sumber gambar, ANTARA FOTO

Keterangan,

Seorang petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 jenis Sinovac pada seorang anak saat melakukan vaksinasi massal pada anak usia 6-11 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara, (30/12/2021).

Rencana DPR membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawal program vaksinasi Covid-19, menurut penggiat kesehatan masyarakat, seharusnya sudah dilakukan sejak lama untuk mencegah kasus penyalahgunaan vaksin.

“DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya melakukan pengawasan langsung sejak awal,” kata Firdaus Ferdiansyah, Koordinator Advokasi Pelaporan Covid-19, kepada BBC News Indonesia, Minggu (23/01).

Ide pembentukan Komite Vaksinasi Covid-19 muncul setelah video seorang petugas vaksinasi yang diduga memberikan suntikan vaksin kosong kepada seorang anak sekolah di Medan menjadi viral. Vaksinator yang diketahui berprofesi sebagai dokter diancam dengan sanksi pidana.

Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, mengatakan perlu dibentuk panitia mengingat ‘urgensi yang lebih tinggi’ untuk mempercepat belum tuntasnya vaksinasi primer di tengah ancaman Omicron Covid- 19 sekaligus mencegah terulangnya “kasus insidentil”, seperti kasus dugaan suntikan vaksin. kosong yang terjadi di Medan.