Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman …. tahun kepada Djoko Tjandra.

Keterangan gambar,

Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

Majelis Hakim Meja hijau Negeri Jakarta Timur menjatuhkan aniaya dua tahun enam bulan kurungan kepada buronan selama 11 tarikh kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Soegiarto alias Joecan bin Tjandra Kusuma telah terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana menyuruh melakukan penjiplakan surat secara berlanjut.

“Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Soegiarto Tjandra dengan kejahatan penjara dua tahun dan enam bulan penjara, ” kata Ketua Muhammad Sirat, saat pengajian vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Selasa (22/12).

Ia terbukti bersalah memalsukan surat berkepanjangan, surat bebas Covid-19, dan tulisan rekomendasi kesehatan yang digunakan buat dapat keluar masuk Indonesia (Jakarta-Pontianak).

Hal ini dilakukannya berperan mengurus pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dirinya atas kasus “cessie” Bank Bali.

Dalam kasus ini, Djoko Tjandra divonis dua tahun penjara, tetapi ia kabur dan menjadi buron internasional sejak 2009.

Vonis yang diterima Djoko Tjandra lebih besar dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum selama dua tahun penjara.

Upaya pemalsuan surat-surat itu, menurut Majelis Hakim, diyakini dilakukan bersama-sama dengan pengacara Djoko bernama Anita Kolopaking dan isyarat Kepala Biro Koordinasi dan Penjagaan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Dalam putusannya, Perhimpunan Hakim mengungkapkan beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam vonis Djoko Tjandra.

Pertimbangan yang memberatkan Djoko adalah tindakannya yang dilakukan untuk kabur, dan perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat dengan melakukan perjalanan tanpa tes.

Sedangkan yang meringankan merupakan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan terdakwa berusia lanjut.

Isi dakwaan Djoko Tjandra

Keterangan gambar,

Terpidana kasus korupsi pengalihan sah tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/08)

Sebelumnya, Djoko Tjandra didakwa melanggar KUHP Urusan 263 ayat (1) dengan risiko hukuman maksimal 8 tahun kurungan. Adapun dua terdakwa lain didakwa dengan pasal berlapis.

Dalam sidang, jaksa penuntut umum mengungkap ragam penjiplakan surat yang dilakukan Djoko Tjandra, antara lain surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 dan tulisan rekomendasi kesehatan.

Beragam surat itu didapat Djoko Tjandra atas bantuan Brigjen Prasetijo Utomo.

Surat-surat itu, ujar jaksa penuntut umum, dipalsukan untuk memuluskan upaya Djoko Tjandra yang masa itu berada di Malaysia supaya bisa masuk ke Indonesia.

“Surat bukti pemeriksaan Covid-19 dan juga tulisan rekomendasi kesehatan baik atas nama saksi Anita Dewi A Kolopaking ataupun segera terdakwa Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh dr Hambek Tanuhita juga merupakan surat keterangan yang tidak benar karena substansi surat tersebut bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, ” kata pendahuluan jaksa .

Sejauh ini belum ada tanggapan Djoko Tjandra arah dakwaan tersebut. Namun pada simpulan September lalu, pengacaranya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pembuktian semasa persidangan.

“Kita buktikan saja sangkaan terhadap DjokTjan (Djoko Tjandra) terkait tulisan palsu, ” kata Krisna kepada wartawan, Senin, 28 September 2020.

Bagaimana awal mula kasus Djoko Tjandra?

Kejadian Djoko Tjandra bergulir setelah buron selama 11 tahun atas urusan hak tagih Bank Bali itu melalui kuasa hukumnya Anita Kolopaking, mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Akan tetapi, permohonan PK itu ditolak karena Djoko diwajibkan buat hadir langsung dalam pengadilan.

Djoko lalu meminta Anita mengurus keperluan kedatangannya dengan bantuan Prasetijo yang zaman itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Dia lantas mengurus secara tujuan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait secara pemeriksaan virus Corona.

Keterangan gambar,

Terdakwa kasus dugaan pembuatan sertifikat perjalanan palsu Djoko Tjandra ditampilkan di layar saat bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan secara virtual di PN Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (13/10)

‘Coreng nama baik’ kepolisian

Surat-surat itu dibuat atas nama Brigjen Prasetijo, Anita Kolopaking, Djoko Tjandra, dan seorang anggota Polri lain bernama Jhony Andrijanto.

Menurut jaksa, perbuatan Prasetijo, telah “mencoreng tanda baik” kepolisian.

“Penggunaan surat jalan, tulisan keterangan pemeriksaan Covid-19, dan tulisan rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara immateriil karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum, ” perkataan jaksa.

“Mengingat terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi serta menjadi buronan Kejaksaan Agung semenjak tahun 2009, yang mana seperti Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi penjelajahan seperti layaknya perjalanan dinas dengan dilakukan oleh orang bukan anggota Polri, ” ujar jaksa lalu.

Keterangan gambar,

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan terkait dicopotnya lembaga Kepala Biro Koordinasi dan Perlindungan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri dari Brigjen Pol Pratesijo Utomo pada upacara di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/07).

Dalam sidang, jaksa mengungkap bahwa Prasetijo, dengan pesawat sewaaan, menjemput Djoko Tjandra untuk kembali ke Indonesia pada 6 Juni 2020, melalui Bandara Supadio di Pontianak lalu menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta.

Pada akhirnya Djoko Tjandra mengurus semua keperluannya pada Jakarta untuk PK. Tak cuma itu, Djoko Tjandra juga mengurus KTP serta paspor hingga belakangan kembali lagi ke Malaysia menggunakan Pontianak.

Sidang juga mengungkap bahwa kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia tak hanya sekali. Tercatat setidaknya ada 2 kali terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu masuk ke Tanah Air dengan bantuan Brigjen Prasetijo Utomo.

Kejadian kedua kemudian tercatat pada 16 Juni 2020. Saat itu Djoko Tjandra ingin membuat paspor sehingga memerlukan surat-surat palsu yang serupa dengan sebelumnya diurus Prasetijo.

Kasus-kasus lain yang melibatkan Djoko Tjandra

Sementara itu, urusan Djoko Tjandra yang lain, yaitu kasus dugaan korupsi kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) hendak segera disidangkan.

Dikutip dari kompas. com , Kepala Was-was Penerangan hukum Kejaksaan Agung, Keadaan Setiyono, mengungkap pihaknya akan melimpahkan kasus ini ke Jaksa Penuntut Umum pada Rabu (14/10).

“Tugas selanjutnya, penuntut umum membuat surat perkara, ” ujar Hari.

Bukti gambar,

Djoko Tjandra yang buron selama 11 tahun ditangkap di Malaysia pada Juli silam.

Dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan pedoman di MA, Djoko Djandra diduga memberikan suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki sendiri telah melaksanakan proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 September lalu.

Dalam konvensi dakwaan yang digelar bulan cerai-berai, Pinangki didakwa menerima suap sejumlah US$ 500 ribu atau kira-kira Rp7 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Keterangan gambar,

Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, mengikuti sidang perdana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/09).

Jumlah tersebut hanya uang muka sejak total US$ 1 juta ataupun sekitar Rp14 miliar jika Pinangki mampu membuat Djoko Tjandra jatuh dari hukuman dua tahun kurungan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Rencana Pinangki tercampak Djoko Tjandra adalah dengan mengurus penerbitan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) biar pidana penjara Djoko berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009, tidak bisa dieksekusi.

Jaksa menambahkan, Pinangki memperkenalkan muncul sebagai jaksa dan sebagai karakter yang mampu melakukan pengurusan masukan MA melalui Kejagung.

Di sisi lain, Djoko Tjandra juga ditetapkan jadi tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam kejadian dugaan korupsi terkait penghapusan red notice atas namanya.

Bareskrim turut menetapkan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka terduga pemberi suap dan Kepala Bagian Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sebagai terduga penerima suap.