Keterangan gambar,

Petugas KPPS TPS 68 membawa kotak suara untuk mengunjungi pemilih anak obat COVID-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) di Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12)

Seminggu setelah pemilihan kepala daerah berlaku, terjadi penambahan kasus virus corona yang membentuk klaster di kurang wilayah di Indonesia.

Di Banten, satuan tugas penanganan Covid-19 menyebut klaster pilkada terjadi di 4 wilayah yang melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Daksina, Cilegon, dan Pandeglang.

Kemudian di Purbalingga, Jawa Tengah, pasangan calon, awak sukses, hingga petugas pemilu terpapar virus corona.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia menyebut salah satu pengantara terciptanya klaster pilkada akibat lemahnya penelusuran kontak yang dilakukan dalam tengah perhelatan pesta demokrasi dengan memicu kerumunan massa.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengucapkan pelaksanaan pilkada di masa pandemi tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

“Alhamdulilah belum ada kasus bahwa kelompok pilkada itu menjadi klaster mutakhir. Apakah Covid-19 itu masih ada? Masih, ” kata Mahfud.

Keterangan gambar,

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menunjukan surat suara pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 semrawut.

Klaster pilkada di tahapan pemilu

Pada 9 Desember lalu, Indonesia melaksanakan pemungutan bahana pemilihan 279 kepala daerah pada tengah wabah virus corona.

Dampaknya, tercipta klaster virus corona di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, kaya di Banten dan Jawa Pusat.

Pada Banten, Juru Bicara Satuan Suruhan Penanganan Covid-19, Ati Pramudji Hastuti, mengatakan klaster pilkada muncul pada empat daerah yang melaksanakan pemilu, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

“Kabupaten Serang minggu ini zona abang, hal ini dampak dari dominasi kasus positif dari klaster pilkada, ” kata Ati Pramudji Astuti, seperti yang dilaporkan wartawan Yandhi Deslatama kepada BBC News Nusantara.

Ati menambahkan, klaster pilkada itu diprediksi terjadi bukan hanya saat cara pemungutan suara, namun juga dalam tahapan sebelumnya seperti deklarasi, pendaftaran maupun kampanye yang menyebabkan kerumunan massa.

“Pilkada kan ada prosesnya, bukan hanya waktu pencoblosan saja, ” ujar Ati.

Tanda gambar,

Petugas KPPS berpakaian hazmat mengarahkan pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 46 Pasak Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12)

Berdasarkan data percepatan pengerjaan Covid-19 di Indonesia (17/12), terdapat tiga daerah di Banten yang masuk dalam kategori berisiko tinggi zona merah, yaitu Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

Total kasus di Banten (17/12), kasus positif berjumlah 16. 157, dengan kesembuhan 13. 277 dan wafat 478 orang.

Sementara tersebut, di Purbalingga, klaster pilkada meluas yang menyebabkan dua anggota awak sukses pasangan calon meninggal, calon bupati terinfeksi, dan juga petugas pemilu.

Klaster pilkada, parameternya apa?

Komisioner Institusi Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Badrul Munir, mengatakan terdapat sembilan bagian pengawas yang positif virus corona.

“Kemudian digantikan oleh staf dari penilik di tingkat desa, kelurahan ataupun kecamatan karena keterbatasan waktu untuk merekrut yg baru. Jadi temuan itu di bagian perekrutan, bukan tahapan pemilu yang berjalan, misalkan kampanye, pendaftaran, atau perhitungan bahana, ” kata Badrul.

“Klaster pilkada di Banten, kami parameternya masih gagap. Sepanjang pilkada, kami tidak menjumpai peristiwa penularan atau jatuhnya korban di tahapan pilkada, seperti persuasi, pemungutan atau perhitungan suara, ” tambah Badrul.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten, Mashudi, baru mendengar adanya klaster pilkada di wilayahnya.

“Kalau benar, saya tidak tahu dalam mana karena dari proses pendaftaran dan kampanye itu sudah periode sekali. Memang benar angka meyakinkan di Banten meningkat, tapi barang apa karena pilkada? Saya belum terang, ” kata Mashudi.

Petunjuk gambar,

Massa pembantu salah satu pasang calon berkumpul di depan Gedung KPUD Kabupaten Serang.

Ia mengucapkan kini KPUD Banten tengah melaksanakan tes ulang Covid-19 kepada jajarannya usia pelaksanaan pilkada sebagai metode wajib dilaksanakan.

“Kami telah bekerja keras memastikan dan meminimalisir kemungkinan daya penyelenggara kita di bawah tertular, ” ujarnya.

Ia pun menegaskan, dalam lebih dari 9. 000 wadah pemungutan suara (TPS) di Banten, para petugas telah menjalankan susunan yang ditetapkan seperti menggunakan corong pelindung diri (APD). Kemudian, menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, dan masker paras.

Investigasi Ombudsman RI: APD lengkap & baik

Keterangan gambar,

Seorang pemilih menunjukan tulisan suara pemilihan suara ulang (PSU) Kota Tangerang Selatan di TPS 15 Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (13/12)

Berdasarkan hasil pendalaman Ombudsman RI di 207 TPS yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menyelenggarakan pilkada, 99% APD telah tersedia awut-awutan berbeda dari temuan sebelumnya di dalam 2 Desember lalu, dimana 72% dari 31 KPUD kabupaten atau kota belum menyalurkan APD pada panitia pemilihan.

“1% itu karena tidak tersedia kantong plastik, tempat kotor dan sarung tangan karet, ” kata Kepala Keasistenan Analis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Pramulya Kurniawan.

Pramulya melanjutkan, 96% mutu status APD dalam kondisi baik. “4% nya kondisi buruk seperti beledi tempat cuci tangan bocor, t hermo gun tidak berfungsi, ” katanya.

Lalu, dibanding 207 TPS, Sebagian besar telah menerapkan protokol kesehatan, baik dari pembatasan jumlah pemilih, pengaturan zaman kehadiran, jaga jarak, ketersedian basuh tangan, hingga pemakaian APD aparat.

“Hasil ini menunjukan bahwa KPU sudah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI yaitu memastikan dan menyiasati pendistribusian kelengkapan APD hingga zona TPS, ” tambahnya.

Kesalahan terbesar ada di penelusuran kontak

Keterangan gambar,

Aparat Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) menyiapkan logistik Pilkada Kota Tangerang Daksina 2020 di Pondok Aren, Tangeran Selatan, Banten, Rabu (2/12)

Ahli epidemiologi dibanding Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, mengatakan munculnya klaster pilkada disebabkan oleh lemahnya penelusuran kontak (contact tracing ) yang dilakukan.

“Kesalahan terbesar itu pada contact tracing di Indonesia yang saat ini sudah menurun dari 20-30 pada April menjadi hanya 10 di satu kasus, jadi bayangkan sungguh menurunnya, ” kata Yunis.

Akibatnya, sebutan Yunis, kemungkinan yang terinfeksi berinteraksi dengan orang lain sangat luhur di tengah kerumunan massa di dalam pelaksanaan pilkada.

“Kedua, pedoman Menkes tak memeriksa pada kontak tanpa fakta, sehingga OTG tidak bisa ditangkap dengan pedoman itu. Akhirnya, karakter terinfeksi, apalagi tanpa gejala berkeluyuran dan besar kemungkinan tercipta klaster pilkada, ” ujarnya.

Dengan penelusuran relasi yang baik dapat memutus penyaluran. ” Contact tracing tidak dilaksanakan, ibarat telur setengah matang, jadi gampang jauh, kena semuanya, ” katanya.

Penurunan penelaahan kontak kata Yunis disebabkan peningkatan kasus yang luar biasa minus diimbangi oleh jumlah petugas, “dan juga itu perlu dana banyak makanya tidak masif dilakukan, ” katanya.

Berdasarkan data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia (17/12), total urusan positif meningkat 7. 354 dibanding kemarin menjadi total 643. 508 dengan jumlah kematian 19. 390 jiwa. Sementara untuk yang segar berjumlah 526. 979 orang.

Jumlah kejadian sekarang meningkat sekitar empat kali lipat dibandingkan dengan 4 September 2020 lalu saat pendaftaran calon pilkada dibuka yang berjumlah sekitar 180 ribu kasus.