan kudeta dalam aktivitas unjuk rasa di Bangkok, Thailand, pada 2 Februari 2021.

“Beliau akan memberikan pidato, menguraikan jadwalnya, menganjurkan visa kunjungan yang diatur” dan berharap bisa menghindari tindakan lebih lanjut.

ASEAN selama ini bangga mau kemampuannya untuk membujuk ketimbang memaksa, namun kemampuan tersebut jadi sangat lemah bila organisasi itu tidak akur.

Membujuk sembilan Negara bagian lain untuk mengambil tingkah laku yang solid akan sepadan menantangnya dengan membujuk junta Myanmar untuk meredakan kritis.

Bill Hayton, pengkaji lembaga kajian Chatham House, London , turut berkontribusi dalam artikel ini.