• Abraham Utama
  • BBC Indonesia

Keterangan gambar,

Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (06/12).

Ancaman hukuman mati terhadap pejabat yang diduga menyelewengkan sedekah bantuan sosial pandemi Covid-19 menimbulkan pro-kontra usai Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka.

Jika terlihat bukti kuat, kata mantan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Asep Iwan Irawan, terdapat konstruksi kaidah yang memungkinkan Juliari dan 4 tersangka lainnya dijatuhi hukuman lebur.

Patuh Asep hukuman itu layak dijatuhkan, karena dilakukan saat pandemi dan resesi, terlebih peringatan telah diutarakan Presiden Joko Widodo dan pimpinan KPK.

Namun pegiat anti korupsi dan kelompok masyarakat sipil menyebut balasan mati tak semestinya dijatuhkan.

Pemenjaraan dan perampasan aset dianggap lebih efektif, termasuk memanfaatkan para pelaku untuk mengungkap pihak lain yang turut menikmati uang haram.

Bisakah Juliari dijerat pasal hukuman stagnan?

KPK menjerat Mensos Juliari Batubara dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a dan b UNDANG-UNDANG Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal tentang suap itu memuat ancaman balasan penjara antara satu hingga 20 tahun.

Adapun ancaman hukuman mati terekam di pasal 2 ayat (2). Aturannya, setiap orang yang di dalam keadaan tertentu memperkaya diri tunggal atau orang lain sehingga mudarat keuangan negara dapat dijatuhi pidana mati.

Bekas hakim Tipikor, Asep Iwan Iriawan, menganggap wajar KPK memakai pasal suap pada awal pemeriksaan kasus dana bansos Covid-19 itu.

Keterangan gambar,

Juliari Batubara merupakan menteri baik ketiga yang terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.

Namun dalam proses pengembangan perkara, kata Asep, KPK kudu menjerat Juliari dan pelaku asing dengan pasal 2 ayat (2).

Alasannya, perkara ini memenuhi klausul adanya kerugian negara dan dilakukan dalam kondisi bahaya, bencana alam nasional atau krisis ekonomi.

“Sekarang kan pantas pandemi, jadi yang dirugikan tidak hanya negara dalam konteks sistem tapi masyarakat, ” kata Asep via telepon, Senin (07/12).

“Orang-orang kemunduran sampai ada yang mati karena pandemi. Negara mengeluarkan uang untuk menanggulangi ini. Ketika diselewengkan, kerugiannya justru lebih parah.

“Negara pasti merana kalau dia ambil Rp10. 000 dari setiap paket bansos. Tersebut nampak dan sederhana sekali buat dibuktikan. Bencana ini cakupannya negeri dan Indonesia juga sedang menemui resesi, ” ujar Asep.

Bagaimana buktikan tersangka koruptor rugikan keuangan negeri?

Kudu ada hitung-hitungan yang rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), prawacana Kurnia Ramadhana, peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kurnia berkata, cara itu biasanya terjadi dalam periode penyidikan. Prosesnya sangat panjang, cakap dia.

“Pada kasus korupsi e-KTP tersedia mark-up (penggelembungan harga) dan fee (upah) terbatas yang membuat kualitas barang & jasa menurun. Kualitas yang tak sama dengan itu menimbulkan kerugian negara, ” ujarnya.

“Pada operasi mengambil tangan sudah pasti terkait suap. Kerugian negara biasanya muncul di dalam case building , ” kata Kurnia.

Bukti gambar,

Mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat, divonis penjara 2, 5 tarikh karena salahgunakan dana konferensi untuk rehabilitasi Aceh pascatsunami.

Mengapa belum pernah ada koruptor dana bencana yang divonis mati?

Dua faktor yang disebut Asep Iriawan adalah penafsiran pasal & keberanian penegak hukum.

Namun menurutnya, dibanding penyidik, jaksa hingga hakim tak perlu ragu-ragu dalam menghukum para pelaku dalam kasus bansos Covid-19.

Asep khawatir kepercayaan publik pada KPK dan pengadilan akan semakin seput jika hukuman berat tak dijatuhkan kepada pelaku kasus ini.

“Mungkin karena nilai kerugian kasus-kasus sebelumnya mungil dan cakupan bencananya lokal. Jika sekarang diputus seperti itu, pada mana rasa keadilannya?

“Pandemi ini dibanding urusan depresi sampai mati. Kepala dan KPK juga sudah ingatkan berkali-kali. Kalau tidak ada balasan maksimal, rakyat pasti akan masa bodoh pada penegakan hukum, ” ujar Asep.

Sepanjang 2004 hingga 2018, setidaknya telah terjadi 11 urusan dana bantuan bencana. Tak satu pun pelaku dijatuhi hukuman mati.

Keterangan gambar,

ICW menilai Pengadilan Tipikor tidak menjatuhkan vonis penjara dan ganti rugi keuangan negara secara maksimal.

Terkait tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, Sekjen Kementerian Luar Negeri kala itu, Sudjadnan Parnohadiningrat, dihukum penjara 2 tahun 6 bulan.

Sudjanan divonis merugikan negara hingga Rp11 miliar karena menyelewengkan dana perhelatan Tsunami Summit, konferensi internasional yang membahas tanggap darurat, rekonstruksi dan mitigasi bencana.

Sementara pada bencana gempa dan tsunami Nias tahun 2005, Binahati Banedictus Baeha yang kala itu menjabat bupati, divonis bersalah. Korupsinya merugikan negara Rp3, 7 miliar.

Hukuman mati pada kasus bansos Covid-19, menurut Asep, dapat diterapkan jika KPK segera membawa perkara ini ke meja hijau.

“Supaya hakim merasakan nuansanya. Beberapa hakim juga meninggal karena Covid-19. Kalau penanganannya lama, nuansa pandemi sudah tidak ada. Nanti larinya ke pasal suap lagi, ” kata Asep.

Tapi kenapa vonis mati ini ditentang?

Merujuk pengalaman di negara lain, peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut hukuman mati terbukti tidak menimbulkan efek jera.

Kurnia berkata, negara yang menerapkan hukuman mati meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya. Contoh yang dia sebut adalah China dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia.

Menurut Kurnia, opsi yang lebih baik adalah pidana penjara dan perampasan aset pelaku. Sayangnya, kata dia, dua jenis hukuman ini tidak diterapkan secara maksimal.

“Pidana penjara kami kritik karena rata-rata hukuman yang dijatuhkan pada semester pertama 2020 hanya 3 tahun penjara. Tidak mungkin ada efek jera jika hukumannya segitu.

“Kerugian negara dan uang pengganti yang diputus hakim juga jauh dari maksimal. Selama Januari-Juni lalu, kerugian negara sekitar Rp35 triliun, tapi uang penggantinya hanya Rp2, 3 triliun, ” ujar Kurnia.

Keterangan gambar,

Menteri Sosial periode 2014-2015, Idrus Marham, divonis bersalah dalam kasus korupsi pembanguan PLTU Riau.

Adakah solusi lain?

Iftita Sari, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, menyarankan upaya pencegahan seperti perbaikan sistem dan mekanisme pengawasan.

Menurutnya, pencegahan terbukti gagal karena dua menteri sosial sebelum Juliari juga terbukti melakukan korupsi dan suap.

Idrus Marham pada tahun 2019 divonis bersalah pada kasus korupsi pembanguan PLTU Riau. Sementara Menteri Sosial periode 2001-2009, Bachtiar Chamsyah, tersandung kasus korupsi pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit.

“Korupsi tidak selesai dengan penegakan hukum, harus ada perbaikan sistem pemerintahan untuk menutup celah korupsi, ” tuturnya.

Selain itu, ketimbang menghukum mati, penegak hukum disebutnya bisa menggandeng pelaku korupsi untuk mengungkap skandal serta pihak lain yang menikmati uang negara secara ilegal.

“Penegak hukum bisa menggandeng para tersangka untuk menelusuri pihak lain yang terkait kasus mereka. Banyak kasus korupsi yang tidak sampai menjerat master mind, itulah yang mesti dikejar, ” ujar Iftita.

“Mereka bisa dimanfaatkan untuk membuka seluruh kasus sehingga akhirnya terang sampai ke akar korupsi dan pelaku lainnya. Itu yang lebih genting ketimbang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, ” ucapnya.

Keterangan gambar,

Ketua KPK, Firli Bahuri, sebelumnya berkata bahwa pelaku korupsi di masa pandemi dapat dijerat hukuman mati.

Apa tanggapan KPK?

Ketua KPK, Firli Bahuri, berkata pihaknya akan mencari peluang menjerat Juliari serta para pelaku lain dengan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat ancaman hukuman mati.

Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ” kata Firli kepada pers di Jakarta, Minggu (06/12).

Sebelum munculnya kasus bansos, Firli berkata bahwa “korupsi pada situasi bencana Covid-19 termasuk kejahatan berat”. Para pelakunya, kata dia, dapat diancam hukuman mati.

Juni lalu, Menko Polhukam, Mahfud MD, juga berkata agar anggaran negara untuk pandemi ini tidak diselewengkan.

“Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran bencana, maka bisa dihukum mati, ” kata Mahfud.

Presiden Jokowi juga pernah bertutur perihal ini. “Penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor dapat diterapkan apabila ada kehendak yang kuat dari masyarakat, ” katanya, Desember 2019.