Keterangan gambar,

Seorang pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) memakai masker bertuliskan Tolak Omnibus Law saat berunjuk rasa menuju Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020).

Dua spesialis hukum tata negara menyebut pemerintah Indonesia “telah bertindak salah dengan menghapus pasal” dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diketok palu dalam Rapat Paripurna DPR 5 Oktober.

Tapi tenaga ahli dari Kantor Staf Presiden mengklaim apa yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara “telah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar hukum dan DPR lantaran tidak mengubah substansi undang-undang”.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law berencana melanjutkan aksi demonstrasi pada 28 Oktober kelak yang menuntut presiden dan DPR membatalkan UU Cipta Kerja.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan pemerintah tidak selayaknya mengubah apa pun yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sesudah UU itu diketok palu oleh DPR dalam Rapat Paripurna dan diserahkan ke presiden untuk diundangkan, maka pemerintah bisa memperbaiki dalam konteks jika ada ” clerical error “.

Menghapus bab seperti yang dilakukan Kementerian Tata usaha Negara, kata Jimly, dapat dikatakan mengubah substansi undang-undang yang sudah sah.

“Kalau sudah diketok palu, telah selesai. Biasanya di berbagai negeri ada toleransi tapi clerical error , misalnya bercak koma. Kalau substansi ada kata yang dibuang, ditambah, apalagi bab walaupun salah, biarkan saja. Membentuk sudah diketok palu, ” ujar Jimly Asshiddiqie kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (25/10).

Tanda gambar,

Demonstran yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) membentangkan poster zaman berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020).

Senada dengan Jimly, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pemerintah “telah secara terbuka dan terang-terangan menyalahi” Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang prosedur pembentukan undang-undang.

Feri mencurigai, pemerintah tidak hanya menghapus bab 46 tentang Minyak dan Gas Bumi, tapi ada kemungkinan penambahan pasal-pasal. Ini karena jumlah kaca yang berubah menjadi 1. 187 dari sebelumnya 812.

“Makanya agak jarang ada pasal dihilangkan, jumlah pula berubah jadi 1. 187 halaman. Jarak yang tidak masuk akal. Diakui hanya satu pasal yang dikurangi tapi malah jumlah halaman bertambah, ” kata Feri Amsari kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon.

“Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini memalukan. Sudah betul terbuka prosedurnya bermasalah masih menetap [dengan UU Ciptaker] ini… sudah begitu publik diminta menerima jalan itu, ” katanya.

Baik Jimly Asshiddiqie dan Feri Amsari menilai, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja merupakan peraturan dengan “paling buruk” di Indonsia sebab proses pembuatannya minim pelibatan jemaah, tergesa-gesa, dan ditolak banyak kalangan.

“Saya jamin ketua dan wakil kepala DPR juga tidak tahu pasal per pasal, ” kata Jimly.

‘Penghapusan pasal 46 sudah dikonsultasikan secara pakar hukum’

UU Cipta Kerja kembali menuai kritik setelah diketahui kalau terdapat perubahan halaman dalam rencana yang telah diserahkan Sekretariat Negara DPR ke pemerintah.

Staf Khusus Kepala bidang Hukum, Dini Purwono, menyebut draf final UU Cipta Kegiatan menjadi 1. 187 halaman karena ada proses cleansing yakni perbaikan pola, salah ketik, dan terakhir diketahui adanya penghapusan pasal.

Pasal 46 yang terdiri dari empat ayat tersebut berkaitan dengan tugas Badan Organisator Hilir (BPH) Migas. Pasal itu dihapus karena dinilai sudah ada dalam undang-undang existing sehingga tidak mengganti substansi.

Keterangan gambar,

Ratusan buruh dari bervariasi serikat pekerja di Bogor berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Plaza Rumah Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).

Gaya ahli dari Kantor Staf Kepala, Donny Gahral Adian, mengklaim kesibukan itu “sudah dikonsultasikan dengan sebanyak pakar hukum yang memberi lampu hijau” kepada pemerintah menghilangkan perkara tersebut.

Penghapusan pasal itu pun, katanya, juga “telah dikonsultasikan dengan DPR”.

“Jadi alasannya cukup kuat, Tapi kalau mau beradu argumentasi di judicial review saja, bisa kita buka semua, ” ujar Donny Gahral kepada BBC.

Ia juga menjamin “tidak tersedia pasal-pasal selundupan” kendati bertambahnya total halaman.

Pemerintah, kata Donny, siap diadukan ke polisi atau digugat dengan administrasi ke Pengadilan Tata Cara Negara (PTUN) jika mencurigai adanya pasal selundupan.

“Silakan kalau punya dalih dan dasar yang kuat, kita kan terbuka. Tidak pernah menyekat apa yang dilakukan masyarakat biasa. Tapi semua dilakukan dalam koridor hukum, ” sambungnya.

Hingga Minggu (25/10), ujar Donny, Presiden Joko Widodo belum menandatangani draf final UNDANG-UNDANG tersebut. Ia menyebut, penandatanganan itu akan dilakukan dalam waktu depan.

‘Lanjutkan demonstrasi desak DPR dan pemerintah batalkan Omnibus Law’

Perwakilan dari Perserikatan Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law, Asfinawati, mengatakan pihaknya akan langgeng mendesak pemerintah dan DPR mementahkan UU Cipta Kerja dengan melangsungkan aksi demonstrasi pada Rabu (28/10).

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa membawa poster era demonstrasi menentang Omnibus Law Peraturan (UU) Cipta Kerja di Praja Magelang, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2020).

Langkah pertunjukan diambil, karena jika mengadukan kegiatan DPR dan pemerintah yang mengutak-atik isi UU ke polisi arah dalih Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan kemungkinan besar kasusnya dihentikan.

Tidak karena kurang bukti tapi, kata Asfinawati, lantaran institusi polisi dianggapnya “menjadi alat kekuasaan” dalam bertemu penolakan Omnibus Law.

“Yang ideal dasar ke polisi karena indikasi penyelundupan sama seperti pasal tembakau, akan tetapi kita sudah tahu lah hasilnya. Demonstrasi saja kami ditembakkan udara air mata padahal berlangsung tenang, ” ujarnya.

Strategi lain, menurutnya, berharap pada dua fraksi penolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Rancangan Undang-Undang yang membatalkan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

“Tapi itu kalau dua fraksi yang menolak serius, ” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap presiden mengabulkan permintaan pihaknya untuk menangguhkan pemberlakuan UU Membuat Kerja hingga tahun depan.

“Karena tersedia banyak kontroversi dan bebarapa kejadian perlu disempurnakan, ” ujar Carik Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Tawaran itu sudah disampaikan saat bertemu langsung Presiden Joko Widodo di dalam Rabu (21/10) lalu di Istana Jakarta.

Presiden, katanya, tidak menutup pintu usulan tersebut.

Keterangan gambar,

Seorang demonstran yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (KSBSI) berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2020).

“Kami menyampaikan itu atas kearifan & kenegarawanan presiden dan presiden bisa melihat lah secara realistis barang apa yang sekarang terjadi. ”

Sejauh itu pula PP Muhammadiyah belum mengambil langkah tegas untuk mengajukan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebab pihaknya masih mengkaji lebih dalam substansi draf itu.

Pakar Lembaga Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, membicarakan penangguhan UU Cipta Kerja betul mungkin ditempuh Presiden Jokowi demi sosialisasi yang menyeluruh, meredakan kondisi, dan menyesuaikan perangkat hukum terakhir itu dengan pelaksanaan teknisnya.

“Itu bisa, diadakan saja rapat khusus dengan DPR untuk menyepakati tanggal penundaan. Usulan saya setahun atau mematok 5 Oktober 2021, ” sirih Jimly.