Thursday, June 4, 2020
PTUN Jakarta menyatakan pemblokiran intenet yang terjadi pada Agustus-September 2019 di Papua dan Papua Barat, setelah wilayah itu dikoyak kerusuhan, menyalahi aturan. Pemerintah wajib meminta maaf, demikian putusan PTUN.
Mualaf dari Inggris dan Jepang yang sempat melaksanakan umrah untuk pertama kalinya mengatakan merasa sedih di tengah ketidakpastian haji tahun ini namun merasa 'sangat bersyukur' dapat beribadah sebelum pandemi menyebar.
Serangan terhadap orang-orang Asia yang tinggal di AS meningkat selama pandemi. Hal ini mengungkap kenyataan 'betapa tak aman menyandang identitas sebagai orang Asia atau China di Amerika'.
Karantina berangkat dilonggarkan di berbagai negara Eropa, masyarakat diminta beradaptasi dengan laksana baru sesudah pandemi, di antaranya bisa mengunjungi keluarga asal tak mengarahkan di Italia, kelas dibatasi 15 siswa di Prancis, pengunjung restoran dibatasi 30 orang di Belanda.
Aksi bentrokan, penjarahan, pembakaran tenggat unjuk rasa damai yang membabitkan ratusan orang, terus berlanjut pada sejumlah kota di AS, jadi protes terhadap kematian seorang adam kulit hitam, George Floyd, dalam tangan aparat polisi di Minnesota.
Lebih dari 200 sekolah di semesta Korea Selatan telah ditutup kembali akibat gelombang baru kasus virus corona, hanya beberapa hari sesudah jutaan pelajar kembali ke kelas.
Parlemen China telah menyetujui RUU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang mau menghukum siapapun yang menentang dominasi Beijing di wilayah tersebut. Sebelumnya Menlu AS menyatakan Hong Kong tak lagi 'otonom' dari China
Sebanyak pendemo diajak turun ke tiang guna mengganggu pembahasan kedua RUU lagu kebangsaan China di Dewan Legislatif.
Seorang pria berusia 27 tahun dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan oleh pengadilan Korea Selatan karena berkali-kali melanggar peraturan karantina, yang merupakan hukuman penjara pertama di negara itu bagi pelanggar peraturan karantina untuk mengendalikan penyebaran virus corona.
Arahan sederhana untuk memahami rencana China menerapkan UU Keamanan Nasional dalam Hong Kong, ketentuan yang diyakini akan menghapus berbagai hak pokok warga kota itu.