• Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa membawa poster saat demonstrasi menentang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2020).

Momen satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Peraturan Cipta Kerja.

Pegiat HAM menyuarakan dalam satu tahun terakhir, berlaku “resesi demokrasi” dan pembungkaman kemandirian berpendapat. Namun pemerintah melalui Dewan Staf Presiden membantah tudingan tersebut.

Tengah pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, menilai koalisi pupuk dalam periode kedua Presiden Jokowi disebut sebagai “pemerintahan terkuat dengan pernah ada”, namun itu malah menciptakan “demokrasi terbatas” dalam kemampuan satu tahun pemerintahan periode ke-2 Presiden Joko Widodo.

“Pasca reformasi ini adalah pemerintahan terkuat yang pernah ada. Oposisi tidak terlalu berperan banyak, bahkan kecil sekali jumlahnya di parlemen & pemerintah bisa bergerak seenaknya dan semaunya karena dengan dukungan parkemen yang maksimal maka tidak tersedia tantangan yang berarti, ” ujar Hendri kepada BBC News Nusantara, Selasa (20/10).

“[Oposisi] sejak civil society pun bisa sering dibantah atau sering ditutup dengan UU ITE, ” ujarnya, seraya menambahkan demokrrasi yang terbatas ini melaksanakan kebebasan berpendapat menjadi berkurang.

Tenaga Lihai Kantor Staf Presiden Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau kepada “mereka yang berseberangan” tidak dikerjakan atas nama politik, melainkan “murni kasus hukum”.

Bahan gambar,

Petugas TNI memadamkan api saat aksi muncul rasa tolak UU Omnibus Law, di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Demonstrasi dengan dilakukan bersamaan dengan setahun tadbir Presiden Joko Widodo itu mengemukakan penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kegiatan sekaligus meminta Presiden mengeluarkan Perppu pencabutan UU.

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan di sejumlah kota untuk berunjuk rasa menentang Peraturan Cipta Kerja pada Selasa (20/10), bersamaan dengan momen satu tarikh Presiden Joko Widodo menjabat di periode kedua pemerintahannya.

Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Keterangan gambar,

Unjuk rasa yang diikuti ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020) menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja serta mendesak Presiden mencabut UU tersebut secara menerbitkan Perppu karena dinilai merugikan rakyat khususnya para pekerja ataupun buruh.

Aliran penolakan UU Cipta Kerja dengan dianggap kontroversial muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober maka 16 Oktober lalu diikuti oleh massa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat

Yaysan Lembaga Sandaran Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah pada satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak dasar manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup bangsa

Salah satu contoh yang diangkat merupakan pegesahan sejumlah undang-undang kontroversial semacam revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK & pengesahan UU Cipta Kerja.

“Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket supaya oligarki semakin berkuasa di Indonesia sudah lengkap, ” kata Kepala YLBHI Asfinawati dalam keterangan terekam.

Keterangan tulisan,

UU Cipta Kerja disahkan 5 Oktober lalu dalam tengah penolakan publik terhadap regulasi kontroversial itu.

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis pada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kekerasan terhadap massa aksi juga terus berlaku.

Berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5. 198 peserta aksi yang ditangkap polisi.

Keterangan gambar,

Seorang peserta aksi unjuk mengalami menolak UU Cipta Kerja menjalani luka saat diamankan petugas kepolisian di kawasan perkantoran Telanaipura, Jambi, Selasa (20/10/2020).

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal karet di dalam UU ITE dan kekerasan sebab polisi membuat Indonesia tak hanya mengalami resesi ekonomi di tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

“Penurunan kondisi demokrasi ini disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya penyempitan ruang masyarakat sipil, pola dengan berulang terkait budaya kekerasan & pelibatan aparat keamanan dan pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran berat serta minimnya partisipasi public dalam pelaksanaan proses demokrasi, ” kata Fatia dalam peluncuran laporan catatan Kontras atas kinerja satu tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan kehadiran Peraturan ITE “meminimalisir arti demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sebab “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

Keterangan gambar,

Pemimpin Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran informasi yang ditujukan untuk mendatangkan rasa kebencian atau pemberitahuan bongak dengan menerbitkan keonaran dikalangan kaum terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

“Undang-undang ITE itu benar-benar mengatup musyawarah mufakat dan meminimalisir terjemahan demokrasi. Bila tidak suka gunakan UU ITE. Itu yang patuh saya menjegal demokrasi dalam masa Pak Jokowi, ” ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk mengindahkan suara rakyat, juga sangat minim, kata Hendri.

Misalnya, dalam UU Membentuk kerja yang dikeluhkan massa yang berdemo adalah beberapa butir bab dalam UU setebal 812 kaca.

“Namun pemerintah tidak berusaha untuk mendengarkan bahkan cenderung defensif dengan maklumat ‘Kalau Anda tidak suka silakan judicial review ke MK’, ” sahih Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan tersebut dibantah oleh Tenaga Ahli Pejabat Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman atau pengurungan terhadap mereka yang berseberangan tidak dilakukan atas nama politik, melainkan murni kasus hukum.

“Saya garis bawahi pemerintah tidak pernah seperti rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan memproses mereka yang kritis karena alasan politik, ” tegasnya.

“Semua murni dilakukan dalam atas koridor hukum dan supremasi hukum menjadi platform yang maka pegangan pemerintah, ” ujar Donny.

Keterangan tulisan,

Pemerintah menegaskan pengurungan terhadap mereka yang berseberangan tak dilakukan atas nama politik, mengecualikan murni kasus hukum.

‘Inovasi politik’ dan ‘tanpa beban’

Lebih jauh, Hendri Satrio dengan juga merupakan pendiri Kelompok Pembahasan dan Kajian Opini Publik Nusantara (KedaiKOPI) menilai pada periode kedua, Jokowi berupaya melakukan “inovasi politik” dengan mengutarakan dirinya “tanpa beban” di awal pemerintahan periode ke-2 tahun lalu.

Inovasi politik dan tadbir tanpa beban itu, ujar Hendri, diterjemahkan dengan “merekrut menteri-menteri dengan tak biasa dilakukan presiden sebelumnya”.

Misalnya, merekrut apa yang dia tutur sebagai “menteri milenial” dengan posisi usia muda dan menggaet politisi yang sebelumnya oposisi untuk mengambil kursi menteri.

Keterangan gambar,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disebut sebagai “menteri milenial” yang digaet Jokowi.

“Itu adalah inovasi yang dikerjakan Jokowi di awal pemerintahannya buat memudahkan dia menyelesaikan janji-janji manuver pada pilpres waktu itu. Tetapi tidak smooth (lancar) jalannya, ” jelas Hendri.

Pernyataan “tanpa beban” di pembukaan pemerintahan, kata Hendri, juga terlihat dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.

Oleh karena itu, tempat menyebut bahwa trias politika yang diagung-agungkan oleh teori politik demokrasi “tidak berjalan baik” di tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Sebab, peran legislatif sangat minimal terhadap pengawasan eksekutif, demikian halnya dengan yudikatif yang semestinya mengawasi legislatif dan manajer.

Secara koalisi gemuk yang kini tersedia di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Keterangan gambar,

Wajah politik Indonesia berubah masa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke pemerintah. Kira-kira kalangan menilai ‘koalisi gemuk’ dengan dibentuk Jokowi menjadi ‘sinyal negatif’ bagi demokrasi.

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang masa ini menjadi oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan kondisi parlemen yang dikuasai oleh partai pendukung Jokowi, membina demokrasi tidak sehat.

“Kondisi sekarang langsung terang merupakan cermin demokrasi yang sakit, karena ada lompat batas setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias umum, ” katanya.

“Ini bisa jadi boomerang bagi engagement publik terhadap demokrasi. Kekecewaan public merupakan counter yang membunuh demokrasi kita, ” ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P yang menjadi partai penyokong Jokowi beralasan koalisi partai di parlemen harus kuat perlu memuluskan program-program Jokowi.

“Presiden Jokowi selalu lebih menekankan soal deliver, daripada sending, hal ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat, ” kata dia.

“Salah satu yang istimewa di periode kedua itu adalah dukungan politik di parlemen dan birokrasi yang lebih efektif, ” jelas Aria Bima lalu.

Keterangan gambar,

UU Cipta Kerja yang disahkan dalam rapat lengkap DPR 5 Oktober lalu menjadi regulasi kontroversial terbaru yang disahkan pemerintah setelah revisi UU KPK, revisi UU Minerba, dan perbaikan UU MK.

Bagaimana dengan kepuasan publik?

Merujuk survey yang dilakukan Litbang Kompas, sebesar 46, 3% respondden merasa tak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun terakhir. Sementara 6, 2% menyatakan sangat tak puas.

Hasil itu didapat dari survey yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP mengakui ketidakpuasan terbuka dalam satu tahun periode ke-2 Jokowi, disebabkan oleh adanya “anomali” berupa pandemi virus corona dengan membuat semua misi dan tumpuan pemerintahan Jokowi tersendat.

Keterangan gambar,

Politisi PDIP mengakui ketidakpuasan terbuka dalam satu tahun periode kedua Jokowi, disebabkan oleh adanya “anomali” berupa pandemi virus corona dengan membuat semua misi dan bahan pemerintahan Jokowi tersendat.

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat – yang selalu merupakan oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 terangkat menjadi 74, 92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru menemui penurunan sebanyak 1, 26 pokok, ” ujarnya, merujuk pada petunjuk indeks yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

“Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak beken. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai secara koridor hukum serta kehendak lantaran rakyat, ” cetusnya.