• Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Sumber gambar, Antara

Keterangan gambar,

Ketua Dewan Adat Biak, Apolos Sroyer

Masyarakat adat di Biak, Papua, cemas kalau keberadaan bandar antariksa pertama di Indonesia, yang segera dibangun, bakal membuat mereka tersisih dari wilayah adat serta merusak alam yang menopang hidup mereka secara turun menurun.

Sebagai putra dari pemegang hak ulayat di Kampung Saukobye, Markus Abrauw telah menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah adat yang berada di pesisir utara Biak, Papua, yg diwariskan padanya.

Namun belakangan pria berusia 54 tahun ini dirundung cemas, sebab di wilayah adat tempat marga Abrauw bernaung sebagaiselaku, ala, menurut, turun temurun, bakal dibangun bandar antariksa pertama pada Indonesia.

Sekitar 40 tahun lalu, orangtuanya menyerahkan lahan seluas 25 hektare kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan ganti rugi hanya sebesar Rp25 juta rupiah.

Kini, LAPAN membangun bandar antariksa berskala kecil pada lahan seluas 100 hektare, termasuk yang dimiliki oleh marga Abrauw. Namun ia menentang proyek itu.

Kakek dari delapan cucu terkait mengaku khawatir keberadaan proyek bandar antariksa bakal membuatnya terusir dari tanahnya sendiri dan mengancam masa depan anak cucunya.

“Kalau sudah digunakan, pasti perluasan area itu ada. Kalau wujud berarti anak cucu kami sudah tidak ada tempat lagi untuk mencari lahan atau mencari hidup. Laut dan hutan sudah bukan ada karena itu yg digunakan oleh pihak LAPAN, ” tutur Markus kepada BBC News Indonesia, Rabu (31/04).

Ketika ini, lahan seluas hundred hektare yang ditetapkan LAPAN sebagai lokasi proyek bandar antariksa itu masih berupa hutan belantara. Di situlah warga berburu dan berkebun demi mata pencaharian mereka.

Tak jauh dari situ adalah wilayah perairan tempat warga setempat mencari ikan.

Adapun lokasi pemukiman berjarak sekitar 3 km dari area dibangunnya bandar antariksa.

“Jangan sampai setelah dibangun, aktivitas kami untuk mencari hidup atau kerja jadi sempit, apalagi ini jalurnya ke pantai yang setiap hari masyarakat pergi tuk bekerja, mungkin mencari ikan atau apa. Itu kalau dibangun, aktivitasnya sudah makin sempit, tidak bisa dilalui kami masyarakat yang punya hak ulayat di situ, ” jelas Markus.

Proyek ini membuat komunitas adat yang mendiami Kampung Saukobye merasa terancam direlokasi.

Padahal, masyarakat adat yang bermukim di Pulau Biak – dan Papua secara umum -memiliki wilayah adat yang diwariskan secara turun temurun. Ini membuat marga lain tak boleh menempati wilayah adat marga lainnya.

Relokasi, berpeluang besar menimbulkan konflik antar marga, menurut Markus.

“Kita orang Papua terkait beda dengan orang Jawa. Kami ini harus bertempat di kami punya tempat hak ulayat dari leluhur kami sampai sekarang. Tersebut harus kita tempati, bukan boleh pindah ke tempat lain, ” terang Markus.

“Kalau kami dipindahkan ke mana-mana, yang ada pembunuhan turun temurun. Konflik antar marga yang punya hak ulayat dan marga yang mau masuk ke hak ulayat marga lain, ” jelasnya kemudian.

Apolos Sroyer, kepala dewan adat dari sembilan wilayah adat di Biak, atau disebut Manfun Kawasa dalam bahasa setempat, menjelaskan bahwa penduduk adat di Papua terdiri dari marga-marga yang memiliki batas tanah yang terang antara marga satu dengan yang lain.

“Apabila satu marga pindah ke marga lain punya wilayah, itu menimbulkan konflik di antar kami. Apalagi pihak lain masuk dan secara sengaja memindahkan marga-marga ini ke tempat lain. Ini akan menimbulkan masalah, ” kata Apolos.

“Kebanyakan proyek di Papua hanya menciptakan konflik di antara kami dengan tanda kesejahteraan. Tapi faktanya masyarakat adat tersingkir dari hak-hak dia. Pertanyaannya adalah pembangunan ini untuk siapa?, ” tanyanya.

Meski proyek tersebut ditentang oleh pemilk hak ulayat dan pemimpin adat, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengklaim bahwa proyek ini telah didukung tokoh adat dan tetua marga.

Keterangan gambar,

Sejumlah warga menggelar aksi menarik pembangunan bandar antariksa pada Biak, Papua.

“Kami pada wilayah Biak Numfor itu terdiri dari sembilan wilayah adat dan bandar antariksa yang akan dibangun ini ada di wilayah utara dan tokoh adatnya hadir dengan kami saat ini, bahkan marga-marga terkait pemilik hak ulayat, hadir juga untuk berikan dukungan dan komitmen untuk siap membangun bandar antariksa, ” ujar Herry usai melakukan kunjungan ke kantor LAPAN di Jakarta, Jumat (12/03).

Senada, Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengklaim bahwa pihaknya telah menerima surat dukungan sekitar 60 tokoh-tokoh adat di Biak.

Akan tetapi, Markus mengaku sebagai pemilik hak ulayat dirinya tak pernah diikutsertakan dalam pembicaraan tersebut.

“Itu yang menjadi polemik bagi kami marga pemilik hak ulayat. Yang berangkat itu mengatasnamakan kami pemilik hak ulayat. Kami bukan dihadirkan, satu orang pun kami tidak dihadirkan, inch katanya.

“Kami tidak pernah dilibatkan dan pembicaraan mereka selalu mangatasnamakan kami yakni marga pemilik sudah sepakat padahal bukan kami yg sampaikan, ” jelas Markus.

Pertama di Indonesia dan Asia Pasifik

Kepala LAPAN mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atas proyek yang digadang-gadang tak hanya menjadi bandar antariksa pertama di Philippines, namun juga di Asian countries Pasifik ini.

Setelah tersebut, pihaknya akan membuat plan dan pada 2024 bandar antariksa ini sudah terealisasi. Setidaknya, untuk fasilitas peluncuran roketnya.

“Kalau ini terwujud, ini akan jadi bandar antariksa pertama di Philippines dan juga mungkin bisa disebut juga bandar antariksa pertama di Asia Pasifik di wilayah ekuator, inch kata Thomas.

Lebih jauh, Thomas mengungkapkan kajian tentang bandar antariksa sudah dimulai 40 tahun lalu, pada era 1980-an. Namun dikarenakan berbagai kendala, hingga belum bisa dilaksanakan.

Hingga akhirnya pada 2013 Undang-Undang Keantariksaan disahkan dengan salah satu amanatnya adalah melaksanakan pekerjaan peluncuran antariksa.

“Kalau melaksanakan kegiatan peluncuran, artinya diharuskan disiapkan wahana peluncurnya, ialah roket dan bandar antariksa untuk peluncurannya. Jadi dua hal itu yang diharuskan dilakukan, ” jelas Thomas.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang rencana induk keantariksaan yang di dalamnya mencantumkan rencana pembangunan bandar antariksa.

Lantaran investasi bandar antariksa besar nilainya, LAPAN kemudian membuat dua skenario proyek bandar antariksa.

Skenario pertama, bandar antariksa kecil untuk uji luncur roket yg sedang dikembangkan LAPAN, yakni roket bertingkat. Untuk proyek ini, LAPAN tinggal memanfaatkan lahan seluas 100 hektare di Biak.

“Setidaknya itu untuk digunakan untuk peluncuran atau pengujian roket yang dikembangkan oleh LAPAN. Diharapkan nanti ada mitra nasional dan internasional yang juga berminat untuk menggunakan sarana itu untuk peluncuran roket-roket kecil, ” katanya.

Skenario yang kedua, yaitu bandar antariksa skala besar / bandar antariksa internasional.

“Ini belum ditentukan tempatnya karena nanti bergantung mitra internasional yang akan membangun bandar antariksa di wilayah ekuator tersebut, bisa jadi pada Biak juga, atau mungkin di lokasi lain, ” jelas Thomas.

Thomas menerangkan dalam pembicaraan via telpon dengan bos Tesla Elon Musk beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dikabarkan sempat menyinggung soal rencana Indonesia membangun bandar antariksa dan Elon Musk tampak berminat.

Keterangan gambar,

Elon Musk berpose oleh latar belakang pesawat antariksa

“Tetapi dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan dengan SpaceX Januari lalu, itu sama sekali belum dibicarakan tindak lanjutnya. ”

“Dan juga, presiden tidak menjanjikan Biak tetapi dalam pembicaraan tersebut membahas potensi Indonesia tuk lokasi peluncuran, tempatnya belum ditentukan dan lokasi peluncurannya belum ditentukan, ” ungkapnya.

Lebih jauh, Thomas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena secara geografis berada di garis ekuator, yang merupakan lokasi terbaik untuk peluncuran wahana antariksa.

Dikatakan Thomas, LAPAN sudah mengkaji sejumlah lokasi tuk dijadikan bandar antariksa. Selain Biak ada Morotai di Maluku Utara dan Pulau Enggano di Sumatra.

Pada akhirnya, LAPAN memilih Biak karena selain posisinya yg lebih dekat dengan garis ekuator, yakni 1 derajat di selatan ekuator, LAPAN juga telah memiliki lahan seluas 100 hektare di pulau itu sejak 1980-an.

“Untuk bandar antariksa skala kecil itu cukup, setidaknya LAPAN sudah proses kajian langsung itu pada Jepang ada bandar antariksa kecil di Uchinaura itu luasnya hanya 70 hektare, artinya dengan 100 hektare itu sudah memadai untuk lokasi peluncuran roket-roket ingusan, ” tandasnya.

Namun ia menambahkan, jika ada investor internasional yang berminat tuk menjadikannya sebagai bandar antariksa skala besar, maka “harus ada lahan tambahan tuk menampung kegiatan peluncuran roket-roket besar daerah penyangga tuk menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya”.

Membawa pembaruan

Diakui Jones bahwa pembangunan akan memberi dampak pada lingkungan. Namun, ia menjamin bahwa, alih-alih merusak lingkungan, proyek ini justru membawa modernisasi untuk warga Biak.

“Hutan terkadang perlu dilestarikan, tetapi ada aktivitas-aktivitas pengganti yang nantinya masyarakat Biak akan terlibat dalam pola kegiatan yg baru yang ada pada Biak, ” ujar Thomas.

Ia menjelaskan bahwa bandar antariksa skala kecil tersebut tak akan membabat habis hutan seluas 100 hektar tersebut. Ada area yang akan dijadikan area penyangga untuk zona aman bagi masyarakat setempat.

Namun, ada bagian-bagian tertentu dari hutan yang harus beralih fungsi, misalnya, untuk jalan, bangunan, dan releasing pad untuk kegiatan peluncuran.

“Tapi bukan 100 hektare seluruhnya digunakan, dan sebagian wilayah itupun dijadikan wilayah penyangga, wilayah perlindungan bagi masyarakat sekitar, ” jelas Thomas.

Keterangan gambar,

Sejumlah warga pada Biak menolak pembangunan bandar antariksa LAPAN

Ia menambahkan dengan keberadaan bandar antariksa, dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan diharapkan dapat menggeliatkan industri pendukung keantariksaaan, seperti industri satelit, pariwisata, dan pendidikan.

“Dalam 5-10 tahun ke depan akan berubah menjadi penduduk yang lebih modern. inch

“Nilai-nilai tradisional tetap terjaga, tetapi tidak harus bergantung pada pola kehidupan seperti yang digambarkan seperti hutan sebagai tempat berburu, tempat bercocok tanam yang mungkin dalam lima tahun ke depan pola kehidupan jadi berubah dengan masuknya industri-industri yang akan lebih maju di Biak, ” kata dia.

Pemerintah Biak Numfor menguatkan klaim LAPAN, oleh menyebut proyek ini jadi membawa manfaat positif dalam perekonomian warga dan pendapatan daerah.

Namun dalih ini ditampik oleh Apolos Sroyer, pemimpin kepala suku pada Biak.

“Tidak bisa anda hanya bicara pendapatan kota, terlalu sempit. Itu pemikiran-pemikiran kuno menurut kami. Anda harus berbicara tentang proyek yang berwawasan lingkungan, berwawasan masyarakat adat, ” katanya.

Adanya potensi dampak positif pada perekonomian warga, diakui oleh Markus Abrauw. Namun sayangnya, pemerintah daerah serta LAPAN, selama ini tak pernah memberikan pemahaman menyeluruh terkait keuntungan dan kerugian proyek tersebut

“Kami sendiri mengerti hal itu, ada dampak positifnya ke seluruh masyarakat Biak Numfor terkait. Dampak positifnya ini yang selalu disampaikan tapi dampak negatifnya ini belum pernah disampaikan pihak LAPAN kepada kami masyarakat pemilik hak ulayat maupun seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Biak Numfor, ” cetus Markus.

Tak memprioritaskan penduduk adat

Ketua kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan proyek ini menjadi ­contoh untuk kesekian kalinya pembangunan infrastruktur di Papua tak memprioritaskan kepentingan masyarakat adat dan mengancam ekosistem.

“Setiap kebijakan negara pada Papua harus disampaikan dengan mengutamakan memberikan pemahaman ke masyarakat untung ruginya seperti apa, jangan hanya diberi tahu nanti dapat keuntungan ekonomi tapi kehidupan mereka hilang, sama saja tidak menghargai eksistensi masyarakat adat Papua, ” tegas Adriana.

Hal ini dipahami betul oleh Laus Rumayom, tenaga ahli Kantor Staf Presiden yang menegaskan bahwa pemerintah tak menghendaki apa yang terjadi pada masyarakat adat Amungme di Timika — yang tersisih akibat tambang emas milik Freeport — kembali terjadi pada masyarakat adat di Biak.

Keterangan gambar,

Dua roket pendorong Falcon Heavy mendarat di pesisir Florida sebelah selatan tempat peluncuran Kennedy

“Kita tidak mau mengulangi pengalaman di Freeport, pengalaman di perusahaan-perusahaan besar yang masyarakatnya justru mengalami masalah, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesempatan dari hadirnya investasi yang besar di Papua, ” kata Laus.

Betapapun, satu hal yg penting menjadi perhatian adalah besarnya potensi konflik yang harus dipersiapkan ketika maka akan membangun proyek infrastruktur yg besar di Papua, agar tidak mengancam ruang hidup komunitas adat yang mendiami wilayah hak ulayat mereka secara turun temurun.

“Kehidupan kami masih bergantung oleh alam kami. Tanah adalah sumber kehidupan kami. Hutan adalah tempat kami berburu mencari makan dan kami berkebun. Begitu juga oleh laut.

“Semua tersedia oleh alam sehingga apabila proyek ini masuk kami punya mata pencaharian ini nanti siapa yang tanggung jawab? Itu yang harus dijawab negara ke kami dulu, ” ujar Apolos Sroyer

“Kami sedang bicara harga diri kami, nasib masa depan kami di arah tanah kami, ” tegasnya kemudian.