sumber gambar, STAF BAJA/AFP/GETTY GAMBAR

Keterangan,

Anak-anak pengungsi dari Kabupaten Nduga, Papua, sedang belajar di sekolah darurat yang dibangun LSM di Wamena.

Sejumlah aktivis HAM mendesak pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan Pelapor Khusus PBB untuk HAM untuk membuka akses bantuan kemanusiaan, dan membentuk tim independen untuk mengusut kasus kekerasan di Papua.

Tiga ahli dari pemegang mandat prosedur khusus (SPMH) Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya menyatakan telah menerima laporan pembunuhan di luar proses hukum di Papua, termasuk anak-anak, penghilangan, penyiksaan, dan pemindahan paksa sekitar 5.000 penduduk antara April-November 2021.

PBB juga memperkirakan antara 60.000 hingga 100.000 orang Papua terlantar akibat kekerasan yang terus meningkat sejak penembakan seorang pekerja Trans Papua di Nduga pada Desember 2018.

Oleh karena itu, mereka menyerukan “akses kemanusiaan segera” dan penyelidikan independen atas kekerasan di Papua.