Keterangan gambar,

Pengikut berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan pelik DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10)

Sejumlah elemen masyarakat sipil menolak ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terpaut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka memilih untuk melakukan presentasi turun ke jalan untuk mendesak Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembatalan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

Namun permintaan itu introduksi pengamat hukum tata negara pelik dipenuhi karena akan menjatuhkan wibawa dan kehormatan pemerintah sebagai pengusul UU Cipta Kerja, sehingga solusinya adalah penerbitan perppu penundaan, tidak pembatalan.

Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia beriringan Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) akan melakukan demo dari 20-22 Oktober 2020.

Tiga puluh dua konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melakukan demonstrasi walaupun belum ditentukan jadwalnya.

Beberapa kelompok ormas Agama islam juga menyatakan akan berdemonstrasi.

Pada hari Senin (12/10), berlaku beberapa aksi demo di kira-kira tempat yang melibatkan buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat, seperti dikerjakan oleh Akumulasi Kemarahan Buruh & Rakyat (AKBAR) di Medan, Perserikatan Gerakan Rakyat di Makassar, Komisi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Nusantara (KSBSI) di Jakarta, dan kira-kira tempat lain seperti di Palembang, Bandung.

Desakkan perppu pencabutan UU Membikin Kerja

Keterangan gambar,

Massa yang terlibat dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung berunjuk rasa di depan Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Kamis (09/07).

Grup buruh, masyarakat, dan mahasiswa menyatakan akan terus melakukan aksi pertunjukan hingga pemerintah mengeluarkan perppu pembatalan atau pembatalan UU Cipta Kegiatan.

Ujung Bicara Aliansi Gerakan Rakyat Makasar Rizki Anggriana mengatakan, “Kami lantaran organisasi buruh, tani, nelayan, mahasiswa, pelajar tidak akan berhenti melayani aksi untuk menuntut rezim keadaan ini pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Omnibus Law. ”

Di Sumatera Utara, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat atau AKBAR berdemo meminta Jokowi mengeluarkan perppu, Senin (12/10).

“Kami kembali turun ke hidup agar Omnibus Law dibatalkan. Persoalannya bukan pesangon, status PKWT, karyawan tetap semata, tapi ini bentuk pengkhianatan cita-cita NKRI. UU ini akan menjual Indonesia dan isinya kepada investor dan kepentingan ahli modal internasional, ” kata Martin Luis, seorang wakil buruh.

Senada, Komisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menodong presiden menerbitkan perppu, “karena UU berbahaya, sangat liberal, bahkan super neo liberal karena mengukuhkan kapitalisme agrarian di Indonesia, ” sekapur perwakilannya Dewi Kartika.

Kemudian, dari Fraksi Rakyat Indonesia, Asfinawati mengatakan kalau UU Cipta Kerja dilaksanakan oleh sebab itu akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru.

“Demokrasi sedang bergerak mundur, hukum dibuat untuk mengatur kepentingan penguasa, mendisiplinkan dan merampas hak rakyat seolah-olah legal padahal ilegal akibatnya kesejahteraan berkurang, privilese berbicara hilang. Selamat tinggal demokrasi, kita resmi masuk ke pada Neo Orde Baru, ” prawacana Asfinawati.

Kelompok masyarakat tersebut yang tergabung dalan Jejaring Gerakan Rakyat mengancam akan melakukan demo besar daripada 20-22 Oktober.

Lalu, 32 konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melakukan presentasi dan mendesak dikeluarkannya perppu ( executive review ) atau pembahasan ulang di DPR ( legislative review ).

“Kami minta dikeluarkan perppu, meskipun presiden sudah tidak berkenan, atau legislative review , melakukan uji legislasi, ” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Menolak ke MK, mengapa?

Informasi gambar,

Omnimbus Law digambarkan dalam aksi unjuk rasa dapat bikin sakit kepala.

Ketua Kongres Koalisi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, menolak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Bagaimana mungkin rakyat dipaksa mengikuti galur hukum tapi pembentukan UU sendiri tidak taat hukum. Dari introduksi, pembahasan UU ini tidak terbuka, partisipasi publik minim, maka kita sebut cacat prosedur dan cacat hukum, ” kata Nining.

Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Praktisi Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan, konsorsium pekerja meragukan hasil yang akan diputuskan dalam uji materi pada Mahkamah Konstitusi.

“Kita was-was di MK. Terus terang saja, kami rambang MK tidak netral maka ana akan turun aksi untuk menuntut UU ini dicabut, ” kata pendahuluan Arif.

Di tambah lagi, Presiden KSPI Said Iqbal pula memprediksi kecilnya peluang mendapatkan kesamarataan di MK.

“Kami dapat info ada beberapa kelompok mau mengajukan uji materi klaster ketenagakerjaan ke MK. Jangan-jangan kelompok ini akan membina dalil pasal lemah sehingga keok, dan menolak permohonan juga karena mengajukan pasal yang sama, tersebut berbahaya sekali. Kami membaca pola itu, ” kata Said.

Terkait dakwaan tersebut, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan “mengajukan perkara ke MK bukan semata-mata utk mencari menang, melainkan mencari dan menemukan keadilan, ” katanya.

Di MK, kata Fajar, seluruh pendapat & argumentasi konstitusional diberi ruang di persidangan dan putusan MK bergantung pada argumentasi yang dibangun para pihak, alat bukti, dan anutan hakim.

“MK dapat menegaskan keadilannya sendiri berdasar konstitusi, yang mungkin tak sejalan dengan harapan pemohon. Status itu harus dipahami sebelum mengajukan permohonan. Mengajukan perkara ke MK berarti memercayakan sepenuhnya MK untuk mengadili, jadi apapun putusannya kelak, segera hukum dan konstitusi, semua pihak harus menghormatinya, ” katanya.

Keterangan gambar,

Presiden Joko Widodo mengatakan ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bisa disalurkan melalui uji materi ke MK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, “ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja” bisa disalurkan melalui uji materi ke MK.

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengutarakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menentang silakan diajukan uji materi ke MK, ” ujarnya setelah menyelenggarakan rapat terbatas secara virtual “tentang undang-undang Cipta kerja bersama korps pemerintah dan para gubernur”, Jumat (09/10).

“Saya perlu tegaskan pula Peraturan Cipta Kerja ini memerlukan penuh sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan pegari PP dan Perpres yang bakal kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. ”

“Pemerintah mengambil dan mengundang masukan dari klub dan masih terbuka usulan-usulan serta masukan dari daerah-daerah, ” tambahnya.

Negeri: Tidak ada alasan berdemo lagi

Pekerja Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengatakan tidak ada lagi alasan untuk melakukan demo UU Cipta Kerja.

“Tidak ada legitimasinya karena ada jalur hukum ke MK yang bisa diikuti, dan mereka bisa ikut dalam perumusan rancangan peraturan pemerintah, turunan lantaran UU itu, ” kata Dita.

Dia pun menegaskan tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan perppu pembatalan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

“Kalau minta dihapus kan sama saja all or nothing , tidak mampu begitu, tidak fair karena UU ini tidak hanya mengurus ketenagakerjaan tapi juga sektor penting lain, ” katanya.

Untuk tersebut, Dita menghimbau agar masyarakat berpartisipasi membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP), turunan dari UU Cipta Kegiatan, dibandingkan berdemo.

“Instruksi presiden membahas RPP jadi areannya sudah beda, tidak lagi bahas pasal di UNDANG-UNDANG tapi pasal di RPP. Jangan ditarik mundur, mari maju ke depan, kami menunggu dan mampu rapat penyusunan minggu ini, ” katanya.

Apa jalan tengahnya?

Fakta gambar,

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (08/10).

Pakar hukum tata negeri dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menjelaskan hampir tidak kira-kira Jokowi mengeluarkan perppu pembatalan karena UU Cipta Kerja merupakan tawaran dari pemerintah itu sendiri.

“Pertama, jika dibatalkan maka wibawa kehormatan negeri dan DPR akan jatuh, ke-2 pembatalan akan menyebabkan hal-hal dengan baik dalam Omnibus Law menjadi hilang sama sekali, ” katanya.

Untuk itu, Asep menawarkan jalan tengah, yaitu dikeluarkannya perppu penundaan pengoperasian UU Cipta Kerja.

“Keluar perppu penundaan, misal satu tahun, untuk dilakukan review kembali, didiskusikan lagi. Dan tersedia untungnya juga, pertama, pilkada takutnya terganggu karena khawatir akan diboikot publik kalau pemerintah terus bergeming tidak melakukan perubahan, ” kata Asep.

Kedua, lanjutnya, UU ini bisa dipersiapkan dan dipublikasikan kembali lebih matang dan menemukan jalan terbaik.

“Ketiga, waktu membuat kaidah pelaksanannya juga lebih leluasa, khayalkan sekarang dalam waktu tiga bulan mesti dibuat PP dan Perpres, di tengah demo yang menguras tenaga dan pikiran pemerintah, membangun tidak realistis, ” katanya.