• Raja Eben Lumbanrau
  • BBC News Indonesia

Sumber tulisan, Davies Surya/BBC Indonesia

Keterangan tulisan,

Ilustrasi, Bunga, penyintas kekerasan seksual revenge porn oleh mantan pacarnya mengalami kekerasan verbal, fisik hingga penyebaran konten seksual ke sosial media.

Kasus penyebaran foto dan video intim dengan sasaran perempuan sebagai sarana buat mengancam semakin meningkat dalam Indonesia.

Salah seorang yang mengaku mengalami risiko seperti ini selama bertahun-tahun adalah Bunga (bukan tanda sebenarnya). Pengalaman itu membuatnya berada pada titik terendah dalam hidupnya.

“Saat naik mobil sama dia menggunakan tol dengan kecepatan mulia, saya coba lompat muncul, tapi ditahan. Rasanya tak mampu hidup lagi, ” cerita Bunga tentang barang apa yang dideritanya.

“Saya menangis tapi tidak keluar minuman mata, saya depresi tenggat tidak bisa berucap, pendirian kosong, di pikiran aku hanya satu, bunuh diri, ” kata Bunga. Minuman matanya mengalir deras mengingat kejadian itu.

Bunga mengaku mengalami beraneka macam kekerasan verbal dan wujud dari mantan pacarnya, tiba dari menyebutnya sebagai “pelacur”, mencekik, hingga menyebarkan konten seksual ke sosial jalan sebagai bentuk ancaman.

Kegiatan kekerasan itu muncul sebagai aksi balasan yang disebut revenge porn atau nonconsensual intimate image s yang dilakukan karakter karena penyintas ingin menyudahi hubungan.

Bunga enggan mengadukan kasus itu ke polisi karena proses hukum yang panjang dan dianggap terbatas terhadap perempuan serta daya ancaman pidana dalam UU tentang Pornografi dan UNDANG-UNDANG Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kembang hanyalah satu contoh daripada lebih 1. 400 urusan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan catatan akhirusanah Komnas Perempuan tahun 2020, terjadi lonjakan tajam pengaduan KBGS yang juga dipengaruhi situasi pandemi virus corona, dengan kenaikan 348% daripada 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1. 425 kasus di tahun 2020.

Kemudian, berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Perserikatan Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dari ratusan kasus yang ditangani, hanya sekitar 10% berujung ke pengadilan.

Tanpa kerangka asas yang kokoh, untuk menyembunyikan korban, menurut LBH BAGUS, pelaku tidak akan terjerat dan bisa bebas begitu saja.

LBH APIK serupa mengatakan kasus kekerasan siber seperti ini meningkat pesat pada masa pandemi Covid-19, dan diperkirakan karena dakwaan melalui online yang bertambah memudahkan korban.

Contoh dengan mengegerkan publik yaitu kasus video seksual yang menipu V di Garut, serta Baiq Nuril, guru honorer di Nusa Tenggara Barat.

Dalam banyak kasus, bermacam-macam organisasi menyebut perempuan tetap menjadi korban.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi solusi mendesak yang harus diundangkan dalam melindungi perempuan, kata Komnas Perempuan.

Dewan Perwakilan Anak buah (DPR) telah memasukkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Sementara polisi menegaskan bahwa korban tidak perlu kecil untuk melapor karena ada prosedur penanganan oleh polisi wanita (polwan) mulai daripada pemeriksaan hingga penyembuhan trauma.

Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) belum memberikan perkataan terkait upayanya dalam menyalahi peningkatan KBGS.

Keterangan gambar,

Bunga, penyintas kekerasan seksi revenge porn mengungkapkan penderitaan yang ia alami.

Bunga yang kini berusia rata-rata dua puluhan tahun, memahami mantan pacarnya sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) & menjalin hubungan yang benar dekat saat kuliah.

Mereka lalu melakukan hubungan seksi, kemudian merekam serta menjepret keintiman itu.

“Saya menyelenggarakan hal sangat bodoh sebab awalnya saya pikir cocok dia saja, calon suami saya, semua saya kasih. Entah mau difoto, divideo, sesenangnya dia, ” logat Bunga yang merahasiakan ikatan itu ke orang tuanya.

Tidak disangka, ternyata memotret dan video itu menjadi alat ancaman untuk “mengurung” Bunga.

“Awalnya hubungan saya baik. Tapi kemudian dia melarang tidak boleh berteman, tidak boleh ikut aktivitas kampus, pokoknya semua dibatasi, sampai akhirnya tidak tahan dan minta putus. Awak jadi sering berhantam.

“Semakin toxic , dia bilang saya anjing, murahan, pelacur, parah betul. Masalah kecil jadi mulia, ” katanya.

“Seperti burung dalam sangkar, kalau hamba di dalam sangkar tempat baik-baik saja, tapi kalau saya keluar, dia bisa mengamuk, ” ujarnya.

Kembang pun pernah mengalami kebengisan fisik. “Saat di mobil, saya minta putus, tempat tidak terima lalu mencekik saya. Kaca mobil datang retak dilempar barang setara dia. Saya sangat bimbang, ” tambah Bunga.

Mantan pacar selalu mengancam bakal menyebarkan video dan menjepret intim jika Bunga tidak menurut.

Bunga menceritakan, zaman di kampus, ia pun pernah diseret ke mobil disaksikan banyak orang.

“[Dia] sambil teriak akan menyebarkan foto-foto aku. Sudah gila apa ya? Semua orang tahu dan lihat, saya malu betul. Terus, dia juga kala lempar kondom ke panti saya untuk mengancam, ” katanya.

Tidak bisa cerita ke keluarga ditambah mengalami kekerasan dan ancaman, Kembang menyerah dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya.

“Rasanya itu takut setiap hari, suka gila dan bunuh muncul saja, sudah tidak sanggup lagi. Berkali-kali saya aktif pintu mobil, mau lompat, saat melaju kencang di tol. Tapi ditahan sebanding dia, ” katanya.

“Jiwa raga saya mati, tak bisa tidur, dan tak tenang karena tetap kudu disamping dia, ” tambahnya.

Bunga meninggalkan waktu empat tahun kuliah bersama dengan mantan pacarnya di bawah tekanan.

“Setiap hari saya minta selesai, tapi bukan putus, bahkan perilaku kasar yang hidup, dari ucapan, tindakan mematok ancaman, jadi sulit betul, ” katanya.

Kekerasan tetap terjadi hingga Bunga lolos kuliah dan bekerja.

“Dia datang ke kantor serta tarik-tarik saya. Saya dimarahin di mobil. Saya menangis tapi tidak keluar minuman mata. Saya depresi mematok tidak bisa berucap, pandangan kosong, di pikiran kami hanya satu, bunuh diri, ” kata Bunga.

“Dia selalu mengancam akan share foto dan video, kala ini ke atasan kalau saya minta putus, ” katanya.

Melawan ketakutan

Keterangan tulisan,

Ilustrasi persuasi anti-kekerasan terhadap perempuan.

Bertahun-tahun dalam posisi tertekan, kesudahannya Bunga berani mengakhiri ikatan dengan bantuan temannya.

“Tiap malam saya menangis serta berdoa. Saya tidak piawai lagi seperti ini, tak tahan lagi, bisa sedeng, hidup tidak jelas, tidak bisa diam. Dan belakangan muncul keberanian, saya putusin dan tinggalkan dia, ” ujarnya.

Dampaknya, Bunga merasai teror, penguntitan, hingga kerawanan dari mantan pacarnya.

Kembang lalu mencari bantuan & bertemu dengan LBH SEJATI pertengahan tahun lalu.

“Kami mengirimkan surat somasi ke dia, dan tidak teristimewa diteror dan diikuti, namun hanya sementara, ” katanya.

Ancaman kemudian beralih ke tindakan. Foto-foto bernuansa erotis Bunga diunggah ke sosial media.

“Baru-baru ini tempat buat akun palsu serta unggah foto tubuh kami bernuansa seksual. Di akun pribadinya, dia upload memotret saya, dan menghina hamba, ” katanya.

“Saya bimbang berdampak ke keluarga, dunia kerja saya, saya mau malu, bahkan kehilangan order, ” katanya.

Bunga pula berdiskusi dengan LBH TERTIB dan disarankan untuk lapor ke polisi, namun tak dilakukan.

“Lapor polisi tersebut prosesnya panjang, tidak mudah dan menyita waktu. Mayoritas polisi juga pria oleh karena itu kurang nyaman. Lalu, perlu bukti dan saksi dengan sulit dikumpulkan, belum lagi ancaman dari pelaku, ditambah saya sendirian.

“Jadi hamba memilih menerima saja saat ini. Tapi kalau situasi betul parah mungkin saya hendak ke kantor polisi, tapi sekarang saya berusaha untuk tidak, ” kata Kembang.

Semangat jiwa muda, rajin, dan ceria Bunga rontok akibat bertahun-tahun hidup di dalam intimidasi.

Bunga sekarang menjelma pribadi yang tertutup, mengakui diri dari pertemanan & memiliki trauma jika ada yang mendekat.

“Jadi seolah-olah ada benteng perbatasan ke orang lain, selalu curiga, ” tutupnya.

LBH APIK: K asus meningkat 1000 kala lipat

Keterangan gambar,

Kekerasan erotis berbasis gender online.

Pengacara publik dari LBH SUCI, Husna Amin, mengatakan, ideal kasus kekerasan seperti yang dialami Bunga meningkat cendekia di masa pandemi virus corona.

“Hingga 1000 kala lipat, sebelumnya hanya 54 kasus, sekarang sudah bertambah dari 400 lebih, mulai dari Jabodetabek, kota kecil hingga WNI di sungguh negeri. Setiap hari dekat ada 2-3 kasus muncul ke LBH APIK untuk KBGS, ” kata Husna yang mendampingi kasus Bunga.

Namun, kata Husna hanya 10% dari korban dengan melapor kasusnya ke alat penegak hukum.

“Alasanya karena tidak mendapat support system baik dari keluarga ataupun lingkungan dekat, proses norma panjang dan tidak berpihak pada perempuan. Selain tersebut korban juga takut dipidana karena bisa dijerat UNDANG-UNDANG Pornografi dan UU ITE, seperti kasus di Garut dan Baiq Nuril, ” katanya.

Padahal kata Husna, mantan pacar Bunga dapat dijerat pasal berlapis semacam penguntitan, ancaman dan penyaluran konten pribadi, pemalsuan nama serta pencurian data awak.

Husna menyebut, hingga kini tidak ada upaya sejak pemerintah dalam melindungi perempuan yang terus dia tutur mengalami kriminalisasi.

“Tapi sebab tidak ada aturan pelestarian bagi korban, si karakter bebas begitu saja. Petunjuk kekerasan hanya jadi data, tanpa solusi, dan objek akan terus berjatuhan. Solusinya adalah melalui pengesahan RUU PKS, ” ujar Husna.

‘UU Pornografi, sembarangan memeriksa setiap kamar’

Keterangan gambar,

Foto ilustrasi: Gerakan mencegah pelecehan seksual.

Peristiwa seperti Bunga, menurut seorang kuasa hukum kasus yang menyangkut gambar intim, menunjukkan sikap semena-mena negara.

“Negara telah masuk ke kamar-kamar warga negaranya mengawasi apa yang mereka lakukan, membabi-buta menyerang secara serampangan ke siapa saja. ”

Tersebut adalah ungkapan ekspresi kekecewaan Asri Vidya terhadap UU Pornografi yang menyebabkan kliennya V, terpidana kasus gambar seksual di Garut, yang dia klaim sebagai korban perdagangan manusia tetapi saat ini justru dipenjara.

V divonis tiga tahun penjara karena melanggar Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi ‘setiap orang dilarang dengan berniat atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau gaya yang mengandung muatan pornografi’.

Asri yang membela V secara cuma-cuma atau pro bono menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi awut-awutan walaupun akhirnya ditolak.

“Dia itu menikah siri era 16 tahun, masih bani, dengan suami yang memiliki kelainan seksual dan menjadi korban perdagangan manusia, diperjualbelikan ke teman suami dan videonya dijual.

“Klien kami dipersekusi dua kali, dipenjara karena dianggap jadi arketipe pornografi padahal dia korban dan dicap pekerja seks di masyarakat, ” katanya.

Menurut Asri, UU Pornografi memiliki kekuasaan berlebih serta melanggar hak privasi di setiap warga negara.

“Kalau suami istri berciuman lalu melaksanakan foto atau video, kemudian mereka cerai, dan foto itu tersebar, bisa dipenjara mereka, bayangkan? Terus, siapapun bisa melapor termasuk aparat itu sendiri, ” katanya.

Setelah upayanya ditolak MK, ujar Asri, kini tumpuan akan aturan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual seumpama “lilin kecil dengan hampir redup”.

“Beban & penyiksaan yang dialami rani merupakan tanggung jawab DPR sebagai pembuat UU Pornografi yang tidak memikirkan ke depan, dan tidak mendengar rakyat, ” katanya.

Mengapa tren KBGS meningkat?

Data gambar,

Ilustrasi kampanye anti-kekerasan seksual.

Berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan pada 2020, terjadi lonjakan tajam pengaduan KBGS yang juga dipengaruhi situasi pandemi virus corona, secara kenaikan 348% dari 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1. 425 kejadian di tahun 2020.

Kerawanan hingga tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan korban merupakan dua jenis KBGS dengan paling banyak dilaporkan, indah oleh mantan pacar ataupun oleh akun yang anonim.

Kekerasan yang dilakukan pertama oleh mantan pacar & mantan suami itu menjalani peningkatan tajam dari 120 kasus di tahun 2019 menjadi 329 kasus di dalam 2020.

“Kekerasan ini pegari tidak lepas dari perhubungan tidak setara antara pria dan perempuan. Laki-laki menjadikan tubuh perempuan sebagai bahan atau komoditas dan teknologi mempermudah dan mempercepat itu, ” kata komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.

Di tengah peningkatan kekerasan KBGS, kata Aminah, unit hukum belum cukup menangani korban.

“Contoh, ada sepadan pacar atau suami istri yang melakukan aktivitas seksual lalu didokumentasikan, kemudian cerai-berai ke media sosial, ataupun juga seperti pemerkosaan dengan diunggah live streaming . Mereka berpotensi terkena UU Pornografi walaupun ternyata adalah korban, ” kata Aminah.

“Ada juga kasus, korban sedang video call sama pacarnya semrawut direkam bapak kos serta diunggah ke sosial jalan. Sebenarnya kan tanpa izin, tapi bagaimana menegakkannya? ” tambah Aminah.

Sementara tersebut, SAFENET menyebut, penyebaran konten intim non-konsensual adalah kebengisan yang paling banyak berlaku dengan motif yang bermacam-macam.

Mulai dari untuk mengamang korban agar patuh (intimidasi psikis dan emosional), memeras korban dengan motif uang, mengekspolitasi korban secara erotis untuk mau memproduksi konten-konten menunjukkan korban telanjang (untuk dijual ke orang lain), dan lainnya.

Apa dengan harus dilakukan para objek?

Keterangan tulisan,

Kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan.

Merujuk dalam kasus Bunga dan target lain yang mengalami kebengisan yang sama, Komnas Rani memberikan beberapa rekomendasi, tinggi komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.

Pertama, amankan barang bukti baik bersifat screen shot maupun URL. Kedua putus komunikasi dengan pelaku untuk keluar dari kontrol. Ketiga, cari tumpuan layanan hukum dan psikologis.

“Setelah itu diskusikan serta putuskan langkah selanjutnya, baik jalur hukum, somasi atau mediasi. Saya rekomendasikan bekerja website awaskbgo. id atau di Instagram taskforcekbgo, ” katanya.

“Yang harus ditekankan bahwa ini bukan kesalahan korban, jangan tunduk terhadap kontrol karakter, dan jangan takut secara hukum karena banyak yang akan menemani dan membantu, ” katanya.

Apa solusinya dari sisi aturan?

Solusinya yang paling mendesak dibanding sisi aturan, menurut Aminah, adalah pengesahan RUU PKS yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Preferensi 2021 di DPR.

“Dalam RUU itu, intinya awak mendorong ketidakberlakuan Pasal 8 UU Pornografi dan Bab 27 UU ITE di RUU PKS. Artinya, hawa yang tidak setuju konten intim disebarluaskan adalah target sehingga tidak boleh dikriminalisasi dengan pasal atau tuduhan apapun, ” katanya.

Patuh Aminah, UU Pornografi era ini dibentuk tanpa mengingat pola kekerasan terhadap hawa.

Keterangan tulisan,

Pawai akbar anti kekerasan terhadap rani.

“Sepanjang ada wajah hawa maka bisa diterapkan, real bisa jadi ia ada korban. Tujuan awal UNDANG-UNDANG Pornografi itu adalah untuk industri pornografi, bukan untuk pembuatan pribadi, ” katanya.

“DI UU Pornografi jelas kalau untuk koleksi dan buat sendiri tidak dipidana, karena diberlakukan untuk industri, tapi keberlakuan hukum tak hidup di ruang tawar, ” katanya.

Sementara tersebut, tambahnya, untuk UU ITE kerap kali digunakan sebagai alat pembalasan dari pelaku kekerasan seksual kepada objek, seperti yang dialami Baiq Nuril.

DPR akan fokuskan RUU PKS

Keterangan gambar,

Sekelompok perempuan tengah berdemo meminta RUU Penghapusan Kebengisan Seksual (PKS) disahkan.

Pemimpin Panja RUU PKS DPR Willy Aditya mengatakan mau memprioritaskan pembahasan RUU PKS yang menjadi prolegnas preferensi 2021.

Alasannya, tambah Willy, karena Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang memadai terhadap kekerasan seksual dengan online, perzinahan, hubungan serupa, perspektif aparat penegak hukum berbasis gender, dan perlindungan terhadap korban kekerasan erotis.

“Dengan fokus pada perspektif terhadap korban yang semasa ini dianggap tabu dalam kultur kita. Fenomena gunung es meningkat signifikan, kekerasa seksual online perlu dikhawatirkan, itu yang paling istimewa, ” katanya.

Terkait tuduhan bahwa DPR yang paling bertangung jawab terhadap munculnya banyak perempuan yang dikrimininalisasi akibat UU Pornografi, Willy mengatakan DPR akan melaksanakan perbaikan melalui RUU PKS.

“Dimana nanti tumpang tindihnya dengan RUU Pornografi, UNDANG-UNDANG ITE, UU Perkawinan, KUHP. Kami benar-benar akan melaksanakan hearing kepada publik dengan komprehensif dari semua pihak, ” katanya yang menyebut draf usulan RUU PKS ditandatangani oleh mayoritas anggota.

Apa tanggapan polisi?

Zaman dikonfirmasi mengenai alasan Kembang tidak melapor ke penjaga, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan bahwa polisi sudah mempunyai aturan terkait penanganan kejadian tindak pidana yang melibatkan perempuan.

“Polisi sudah menyimpan aturan bahwa dalam penanganan oleh polwan. Semua kepala yang menangani perempuan dan anak oleh polwan, tersedia tim pukulan healing pula. Lalu, ruangan pemeriksaan berbeda dengan ruangan penyidikan lainnya, ” kata Argo melalaikan pesan singkat.

Argo mengucapkan, menurut data yang dimiliki polisi, keenganan korban kebengisan seksual online melaporkan ke polisi lebih disebabkan sebab rasa malu.

“Korban segan melapor karena malu jika aibnya ketahuan orang, yang melakukan ada hubungan kekerabatan. Mungkin yang ditanya belum pernah lapor? Belum pernah lapor kok sudah bisa cerita? ” kata Argo.

Sementara itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Bani (KemenPPPA), Vennetia R Dannes, belum memberikan komentar terpaut upaya pemerintah dalam mengatasi peningkatan KBGS, khususnya kebengisan balasan seksual ( revenge porn atau nonconsensual intimate images ).

Keterangan tulisan,

Survei KemenPPPA dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016.

Bersandarkan survei KemenPPPA dan Awak Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, sebanyak 33, 4% perempuan usia 15-64 tahun Indonesia telah mengalami kekerasan fisik dan atau kebengisan seksual selama hidupnya, secara jumlah kekerasan fisik sebesar 18, 1% dan kebengisan seksual 24, 2%.

Kemudian, sebesar 42, 7% kebengisan baik secara fisik & seksual dialami oleh perempuan yang belum menikah dimana pelaku adalah pacar, saudara, rekan kerja, tetangga, & pelaku lainnya.

Melalui layanan psikologi SEJIWA, KemenPPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak terdampak Covid-19, seperti hawa korban KDRT, perempuan di dalam situasi darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas, serta bujang yang memerlukan perlindungan istimewa.

Masyarakat bisa konsultasi dengan tenaga psikolog melalui hotline 119 ext. 8 yang juga menunjuk kepada hotline unit pengaduan Kementerian PPPA (0821-2575-1234/0811-1922-911) ataupun melalui s itus pengaduan.

Anda serupa dapat melaporkan kasus dengan Anda alami sendiri atau yang A nda saksikan kepada LBH APIK (Lembaga Bantuan Patokan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan melalui situs pengaduan .