• Callistasia Wijaya
  • Kuli BBC News Indonesia

Sumber gambar, Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Keterangan gambar,

Presiden Joko Widodo di dialog dengan tokoh bangsa di Kalimantan Timur (17 Desember 2019).

Negeri didesak untuk fokus mengikhtiarkan pandemi Covid-19, dan memurukkan pembangunan ibu kota negeri baru di Kalimantan Timur tahun ini, sebagaimana yang direncanakan Badan Perencanaan Pendirian Nasional (Bappenas).

Saat ini, pemerintah tengah menggodok draf RUU Ibu Tanah air Negara Baru sebagai dasar proyek itu dan hendak segera mengajukannya ke DPR untuk dibahas, kata pakar bicara Presiden.

DPR sendiri sudah menjadikan RUU tersebut sebagai salah satu pengutamaan program legislasi nasional tahun ini.

Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya kira-kira Rp500 triliun, yang pembiayaannya akan dilakukan melalui rencana APBN, Kerja Sama Negeri dan Badan Usaha (KPBU), dan melalui pihak preman.

Menurut peneliti ekonomi dan beberapa bagian di DPR, biaya itu mestinya difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga.

Sementara, menurut pemerintah, proyek itu malah bermanfaat memulihkan ekonomi warga yang anjlok akibat pandemi.

‘Segera masuk DPR’

Bappenas berencana buat melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan istana negara di lokasi pokok kota yang baru pada Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pendirian akan dimulai setelah RUU Ibu Kota Negara, dengan diajukan oleh pemerintah, disahkan DPR.

Draf RUU tersebut sendiri sampai saat ini masih ada di tangan presiden dan kata Rudy, akan disusun pemerintah secara mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

“Pak presiden akan menganjurkan RUU ini kalau arahnya sudah jelas. Memang bahan utama pemerintah ya buat mengontrol pandemi Covid dulu.

Cuma membangun pembangunan ibu kota negara baru ini juga bisa sebagai penggerak ekonomi, ” ujar Rudy pada Kamis (25/03).

Keterangan gambar,

Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Sementara tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan pemerintah hendak segera menyelesaikan draf RUU Ibu Kota Negara.

“Segera masuk [ke DPR], ” ujarnya tanpa menjabarkan bertambah lanjut kapan penyerahan akan dilakukan.

DPR sudah menanamkan RUU ini ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk tahun 2021, meski tiga fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Kelompok Demokrat, dan Partai Titah Nasional (PAN) mengkritik pembahasan RUU itu di pusat pandemi.

Keterangan gambar,

Taman Alas Raya Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara merupakan lupa satu hutan di provinsi ibu kota baru.

Bagian DPR fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan proyek tersebut mestinya ditunda karena menyedot anggaran besar.

Pembangunan ibu kota Negara baru disebut akan memakan biaya mematok Rp500 triliun. Sekitar 20% dari total itu, atau Rp100 triliun, direncanakan buat dibebankan pada APBN.

Skema lainnya yang akan dimanfaatkan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha ataupun KPBU, yang umumnya membawabawa BUMD dan BUMN, juga ada mekanisme pembiayaan swasta.

Keterangan gambar,

Pusat ibu kota mutakhir sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

Menurut Herman Khaeron, zaman ini, pemerintah harusnya fokus pada wabah dan perbaikan akibat pandemi Covid-19.

“Untuk vaksin, kita butuh simpanan besar… Kemudian kalau kita memiliki reorientasi baru untuk membangun, bangunlah kawasan-kawasan pabrik saja, tunggu dulu daya beli masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, ekonomi tertopang stabil, sumber-sumber pendapatan negara sudah meningkat.

“Itu lah saat rasional untuk membuat ibu kota baru, kalau memang itu dianggap urgen, ” ujarnya.

Ia menambahkan kajian mendalam soal transportasi ibu kota baru sedang dibutuhkan, mengingat pemindahan pokok kota tak hanya perkara pembangunan infrastruktur, tapi juga pemindahan seluruh aparatur negeri ke kota yang pertama.

‘Tidak urgen’

Hal yang sama diungkapkan peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Suryaningrum, yang menyebut rencana pembangunan ibu kota negara baru tidak urgen.

Keterangan video,

Dilema ibu kota pertama: Selamatkan Jakarta, korbankan Kalimantan?

Pemulihan ekonomi, katanya, bisa dilakukan dengan cara lain, seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah dan tak harus secara memindahkan ibu kota.

“Beresin dulu nih Covid. Jika sudah beres Covid, perdana infrastruktur dan itu tak harus dilakukan dengan alih ibu kota.

“Pembangunan infrastruktur misalkan dapat dilakukan dengan membuka akses transportasi, bagaikan dalam hal trans Sumatera. Ibu kota di mana pun asal tak Jawa-sentris pembangunannya akan lebih cara. Ada pemerataan ekonomi, ” ujarnya.

Tetapi, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengutarakan yakin proyek ini mau mampu menggerakan ekonomi, lupa satunya karena akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Program pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi diumumkan pada tahun 2019.

Negeri mengumumkan sejumlah alasan pemindahan, dari masalah ketidakmerataan ekonomi hingga beban lingkungan pada Pulau Jawa.

Sejak perdana digulirkan, proyek ini banyak dikritik, termasuk oleh penggagas lingkungan, yang khawatir pemindahan ibu kota akan merusak lingkungan di Pulau Kalimantan.

Pemerintah sebelumnya mengatur garis waktu untuk pembangunan ibu kota baru, sebagai berikut:

  • 2017-2019: Penyusunan dan penyelesaian uraian
  • 2020: Penyediaan regulasi dan kelembagaan, pembentukan masterplan kota, perencanaan zona
  • 2021: Logistik lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan, dan groundbreaking pembangunan ibu praja baru
  • 2022-2024: Pembangunan kawasan inti induk pemerintahan dan sebagian daerah ibu kota negeri
  • 2025-2029: Pembangunan ibu kota negara

Namun, pemerintah mengatakan agenda itu mungkin akan meleset karena pandemi Covid-19.