Bukti gambar,

UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR memicu penolakan sejumlah kalangan, tercatat dari mahasiswa dan organisasi buruh.

Kepolisian mengumumkan penahanan lima dari delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap dalam kurang hari terakhir terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Besar Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan empat anggota KAMI di Medan, dan 4 di Jakarta, ditangkap oleh tim siber Bareskrim atas sangkaan menyalahi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

KAMI membantah tudingan bahwa mereka berperan dalam kerusuhan, menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari “pola lama” mengambinghitamkan kelompok yang kritis terhadap pemerintah.

Penangkapan ini terjadi di tengah wacana tentang keberadaan “aktor intelektual” di balik kerusuhan di dalam unjuk rasa menentang omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Petunjuk gambar,

Foto ilustrasi: Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi dalam halaman Gedung Pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin (12/10/2020), menolak UU Cipta Kerja.

Seorang pengamat politik menilai wacana yang digulirkan negeri tersebut sebagai upaya “mendegradasi penolakan masyarakat”.

“Untuk mengatakan bahwa orang-orang itu adalah aktor intelektual itu kan seperti menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tidak punya sikap terhadap omnibus law , ” sirih pengamat politik Hurriyah.

Siapa saja yang ditangkap dan apa alasannya?

Dalam bertemu pers pada Selasa sore, Brigjen Pol. Awi Setiono mengumumkan inisial orang-orang yang ditangkap atas prediksi ujaran kebencian dan penghasutan terpaut demonstrasi menentang omnibus law yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Mereka ialah KA, JG, NZ, dan WRP yang ditangkap di Medan beserta AP, SG, JH, dan SOPAN SANTUN yang ditangkap di Jakarta. Awi mengatakan semua orang yang ditangkap di Medan dan sebagian yang ditangkap di Jakarta sudah ditahan. Mereka semua diperiksa di Jakarta.

Sebelumnya pada Selasa siang, lewat suruhan teks kepada BBC News Indonesia, Awi menyebut sebagian orang yang ditangkap sebagai anggota KAMI Medan: Juliana, Devi, Khairi Amri, & Wahyu Rasari Putri. Ia juga mengungkap nama Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida yang merupakan anggota SAYA di Jakarta.

Keterangan tulisan,

Salah satu arahan KAMI, Syahganda Nainggolan, ditangkap polisi.

Dalam bertemu pers, Awi mengatakan delapan karakter yang ditangkap dijerat dengan UU ITE dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

“Mereka dipersangkakan melanggar ‘setiap orang dengan sengaja dan minus hak menyebarkan informasi yang diperuntukkan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan terhadap individu atau gerombolan tertentu berdasarkan atas SARA dan/atau penghasutan’, ” ujarnya.

Awi berkata permadani mengenai kasus termasuk motif serta alat bukti akan disampaikan dalam kemudian hari. Ia menyebut unggahan di media sosial menjadi lupa satu buktinya.

“Penghasutan tentang apa, tentang pelaksanaan demo omnibus law yang berakibat anarkis… di sana benar terkait dengan percakapannya di Medsos itu menjadi satu barang tanda. ”

Keterangan gambar,

Jumhur Hidayat, pegiat ANA ditangkap polisi.

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengatakan belum tahu dasar penangkapan Syahganda dan Jumhur. Adapun penangkapan Anton, diduga karena unggahan di media sosial – tetapi ia belum bisa memastikan daya unggahan tersebut.

Apa tanggapan KAMI?

Ahmad Membandingkan mempertanyakan penangkapan sejumlah anggota ANA oleh polisi. Ia juga dengan khusus mengungkapkan kekhawatiran atas suasana Jumhur, yang disebutnya baru muncul dari rumah sakit setelah melaksanakan operasi empedu.

Ia membantah bahwa kelompoknya punya andil dalam kerusuhan dalam ujung demo menolak omnibus law , mengklaim bahwa mereka adalah “gerakan moral, kegiatan intelektual” yang sangat menentang kekerasan.

Lebih jauh, Ahmad menyebut penangkapan anggota KAMI sebagai “pola lama” lantaran upaya mendiskreditkan gerakan yang serius terhadap pemerintah.

“Ada gerakan massa, sesudah itu ada [tindakan] anarkis; bukannya mengusut anarkis itu tapi malah mencari kambing [hitam], ditujukan kepada pihak-pihak laksana KAMI ini, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Unjuk rasa menolak UU Membuat Kerja pekan lalu diwarnai kerusuhan dan pengrusakan sejumlah bangunan serta fasilitas publik, termasuk halte Trans-Jakarta.

Pada Kamis pekan lalu, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas peristiwa yang disebutnya “aktor intelektual serta pelaku aksi-aksi anarkis dan nyata kriminal” dalam demonstrasi menolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

Mahfud tidak menjelaskan bertambah lanjut siapa yang dimaksud dengan “aktor intelektual” itu, namun dakwaan seperti ini berulangkali dibantah oleh pimpinan buruh dan mahasiswa.

Bagaimanapun, dialog tentang keberadaan pelaku di pulih demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah terus bergulir.

Mantan presiden RI itu meminta negeri segera mengungkap siapa aktor dengan disebut-sebut “menunggangi” demonstrasi.

“Kalau tidak (disebutkan aktor intelektual itu), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak rupawan, karena kita harus percaya secara pemerintah kita, ” kata SBY dalam video tanya jawab dengan diunggah di laman Facebook resminya.

Masukan video,

‘Demo anarkis’ dan ‘brutalitas polisi’ dalam aksi tolak Omnibus Law

Pada hari Senin, ditemukan sejumlah spanduk yang menuduh KAMI menunggangi laku demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Detik melaporkan bahwa spanduk bertulisan “KAMI Terbukti Menunggangi Aksi Demo Buruh & Pelajar” sudah terpatok sebelum massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar kesibukan di lokasi tersebut.

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani membantah tuduhan itu. “Kalau kesamaan ide bahwa kita menolak undang-undang omnibus law iya. Pertanyaannya, apakah kita melawan lembaga kalau kita menolak itu?… Hak menyatakan pendapat kan boleh, ” ujarnya.

‘Degradasi protes publik’

Pengamat dari Was-was Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol-UI), Hurriyah, menilai penangkapan terhadap anggota KAMI serta wacana pemerintah mengenai aktor intelektual di balik demonstrasi sebagai upaya mendegradasi protes jemaah.

Menurutnya, manuver seperti ini bertujuan membingkai gerakan-gerakan massa yang menolak omnibus law sebagai gerakan yang dimobilisasi. Real, protes terhadap undang-undang tersebut lahir dari berbagai elemen seperti buruh, mahasiswa, dan bahkan Ormas Agama islam.

“Bahwa kemudian ada aktor-aktor politik dengan numpang dalam isu-isu ini untuk kepentingan politik mereka, itu biasa terjadi… Tetapi untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah aktor sastrawan itu kan seperti menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tidak memiliki sikap terhadap omnibus law . Bahwa narasi perlawanan yang dimunculkan oleh publik itu adalah narasi yang disebarluaskan sebab kelompok-kelompok seperti KAMI, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Hurriyah tersua, pemerintah sebaiknya memproses kembali fakta dari masyarakat tentang omnibus law . Salah kepala langkah yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah mengeluarkan Peraturan Pengganti Peraturan (Perppu).

“Persoalannya kemudian, mau atau enggak? ” ujarnya.

Tenaga ahli utama Biro Staf Presiden Donny Gahral Adian menepis anggapan bahwa pemerintah berupaya mendiskreditkan gerakan penolakan terhadap omnibus law . Ia mengatakan, polisi melakukan penangkapan berdasarkan alat bukti dan sesuai prosedur penegakan hukum.

“Tidak mungkin ada penangkapan, kalau tidak ada alat fakta yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum. Jadi penangkapan ini sesuatu yang sesuai prosedur penegakan dasar. Jadi tidak ada rencana buat mendiskreditkan atau apa, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Menurut Donny, Presiden Joko Widodo sudah menanggapi substansi berbagai tudingan yang dilontarkan terhadap aturan sapu jagat tersebut. Masalahnya, demonstrasi yang belakangan itu terjadi ditengarai “didesain”.

“Kenapa begitu? Sebab indikasinya jelas. Ada anarkisme di situ, ada kekerasan di danau, ada kerusakan di situ dengan pada intinya ingin menciptakan kegaduhan, instabilitas, di tengah-tengah upaya kita semua untuk menyelesaikan pandemi ini. ”

Siapa KAMI?

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dideklarasikan pada bulan Agustus lalu. Gerakan ini diinisiasi antara lain oleh Din Syamsyudin.

Keterangan gambar,

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dideklarasikan pada bulan Agustus lalu. Gerakan ini diinisiasi antara lain oleh pentolan Muhammadiyah, Keyakinan Syamsyudin.

Kurang orang yang ikut mendirikan gabungan ini pernah mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada juga Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang pernah mendapat dukungan buat menjadi bakal calon presiden dalam Pilpres 2019.

Namun demikian, mereka menengkari memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.