Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari.

Keterangan tulisan,

Sejumlah bagian tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat pemulihan kasus penembakan enam bagian laskar Front Pembela Agama islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) pra hari.

Kepolisian mengatakan langkah menetapkan enam bagian Front Pembela Islam (FPI) yang meninggal dunia sebagai tersangka dalam kasus kejadian baku tembak di tiang tol KM 50 Jakarta-Cikampek Desember lalu sebagai wujud pertanggungjawaban hukum.

Tetapi pakar hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyuarakan langkah itu tidak konvensional dalam hukum acara pidana namun juga memancing munculnya kecurigaan di masyarakat.

Besar Bareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agus Andrianto pada wartawan mengatakan Kamis, (04/03) langkah itu “artinya kalau proses terhadap perbuatan kausa kejadian itu tetap kita proses. Nanti kita SP3 (penghentian penyidikan) karena tersangka meninggal dunia. ”

Kuasa hukum enam anggota FPI tersebut, Sugito Atmo Pawiro bahkan mendakwa langkah polisi tersebut sebagai upaya untuk menghilangkan kepalang jawab atas dugaan penembakan oleh personelnya yang menyebabkan enam anggota FPI mati – dua dalam pokok tembak, empat tewas sesudah diamankan polisi, berdasarkan rekomendasi temuan Komnas HAM.

Bareskrim Polri membuktikan enam anggota FPI tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan terhadap anggota Polri dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP mengenai penganiayaan.

‘Membentuk alasan asas atas upaya paksa’

Spesialis hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menduga jalan penetapan tersangka untuk kemudian akan di-SP3 terhadap enam anggota FPI adalah wujud penegasan dan pembenaran bahwa yang dilakukan polisi di malam itu terhadap enam anggota FPI adalah betul dan memiliki dasar hukum.

“Pertanyannya untuk apa orang meninggal ditetapkan sebagai tersangka? KLarena perkaranya tidak mampu dilanjutkan. Jadi artinya tersedia tujuan lain dari penetapan tersangka itu.

“Saya menyelami melalui status tersangka, pihak polisi mau mengatakan bahwa upaya paksa yang dikerjakan pada malam itu adalah satu upaya yang tentu karena mereka adalah para tersangka, ” kata Agustinus.

Alasan kedua menurut Agustinus adalah polisi ingin menyampaikan bahwa mereka memiliki bukti para anggota FPI tersebut bersalah.

“Saya menduga kepolisian ingin meyakinkan publik kalau mereka yang sudah terbunuh itu adalah orang-orang yang punya indikasi telah melayani satu tindak pidana, & polisi punya bukti-bukti, akan dasar itu polisi ingin memberikan penguatan bahwa secara penetapan tersangka, ” sirih Agustinus.

Namun Agustinus memasukkan, cara seperti itu tidak tepat dan tidak natural dilakukan karena “sebaiknya lulus dengan memaparkan dan membaca kepada Komnas HAM atau lembaga terkait, tidak perlu sampai penetapan tersangka kepada yang meninggal dunia. ”

“Dampak negatif dari cara tidak biasa ini, saya mengkhawatirkan ada sebagian umum yang justru mencurigai kepolisian sebagia upaya menutup segalanya ini kan tidak cantik, harusnya polisi bersifat terbuka terhadap semua hal, ” katanya.

‘Melepas tanggung jawab dan pengalihan substansi

Keterangan gambar,

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan fragmen saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari.

Keputusan polisi menetapkan enam bagian FPI sebagai tersangka & kemudian mengeluarkan SP3 adalah bentuk upaya untuk membiarkan tanggungan atas dugaan pengingkaran hukum yang dilakukan personelnya.

“Seakan-akan enam orang meninggal itu semua bersalah. Siap supaya polisi tidak memiliki beban, tidak disalahkan, tatkala dari pihak polisi yang harusnya menjadi pelindung bangsa tidak ada tersangkanya, itu benar-benar dagelan kasus, ” kata Sugito.

Sugito memasukkan, keputusan ini juga sebagai bentuk upaya polisi dengan sedang melakukan pengalihan rumor akan substansi masalah, sejak fakta yang diungkapkan pada rekomendasi Komnas HAM, yakni dua orang anggota FPI meninggal dalam baku tembak, dan enam meninggal saat diamankan petugas polisi,

“Polisi sedang melakukan pengalihan pokok perkara dari yang faktual. Polisi tidak ingin dipandang sebagai pihak yang bersalah. Penetapan tersangka ini dengan menekankan bahwa mereka seluruh bersalah padahal seorang yang meninggal tidak bisa ditetapkan tersangka, masa mayat simpulan, ” katanya.

Komnas PEDOMAN: Kami harap rekomendasi dijalankan dengan cepat

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan penetapan tersangka & SP3 merupakan kewenangan pemeriksa. Beka berharap agar penjaga menjalankan rekomedasi yang sudah diberikan secara cepat.

“Tiga anggota polisi yang tersedia di mobil bersama empat anggota FPI yang wafat statusnya sudah jadi terlapor. Kami tunggu bagaimana kemudian status terlapor ini dijalankan proses hukum, untuk kemudian jadi tersangka, dan dibawa berkasnya ke kejaksaan, kita tunggu bersama, ” ujarnya.

Komnas HAM telah menganjurkan seluruh barang bukti, buatan temuan serta rekomendasi pada polisi.

“Karena ini menjelma prioritas dari Kapolri & Kabareskrim yang baru, keseimbangan bagi korban dan tanggungan korban segera dihadirkan. Kami juga meminta agar polisi terbuka, transparan dalam di setiap proses penyelidikan penyidikan sehingga bisa diketahui oleh jemaah, dan publik tidak bertanya-tanya dan berspekulasi jauh sedang, ” katanya.

Keterangan gambar,

Ketua Awak Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (kiri) bersama Dirtipidum Bareskrim Brigjen Pol Andi Rian R Djajadi (kanan) saat serah terima bahan bukti kasus tewasnya anggota Front Pembela Islam (FPI)

Kejadian dugaan pembunuhan itu terjadi era polisi yang sedang mengabulkan pengintaian terhadap rombongan bekas pemimpin FPI Rizieq Shihab pada akhir tahun semrawut itu dihalangi oleh enam anggota FPI.

Hasil pendalaman Komnas HAM menegaskan bahwa dua anggota FPI mati akibat baku tembak secara polisi di KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Tatkala, empat anggota lainya tewas saat sudah dibawa & berada di mobil petugas. Komnas HAM menyatakan tersedia indikasi unlawfull killing atau pembunuhan yang terjadi dalam luar hukum terhadap 4 orang tersebut.

Kabareskrim: Tersebut bentuk pertanggunjawaban hukum

Keterangan gambar,

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Pol Agus Andrianto (kiri) mengungkapkan dasar menetapkan enam anggota FPI sebagai tersangka adalah jadi bentuk pertanggungjawaban hukum.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto melahirkan alasan keputusan polisi menetapkan enam anggota FPI sebagai tersangka.

“Untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada. Artinya bahwa proses terhadap kelakuan awal kejadian itu lestari kita proses, ” sirih Agus.

Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Agus, polisi kemudian akan juga melahirkan Surat Penetapan Penghentian pemeriksaan (SP3) karena tersangka meninggal dunia sesuai dengan Perkara 109 KUHP.

Sementara itu saat ditanya mengenai urusan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh polisi kepada keempat anggota FPI itu, Agus mengatakan, “penyidikan kita sudah gelar pertama dengan kejaksaan karena nantinya akan dikerjakan penuntutan oleh mereka. Berarti seluruh proses berjalan dengan pengawasan dari kejaksaan dengan nanti akan melakukan penuntutan, ” kata Agus.

Tatkala itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, kepolisian sudah mencetak Laporan Polisi (LP) perkara dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Barisan FPI tersebut.

Saat tersebut, Argo menyebut, ada 3 polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang telah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi serta temuan dari Komnas PEDOMAN soal perkara ini.

“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Zaman ini masih terus berproses, ” ujar Argo.