Banjir di Kalimantan Barat: ‘Air setinggi leher’, lebih dari 35.000 rumah terendam, kata Walhi, ‘hutan tidak bisa lagi menjamin keselamatan manusia’

Banjir yang terjadi di wilayah DAS Kapuas berpotensi juga terjadi di wilayah lain di Indonesia, terutama wilayah yang hutannya sudah rusak.

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri mengatakan, daerah rawan tersebut antara lain daerah Kalimantan lainnya seperti Kalimantan Tengah, serta Aceh, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, banjir disebabkan kerusakan DAS Kapuas yang sudah mencapai 70 persen akibat penambangan liar dan perkebunan.

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kapuas, terdapat lebih dari satu juta hektar lahan kritis dari total 14 juta DAS di Kalimantan Barat, dan mayoritas berada di DAS Kapuas.

Di antara warga yang terkena dampak adalah Hafidzin, warga Sungai Ulak, Kecamatan Sintang (45 tahun). Selama tiga minggu terakhir dia tinggal di kamp pengungsian.

Rumahnya masih terendam banjir lebih dari satu meter sehingga tidak layak huni.

Ia dan beberapa warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih dan kebutuhan pokok lainnya.

“Yang paling sulit saat ini adalah akses air bersih, gas dan kebutuhan pokok, kita berada di Kota Sintang sendiri. Hampir semua wilayah terendam banjir lebih dari satu meter,” katanya kepada wartawan Taufik Hidayat di Sintang yang dilansir BBC News Indonesia. , Kamis (11/11).

Keluhan yang sama juga diungkapkan Nova yang memiliki anak perempuan berusia dua tahun.

“Di rumah airnya sampai tengkuk. Dampaknya faktor ekonomi, suami tidak bisa bekerja. Kami butuh makan dan kebutuhan balita karena kami tidak bisa apa-apa,” ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB) Kabupaten Sintang mencatat ada sekitar 35.117 unit rumah yang terendam banjir hingga 300 sentimeter, lima jembatan rusak berat dan beberapa sarana prasarana lainnya terdampak.

Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir yang disebut sebagai “terburuk dalam 50 tahun terakhir” selama 30 hari mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021.

Banjir di Sintang merupakan satu dari lebih dari 40 bencana banjir yang terjadi di sejumlah tempat di Kalbar, menurut data BPBD Kalbar dari Januari hingga September 2021.

Rentetan bencana tersebut, menurut Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Nicodemus Ale, disebabkan oleh alih fungsi hutan secara masif dan berlebihan (kelebihan muatan).

“Dalam rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Barat, luas hutan produksi adalah 6,4 juta hektar dari total luas 14,7 juta hektar, dan sisanya adalah kawasan non-produksi.”

“Namun faktanya, luasan investasi termasuk pertambangan, kelapa sawit, dan sektor kehutanan lainnya sangat masif, lebih dari 12 juta hektar. kelebihan muatan, tidak lagi mampu menjamin keselamatan manusia dari ancaman bencana ekologis,” kata Nikodemus.

“Jadi semua bencana ekologis ini adalah akibat dari tata ruang yang buruk. Kita baru saja memasuki fenomena La Nina, tapi banjirnya sudah mencapai sebesar ini,” katanya.

Menurut data Global Forest Watch, Kalimantan Barat kehilangan 1,25 juta hektar hutan primer dari tahun 2002 hingga 2020. Kemudian, pada tahun 2020, Kalimantan Barat kehilangan 3,58 juta hektar tutupan pohon, atau mengalami penurunan tutupan pohon sebesar 26% sejak tahun 2000.

Empat daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Ketapang, Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu.

Banjir yang melanda empat kabupaten, dengan terparah di Sintang, disebabkan kerusakan DAS Kapuas yang kini mencapai 70 persen, kata Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji.

“Pendangkalan sungai sangat cepat, muara Kapuas kalau tidak pasang tujuh meter, sekarang 4,6 meter, sudah ada dua meter pendangkalan. Mengapa sedimentasi begitu cepat? Karena di hulu ada penambangan emas tanpa izin (PETI), bahkan menggunakan ekskavator.” kata Sutarmidji, Selasa (9/11).

“Kemudian alih fungsi lahan dari hutan berbagai jenis tanaman menjadi satu jenis (sawit). Saya juga tidak setuju dengan HTI. Dari 10 yang diberikan izin hanya satu yang ditanam, yang lain ditebang. kayu dan kemudian ditinggalkan,” tambahnya. .

Sebagian besar wilayah tersebut termasuk dalam wilayah DAS Kapuas. Menurut data Pusat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas, dari 14 juta hektar wilayah DAS di Kalimantan Barat, terdapat 1,01 juta hektar DAS dalam kondisi kritis, yang mayoritas terjadi di DAS Kapuas.

“Dari sekitar satu juta hektar lahan kritis, yang terbesar berada di DAS Kapuas,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, kepada wartawan Mahendra di Pontianak yang dilansir BBC News Indonesia.

Adi mengatakan DAS Kapuas (selain DAS Pawan dan Jelai di Kalbar) mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau hingga Kota Pontianak.

“Jadi kalau hujan deras, tidak ada tutupan lahan, tanah jadi lumpur dan mengalir ke sungai dan terjadi pendangkalan sedangkan debit air di sungai maksimal, ditambah hujan deras, jadi meluap semua,” kata Adi.

“Penyebab kerusakan DAS Kapuas adalah kegiatan PETI di darat dan di atas sungai, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur, pemukiman, hingga kebakaran hutan dan lahan, ditambah debit air yang tinggi,” kata Adi.

Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalbar adalah dengan melakukan moratorium perizinan dan rehabilitasi lahan kritis dengan fokus di wilayah DAS Kapuas.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan banjir di Sintang dapat dicegah melalui penataan ruang dan perilaku masyarakat yang baik dan benar agar lebih peduli dan memahami pemanfaatan alam secara berkelanjutan untuk masa depan. kehidupan.

Ganip juga mengingatkan bahwa pada November hingga Februari sebagian besar mengalami fenomena La Nina yang dapat memicu peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan dari 20% menjadi 70%.

Menurut Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI), Mufti Barri, banjir yang terjadi di Sintang yang disebut-sebut akibat tata ruang yang buruk, berpotensi juga terjadi di wilayah lain di Indonesia, terutama kawasan hutan. telah rusak.

“Pada tahun 2018 kami menganalisis rasio tutupan hutan terhadap indeks risiko banjir BNPB. Hasilnya, wilayah dengan indeks risiko banjir tinggi adalah yang memiliki tutupan hutan lebih sedikit,” kata Mufti.

Daerah rawan banjir antara lain Jawa, Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan lain-lain.

“Yang masih aman adalah Maluku dan Papua. Pemerintah harus mengambil pendekatan pemulihan dan rehabilitasi DAS untuk mencegah banjir, bukan perhitungan nasional. Jika tidak bisa, pendekatan provinsi akan diprioritaskan,” kata Mufti.

Pada pekan pertama November 2021, telah terjadi 32 bencana banjir di seluruh Indonesia dengan korban tewas sembilan orang dan dua orang hilang.