Sumber gambar, Getty Images

Bukti gambar,

Roman Baswedan menilai jika MK menolak gugatan, maka tersebut akan menjadi apa yang ia sebut “kesedihan bersama” di tengah lonjakan kasus korupsi.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan Selasa (04/05) memutuskan uji formil dan materil Undang Komisi Pemberantasan Manipulasi yang disebut pegiat menjadi harapan terakhir sebagian ikatan masyarakat sipil terhadap lembaga antirasuah.

Indonesia Corruption Watch, salah satu sistem yang mengajukan gugatan perbaikan UU KPK, mencatat semasa di bawah Undang KPK, sederet kasus besar berpotensi lepas dari jeratan, laksana yang dimulai dalam kasus BLBI dengan kerugian negeri sekitar Rp4, 58 triliun.

Lebih dari 50 pengasuh besar dari kampus dalam Indonesia menyurati Mahkamah Konstitusi, berpesan untuk mengabulkan gugatan UU KPK.

Sementara tersebut penyidik KPK, Novel Baswedan menilai jika MK menegah gugatan, maka ini mau menjadi apa yang dia sebut “kesedihan bersama” dalam tengah lonjakan kasus korupsi.

Di sisi lain, salah satu penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini cuma berdasar prasangka. Hal yang dikritik pada KPK dia sebut sebagai “dinisbahkan” pada revisi UU KPK.

Keterangan gambar,

Gedung mahkamah konstitusi

Undang ini sudah digugat ke MK lebih dari satu tahun lalu, saat jalanan kota-kota besar di warna aksi protes menolak Undang-Undang yang mereka sebut melemahkan KPK.

Peneliti ICW, Lalola Easter, mengatakan setahun preskripsi ini diterapkan, kasus kelas kakap berpotensi lepas sejak jeratan karena KPK memiliki kewenangan menghentikan kasus manipulasi.

Penghentian kasus terbaru merupakan BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim dengan potensi kecelakaan negara Rp4, 58 triliun.

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa lin universitas menggelar aksi menunjang KPK di Gedung Abang Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/09).

Kasus kelas mengintai lain juga berpontensi lepas dari jeratan yaitu Century, KTP-Elektronik, kasus korupsi PLTU Riau-1, Pelindo II, “yang melibatkan petinggi lembaga negeri, struktur korupsi aktor lintas lembaga negara dan wilayah, dan kerugian negara ataupun nilai suap triiunan rupiah. ”

Bukan hanya itu, kata Lalola Easter, di bawah Undang KPK terbaru, lembaga ini telah mengalami apa yang disebut kebocoran informasi operasi penggeledahan manipulasi di Kalimantan Selatan, tercatat penundaan penggeledahan kasus politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

“Ketika awal-awal kasus Harun Masiku itu penggeledahan tidak jadi dilakukan, ” introduksi Lola – sapaan Lalola Easter, kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Baca juga:

Keterangan gambar,

Warga yang menamakan diri Srikandi Cinta Negeri Air menujukkan pin masa melakukan aksi ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Aksi tersebut untuk menanggung pemerintah dan lembaga legislatif merevisi UU KPK perlu kinerja KPK yang bertambah baik.

Lola juga menyoroti kasus-kasus yang membuat cermin KPK memburuk ini disebabkan adanya Dewan Pengawas dengan merupakan amanat Undang KPK yang baru. Keberadaan mahkamah pengawas yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo tersebut, menambah panjang birokrasi sehingga berpotensi menyebabkan informasi pemeriksaan bocor.

“Salah satu hambatannya (penggeledahan) adalah karena birokrasi yang harus ditempuh lewat dewan pengawas, ” tambahan Lola.

Sejauh ini ICW mencatat terjadi penurunan urusan tangkap tangan oleh KPK. Di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, sepanjang 2020 kemarin, KPK hanya melakukan tujuh operasi tangkap tangan. Total ini jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 21 kali (2019), 30 kali (2018), dan 19 kali (2017).

KPK seperti Polres Kuningan

Keterangan gambar,

Calon Pimpinan KPK, Irjen pol Firli Bahuri (kiri), berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Teragung Syamsuddin usai menerima beselan berisi tema makalah dengan harus dibuat, saat tes kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

Sementara itu, dampak Undang KPK ini juga ditunjukkan melalui skor indeks persepsi manipulasi. Skor CPI dan peringkat global Indonesia turun tajam, dari skor 40 dalam tahun lalu menjadi cuma 37 pada 2020. Sementara peringkat global Indonesia daripada 85 dunia kembali turun menjadi 102.

“Cek penjelasan ketua KPK yang mau selalu mengutamakan pencegahan dibanding pada penindakan, tapi patuh saya dalam tafsir yang keliru, ” kata Pengkaji Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada BBC News Nusantara, Senin (03/05).

Zaenur memasukkan, antara pencegahan dan penindakan korupsi perlu beriringan, “agar tidak terulang. ”

Petunjuk gambar,

Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan ulah saat Hari Bebas Organ Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9).

Selain itu, Zaenur pula memperhatikan KPK saat ini yang “seakan-akan istilahnya ialah cabang dari kepolisian. Apalagi sebagian mengatakan seperti Polres di Kuningan”. Hal itu menurutnya, dikarenakan posisi-posisi penting di KPK saat tersebut dikuasai kepolisian.

“Apakah itu buruk? Tidak. Tapi bahwa KPK diciptakan untuk men- trigger kepolisian dan kejaksaan. Tapi sekarang banyak didominasi institusi dari kepolisian, menurut kami ini terbalik, ” sekapur Zaenur.

Ia juga memerhatikan gaya-gaya konferensi pers KPK di mana terdapat tersangka yang diikutsertakan dengan menggunakan rompi oranye menghadap dinding, dengan barang bukti bersifat uang yang dicairkan.

“Kemudian alat buktinya dipampang, kalau berupa uang dicairkan terlebih dahulu menjadi uang tunai, ” katanya.

Novel: “Jika ditolak maka ini kepiluan kita”

Keterangan video,

Novel Baswedan

Penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan putusan MK terkait Undang KPK merupakan “Kesempatan untuk mampu berbuat, dalam rangka membenarkan pemberantasan korupsi di Nusantara, dalam hal ini pengukuhan KPK kembali, ” katanya kepada BBC News Nusantara, Senin (03/05).

Sebaliknya, logat Novel, “Seandainya putusan tersebut menolak semuanya, maka tersebut kesedihan untuk kita semua, karena kita menghadapi fakta bahwa korupsi semakin membahayakan, menakutkan, semakin banyak. Namun pemberantasan korupsi pada status yang, kurang menguntungkan atau posisi dilemahkan. ”

Sebanyak 50 guru besar memindahkan pesan ke MK

Keterangan tulisan,

Mahasiswa membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan pada spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/9). Aksi yang diikuti mahasiswa, dosen dan asosiasi Surabaya tersebut menolak perbaikan UU KPK karena dianggap akan melemahkan KPK di proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seruan kepada MK untuk mengabulkan permohonan membiarkan Undang KPK sebelumnya disampaikan Koalisi Guru Besar Antikorupsi. Koalisi yang mengklaim terdiri dari 51 guru mulia dari universitas di Nusantara berharap MK mengembalikan status pemberantasan korupsi seperti siap kala.

Salah satu bagian koalisi adalah Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Nusantara, Prof Sulistyowati Irianto.

“Kawan-kawan menginginkan supaya dikembalikan minimal seperti dulu, sebelum direvisi UU KPK itu. Kok? Karena korupsi itu kegiatan yang sangat extraordinary, ” kata Prof Sulistyowati pada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Lebih lanjut ia menilai UU KPK saat ini memposisikan KPK sebagai lembaga biasa. Keputusan MK akan menjadi bayaran langka untuk Indonesia ke pendahuluan.

Selain Profesor Sulistyowati, itu yang bergabung dalam koalisi ini antara lain Instruktur Besar FEB UI Emil Salim, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra. Lalu, Guru Besar FH UGM Sigit Riyanto, Instruktur Besar FH UII, Ni’matul Huda, Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, dan Guru Besar FISIP Unair, Ramlan Surbakti.

Petunjuk gambar,

Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa & Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMMBAK) mencanangkan yel-yel dalam unjuk rasa menolak Revisi UU KPK di Denpasar, Bali, Kamis (12/09).

Evaluasi dari yang menolak dianggap sebagai prasangka

Sementara itu, salah kepala penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan tersebut hanya berdasarkan prasangka. Segala hal yang dikritik di KPK ia sebut jadi “dinisbahkan” kepada revisi UNDANG-UNDANG KPK.

Arsul Sani demi anggota Komisi Hukum DPR, sekaligus salah satu motor revisi UU KPK, memperhitungkan segala kritik yang disampaikan kepada KPK selama setahun terakhir ini sebagai waham.

“Begitu ada satu kejadian, kebocoran, maka itu mau dinisbahkan karena ini perbaikan UU KPK. Teman-teman tersebut lupa, bahwa kebocoran salinan di KPK itu tidak hanya ketika setelah UNDANG-UNDANG KPK itu direvisi. Membentuk sebelum itu ada kira-kira kali kasus kebocoran sprindik, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/05).

Selain itu, ia selalu merespons kritik terhadap kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Menurutnya, setipa era kepemimpinan KPK memiliki persoalannya masing-masing.

“Seolah-olah kepemimpinan KPK periode sebelumnya ada revisi itu tidak bermasalah. Maka yang ingin saya sampaikan, KPK dari periode ke periode ada masalahnya masing-masing. Saya kemudian bisa menguraikannya dengan panjang, ” tinggi Arsul.

Keterangan tulisan,

Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 (dari kiri) Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, menyapa anggota DPR saat menghadiri Rapat Lengkap Pengesahan Pimpinan KPK terpilih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/09).

Sejauh ini DPR juga menilai penerapan UU KPK terbaru selama satu tahun belakang. Menurutnya dewan pengawas KPK perlu mendapat kewenangan bertambah rinci karena tidak diatur dalam undang. Hal tersebut ia catat setelah mewujudkan rapat dengar pendapat secara dewan pengawas KPK.

“Karena itu, maka saya sampaikan di dalam rapat, apakah revisi KPK itu perlu direvisi kembali. sebab orang sepreti saya, harus terkuak, pikirannya, ketika UU dirasakan ada kekurangannya, termasuk revisinya, ya harus terbuka, untuk melakukan revisi atau transisi kembali, ” tambah Arsul.

Terkait dengan keputusan akhir MK mengenai UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK, Arsul meminta semua pihak untuk terbuka menerimanya.

“DPR dan pemerintah pula harus berbesar hati, buat memperbaiki semuanya. Untuk memperbaiki kembali.

“Di sisi lain, kalau gugatan itu ditolak, jangan juga kemudian diteriaki MK-nya. ‘Ini MK ada di barisan yang ingin melemahkan KPK’, jangan seperti itu, ” kata Arsul.

Sebelumnya, saat UU KPK disahkan, Menteri Hukum dan PEDOMAN, Yasonna Laoly mengatakan perbaikan ini ditujukan memberi kepastian hukum bagi mereka yang terlibat kasus korupsi yang berlarut-larut. Keberadaan dewan pengelola di KPK dikatakan jadi pengecek dan penyeimbang peran dan fungsi KPK.

Menjemput KPK terbaru disahkan 17 September 2019 silam.

Menurut sejumlah kalangan, pengesahan Menjemput KPK ini cacat procedural karena disahkan saat peserta sidang di DPR tak memenuhi syarat, tidak hadir daftar prolegnas prioritas, serta tidak melibatkan partisipasi jemaah.