Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa melakukan longmarch saat unjuk rasa menuju gedung DPRD Kediri, Jawa Timur, Senin (12/10/2020). Aksi ratusan mahasiswa tersebut menuntut dicabutnya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Empat sebab tujuh organisasi buruh yang terkebat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstutusi (MK).

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mencatat setidaknya ada 12 pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh.

Belasan pasal itu mencakup soal pesangon, sistem kontrak dan alih daya, serta pengupahan.

Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap digugat dan bakal menerima apapun putusan MK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya segera mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) begitu undang-undang itu ditandatangani kepala dan dinomorkan.

Dari Undang-Undang berjumlah 812 halaman itu, katanya, setidaknya ada 12 pasal bermasalah yang mengatur tentang pesangon, sistem kontrak, praktisi alih daya, dan pengupahan.

“Kami sudah dapat dokumen yang 812 kaca dan kami optimis menang. Telah kita pelajari dan tinggal menduduki nomor di-undangkan, ” ujar Elly Rosita Silaban kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (15/10).

Karyawan bisa dikontrak seumur hidup

Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyo, mengatakan, dalam Pasal 59 soal pekerja untuk waktu terbatas atau kontrak, tidak mengatur batasan berapa lama.

Padahal jika merujuk di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja bisa dikontrak paling lama dua tahun & diperpanjang satu tahun.

Tujuan adanya penyekatan itu, menurut Kahar, agar ada kepastian jangka waktu pekerjaan & meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Pasal di UU Ketenagakerjaan itu hilang, kalau begitu dampaknya karyawan bisa dikontrak berulang kali seumur hidup, ” jelas Diktatorial S Cahyo kepada BBC News Indonesia saat dihubungi lewat telepon, Kamis (15/10).

Keterangan gambar,

Massa buruh menyelenggarakan aksi unjuk rasa menolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (15/10/2020).

Pekerja mendaulat daya bisa menempati semua posisi

Pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menjelaskan Pasal 66 dalam Undang-Undang Menjadikan Kerja tidak jelas menerangkan jenis pekerjaan yang bisa diserahkan kepada perusahaan alih daya.

Sementara di Peraturan Ketenagakerjaan, setidaknya ada lima jenis pekerjaan yang bisa dialih dayakan seperti sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa migas pertambangan.

“Dampaknya pekerja alih daya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok ataupun kegiatan yang berhubungan dengan metode produksi. Ini yang kami kritisi sehingga nantinya tidak ada tanggungan perusahaan pemberi kerja, ” tambahan Elly Rosita.

Penghitungan upah minimum kota merugikan

Pasal 88C dan 88D yang mengatur tentang upah dalam Peraturan Cipta Kerja, kata Elly, menghilangkan aturan mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral.

Sementara penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten bisa dilakukan dengan syarat.

“Upah sektoral itu kita ingin tetap ada, karena itulah yang membedakan pelaku yang di perusahaan risiko luhur dan rendah, ” jelas Elly.

“Lalu gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Itu artinya tak mengikat atau bisa tidak dikerjakan. Ini yang kita kalau kita tidak teliti bisa terkecoh. ”

Metode pengupahan juga menurutnya, merugikan pasal komponen hitungannya hanya satu saja antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan, perut komponen itu masuk dalam membagi besaran upah.

Keterangan tulisan,

Sejumlah anggota Bon Orang Melayu (POM) Kalbar berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), di DPRD Daerah Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (15/10/2020).

Besaran pesangon mengecil

Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai pesangon menghilangkan frasa “paling sedikit”. Sehingga perusahaan, kata Elly, mampu mengurangi besaran pesangon yang semestinya diterima buruh.

“Perubahan ini mengandung keterangan buruh tidak lagi mendapat hak pesangon melebihi dari apa yang diatur pada pasal 156. ”

Selain itu, ia juga mencatat, dihapusnya pasal 162 sampai 167 mendatangkan buruh yang dianggap melakukan pengingkaran tanpa ada peringatan oleh kongsi, bisa diberhentikan tanpa mendapat pesangon.

Masalah lain, pekerja yang mengundurkan muncul tidak mendapat uang penggantian sah. Pun, pekerja yang diberhentikan akibat merger tidak mendapat pesangon dua kali upah tapi hanya utama kali.

“Kemudian pekerja yang diPHK akibat adanya efisiensi tidak lagi memiliki pesangon dua kali ketentuan, tapi hanya satu kali. ”

“Yang meninggal juga tidak mendapat ketentuan besar kali upah, tapi satu kala. ”

“Pekerja pensiun juga tidak memiliki 32 kali upah, tapi cuma 25 kali upah. ”

“Bahkan, buruh yang perusahaan pailit tidak memiliki pesangon. ”

UU MK yang baru bisa menurunkan daya kritis hakim konstitusi’

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Bulatan, Bivitri Susanti, mengatakan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tersedia dua jenis yakni formil & materil.

Kalau uji materil, maka pola buruh harus menguraikan sejumlah urusan yang dinilai bermasalah itu lalu mendalilkannya pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Misalnya pasal mengenai pesangon melanggar hak untuk penghidupan dengan layak seperti di pasal 27 UUD 1945. ”

Tanda gambar,

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng menggelar kelakuan damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Pusat, Senin (12/10/2020).

Dalam uji materil pula, katanya, hakim MK akan meneliti kaidah pemohon, keterangan saksi ahli, & pembuktian di persidangan.

Namun demikian, ketua bisa memutus uji materil tersebut tanpa perlu menghadirkan saksi terampil atau pembuktian sehingga persidangan tidak memakan waktu lama.

Sedangkan uji formil mendasarkan gugatan pada proses legislasi yang melanggar pasal 20 UUD 1945 di mana pembentukan peraturan harus partisipatif.

Menurut Bivitri, jika melihat proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kegiatan, maka bisa dipastikan tidak cukup partisipatif dan terburu-buru dalam jalan pembahasan.

“Ada dua fraksi yang tak setuju saja itu sudah kurang prosedural. Ada perubahan draf sampai dikirim ke presiden, itu bisa jadi dasar uji formil. ”

Cuma saja Bivitri menyimpan sedikit keraguan pada hakim konstitusi dalam memutuskan perkara ini setelah disahkan Peraturan MK yang baru di mana hakim bisa menjabat sampai 15 tahun.

“Dengan adanya Undang-Undang MK tersebut bisa menurunkan daya kritis hakim. Tapi peluang menang atau tergelincir, faktornya banyak. Apakah pembuktian jalan atau tidak, apakah ahli dengan dihadirkan bisa meyakinkan hakim atau tidak, ” jelasnya.

Pemerintah: ‘Kami siap kalau MK putuskan dibatalkan’

Staf Istimewa Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan pihaknya akan menjalankan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang dilayangkan sejumlah sistem buruh.

Ia mengeklaim, pasal-pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja merupakan “titik kompromi paling maksimal” dengan bisa diupayakan kementerian.

“Yah kita mau sesuaikan. MK sebagai pengambil kesimpulan tertinggi kalau bilang batalkan atau ubah, kita lakukan, ” perkataan Dita Indah Sari kepada BBC News Indonesia, Kamis (15/10) lewat sambungan telepon.

Keterangan gambar,

Sejumlah menteri bergambar bersama dengan pimpinan DPR sudah pengesahan UU Cipta Kerja di Rapat Paripurna di Kompleks Dewan perwakilan rakyat, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Peraturan Cipta Kerja disahkan menjadi Peraturan.

Kendati serupa itu, ia meminta tujuh organisasi pekerja yang terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tetap mengikuti serta dalam pembahasan dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Aturan turunan sebab Undang-Undang Cipta Kerja itu, katanya akan ada empat hal pada antaranya mengenai pengupahan, penyelenggaraan ikatan ketenagakerjaan, dan tenaga kerja ganjil.

“Proses pembahasan PP jangan diabaikan, justru nanti akan menimbulkan masalah anyar karena tidak terinformasikan perkembangannya. Jadi silakan ke MK, tapi dialog pembuatan PP dijalani juga. ”

“Supaya tidak timbul salah paham teristimewa, nanti menganggap pemerintah tidak akomodatif padahal teman-teman menolak dialog. ”

4 PP itu, kata dia, ditargetkan rampung pada pekan pertama November mendatang. Sejumlah kalangan mulai lantaran akademisi, organisasi buruh, pakar, mau diundang.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kegiatan yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna 5 Oktober lalu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi di Rabu (14/10) untuk kemudian di-nomorkan agar sah sebagai undang-undang yang berlaku.

Saat pembahasan, UU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari gabungan buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dinilai merugikan pekerja serta merusak lingkungan.

Tapi Presiden Jokowi menepis sangkaan itu dan menyatakan undang-undang ini mendorong tumbuhnya investasi serta menyediakan lapangan kerja.