Keterangan gambar,

Mahkamah Konstitusi Austria menyatakan hambatan pemakaian jilbab untuk siswi madrasah dasar melanggar hak kebebasan mematuhi.

Mahkamah Konstitusi Austria membatalkan undang-undang yang melarang pelajar sekolah dasar mengenakan penutup kepala khas agama tertentu.

Para hakim konstitusi Austria mengecap undang-undang itu sebenarnya merujuk kudung yang biasa dikenakan penganut Islam. Ketentuan itu, kata mereka, menentang hak kebebasan beragama.

Undang-undang kontroversial itu disahkan pada pemerintahan sebelum ini, saat Partai Rakyat yang konservatif berkoalisi dengan Partai Kebebasan yang beraliran sayap kanan.

Di dalam putusannya, pengadilan menyatakan undang-undang itu berpotensi memarjinalisasi siswi sekolah dasar yang menganut Islam.

Para hakim menegah argumen pemerintah bahwa larangan itu dibuat untuk melindungi anak perempuan dari tekanan sosial teman seimbang. Hakim menyebut aturan itu salah sasaran.

Dalam putusannya, pengadilan menilai negeri Austria perlu menyusun peraturan dengan lebih cermat untuk mencegah ancaman atas dasar gender atau petunjuk.

Susunan yang dibatalkan ini mulai asi tahun 2019. Kontennya tidak secara eksplisit melarang jilbab, tapi baju keagamaan berupa penutup kepala untuk anak-anak hingga usia 10 tarikh.

Negeri Austria menyebut penutup kepala yang dikenakan anak laki-laki beragama Sikh atau kippah umat Yahudi tak termasuk pakaian yang dilarang.

Pengadilan menyatakan, larangan itu sebenarnya merujuk jilbab umat Islam.

Keterangan tulisan,

Jilbab merupakan topik yang menuai pro dan kontra di Austria.

“Larangan yang selektif ini asi secara eksklusif untuk siswi Muslim dan dengan demikian memisahkan itu secara diskriminatif dari pelajar lain, ” kata Presiden Mahkamah Konstitusi Austria, Christoph Grabenwart

Menteri Pendidikan Heinz Fassman turut memperhatikan persidangan itu. “Saya menyesal bahwa anak hawa tak akan memiliki kesempatan melaksanakan sistem pendidikan yang tanpa tuntutan. ”

Komunitas Agama Islam Austria, yang mewakili kalangan Muslim di negeri itu dan mengajukan gugatan ke pengadilan, menyambut baik keputusan itu.

“Memastikan adanya kesempatan yang sama serta hak menentukan nasib sendiri bagi anak perempuan tidak dicapai meniti sebuah larangan, ” begitu penjelasan tertulis mereka.

Saat pertama kali diusulkan tahun 2018, Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menyebut peraturan itu dibuat untuk “menghadapi perkembangan masyarakat dengan setara”.

Wakil Kanselir Heinz Christian Strache, yang berasal dari Partai Privilese, mengklaim pemerintahannya ingin melindungi rani muda dari politik Islam.

Larangan kudung untuk siswi sekolah dasar tersebut mulai berlaku Mei 2019, cuma beberapa hari setelah Strache dipaksa mengundurkan diri. Ketika itu, dia terekam menawarkan kontrak kepada seorang perempuan yang dia minta menyamar menjadi keponakan tokoh berpengaruh dalam Rusia.

Partai Rakyat kini berkoalisi dengan Partai Hijau. Namun mereka sedang sempat berniat memperluas larangan kudung itu agar berlaku untuk bujang perempuan berusia hingga 14 tarikh.

Tadbir koalisi Austria saat ini mengklaim bahwa anak-anak harus tumbuh “dengan paksaan sesedikit mungkin”. Satu-satunya mencontoh yang mereka ajukan adalah pemakaian jilbab. er.