Peserta mengenakan pin bergambar korban-korban peristiwa Reformasi 1998 saat Napak Tilas Reformasi 1998 di Taman Makam Purwoloyo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/11).

Sumber gambar, Maulana Surya/Antara

Tanda gambar,

Peserta Napak Tilas Reformasi 1998 mengenakan pin bergambar korban-korban peristiwa Reformasi 1998 di acara yang digelar dalam Taman Makam Purwoloyo, Tunggal, Jawa Tengah, Rabu (27/11).

Sejumlah keluarga korban meyakini rencana pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengerjaan Peristiwa Pelanggaran HAM dengan Berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme nonyudisial sebagai upaya menyimpan pelaku pelanggaran HAM berat.

UKP-PPHB akan disahkan melalui Peraturan Presiden, yang disebut seorang pejabat pemerintah sebagai bentuk penyelesaian secara “kemanusiaan”.

KontraS menilai langkah-langkah nonyudisial yang pernah dilakukan pemerintah sebagai upaya mengindari pengungkapan kebenaran.

Wakil Kepala Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab mengatakan rencana perpres ini tak menyambut persoalan dan rasa kesamarataan keluarga dan korban pelanggaran HAM berat masa cerai-berai.

UKP-PPHB akan dibentuk melalui peraturan presiden. Draf aturan ini telah berada di meja Tata usaha Negara yang sebelumnya dibahas sejumlah kementerian, termasuk Departemen Hukum dan HAM (KemenkumHAM).

“Sekarang posisi (draf perpres) di Setneg, ” introduksi Timbul Sinaga, Direktur Perabot HAM, KemenkumHAM, saat menyambut pertanyaan BBC News Indonesia dalam sebuah diskusi publik, Kamis (08/04).

“Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan dengan kemanusiaan. Mosok selama itu tidak bisa diselesaikan. ”

Keterangan gambar,

Kerusuhan Mei 1998 termasuk dalam terkaan pelanggaran HAM berat dengan masih mengganjal.

Timbul menambahkan prakarsa regulasi ini sudah dibahas sejak tahun lulus. Tugas dari unit tersebut adalah memenuhi hak dasar keluarga dan korban pelanggaran HAM berat berdasarkan kebutuhan mereka.

“Kalau korban mengucapkan butuh beasiswa, pendidikan, kemaluan kesehatan, perumahan, butuh wirausaha, butuh pinjaman modal. Bersandar kebutuhan korban. Kalau substitusi rugi ada batasnya, jika ini nggak , ” kata Muncul.

Keluarga dan korban pelanggaran HAM berat yang bakal dipulihkan hak dasarnya adalah mereka yang terlibat di dalam kasus-kasus yang pernah diselidiki Komnas HAM.

Pelanggaran PEDOMAN berat masa lalu itu yaitu peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1986; pembantaian Talangsari, Lampung 1989; tragedi Rumoh Geudong di Aceh 1989-1998; penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998.

Keterangan video,

PKI: ‘Ditelanjangi untuk cari cap Gerwani’ cerita kelam mereka dengan dituding terlibat

Kemudian penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998; tragedi Semanggi I dan II 1998-1999; tragedi Cagak Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh tahun 1999; Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua tahun 2001; kasus Wamena, Papua 2003; dan tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh tahun 2003.

“Jumlah korban pun adalah kesimpulan dari Komnas HAM, ” kata Timbul.

Setelah nanti diteken Presiden Jokowi, pemerintah akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mengambil anggota pelaksana yang terdiri dari ketua, wakil pemimpin dan anggota dari tokoh masyarakat.

“Kita lihat sampai 2024 ini (target) siap lah semua ini. Sebati dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, ” jelas Muncul.

Dalam perpres itu serupa disebutkan bahwa pemerintah tak akan mengulangi tragedi pengingkaran HAM berat di kala lalu. Dalam hal itu, kata Timbul, tak ada klausul “maaf” dari pemerintah, tapi “menyesali”.

Selain itu, Timbul juga mengatakan peraturan presiden pembentukan unit kerja ini tidak menutup kemungkinan jalur penyelesaian secara yudisial. “Yudisial, silakan. Kita tidak menutupi itu, ” katanya.

Sejumlah tim korban menolak

Keterangan gambar,

“Sayangnya, ” cakap Sumarsih, perempuan berambut pendek dengan dominasi putih, emak Norman Irawan, korban tewas dalam Peristiwa Semanggi satu, “sejauh ini tak ada perkembangan berarti dalam penyelesaian kasus-kasus itu. ”

Tetapi, sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM berat masa berarakan menolak unit kerja ini.

Sumarsih adalah ibu dibanding Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas dalam Kesusahan Semanggi I, 1998. “Saya menolak. Karena tuntutan aku jelas, yudisial, ” katanya.

Yudisial yang dimaksud ialah pengungkapan pelaku kekerasan melalaikan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Sejak 2002 silam, Komnas HAM sudah menyerahkan setidaknya sembilan berkas kasus pengingkaran HAM berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Tetapi, sejak itu pula, berkas-berkas perkara tersebut mengalami jalan bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM dan sebaliknya. Berkas perkara ini mampu menjadi modal membentuk Mahkamah HAM Ad Hoc.

Keterangan video,

Kerusuhan Mei 98 masih menyisakan luka. Bagaimana kondisi mereka kini?

“Perpres ini hanya untuk melanggengkan impunitas… Saya tetap, bahwa pelaku ini hendak dilindungi oleh penguasa, oleh pemerintah, dengan berbagai upaya penyelesaian secara nonyudisial, ” kata Sumarsih.

Selain itu, langkah nonyudisial untuk penyelesaian pelanggaran HAM berupa bantuan materi, “Hanya mengulur-ulur waktu menunggu sampai keluarga korbannya banyak yang meninggal, pelakunya juga mungkin sudah meninggal. ”

Hal senada disampaikan Paian Siahaan, ayah dibanding Ucok Siahaan, korban peniadaan paksa 1998. “Harus tersedia dulu kepastian hukum, bahwa anak itu sudah tak ada, baru ada pemulihannya. Kalau tidak, dasarnya apa? Kalau untuk penghilangan paksa, ” katanya.

Jalan lama penanganan kasus HAM berat

Bukti gambar,

Pemimpin Joko Widodo bertemu secara demonstran aksi Kamisan dalam Istana Negara pada 2018 silam.

Rencana pembentukan Bagian Kerja Presiden untuk Pengerjaan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Nonyudisial bukanlah barang baru.

Pada 2015, Jaksa Agung H. M. Prasetyo sempat menggagas komite rekonsiliasi yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan Luhur, Polri, TNI dan Kemenkumham.

Di tahun yang pas, pemerintah menggagas Komite Pengungkap Kebenaran. Komite ini serupa tak jelas ujungnya, sebab menurut KontraS “adanya seruan maaf yang dilakukan negara tanpa adanya sebuah bagian lanjutan untuk memastikan pelepasan keadilan, pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga jaminan ketidakberulangan. ”

Keterangan gambar,

Aktivis berdemo dalam depan Kejaksaan Agung di 2008 menuntut penuntasan kasus TTS 1998.

Tahun 2016, digelar simposium sejarah nasional untuk tragedi 1965. Simposium ini melahirkan rekomendasi yang menyimpulkan telah terjadi pengingkaran HAM berat yang dilakukan oleh negara sehingga perlu adanya permintaan maaf dan juga pemberian rehabilitasi bagi korban. Namun, rekomendasi tersebut mendapat penolakan dari pemerintah sendiri.

Masih tahun 2016, Menkopolhukam saat itu, Wiranto menggagas Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Tim ini bertambah menitik beratkan penggunaan pendekatan adat, dan musyawarah sepaham. Pada 2019, pemerintah lalu membentuk Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Berat.

Sejak seluruh gagasan dan awak yang telah dibentuk, menurut peneliti KontraS, Tiolia Pretty, tak ada satu pula upaya untuk mengungkap serta mengadili pelaku pelanggaran PEDOMAN.

“Rekonsiliasi ujuk-ujuk tanpa pengungkapan kebenaran, juga nggak jelas. Apa yang direkonsiliasikan? Kalau negara nggak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi, ” katanya.

Komnas HAM: ‘perpres tak menjawab persoalan’

Keterangan gambar,

Sebagian para penyintas tragedi 1965 adalah orang-orang yang dulu aktif dalam sejumlah organisasi di lembah naungan PKI, seperti Lekra, Sarbuksi, atau Barisan Tani Indonesia. (Foto atas: Seseorang yang dituduh simpatisan PKI ditangkap oleh aparat tentara Indonesia setelah 1 Oktober 1965).

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab, mengaku lembaganya “Tidak pernah dilibatkan, dan tak pernah melibatkan diri” pada penyusunan rancangan perpres UKP-PPHB.

Kata dia, konsep di dalam rancangan perpres ini kurang secara hukum, karena bagian kerja nantinya diamanatkan buat menindaklanjuti hasil kesimpulan Komnas HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa cerai-berai.

“Karena secara hukum pidana, hasil penyelidikan Komnas itu adalah berkasa pidana. Aksi lanjutnya bagaimana? Ya, jalan pidana, ” kata Amirrudin yang menambahkan “perpres itu bukan mau menyelesaikan perkara. Tapi ini, tidak menjawab persoalan. ”

Dasar berpikir dalam perpres ini serupa dipertanyakan oleh Amirrudin, sebab keadilan bagi keluarga & korban, “Bukan seperti bagi-bagi sembako atau ngasih derma. ”

“Menempatkan orang-orang atau saudara-saudara kita yang oleh sebab itu korban itu ditempat yang tepat sebagai korban pengingkaran HAM, bukan fakir bangsat minta sedekah, ” kata Amirrudin.