Jendral Min Aung Hlaing orang paling kuat di Myanmar.

Keterangan tulisan,

Militer Myanmar menyuarakan pernyataan Jendral Min Aung Hlaing tentang menghapus konstitusi telah disalahartikan.

Militer di Myanmar menyatakan akan menyembunyikan dan mematuhi konstitusi, serta bertindak sesuai hukum, menyusul kekhawatiran kalau mereka akan melakukan kudeta.

Di dalam sebuah pernyataan, militer Myanmar mengutarakan bahwa komentar panglimanya baru-baru ini tentang hasil pemilu dimaksudkan untuk mengklarifikasi situasi konstitusi kepada personel militer.

Pada Jumat (29/01), laporan bahwa militer Myanmar mungkin tengah mempersiapkan kudeta mendorong PBB untuk meminta semua pihak agar menghormati demokrasi.

Myanmar baru menikmati kepala dekade terakhir di alam demokrasi setelah hampir 50 tahun di bawah kekuasaan militer.

Para-para anggota parlemen Myanmar akan berangkat bekerja pada Senin (01/02), sesi baru sejak partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional buat Demokrasi meraih kemenangan mutlak pada pemilihan umum November lalu.

Namun militer Myanmar yang sangat kuat mempertanyakan validitas kemenangan itu. Selama berminggu-minggu, militer menuduh terjadinya kecurangan gede dalam pemilu.

Komisi pemilihan umum Myanmar sendiri mengatakan pemilu diselenggarakan dengan bebas dan adil.

Keterangan tulisan,

Polisi berjaga-jaga di dekat gedung parlemen di Naypiydaw, Jumat (29/01).

Apa kata militer Myanmar?

Pada Rabu (27/01), panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi harus dihapus jika tidak dipatuhi. Ia memberi contoh peristiwa-peristiwa sebelumnya ketika undang-undang dihapuskan di Myanmar.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (30/01), militer Myanmar – dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw – mengatakan komentar sang panglima itu telah disalahartikan.

“Tatmadaw menyimpan konsitusi 2008 dan akan bertindak sesuai hukum, ” menurut penjelasan itu, yang dikutip kantor informasi Reuters .

“Beberapa organisasi dan media berasumsi apa yang mereka mau dan menulis seolah-olah Tatmadaw akan menghapus konstitusi. ”

Patuh pernyataan militer, komentar tersebut berniat “membuat mereka [personel militer] memahami situasi konstitusi. ”

Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang mengambil kemenangan mutlak dalam pemilu November lalu, menyebut pernyataan dari tentara “penjelasan yang cukup”.

Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters bahwa partai ingin militer menjadi pola “yang menerima hasrat masyarakat mengenai pemilu”.

Keterangan gambar,

Militer Myanmar menyatakan terjadi kecurangan besar dalam pemilu November semrawut, namun komisi pemilu membantah.

Mengapa muncul kewaswasan akan ada kudeta?

Militer menuding tersedia sekitar 10 juta kasus pengingkaran secara nasional dalam pemilihan ijmal November lalu. Mereka menuntut supaya klaim tersebut diselidiki.

Militer juga menuntut komisi pemilihan menerbitkan daftar pemilih untuk verifikasi.

Pemilu pada November berantakan merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan di Myanmar.

Seperti yang telah diperkirakan, Aung San Suu Kyi kacau figur yang sangat dihormati di Myanmar – serta partainya menyapu hasil pemilu dengan kemenangan gede.

Tentara mengatakan akan “bertindak” jika keluhan mereka soal pemilu tidak ditanggapi. Seorang juru bicara militer menegasikan berkomentar terkait kemungkinan pengambilalihan kekusaan.

Bayaran pemilihan mengeluarkan pernyataan Kamis (28/01) dengan mengatakan pemilu diselenggarakan lepas dan adil dan mencerminkan “keinginan rakyat”.

Komisi juga menyanggah adanya dakwaan kecurangan. Namun mengakui ada “kejanggalan” dalam daftar pemilih dan pusat menyelidiki 287 keluhan yang itu terima.

Keterangan gambar,

Para pendukung militer melakukan protes di depan komisi pemilihan ijmal di Yangon, Juma (29/01).

Pada hari Jumat (30/01), Kedutaan besar AS beriringan dengan 16 kedutaan negara asing termasuk Inggris dan delegasi Bon Eropa mengeluarkan pernyataan, mendesak tentara “mematuhi norma demokrasi. ”

“Kami menyalahi upaya apapun untuk mengubah buatan pemilihan umum atau menghalangi pertukaran demokratis Myanmar, ” demikian maklumat yang ditandatangani oleh sejumlah kedutaan termasuk AS, Uni Eropa, Australia dan Inggris.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Gutteres juga mengungkap pekik serupa seperti diungkapkan oleh pakar bicaranya, Stephane Dujarric.

“Dia mendesak semua pihak untuk mencegah bentuk pancingan apapun dan menunjukkan kepemimpinan serta mematuhi norma demokrasi dan me hasil (pemilu), ” kata Dujarric dalam pernyataan.

“Semua masalah pemilu kudu diselesaikan melalui mekanisme legal, ” tambahnya.

Keamanan di ibu kota Naypidaw ketat pada hari Jumat (29/01) dengan pengerahan polisi dan jalan-jalan ditutup dengan pagar dan kawat berduri.