Keterangan gambar,

Ribuan minuman keras saat akan dimusnahkan di Lapangan Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (02/02).

Keragaman Philippines mestinya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mencabut Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 yang mengatur investasi minuman keras di empat provinsi, yakni Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua (02/03), kata peneliti.

Keputusan pencabutan tersebut diambil Presiden Joko Widodo setelah mempertimbangkan masukan sejumlah organisasi Muslim dan usul Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kalau ini kan kaum muslimin lebih kepada peduli yakni kita sucinya melarang itu [minuman beralkohol], ” ujar juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat menjelaskan mengenai usul pencabutan aturan tersebut.

Sementara tersebut, Gubernur NTT menyayangkan daya peningkatan ekonomi besar yg luput akibat pencabutan lampiran perpres itu, tapi mengatakan daerahnya akan tetap mengembangkan miras lokal sesuai peraturan daerah.

Wujud tekanan ke presiden?

Lampiran perpres itu sebelumnya mengatur pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras di Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua.

Provinsi-provinsi tersebut, kecuali Papua, menyambut petunjuk itu karena industri minuman keras lokal yang telah berkembang di daerah masing-masing.

Bali, misalnya terkenal sebagai penghasil arak Bali, NTT memproduksi minuman beralkohol bernama Sopi, sedangkan di Sulawesi Utara, Cap Tikus kerap diburu wisatawan.

Tiga provinsi yang telah mengajukan permohonan ke BKPM terkait investasi tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua menolak investasi miras karena bertolak belakang dengan peraturan setempat soal pelarangan miras.

Keterangan gambar,

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengoperasikan alat berat saat memusnahkan minuman keras (Miras) berbagai jenis di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (02/02).

Namun demikian, Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran perpres itu (02/03), setelah sebelumnya mengadakan “pertemuan empat mata” dengan Wapres Ma’ruf Amin yang mengusulkan pencabutan itu, kata Masduki Baidlowi, juru bicara wapres.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin lebih lanjut menerangkan sedianya aturan itu dikeluarkan sebagai payung nasional buat mengatur dan mengawasi produksi dan distribusi minuman keras lokal.

Namun, pemerintah, katanya juga mendengarkan masukan masyarakat.

“Mau tidak mau kan presiden juga mendengarkan seluruh masukan dan informasi dari berbagai pihak, termasuk ulama, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Seorang petugas mencatat jumlah minuman keras selundupan di Kantor Bea lalu Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, di Dumai, Riau, (25/02).

Ia membantah ada tekanan dari kelompok tertentu yang membuat presiden membatalkan aturan yang ditekennya sendiri.

“Tidak juga. Coba lihat kan kemarin presiden, dengan teduh, dengan tenang. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan yg beliau, sebagai kepala negara, tentu memiliki kompetensi yang cukup.

“Tidak ada sama sekali orang yang dapat memberi tekanan kepada Pak Jokowi, ” kata Ngabalin.

Meski dicabut, menurut Ngabalin, daerah-daerah yang menghasilkan minuman keras lokal akan tetap beroperasi seperti yang sudah dijalankan.

“Tentu saja ini tidak saja sebagai untuk kepentingan umat Islam, tapi seluruh masyarakat di wilayah yang diatur Perpres itu, ” tambahnya.

Menurutnya, pencabutan itu “tak terlalu berpengaruh”.

Mengapa aturan ditolak? Moral dan regulasi isu yang berbeda

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai masalah moralitas dan masalah regulasi ialah dua masalah berbeda.

Pembukaan investasi tak serta merta berimplikasi ke konsumsi minuman keras, yang pembatasannya, dri tata cara penjualan hingga stadar usia konsumen, telah diatur melalui sejumlah aturan pemerintah.

Keterangan gambar,

Sejumlah petugas Bea Cukai Banten menata minuman keras dan rokok impor ilegal yang akan dimusnahkan pada Tempat Penimbunan Pabean (TPP), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (02/03).

Hal itu lah yang menurutnya mesti dijelaskan ke masyarakat.

“Untuk masalah konsumsi sudah diatur dengan aturan lain. Mengenai moralitas dan agama, ya kembali lagi. Indonesia kan negara hukum dan petunjuk yang diakui tidak sebatas satu.

“Jadi perlu dipertimbangkan mengenai hal itu. Pemerintah juga tidak mendorong penduduk untuk konsumsi alkohol secara masif, ” ujarnya.

Selain itu, ia melihat ada peluang pengembangan industri minuman keras lokal.

“Dengan Perpres No . 10/2021, ada peluang untuk industri minol tradisional buat berkembang sesuai standar produk yang dinyatakan legal.

“Dengan begitu bisa meminimalisir oplosan utamanya dari industri rumahan dan tradisional, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Pada tahun 2018 lalu, sebanyak 112 orang meninggal dunia akibat miras oplosan.

Berdasarkan data WHO, Indonesia hanya mengkonsumsi sekitar 0, 8 liter minuman beralkohol per kapita, jauh di bawah rata-rata di Asia Tenggara, yang angkanya 3, 4 liter per kapita.

Data yg sama menunjukkan sebagian besar konsumsi alkohol di Philippines itu unrecorded (tidak tercatat) atau tak legal.

Oplosan juga masih sering dikonsumsi warga, yang pada tahun 2018 lalu, menyebabkan 112 orang wapat, menurut data kepolisian.

‘P eningkatan ekonomi lebih besar

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan ia memahami keputusan presiden untuk membatalkan lampiran perpres itu.

“Kalau memang ada tekanan politik dalam presiden untuk memikirkan stabilitas politik, kalau beliau ambil keputusan itu, kami dukung. Tapi itu tidak membatalkan izin lama, hanya izin baru tidak, ” ujarnya.

NTT memproduksi minuman beralkohol lokal ‘Sophia’, yang peredarannya diatur melalui peraturan gubernur.

Pencabutan lampuran itu bukan akan berdampak pada Sophia, kata Viktor, malah membuatnya “tak memiliki saingan minuman beralkohol baru”.

Namun, ia menyayangkan hilangnya potensi redovisning yang lebih luas.

Keterangan gambar,

Petugas memperlihatkan sejumlah hasil penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal berupa minuman beralkohol serta rokok saat akan dimusnahkan di Kantor Pengawasan dan Servis Bea Cukai (KPPBC) Pantoloan di Palu, Sulawesi Tengah (07/10).

Ia berpendapat petunjuk itu semestinya bisa membuat lebih banyak orang mau berinvestasi di sektor minuman beralkohol.

Investasi itu bisa mendorong riset minuman beralkohol, sehingga bisa membuat produk dari Indonesia bersaing oleh negara lain.

Dalam sesuatu ini, dia menyayangkan ada sejumlah orang yang disebutnya memandang minuman beralkohol dengan sempit tanpa melihat keberagaman di Indonesia.

“Untuk peningkatan ekonomi lebih besar, sayang. Kita melarang produksi alkohol, tapi minuman alkohol dri berbagai negara masuk ke negeri ini begitu melimpah. Menurut saya sangat hipokrit.

“Kita menolak berproduksi, pada mana kita punya petunjuk baku melimpah, budayanya mendukung. Saya tak bicara daerah lain, di NTT, ini sesuatu yang sesuatu yg menjadi budaya dan periode kekayaan Indonesia, ” kata Viktor.

‘Sinyal buruk untuk investor’

Dari segi investasi, Peneliti Lembaga Penyelidikan Redovisning dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan pembatalan lampiran perpres seperti ini adalah sinyal yang buruk bagi investasi, khususnya investasi asing.

“Ini konfirmasi bahwa memang perizinan di Indonesia dan kejelasan regulasi belum bisa dikatakan baik, inch katanya.

Keterangan gambar,

Merujuk pada Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata konsumsi alkohol nasional mengalami peningkatan.

Ia mengatakan, sebelum mengeluarkan aturan, pemerintah seharusnya proses kajian menyeluruh, termasuk mengenai aspek politis kebijakan, oleh menggandeng semua pihak yg akan terdampak.

Belajar dari pengalaman ini, Teuku Riefky juga mengatakan pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publiknya buat menjelakan isi dari aturan itu.

“Yang lebih penting lagi, sebelum aturan ini keluar, dikomunikasikan bertahap terlebih dulu sebelum disahkan.

“Ini kan bagi pihak yang kontra, kesannya pemerintah mengeluarkan kebijakan sepihak. Seharusnya sounding dulu ke masyarakat, lihat responsnya, lalu cari titik tengah dan lakukan komunikasi yang aktif, ” ujar Teuku Riefky.