Buah hati Rizieq divonis denda Rp20 juta: Pengaruhnya ‘makin melemah’ atau menunggu ‘peran’ masa Pilpres 2024?

Majelis Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/05) dijadwalkan membaca putusan vonis atas peristiwa kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung dengan terdakwa Rizieq Shihab setelah proses sidang selama berminggu-minggu.

Apapun putusan hakim pada Rizieq Shihab dan walau organisasinya telah dibubarkan, taat pengamat politik dari Netfid (Network for Indonesia Democratic Society), Dahliah Umar, arahan FPI itu masih memiliki pengaruh politik, terutama mengikat kepentingan politik identitas, menjumpai tahun Pemilu 2024.

Namun Dahliah melihat besar kecilnya pengaruh Rizieq juga tergantung pada isu yang bisa mengerahkan massa dalam jumlah banyak, mengingat FPI berbasis kekuatan massa.

“Selama tidak ada pengumpulan massa & tidak ada isu dengan kemudian mampu untuk menggerakkan massa, menurut saya bakal semakin mengecil pengaruhnya. ”

Sementara Rizieq Shihab, menurut pengacaranya, berkukuh tetap akan berpolitik dan bersikap oposisi terhadap pemerintah.

“Sikap politik itu dilindungi undang-undang, jadi tidak ada yang berhak menghalangi. Tingkah laku politik dia akan dicarikan momentum yang tepat, kala dia sudah di luar (penjara), ” ujar Sugito Atmo Prawiro, pengacara Rizieq.

Sedangkan politisi Golongan Golkar, Dave Laksono mengutarakan, walaupun sulit menghilangkan rumor politik identitas, namun menurutnya pengaruh Rizieq Shihab telah melemah sejak dua kubu yang berseteru dalam Pemilu 2019 telah bergabung pada koalisi pemerintah.

“Karena periode pilpres yang lalu, calonnya [kubu Rizieq Shihab] Pak Prabowo. [Dan] Pak Prabowo sekarang sudah gabung ke pemerintah, ” kata Dave kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Pada November lalu, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kejadian kerumunan massa yang menyalahi protokol kesehatan Covid-19, setelah dia pulang dari Arab Saudi.

Dan simpulan April lalu, polisi menangkap salah-seorang pimpinan FPI Munarman karena diduga menggerakkan orang lain serta mufakat sundal untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam berbagai jalan, Rizieq Shihab atau pimpinan FPI lainnya menuduh barang apa yang dialami pihaknya jadi kriminalisasi dan korban durjana penguasa.

Tuduhan seperti tersebut sudah berulangkali dibantah oleh aparat kepolisian dan pejabat keamanan pemerintah.

Mengaji juga:

Penyelidik politik dari Netfid (Network for Indonesia Democratic Society), Dahliah Umar, menyatakan meskipun FPI sudah dibubarkan & Rizieq Shihab menghadapi jalan hukum di pengadilan, pengaruhnya belum habis mengingat masih punya banyak loyalis dan itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik terkait politik identitas jelang Pemilu 2024.

Namun itu semua tergantung pada pola gerakannya, jadi tidak akan signifikan semasa tidak ada pengerahan massa atau tidak ada rumor yang menggerakkan massa.

“Kalau kita lihat figur-figur yang kemudian dipenjara sebenarnya masih bisa menyampaikan pesan-pesan melalui media sosial yang diadministrasikan oleh loyalisnya.

“Dia bisa bermain di media sosial, tetapi karena FPI ini kekuatan massa, selama tidak ada pengumpulan massa dan tidak ada isu yang kemudian mampu untuk menggerakkan massa, menurut saya akan semakin mengecil pengaruhnya.

“Apalagi sekarang perpolitikan yang dulu terpolarisasi sudah menyatu dalam gabungan pemerintahan, ” kata Dahliah kepada BBC News Nusantara, Rabu (26/05).

Namun, tinggi dia, walaupun di gabungan pemerintahan untuk mengurangi penentangan itu diusahakan oleh elit politik, tidak kemudian memproduksi akar rumput itu lebur juga. Ini yang melaksanakan Rizieq Shihab masih memiliki pengaruh.

“Jadi politik individualitas itu selesai di elit, tapi tidak selesai pada bawah. Itulah kenapa kemudian Habib Rizieq ini walaupun nanti dia divonis atau dipenjara, tetap pengikut setianya ada dan mereka bakal semakin sulit untuk dikontrol karena FPI-nya bubar.

“Jadi ada organisasi yang massanya besar, dibubarkan, tapi secara ideologi kan mereka tak hilang. ”

Maka, tinggi Dahliah, sebenarnya dibubarkannya FPI tidak kemudian membuat gaya massa ini langsung lelap.

“Dia hanya senyap sesaat, tapi kalau nanti sudah mendapatkan pemimpin baru, misalkan Habib Rizieq nanti dipenjara, kemudian Habib Rizieq kemudian menunjuk si A untuk meneruskan dan posisinya tersebut di luar penjara dan bisa menggalang kekuatan, kawula terkumpul lagi dengan berganti nama. Jadi mereka cukup berganti nama aja.

Maka sebenarnya tidak selesai dengan membuat atau menjerat pemimpinnya dalam kasus-kasus pidana terbatas, kemudian kita berharap organisasinya berhenti. Itu hal yang sangat sulit untuk dituju. ”

Menurut Dahliah, sesudah FPI dibubarkan, negara juga harus memikirkan apa yang akan dilakukan terhadap para-para pengikut Rizieq Shihab.

“Di FPI bisa saja selain ada unsur-unsur yang lebih condong mendukung kelompok-kelompok ekstremis, namun ada anggota yang termasuk biasa-biasa saja, yaitu orang-orang Islam yang suka membaca kemudian gabung ke FPI.

Jadi, menurut saya negeri harus mengikuti terus dengan jalan apa, apa saja yang dikerjakan oleh pendukung Habib Rizieq di FPI ini, serta kemudian tidak boleh mengecap bahwa semua pengikut Habib Rizieq itu berpotensi sebagai ancaman negara. ”

Oleh sebab itu, dengan adanya eksponen-eksponen eks FPI yang membentu pola baru, Dahliah menyarankan biar tidak dilarang, apalagi jika mereka kemudian dilihat sebagai kelompok yang lebih menuju ke kemaslahatan.

Pada sisi lain, setelah dibubarkannya FPI, muncul dua pola baru yang dibentuk eksponennya, yaitu Front Persaudaraan Islam yang dideklarasikan oleh Aziz Yanuar dan Ada Depan Persatuan Islam yang dideklarasikan Ahmad Sobri Lubis.

Menurut Dahliah dengan adanya organisasi yang kemudian meminta sebagai pengganti FPI, mampu saja kemudian pengaruh Rizieq Shihab itu jadi menyurut.

“Artinya sebenarnya dibubarkan FPI ini dengan adanya sistem baru, usaha untuk menggugat pembubarannya menjadi ‘tidak dianggap terlalu penting’ karena toh sudah ada organisasi segar yang akan melanjutkan misi-misi FPI.

“Organisasi baru tersebut ada pemimpinnya juga, oleh sebab itu sudah semakin terfragmentasi eksponen-eksponen FPI yang kemudian membuat organisasi sendiri-sendiri yang diklaim melanjutkan FPI.

“Itu salah satu indikator mengapa lalu bisa saja Rizieq Shihab menjadi semakin melemah karena dia tidak lagi punya organisasi yang dia pimpin, kemudian ada eksponen FPI yang membuat organisasi masing-masing yang itu bisa sekadar menjadi kekuatan politik dengan digunakan oleh siapapun untuk kepentingan politik nasional 2024, ” ujarnya.

Dave Laksono, politikus Partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR mengatakan, dirinya tidak melihat kehadiran wujud Rizieq Shihab dan pendukungnya sebagai ancaman, lantaran denah perpolitikan nasional sudah berubah belakangan.

Walaupun sentimen ‘anti-Jokowi’ masih disuarakan Rizieq Shibab dan pendukungnya, Dave memandang sentimen seperti itu bahkan melemah.

“Karena waktu pilpres yang lalu, calonnya [kubu Rizieq Shihab] Pak Prabowo. [Dan] Pak Prabowo sekarang sudah gabung ke pemerintah, ” sirih Dave kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Secara demikian, Dave tidak tahu kehadiran Rizieq yang mengecap dirinya sebagai oposisi jadi “ancaman yang besar”.

“Saya tidak melihatnya sebagai kerawanan yang besar, ” ujarnya.

Jika saat ini dirasakan sentimen anti pemerintahan Jokowi itu masih terlihat, hal itu lantaran kejadiannya “masih baru”.

“Ini kejadiannya baru kurang tahun yang lalu, serta sekarang ‘kan Presidennya masih Jokowi, akan tetapi saya melihat sentimennya makin menyurut, ” jelasnya.

Namun begitu Dave meminta pemerintahan Jokowi agar tidak melakukan ancangan “kekerasan atau hantam langsung” terhadap orang-orang yang selama ini dianggap sebagai pembantu Rizieq.

Di sisi lain, Dave Laksono mengatakan, penggunaan politik identitas keagamaan di dalam perpolitikan, tidak cocok bagi proses demokrasi yang sehat.

“Kita memilih calon tidak berdasarkan kemampuan atau kecakapan seseorang, tapi dilihat sejak identitas [suku atau agama]… ini memberangus demokrasi itu sendiri, ” kata Dave kepada BBC News Nusantara, Rabu (26/05).

Dalam praktiknya, Dave tidak memungkiri politik identitas masih berlangsung di masyarakat, yang antara asing ditunjukkan sentimen berdasarkan rumor agama.

Dia mencontohkan peristiwa itu terlihat nyata pada Pilpres 2019 dan pada pilkada di Jakarta.

“Pasti [politik identitas] hendak selalu ada semangat itu, dan selalu digunakan lawan politik untuk mengurangi perkataan kita, ” kata Dave.

Salah-seorang pengacara Rizieq Sihab, Sugito Atmo Prawiro mengatakan kliennya berkukuh tentu akan berpolitik dan bersuara oposisi terhadap pemerintah.

“Sikap politik itu dilindungi Peraturan, jadi tidak ada yang berhak menghalangi. Sikap kebijakan dia akan dicarikan paksa yang tepat, ketika dia sudah di luar (penjara), ” ujar Sugito Atmo Prawiro, pengacara Shihab kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/05).

Namun diakuinya, zaman ini gerak-gerik kliennya dibatasi, dikontrol, dan diatur, sehingga kesulitan untuk menyuarakan aksi politiknya. “Kecuali kalau belakang dia sudah bebas, ” ujarnya.

Menurutnya, Rizieq adalah pendukung “tokoh tertentu” terpaut Pemilu Presiden 2024. Fakta ini pula yang disebutnya membuat kliennya diperkarakan dengan hukum, belakangan.

“[Rizieq Sihab] dianggap berpotensi untuk menjadi vo t e – getter bagi pemilih pemula atau umat Islam, juga bisa mengkhawatirkan, ” katanya.

Alasan lainnya, banyak telaahan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat, akan tetapi menurutnya “hanya Rizieq Shihab yang disidangkan”.

“Ini sudah menjadi gambaran jelas (lebih merupakan perkara politik), ” ujarnya.

Sugito mengaku barang apa yang dialami kliennya zaman ini menyebabkan kekuatannya sebagai oposisi menjadi “dibungkam”.

“Dan akhirnya pendukungnya bersikap dalam diam. Bukan berarti tak bersikap. Kalau nanti ada pilpres, atau kegiatan kebijakan, ketika ada momentum tertentu, pasti akan bersikap, ” jelas Sugito.

“Sekarang sepi dalam ketakutan, karena gaya sekarang sangat represif terhadap yang berbeda pendapat, ” tambahnya.