• Pijar Anugerah
  • BBC Nusantara

Sumber gambar, Antarafoto

Keterangan gambar,

Masyarakat Indonesia menuntut penghentian kekerasan terhadap awak sipil di Myanmar serta mendukung perjuangan prodemokrasi.

Pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara (ASEAN) yang rencananya akan diadakan di Jakarta akhir pekan ini diharapkan dapat membuka jalan buat penyelesaian krisis di Myanmar.

Asisten Direktur Humas Sekretariat ASEAN, Romeo Abad Arca, mengonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan tersebut mau diselenggarakan pada tanggal 24 April. “Itu informasi dengan kami terima, ” katanya tanpa memberikan detil lebih lanjut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, juga belum bersedia mengungkap rincian tentang pertemuan pemimpin ASEAN. Dia mengutarakan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari Brunei Darussalam selaku ketua asosiasi.

Bagaimanapun, anggota DPR dan komentator menilai pertemuan ASEAN tersebut dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan militer pada Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan mengembalikan proses demokrasi.

Dalam pertemuan ASEAN dalam Jakarta tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan Pemimpin Junta Militer Myanmar, Aung Hlaing, mau datang—namun kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak junta.

Kabar kedatangan Aung Hlaing mengundang reaksi keras sebab kalangan aktivis prodemokrasi Myanmar.

Alih-alih junta, mereka menodong ASEAN mengundang Pemerintahan Bon Nasional ( National Unity Governmen t, NUG) yang baru terbentuk dan dianggap mewakili rakyat nasional.

“Kadang-kadang kita kudu melihat, kita harus mengindahkan suara rakyat… dan Tadbir Persatuan Nasional adalah perkataan rakyat. Jadi saya budi ASEAN harus mempertimbangkan kesimpulan itu, dan kita sedang punya waktu untuk mempertimbangkannya, ” kata aktivis Myanmar Khin Sandar dalam program diskusi virtual Senin kemarin.

Para aktivis prodemokrasi pada Asia yang tergabung dalam Aliansi Teh Susu (Milk Tea Alliance) telah membuat surat terbuka kepada negara2 anggota PBB dan ASEAN, yang antara lain menuntut untuk tidak melibatkan militer Myanmar dalam upaya pengerjaan krisis di negara tersebut serta mendukung proses dialog antara kelompok masyarakat sipil.

Apa yang diharapkan daripada pertemuan ini?

Banyak bagian ragu pertemuan ini bakal menghasilkan sesuatu yang istimewa, mengingat ASEAN menganut pedoman non-interferensi. Artinya, setiap negara anggota ASEAN tidak sanggup campur tangan dalam kesibukan dalam negara anggota lainnya.

Ditambah lagi, ASEAN tidak satu pendapat tentang Myanmar. Beberapa negara menganggap kudeta sebagai masalah internal Myanmar.

Namun anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar, Christina Aryani, berpendapat patokan non-interferensi tidak berarti ASEAN hanya tinggal diam.

Dia berharap pertemuan para pemimpin ASEAN dapat menjadi jalan untuk menyamakan persepsi bahwa yang terjadi di Myanmar merupakan tragedi – dalam samping kemunduran dalam demokrasi – dan membahas barang apa yang akan dilakukan sebab ASEAN.

“Kami mendorong agar Indonesia selalu menyuarakan supaya tercapai suatu keputusan lantaran forum ini yang mampu menghentikan apa yang era ini tengah bergejolak atau terjadi di Myanmar, ” katanya kepada BBC News Indonesia.

Menurut dia, pemerintahan militer yang merupakan tadbir de facto saat ini maupun pemerintahan sipil dapat diajak duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar unggul bagi rakyat Myanmar.

Bagian Komisi I DPR lainnya, Irine Roba, dari PDIP, mengatakan bahwa jika atasan junta militer diundang pada pertemuan ini, maka Tadbir Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG) yang disebut mewakili rakyat sipil juga harus diundang.

“Jadi intinya, jangan sampai Indonesia maupun ASEAN justru memberikan pengesahan pada junta militer, ” ujarnya.

Bahan gambar,

Jenderal Min Aung Hlaing dikabarkan turut diundang pada pertemuan pemimpin ASEAN untuk membahas Myanmar, menuai protes sejak aktivis prodemokrasi.

Irine mengatakan, meskipun ASEAN menganut dasar non-interferensi, tujuan asosiasi negeri2 Asia Tenggara itu laksana tercantum dalam piagam ASEAN adalah menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Patuh dia, negara-negara anggota lain bisa saja turun tangan karena apa yang dilakukan militer terhadap warga sipil di Myanmar dapat dianggap sebagai kejahatan berat.

Sekitar ini, tindakan keras tentara Myanmar terhadap pengunjuk menikmati yang memprotes kudeta sudah menewaskan lebih dari 700 warga sipil.

Pakar ikatan internasional, Dinna Prapto Makmur, berpendapat setidaknya ASEAN mampu bertanya kepada junta militer Myanmar mengapa mereka menolak menghormati hasil pemilu yang memenangkan partai Liga Demokrasi Nasional pimpinan Aung Si Suu Kyi.

“Melihat berlarut-larutnya proses di ASEAN ini sudah agak panjang, bayangan saya negara-negara anggota itu titik temunya menanyakan dulu tentang bagaimana penghormatan kepada hasil pemilu – bertambah diarahkan ke pemilunya, bukan kekerasannya” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Indonesia mampu jadi penggerak

Menurut Dinna, dunia mengandalkan ASEAN buat membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam hal itu, Indonesia bisa menjadi motor penggerak ASEAN.

Indonesia sungguh sejak awal aktif melakukan berbagai diplomasi untuk membongkar-bongkar jalan keluar dari gawat Myanmar, termasuk meminta kepala ASEAN Brunei Darussalam melaksanakan pertemuan tingkat tinggi buat membahas masalah tersebut.

Tetapi, Dinna mengatakan Indonesia menetapkan berinvestasi serius dalam metode penyelesaian krisis di Myanmar ketika negara-negara anggota ASEAN lainnya tampak kurang bersemangat menangani masalah ini.

Satu diantara hal yang dapat dikerjakan Indonesia, menurut Dinna, ialah memastikan suara rakyat biasa Myanmar turut didengar.

“Karena kalau yang diajak kata hanya junta, bisa mumcul persepsi publik bahwa kita berpihak pada junta & ini akan mempersulit metode damai, karena orang tidak melihat Indonesia imparsial, ” ujarnya.