Keterangan gambar,

Sebanyak 500-an prajurit yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Hebat tiba di Kota Jayapura, enam September 2020. Yonif PR 432/WSJ ini menggantikan Satgas Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti dalam suruhan operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah Papua.

Menteri Koordinator Kebijakan, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat di daerah Papua setelah menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan keterlibatan oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menanggapi kejadian ini, Socratez Yoman, selaku Kepala Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menolak penambahan pasukan sebab tindakan itu menurutnya justru tidak menciptakan kondisi damai.

Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan keamanan dalam wilayah Papua harus dilaksakanan secara hati-hati, sebab masyarakat Papua mempunyai trauma terhadap kehadiran aparat ketenteraman, terutama TNI, akibat sejarah panjang kekerasan di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan maklumat terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan pemerintah pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada telaahan melibatkan aparat dan kemungkinan bagian ketiga. Kemungkinan pihak ketiga tersebut tidak bisa dihindari karena membentuk waktu itu dugaan-dugaan yang menyembul di luar ada yang mencari aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori persekutuan saja, KKB yang membunuh awut-awutan nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu.

“Tapi menentang nanti rangkaian fakta yang dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu tadi seperti apa. Itu akan mengarahkan ke situ, ” jelas Mahfud MD kepada para-para wartawan.

Menanggapi temuan TGPF, pihak TNI menyatakan menghormati hasil tersebut.

“Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan suntuk, ” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa di sebuah pernyataan tertulis, (21/10).

Ia menambahkan bahwa TNI menjunjung tinggi cara hukum sebagai tindak lanjut sejak proses ini.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan kontrak pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat lembaga, ” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, serta pihak TNI dan Polri, untuk meningkatkan keberadaan alat pertahanan organik di wilayah Papua. Mahfud mengatakan, ada daerah-daerah dengan tidak terpegang oleh aparat, sehingga butuh membangun kehadiran di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan.

“Sejalan secara temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan pada pemerintah, kepada Presiden, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing kosong dari aparat pertahanan dan aparat keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi.

Jadi di kian masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang merangkap dua daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin keamanan, supaya segera dilengkapi, ” tutur Mahfud.

Keterangan gambar,

(Foto ilustrasi)

‘Tidak menciptakan kondisi perdamaian’

Namun, Socratez Yoman, yang menyebut dirinya Presiden Badan Pelayan Tengah Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan itu justru tidak akan menciptakan iklim perbaikan.

Papua, kata Socratez, tidak butuh penggandaan pasukan untuk pengamanan. Bahkan, menurutnya, keberadaan aparat malah memicu konflik. Semestinya pemerintah fokus pada pembangunan Papua, antara lain dalam dunia pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tambahnya.

“Tidak perlu ada penambahan-penambahan pasukan di sini. Di sini masyarakat sedikit. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya penuh. Itu bagaimana? Itu tidak mendalam akal. Kami di sini tidak butuh keamanan banyak, ” ujar Socratez kepada BBC News Indonesia via telpon, (21/10).

“Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berjalan baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tak butuh lebih banyak aparat keamanan. Di sini butuh tenaga kesehatan, di sini butuh tenaga pendidikan. Bertambah baik itu aparat keamanan ditarik. Solusi yang manusiawi terhormat itu begitu, bukan tambah pasukan. Itu keliru kebijakannya. Keliru. Kebijakan dengan tidak bijaksana. Kebijakan yang tak menciptakan iklim perdamaian, ” tambahnya.

Penyelidik LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengutarakan bahwa orang-orang Papua memiliki trauma terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena kenangan kekerasan yang panjang, termasuk ciri separatis.

Namun, kata Adriana, masyarakat Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, akan tetapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif.

“Bagaimanapun kebijakan negara boleh menyelenggarakan, dalam tanda petik, “apapun”, untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, buat mempertahankan wilayah, termasuk di Papua. Tapi, menurut saya, harus mengindahkan betul pengalaman traumatik masyarakat, ” kata Adriana via telpon, (21/10).

Dia menjelaskan bahwa penambahan aparat kudu dikomunikasikan dengan baik kepada klub, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak timbul rasa saling curiga.

“Terutama, mereka yang bekerja di Papua, apalagi yang anyar, harus mengerti tentang etnografi Papua. Ini tidak bisa hanya sekedar datang. Jadi bekalnya bukan cuma soal HAM ini, tapi pula harus tahu etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi baik. Tidak lalu tentara misalnya curiga kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, kemudian orang-orang kampung menjadi sangat ketakutan justru dengan kehadiran tentara, ” ujar Adriana.

Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia?

Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang sekalor dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa itu terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia tunggal di kandang. Ditembak di danau, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia tahu bertahan hingga pukul 12 suangi di kandang babi tersebut.

Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berharta di balik kematian Yeremia.

Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Sementara itu, seorang penguasa TNI mengatakan kepada media, dakwaan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini jadi upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam momen sesi umum PBB.

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD serupa memaparkan laporan TGPF mengenai kejadian pembunuhan dua personel TNI serta seorang warga sipil.

“Informasi dan fakta-fakta menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo dalam 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini tidak untuk pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti kami salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana yang berupa kekerasan & atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya pantas hukum yang berlaku tanpa tatapan bulu. Dan untuk itu negeri meminta Kompolnas untuk mengawal proses selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan anak dan masyarakat adat untuk mengontrol TNI, itu nanti akan dipandang dari prosesnya. Kl pro-yustisia, belakang silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, sapa yang perlu dimintai keterangan, sapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan secara temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan pada pemerintah, kepada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih hampa dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF dengan dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

Keterangan gambar,

Sejumlah personel Brimob dikerahkan buat melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni pengumpulan data.

Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah dan tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Dalam keterangannya kepada para wartawan pekan cerai-berai, Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan lekas menganalisis berbagai informasi saksi & temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Presiden, sebab pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” kata Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM untuk menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan tersebut temuan Komnas HAM. Tapi masa ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang saya baca itu memang¬†¬†ada rangkaian peristiwa. Sejak lama bahkan, bukan hanya September, tapi dari beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Akan tetapi biarlah nanti yang Komnas HAM fokusnya ke sana.

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan aparat, apa yang ditemukan Komnas HAM, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya persis dan sama-sama hati-hati, saya kira faktanya juga akan sama, ” papar Mahfud MD.

Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban jiwa.

Dari total tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan besar di antaranya adalah pengadilan militer yang tertutup untuk publik.