Aung San Suu Kyi

Keterangan gambar,

Aung San Suu Kyi, dalam memotret ini mengunjungi klinik vaksinasi virus corona pada bulan Januari, adalah pemimpin de facto Myanmar.

Sebagian anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara menyerukan kepada pihak-pihak terkait di Myanmar untuk menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, tetapi beberapa anggota lain ASEAN memutuskan untuk tidak bersuara, sedangkan Barat terang-terangan mengecam kudeta oleh militer dan penahanan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi pada Senin (01/02) tersebut.

Melalui laman Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengimbau agar Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, “di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi & pemerintahan yang konstitusional. ”

Di samping itu, pemerintah Nusantara juga menggarisbawahi “sengketa-sengketa terkait buatan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada”.

Departemen Luar Negeri Indonesia juga “mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar lantaran berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk. ”

Dari Putrajaya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menganjurkan kepada Myanmar untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu melalui mekanisme kaidah yang ada dan menggelar perbincangan secara damai.

“Malaysia sebagai negara tetangga dan anggota ASEAN akan tetap mendorong keamanan dan kestabilan, sebab itu penting demi kemajuan dan kemakmuran semua di kawasa ini, termasuk di Myanmar.

“Malaysia senantiasa meluluskan sokongan kuat bagi peralihan demokrasi Myanmar, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi yang inklusif. ” Demikian keterangan Kemenlu Malaysia.

Seruan serupa pula dikeluarkan oleh pemerintah Singapura melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri.

“Singapura memberikan kekhawatiran mendalam terkait situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan seksama dan berharap seluruh pihak menahan diri, menggelar perbincangan, dan berusaha mencari penyelesaikan membangun dan damai. ”

Keterangan gambar,

Warga Myanmar mengantre untuk menarik uang dari ATM, seperti yang terjadi di Yangon ini.

Tetapi beberapa negara lain di ASEAN memilih melakukan pendekatan berbeda.

Di Thailand, Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwon mengatakan perebutan kekuasaan di negeri yang berbatasan langsung dengan negaranya itu adalah “masalah dalam negeri”.

Pertama Menteri Kamboja Hun Sen pula menegaskan kudeta itu merupakan “masalah dalam negeri” Myanmar dan menentang memberikan keterangan lebih jauh.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, melalui seorang spesialis bicara, mengatakan negara itu memajukan keselamatan rakyat Myanmar dan menentang apa yang terjadi di kian sebagai “masalah dalam negeri dan kita tidak akan mencampurinya. ”

‘Bebaskan Aung San Suu Kyi dan hormati HAM’

Pemerintah China meminta seluruh pihak di Myanmar untuk “menyelesaikan perbedaan mereka”.

“China adalah tetangga yang bersahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar hendak menyelesaikan perbedaan mereka dengan pas di bawah kerangka konstitusi & hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial, ” kata tukang bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam jumpa pers.

Keterangan gambar,

Panglima militer Min Aung Hlaing kini memegang kendali Myanmar, berdasarkan pernyataan militer melalui siaran TV.

PBB menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera meluluskan Aung San Suu Kyi & orang-orang lain yang ditahan.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan apa dengan terjadi “merupakan pukulan buruk bagi reformasi demokrasi”, seraya menyerukan kepada semua pihak untuk tidak memakai jalan kekerasan dan menghormati benar asasi manusia.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengecam kudeta dan “pemenjaraan tak sah terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar”.

“Suara rakyat harus dihormati dan semua pemimpin sipil harus dibebaskan. ”

Dari Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Kampung Antony Blinken mengatakan, “Kami menganjurkan kepada pemimpin militer Myanmar buat membebaskan semua pejabat pemerintah, atasan masyarakat madani dan menghormati keinginan rakyat Myanmar sebagaimana tercermin dalam pemilu demokratis pada tanggal 8 November lalu, ” katanya di dalam komentar tertulis.

Menurut juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, AS menolak setiap upaya untuk mengubah buatan pemilihan umum.

“AS menentang segala cara untuk mengubah hasil pemilihan umum belum lama atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil kesibukan terhadap mereka yang bertanggung pikiran jika tidak menghentikan apa dengan mereka lakukan, ” kata Psaki dalam sebuah pernyataan.

Keterangan tulisan,

Pemimpin partai Asosiasi Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi yang menjadi pemimpin de facto Myanmar ditahan pada Senin dini hari (01/02).

Sementara, Australia menuntut militer Myanmar agar lekas membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

“Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati preskripsi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan mencuaikan mekanisme yang sah, ” introduksi Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan.

“Dan buat segera membebaskan semua pemimpin biasa dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah, ” tambahnya.

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan & memberlakukan kondisi darurat selama setahun sejak.

Seluruh kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menurut pernyataan dalam siaran saluran TV militer.

Kudeta dilakukan menyusul kemenangan mutlak NLD, partai pimpinan Aung San Suu Kyi dalam pemilu November lalu, tetapi militer menganggap pemilu diwarnai kecurangan.

Keterangan video,

Sekolah dari Indonesia untuk Rohingya