Keterangan gambar,

Rizieq Shihab menyapa para pengikut FPI di Jakarta, pada 10 November lalu.

Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, memutuskan untuk melarang kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Menkopolhukam, FPI semenjak tanggal 21 Juni 2019 secara de yure telah bubar sebagai ormas. Namun, katanya, FPI sebagai organisasi telah melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan serta bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi dan sebagainya.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK per tanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI & akan menghentikan setiap kegiatan dengan dilakukan FPI karena FPI tak lagi mempunyai halal standing sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

“Kalau tersedia organisasi mengatasnamakan FPI dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing -nya tidak ada. Terhitung keadaan ini, ” kata Mahfud MD dalam jumpa pers, pada Rabu (30/12).

Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani sebanyak pejabat, termasuk Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Dalam pembacaan SKB tersebut, Wamenkumham, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan pemerintah melarang melakukan kesibukan yang mengatasnamakan FPI dan melarang penggunaan simbol dan atribut FPI.

Bila larangan itu dilanggar, tambah Wamenkumham, “aparat penegak hukum akan mendiamkan segala kegiatan yang dilakukan FPI”.

Pelarangan kegiatan FPI ini mengingatkan di keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Nusantara oleh pemerintah pada 2017 lalu.

Keputusan pelarangan kegiatan FPI ini mengemuka tiga pekan setelah enam anggota FPI tewas ditembak polisi.

Versi polisi menyebut enam bagian FPI itu ditembak mati sebab berusaha menyerang petugas kepolisian dengan membuntutinya. Namun versi FPI mengecap mereka diserang terlebih dulu.

Keputusan pembatasan kegiatan FPI juga ditempuh sesudah pendiri FPI, Rizieq Shihab, ditahan.

Keterangan gambar,

Pemimpin Front Advokat Islam (FPI) Rizieq Shihab (tengah) berjalan menuju mobil tahanan sudah diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12).

Minggu dini hari, 13 Desember, Rizieq Shihab resmi ditahan, sebulan setelah kepulangannya dari Arab Saudi yang dipenuhi ingar bingar kontroversi kerumunan massa – tiba dari penyambutan kedatangannya hingga ijab kabul putrinya – serta bagaimana jalan pemerintahan Jokowi menanganinya.

Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan tubuh di wilayahnya, kata pejabat pencerahan Mabes Polri.

Pencopotan Kapolda Metro Hebat, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020.

Keputusan ini terjadi tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada abdi keamanan yang tidak mampu berlaku tegas dalam menegakkan aturan adat kesehatan Covid-19.

Pernyataan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan tempat apa yang disebutkan sebagai kelakuan tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas Front Pembela Agama islam (FPI) di Jakata Pusat.

Rizieq Shihab telah enam kala menyandang kasus tersangka, dua pada antaranya membuat dia berakhir dipenjara.

Perdana adalah tersangka demo anti-Amerika Konsorsium tahun 2001 karena menyebarkan antipati. Setahun kemudian, ia ditetapkan menjadi tersangka penghasutan atas peristiwa pengrusakan tempat hiburan di Jakarta dan mendekam dipenjara selama tujuh kamar.

Kemudian pada tahun 2008, Rizieq menjadi tersangka pengeroyokan dan kerusuhan pada Monas dengan vonis 1, 5 tahun penjara.

Pada tahun 2017, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka di besar kasus yaitu pornografi dan nama Pancasila. Kedua kasus ini dihentikan polisi.

Lalu, terakhir dan terbaru, Rizieq menjadi tersangka kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Rizieq disangka melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan & pasal pidana, yang intinya dia disangka menghasut masyarakat supaya melangsungkan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat dan tidak menuruti perintah serta menghalangi aparat.

Apa komentar FPI?

Dimintai tanggapannya atas keputusan pemerintah, Wakil Sekum FPI Teragung Yanuar mengatakan dirinya masih mengabulkan diskusi dengan pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

“Sebentar, masih diskusi sama HRS (Habib Rizieq Shihab), ” prawacana Aziz kepada BBC News Nusantara melalui pesan singkat, Kamis (30/12).

Artikel ini akan terus diperbarui