• Jonathan Head
  • Koresponden BBC News di Asia Tenggara

Protesters making the three finger salute

Keterangan gambar,

Semenjak kudeta tangal 1 Februari lalu, unjuk rasa kelompok sipil di Myanmar berlaku hampir setiap hari.

Kedatangan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk tadbir junta militer, Wunna Maung Lwin, ke Bangkok, Thailand, Rabu (24/02) lalu, mencatat dimulainya upaya diplomatik dengan pelik untuk Asia Tenggara.

Apa-apa saja dengan dibahas Maung Lwin zaman bertemu Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu Thailand, tidak diumumkan ke publik.

Pembicaraan resmi pertama dengan seorang anggota senior tadbir junta Myanmar juga berlangsung begitu rumit.

Ketika ditanya tentang relasi itu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bahkan sampai tidak bersedia mengkonfirmasi relasi itu benar-benar terjadi.

Untuk setiap negara yang memiliki kepentingan secara situasi di Myanmar, kritis usai kudeta militer memunculkan persoalan yang sangat benar sulit.

Respons negara-negara dengan kekuatan militer dan ekonomi adidaya menarik banyak menghiraukan. Sanksi dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat. Uni Eropa selalu tengah mempersiapkan sanksi buat Myanmar.

Sementara itu, China mengeluarkan pernyataan diplomatis dengan sebenarnya bisa ditebak. Itu mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara tenteram.

Namun China mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB ragam revisi. Pernyataan itu tidak mengutuk kudeta, tapi menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan agar keyakinan demokrasi kembali ditegakkan di Myanmar.

Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa China tidak mengabulkan dengan kudeta yang berlaku.

Namun, baik AS dan China tidak memiliki penuh opsi untuk turut mengatasi krisis di Myanmar.

Buah AS sudah berkurang pada Asia Tenggara, jauh lebih rendah dibandingkan saat belakang kali mereka menjatuhkan hukuman ekonomi yang masif pada Myanmar pada dekade 1990-an.

Keterangan video,

Bagaimana kudeta dalam Myanmar bisa terjadi?

Namun sanksi memang melumpuhkan ekonomi Myanmar tersebut tidak terlalu mempengaruhi beraneka macam keputusan yang diambil tadbir junta kala itu.

Sanksi terbatas saat ini cuma menyerang pihak-pihak yang terkebat langsung dalam kudeta dan juga bisnis angkatan bersenjata Myanmar.

Namun sanksi itu juga tidak akan dengan masif mengubah orang-orang dengan kini berkuasa di Myanmar.

Krisis Myanmar terjadi dalam masa-masa awal pemerintahan Joe Biden di AS, benar ketika ia mulai merumuskan pendekatan baru terhadap negeri Asia-Pasifik.

Formula yang ditata Biden itu seharusnya menekankan nilai-nilai demokrasi dan selalu kerja sama dengan pacar di kawasan, antara asing sepuluh anggota ASEAN.

Walaupun begitu, seperti halnya China, ASEAN tidak akan memakbulkan pendekatan berdasarkan sanksi serta kecaman terhadap junta militer Myanmar.

Langkah hati-hati China

China terlihat seperti pemenang dari kudeta di Myanmar. Mereka adalah negara adidaya yang bersedia bekerja setara dengan rezim baru dan terus memasok senjata serta modal investasi.

Namun, tidak rahasia lagi bahwa China lebih nyaman berurusan secara pemerintahan yang dipimpin Suu Kyi, yaitu Partai Federasi Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Hubungan China menjadi semakin hangat dengan NLD. Hal sebaliknya terjadi pada ikatan China dengan rezim tentara yang tidak dapat diprediksi.

Militer Myanmar secara historis memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pengaruh tetangga gembung mereka ini, terutama perkara keberadaan beberapa pemberontak bersenjata di garis perbatasan itu.

Namun banyak orang pada Myanmar yakin bahwa China mendukung pemerintah junta militer. Ini memicu sentimen anti-China di antara jutaan warga Myanmar yang sekarang memprotes kudeta.

Situasi itu memaksa pemerintah China angkat pandangan untuk menyangkal rumor kalau mereka membantu militer Myanmar membangun sistem keamanan jaringan internet atau mengirim gerombolan khusus untuk turut menumpas pengunjuk rasa.

Keterangan gambar,

Kepolisian Myanmar tiba menghadapi pengunjuk rasa dengan respresif.

Penolakan menggebu-gebu kepada kudeta juga menimbulkan ancaman berupa ketidakstabilan jangka lama di Myanmar. Ini mengancam kepentingan ekonomi dan perkara strategis China yang substansial di sana.

Atas semua alasan ini China berupaya melangkah secara sangat ingat-ingat.

Sementara itu, PBB memiliki catatan tidak menyenangkan dalam Myanmar. Utusan khusus itu gagal mempromosikan iklim demokrasi selama dua dekade final, setelah pemberontakan tahun 1988.

Sebagian besar upaya pelapor hak asasi manusia PBB untuk Myanmar juga tak membuahkan hasil.

Ada pula kontroversi soal badan-badan PBB yang tutup mulut tempat penindasan etnis Rohingya yang memicu eksodus massal tarikh 2017.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar saat itu merupakan diplomat asal Swiss, Christine Schraner Burgener. Tempat memiliki tugas berat untuk menemukan siasat kompromi yang dapat membawa mengeluarkan Myanmar dari konfrontasi militer dan sipil.

Burgener sedang mencari jalan bertemu perwakilan pemerintah junta militer. Akan tetapi, pertemuan itu akan sangat bersandar pada keberhasilannya menemui Aung San Suu Kyi. Kedudukan penahanan pimpinan Partai NLD itu tidak diketahui jemaah.

Dalam situasi seperti itu, Burgener tidak dapat memberi penetapan formal apapun kepada junta.

Burgener juga membawa arahan dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan kalau kudeta harus digagalkan. Pemberitahuan itu akan menyulitkan Burgener mendapatkan kepercayaan dari para-para jenderal.

Keterangan gambar,

Sekjen PBB, Antonio Guttere, menyatakan bahwa kudeta militer di Myanmar harus digagalkan.

Tidak banyak kalangan membenarkan bahwa pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, mengizinkan membahas penyerahan kekuasaan dengan baru saja dia ambil.

Beberapa bawahannya mungkin tidak setuju dengan kudeta itu dan menyadari risiko tinggi yang ditimbulkannya terhadap Myanmar.

Namun perbedaan pendapat dalam internal angkatan bersenjata Myanmar jarang sekali terekspos ke publik.

Aung San Suu Kyi, yang sikap cepat kepalanya dapat mengatasi periode tahanan rumah selama 15 tahun mungkin lebih segan berkompromi ketimbang para jenderal yang menggulingkannya.

Indonesia maju ke depan

Dampak negatif kudeta militer Myanmar dengan mempersulit upaya negoisasi tampak dalam upaya Indonesia memulai inisiatif ASEAN di Myanmar.

ASEAN menghadapi tantangan berat dalammengatasi krisis ini. Perhimpunan negara Asia Tenggara itu terikat pada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

Di setiap anggota ASEAN juga tidak dapat campur tangan di dalam urusan dalam negeri anggota lainnya.

Walau begitu, rintisan harus diambil karena konfrontasi dan pertumpahan darah bakal berdampak serius bagi kemantapan dan reputasi ASEAN, khususnya terhadap negara seperti Thailand yang berbatasan dengan Myanmar.

Otoritas Thailand sudah menyiapkan kemungkinan muncul pelarian sejak Myanmar yang melintasi tapal batas.

ASEAN tidak satu kesimpulan terkait Myanmar.

Thailand, Vietnam, Kamboja, dan pada awalnya bahkan Filipina, yang sudah menjadi negara anggota memutar liberal dalam bidang benar asasi manusia dan demokrasi, menolak mengkritik kudeta itu.

Mereka menggambarkannya sebagai masalah internal Myanmar.

Singapura, investor asing terbesar di Myanmar, lebih tegas lewat penjelasan yang mengungkapkan “keprihatinan besar”.

Singapura menyebut penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk menemui sebagai tindakan yang “tidak bisa dimaafkan”.

Keterangan gambar,

Menlu Indonesia Retno Marsudi (kiri) dan Menlu Thailand Don Pramudwinai (tengah) bertemu Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin di Bangkok.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang zaman kerap mengambil peran pokok dalam penyelesaian masalah sesuai konflik Kamboja pada 1980-an.

Indonesia mulai melangkah buat mencoba mencari jalan keluar dari krisis Myanmar.

Gajah Luar Negeri Retno Marsudi adalah salah satu figur yang paling berpengalaman pada kawasan ini. Dia aktif mencari solusi untuk gawat Rohingya empat tahun morat-marit.

Namun Indonesia jauh sejak Myanmar. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Myanmar & tidak memiliki kepentingan ekonomi atau strategis besar pada sana.

Bagaimanapun, sebagai negeri besar multi-etnis yang laskar bersenjatanya pernah memainkan posisi sentral dalam pembangunan warga, para jenderal Myanmar sering menjadikan Indonesia sebagai contoh.

Namun saat Retno Marsudi mulai menjajaki pertemuan istimewa ASEAN terkait Myanmar, rincian proposal yang sedang mereka susun bocor.

Detail itu antara lain menyangkut proposal agar junta militer Myanmar berjanji menggelar pemilihan ijmal dalam setahun ke aliran.

Dokumen itu juga mendesak junta militer membebaskan Aung San Suu Kyi & politisi NLD lainnya beserta mengizinkan mereka untuk mengikuti serta dalam pemilu.

Jadi kompromi, ide itu mengakar akal.

Namun ide tersebut justru memicu kemarahan kawanan anti-militer di Myanmar. Mereka mendesak agar pemilu November lalu yang dimenangkan oNLD diakui.

Kelompok penentang kudeta juga menilai pemilu hangat adalah bentuk dukungan terhadap militer karena membatalkan hasil pemilihan yang sah.

Tawaran ini, menurut mereka, hanya akan mendorong militer melaksanakan kudeta lainnya pada zaman depan.

Akibat eskalasi tersebut, rencana perjalanan Retno Marsudi ke Myanmar langsung dibatalkan.

Keterangan gambar,

Pengunjuk rasa di Myanmar menyalahi rencana kedatangan Menlu Retno Marsudi ke Myanmar.

Pertunjukan diplomatik yang sangat kacau

Terlepas dari semua kelemahannya, ASEAN tetap menjadi satu-satunya forum di mana para-para pejabat senior Myanmar bakal disambut.

Forum ini ialah tempat di mana jalan komunikasi tetap terbuka.

ASEAN mungkin adalah forum dengan paling tepat untuk memfasilitasi pesan seluruh dunia kepada para jenderal Myanmar, sekali lalu mendengarkan pendapat mereka mengenai cara menyelesaikan krisis.

Sanksi yang diterapkan oleh negara2 Barat pada tahap ini tidak akan mempengaruhi para-para jenderal Myanmar.

Sebaliknya, penghentian sanksi akan mendorong tentara Myanmar menghindari konfrontasi & kekerasan.

Keterlibatan negara tetangga Myanmar di Asia serupa tidak akan banyak menggerakkan para jenderal yang anti-asing itu.

Namun tetapi bila upaya kawasan dikoordinasikan dengan tepat dengan tekanan dengan diterapkan negara Barat, hasil positif mungkin akan tercapai.

Pejabat militer yang masih mendominasi pemerintahan Thailand memiliki kesempatan untuk menunjukkan kenegarawanan. Mereka juga bisa menggunakan hubungan dekat secara pribadi dengan Min Aung Hlaing untuk menjajaki diskusi.

Efek China juga sangat genitalia dalam kondisi ini.

Akankah China duduk diam, menunggu apakah militer Myanmar hendak menggebuk pengunjuk rasa lulus melanjutkan bisnis seperti berpunya? Atau akankah China bergabung dalam upaya negosiasi mereka keluar?

Sejauh ini China belum menunjukkan wajah itu dalam permainan diplomatik yang sangat rumit ini.