sumber gambar, ANTARA FOTO

Keterangan,

Aparat kepolisian memeriksa kandang manusia di kediaman pribadi Bupati Langkat. Rencana Penerbitan Waran di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut mengatakan, penyidikan kasus dugaan kekerasan dan perbudakan di kandang manusia di rumah Bupati Langkat berjalan lambat.

Aktivis Kontras, Adinda Zahra Noviyanti, mengatakan lambatnya penanganan kasus ini antara lain dipicu oleh dugaan keterlibatan anggota TNI-Polri dalam kekerasan di dalam kandang.

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan, tarik menarik kekuatan politik lokal yang dimiliki Bupati Langkat nonaktif, Terbit Angin-Angin Plan, juga berpengaruh dalam kasus ini.

“Bahwa ada oknum-oknum yang terlibat, termasuk TNI-Polri, ormas dan aparat setempat, agak mempengaruhi proses hukum dalam kasus ini,” kata Maneger kepada BBC News Indonesia, Minggu (13/3).