• Kepala Eben Lumbanrau
  • Wartawan BBC News Nusantara

Sumber gambar, Walhi Sulawesi Selatan

Keterangan gambar,

nelayan dan keluarganya pada Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan berdemo menolak penambangan pasir laut.

Dibanding Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, tersedia jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di daerah lingkar pertambangan.

“Di mana ada tambang, dalam situ ada penderitaan awak. Di mana ada tambang, di situ ada keburukan lingkungan, tidak akan bisa berdampingan, ” kata pemimpin Jaringan Tambang (JATAM) Merah Johansyah kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Jumat (20/05).

Abang mengatakan, lingkungan “dirusak” serta masyarakat “dibungkam” paksa demi terlaksananya komoditi prioritas yang menjadi tulang punggung penghasilan negara itu.

Namun, negeri melalui Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah tudingan tersebut.

Baca juga:

“Siapapun yang mengutarakan tidak bisa [berdampingan], hemat saya mereka tidak melihat secara utuh, ” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Djamaluddin.

Ridwan meminta masyarakat buat juga melihat manfaat sumbangan bagi kehidupan, peran kekayaan alam itu bagi perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah melakukan penguatan regulasi.

“Terlalu naif jika kegiatan [pertambangan] tidak mengganti lingkungan hidup. Yang dipertahankan adalah fungsi ekologisnya, kalau misalnya bukit jadi papar selama fungsi ekologisnya tidak rusak, masalahnya apa pada situ? ” kata Ridwan.

Di pekan peringatan lingkungan hidup, BBC News Nusantara merangkum beberapa nelangsa masyarakat lingkar tambang yang meminta haknya “direnggut” paksa oleh tambang serta dampak lingkungan yang terjadi.

‘Menggadaikan seluruh demi bertahan hidup’

(Pertambangan pasir laut – Makassar, Sulawesi Selatan)

Wajah Daeng Sahabu, nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, terlihat lengai menyaksikan pertambangan pasir merusak terumbu karang tempat ia biasa mengambil ikan kacau warga menyebut area itu Coppong Lompo dan Coppong Cadi.

“Ikan tenggiri dulunya dapat 10 ekor mulia hari, sekarang satu saja sulit. Coppong itu laksana kota mati [dasar lautnya], ikan menghilang karena terumbu karangnya rusak oleh tangan, ” kata Sahabu pada wartawan Darul Amri dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia di Pulau Kodingareng, Sabtu (22/05).

Berdasarkan bukti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, kapal penambang pasir berukuran 230 meter dan beroperasi sejak Februari tahun lalu mampu mendatangkan puluhan ribu kubik ramal laut dalam sehari buat proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) yang diklaim akan menjadi pelabuhan termegah di wilayah Indonesia timur.

Fakta gambar,

Rancangan pembanguan Makassar New Port yang mengambil pasir bahar dari wilayah sekitar Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan.

Akibatnya, ia dan nelayan lain enggan melaut sebab selalu merugi. Bibir Sahabu yang bekerja sebagai nelayan pancing gemetar saat mengisahkan perjuangannya dalam bertahan hidup.

“Saya harus menggadaikan semua emas hingga perahu. Bahkan tiga anak saya saat ini terancam tidak bisa meneruskan studinya, ” kata Sahabu.

Pengalaman serupa juga dialami Kenna, istri nelayan, yang terus berutang untuk mengambil kebutuhan sehari-hari karena perolehan suami yang hanya Rp10. 000 hingga merugi pada setiap kali melaut.

Keterangan gambar,

Kenna, istri nelayan di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan, yang tetap berutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

“Biasa pinjam beras, pinjam gula dan dibayar kalau dapat ikan. Kalau ada penambang [kapal] begitu [terguncang] jantungku, mau sekadar saya ke atas [kapal], ” kata Kenna sambil menyeka air mata.

Berdasarkan riset Walhi Sulsel akhir tahun lalu, asosiasi di Pulau Kodingareng menemui kerugian hingga Rp80 miliar akibat tambang pasir bahar ini.

“Tambang pasir laut itu berbahaya bagi ekologi laut dan kehidupan baik masyarakat di pulau-pulau kecil yang sangat miskin serta sangat bergantung pada pengekalan lautnya, ” jelas Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin.

Selain dituduh “merusak” kehidupan nelayan pada Pulau Kodingareng, dalam catatan Walhi, tambang pasir serupa diklaim sebagai penyebab abrasi yang merusak 27 rumah dan fasilitas umum di garis pantai.

Keterangan gambar,

Pemakaman di pesisir pantai Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar, terdampak abrasi.

Seperti di pesisir pantai Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar yang berjarak sekitar 27 kilometer lantaran Kota Makassar.

“Abrasi itu akibat penambangan pasir sebab sebelumnya tidak ada. Tersebut kuburan yang sudah periode terkena abrasi sejak terowongan operasi, ” kata Darwin Daeng Taba, warga Sampulungan, yang dapur rumahnya rusak tergerus air laut.

Zaman dikonfirmasi, Pelindo IV Makassar selaku pemrakarsa proyek terowongan pasir untuk reklamasi megaproyek MNP menjawab singkat.

“Tamat ini, sudah tidak ada lagi reklamasi di MNP, ” jawab Corporate Secretary PT Pelindo IV (Persero), Dwi Rahmad Toto menggunakan pesan singkat.

‘Batuk, muntah darah hingga membeli air’

(Pertambangan nikel kepala Halmahera Timur, Maluku Utara)

Fakta gambar,

Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan disebut-sebut telah “memporakporandakan” kehidupan masyarakat.

Warga Maba Negeri, Halmahera Timur, Maluku Mengetengahkan, Muh Ruh menceritakan, pengotoran udara yang tercemar duli tambang menyebabkan beberapa asosiasi menderita sesak nafas had muntah darah.

“Debu tersebut seperti kristal, pecahan kaca halus yang jika mengakar pernafasan akan mengiris-iris karakter dalam jika terus dihirup, ” kata Ruh.

Bukan hanya kesehatan, pertambangan serupa merusak hutan dan mencemari laut tempat warga membongkar-bongkar makan.

Keterangan gambar,

Area izin usaha profesional di Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Akibatnya masyarakat saat ini harus membeli air untuk minum karena sumber tirta telah tercemar, padahal ratusan tahun kami mendapatkan minuman gratis dari alam, ” katanya.

Saat melawan, bangsa dihadapkan dengan kekuatan negara sehingga mereka hanya mampu diam menanggung penderitaan.

“Tambang memberikan kesejahteraan, kesejahteraan dengan mana? Masyarakat semakin terleka dan miskin, ” katanya.

“Inang” Batak tinggalkan vila dan turun ke ustaz

(Pertambangan biji ayan – Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)

Keterangan gambar,

Ibu-ibu di Dairi, Sumatera Utara berdemonstrasi menolak jadwal tambang di wilayahnya yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam depan Kantor Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin (03/05), ratusan inang (ibu-ibu, di dalam bahasa Batak) meninggalkan sendi dan ladangnya.

Mereka melayani dominasi lelaki yang liat di budaya Batak buat bergabung dengan aliansi kelompok sipil menuntut pemerintah cepat mencabut izin perusahaan melangsungkan pertambangan biji seng pada wilayahnya.

Baca selalu:

Pengasuh Rainim boru Purba, masyarakat Desa Pandiangan, dalam bukti pers yang diterima BBC News Indonesia, mengungkapkan kegelisahannya.

“Sebagai perempuan kami betul rentan dengan potensi dampak yang akan terjadi. Elok keberlangsungan air kami, pertanian kami dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kami, ” logat Rainim, satu di antara sekitar 350 inang-inang dengan berjuang.

Dalam budaya Batak, khususnya masyarakat tradisional, ibu-ibu menjadi tulang punggung keluarga.

Keterangan gambar,

Ibu-ibu serta aliansi masyarakat sipil berdemonstrasi menolak rencana tambang pada depan kantor Pemkab Dairi, Sumatera Utara.

Mereka menyelenggarakan rumah, memenuhi kebutuhan suami, mengajar anak, hingga mengurus ternak dan bertani, cakap Sarah Naibaho, pendamping ibu-ibu itu dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih.

“Kemarahan, kegelisahan, dan kekhawatiran timbul di para ibu-ibu ini dengan dekat dengan hutan, desa, air. Sehingga mereka bersepakat dan melawan, ” kata pendahuluan Sarah.

Salah satu dengan paling mengkhawatirkan para ibu-ibu itu adalah pembangunan tanggul limbah yang dekat secara lahan permukiman, pertanian, serta sumber air mereka.

“Bendungan dibangun di tanah hati duka gempa, yaitu patahan Bahorok dan patahan Lae Renun sehingga potensi jebol sangat besar. Jika terjadi, maka limbah beracun akan mengalir ke sungai hingga ke Aceh. Rusak semua kehidupan, ” kata Sarah.

Perjuangan ibu-ibu Dairi mendapat pertolongan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan telah mengkampanyekan isu itu dalam jejaring gereja sedunia dan para pejuang lingkungan internasional.

“HKBP memberikan topangan terhadap perjuangan 91 seperseribu orang warga kita di sana, dan warga kita di tempat bendungan bersetuju dibuat ada 284 hayat di Desa Sopokomil, Dairi, ” kata pimpinan tertinggi atau Ephorus HKBP Robinson Butarbutar.

Robinson menegaskan, HKBP mendukung investasi dan pembangunan, namun harus berpihak di dalam rakyat dan lingkungan tumbuh.

“Artinya HKBP menolak sumbangan yang merusak lingkungan & masyarakat. Jangan sampai nanti kita semua menyesal karena terjadi bencana luar pokok, banyak yang terbunuh, kali sampai Aceh tercemar. Itu akan kita sesali, ” katanya.

Keterangan gambar,

Area izin usaha profesional di Dairi, Sumatera Mengadukan.

Terkait dengan penolakan dan kekhawatiran akan potensi bala di Dairi, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin meminta kelompok untuk tidak khawatir.

“Semua insinyur tambang mengambil disiplin geologi dasar dan tahu apa itu patahan dan bagaimana hidup bersama secara patahan, ” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, Indonesia berkecukupan di atas sesar atau patahan – total 295 patahan yang rawan terjadinya gempa bumi.

“Jangan sebab kenal kata patahan cerai-berai seolah-olah daerah itu suci. Ada proses tahapan melalaikan AMDAL, studi kelayakan & lainnya. Kita menyikapi dan mencermati faktor-faktor itu dengan hati-hati, ” katanya.

Terancamnya burung endemik yang jaga dari satu abad ‘kepunahan’

(Pertambangan emas berantakan Kepulauan Sangihe)

Keterangan tulisan,

Burung seriwang sangihe, atau yang dikenal masyarkat lokal sebagai manu’ niu sempat dianggap “punah” selama seratus tahun, serta ditemukan kembali 20 tarikh lalu.

Di utara pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rencana pertambangan emas disebut berpotensi menghapuskan burung endemik yang bangun dari satu abad ‘kepunahan’ dan juga ‘menenggelamkan’ setengah wilayah pulau tersebut.

Burung itu adalah seriwang sangihe, atau yang disebut masyarkat lokal sebagai manu’ niu. Burung ini sempat dianggap “punah” selama seratus tahun, sampai sekitar 20 tahun lalu, ketika mereka tampak kembali di hutan Gunung Sahendaruman.

Survei Burung Nusantara tahun 2014 mengatakan, hanya terdapat 34 hingga 119 individu spesies burung tersebut di dunia.

Selain manu’ niu, ada sembilan macam burung endemik lain yang juga terancam punah jika habitatnya Gunung Sahendaruman dengan masuk dalam wilayah persetujuan tambang dieksploitasi.

“Burung-burung ini hanya dapat dijumpai di lembah dan puncak Bukit Sahendaruman dan memiliki karakter sangat penting dalam harmoni ekosistem hutan, seperti penilik hama, agen alam, penyerbuk alami dan petani hutan, ” kata Ganjar Cahyo Aprianto, peneliti dari Perkumpulan Pelestarian Burung Liar Indonesia atau dikenal dengan Burung Indonesia.

Keterangan gambar,

Area izin usaha tambang emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Perusahaan Terowongan Mas Sangihe (TMS) telah mengantongi izin lingkungan dan izin usaha produksi pertambangan emas di gunung arkais seluas lebih dari 3. 500 hektare, dari total 42. 000 hektare persetujuan wilayah yang meliputi separuh bagian selatan Pulau Sangihe.

Juru bicara gerakan masyarakan bernama Save Sangihe Island, Samsared Barahama, mengatakan pertambangan emas itu juga mampu “menenggelamkan” Pulau Sangihe.

“Dari total 70. 000 hektare pulau, 42. 000 oleh karena itu wilayah tambang, pulau awak akan tenggelam dalam kebobrokan, dari hilangnya hutan jadi sumber air masyarakat. Awut-awutan tercemarnya pesisir dan negeri oleh limbah beracun dengan menyebabkan hilangnya pekerjaan klub (nelayan dan petani), ” kata Samsared.

Manajer Sumbangan PT Tambang Mas Sangihe (TMS), Bob Priyo Husodo, memiliki pandangan berbeda terpaut penolakan warga dan potensi kerusakan yang akan ditimbulkan jika perusahaan beroperasi.

“Situasi di desa kami [lingkar tambang] aman sesungguhnya, itu ada yang mempolitisir. Tapi sudah lah, prinsipnya kami akan fokus pada pembebasan lahan, kami mendatangi satu per satu [warga] untuk penghentian lahan. Semuanya positif, dukungan masyarakat mengalir, ” cakap Bob.

‘Tambang = penderitaan + kerusakan lingkungan’

Keterangan gambar,

Seorang pekerja penambangan batu bara di luar Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Berdasarkan data JATAM, kira-kira 44% daratan Indonesia sudah diberikan untuk sekitar 8. 588 izin usaha profesional.

Jumlah itu seluas 93, 36 juta hektare ataupun sekitar empat kali ganda dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Mengetengahkan.

Akibatnya, kata koordinator JATAM Merah Johansyah, “Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga. Pada mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan. Tidak akan pernah bisa berdampingan. ”

Merah membaca, penderitaan masyarakat muncul sebab pengurus negara telah kubra memastikan hak masyarakat mendapatkan informasi ketika tambang beroperasi, ditambah terjadinya “kongkalikong” menetapkan kepentingan ekonomi dan kebijakan.

Negara juga kata Merah tidak memberikan ruang veto bagi masyarakat untuk menegah tambang yang diputuskan sepihak dari atas ke bawah.

“Terjadilah konflik dari ujung barat hingga timur Nusantara di wilayah pertambangan sebab warga tidak dilibatkan, ” katanya.

Sebaliknya, ujar Merah, ketika penolakan warga terjadi, negara menggunakan aparaturnya untuk “meredam”.

“Di Sulawesi Daksina, masyarakat yang merobek uang suap dari perusahaan dipenjara. Di Banyuwangi, warga dengan menolak dicap PKI. Di Wadas, anak-anak muda dengan menolak dicap anarko, ” katanya.

Konflik tambang dalam Indonesia

Organisasi nirlaba Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat 45 kasus konflik tambang sepanjang 2020 atau meningkat 4 kali lipat dari tarikh sebelumnya. Sebanyak 13 di antaranya melibatkan aparat kepolisian.

Awak penolak tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI)& comma; Banyuwangi& comma; Jawa Timur ditetapkan sebagai simpulan perusakan setelah terjadi bertabrakan dengan pihak perusahaan dengan juga berujung pada penganiayaan warga.

Sedikitnya 13 orang di Bangka Belitung dilaporkan PT Timah ke alat kepolisian dengan tuduhan menghalang-halangai aktivitas pertambangan yang diatur dalam Pasal 162 UNDANG-UNDANG Minerba.

Setidaknya 11 orang ditangkap masa menggelar aksi Hari Pekerja di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera Tengah& comma; Maluku Utara& comma; di dalam 1 Mei 2020. Ulah ini berujung pembakaran warung& comma; pos& comma; smelter dan satu diantara mobil. Terduga pembakar dijerat KUHPidana.

Dalam aksi tersebut& comma; buruh menuntut kurang permintaan& comma; di antaranya tolak pemutusan hubungan kerja& comma; kembalikan izin resmi untuk buruh di PT IWIP& comma; PT IWIP harus melakukan pembatasan sosial (lockdown) selama masa pandemi Covid-19 dan bayar imbalan pokok 100 persen& comma; dan lainnya.

Sebanyak tiga karakter nelayan yang melakukan aktivitas merobek amplop berisi uang sebagai penolakan ganti rugi perusahaan tambang PT Boskalis dijerat dengan Pasal 35 UU Mata Uang. Nelayan dituduh merendahkan mata uang. Namun& comma; pihak nelayan mengklaim tak tahu kalau di dalam amplop ada uang.

Penangkapan 11 orang yang terdiri dari tujuh nelayan& comma; tiga aktivis pers mahasiswa& comma; dan utama aktivis lingkungan dalam kelakuan penolakan tambang PT Boskalis di Makassar. Seorang peserta aksi diduga dianiaya polisi dengan tuduhan meledakkan bom molotov.

Sebanyak 12 orang peserta aksi protes terhadap PT Virtue Dragon dijerat Pasal 170 KUHP tentang tindakan pengrusakan dan sejumlah pasal lainnya oleh Polda Sulawesi Tenggara. Aksi damai berujung mengacaukan di kawasan industri Morosi& comma; Konawe& comma; Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan rencana akhir tahun 2020 JATAM, terjadi 45 konflik pertambangan, yaitu 22 kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, delapan kasus kriminalisasi warga dengan menolak tambang (korban kriminalisasi 69 orang), dan perut kasus pemutusan hubungan kegiatan.

Jumlah itu meningkat dipadankan tahun 2019 dengan 11 konflik. Sehingga, total perselisihan tambang yang muncul pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014 ialah 116 kasus.

Lantas apa solusinya? Sederhana, kata Merah, yaitu moratorium perizinan serta melakukan evaluasi atas permisi yang telah diberikan.

Dirjen Minerba: Lihat pertambangan secara utuh

Keterangan gambar,

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin.

Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin, menodong masyarakat untuk melihat pertambangan secara utuh, bukan cuma dari sisi negatif yang ditimbulkan namun juga manfaatnya.

“Tahu tidak, hampir seluruh barang yang kita menyimpan berasal dari tambang. Sejak telepon, komputer, mobil, pesawat, dan lainnya. Jadi dengan mengatakan tidak bisa [berdampingan], hemat saya mereka harus melihat secara utuh, ” kata Ridwan.

Ridwan pun membantah jika kegiatan pertambangan tidak memperhatikan perhatian lingkungan dan masyarakat.

“Bumi kita ini cuma mulia, mau pecinta lingkungan, bersetuju ahli geologi seperti beta hidup di bumi yang sama, pastilah kita mau menjaga bumi ini sungguh-sungguh, ” kata Ridwan.

Menurutnya akan terlalu naif buat berharap agar pertambangan tak mengubah lingkungan.

“Yang kita pertahankan tersebut fungsi ekologisnya, selama tak rusak masalahnya apa? Jangan sampai karena adanya patahan seperti di Dairi ataupun pulau kecil di Sangihe, kita jadi tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang ada, ” katanya.

Pemerintah, kata pendahuluan Ridwan, terus melakukan perbaikan dengan membuat regulasi yang berpihak pada lingkungan, serta melakukan pembenahan terhadap pertambangan tanpa izin.

“Bahkan bisa dikenakan pidana jika [perusahaan tambang] tidak melakukan sesuai ketentuan, ” katanya.