Keterangan gambar,

Sejumlah buruh perempuan melakukan aksi damai menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (8/10/2020).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen last Undang-Undang Omnibus Law Cipta Aksi yang telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Seorang pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Andai tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang.

Para Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (05/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Cara Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali serta langsung bisa diakses oleh öffentlich.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini har mulighed for at enggak. Malah lebih konyol, anda tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi, inch ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan tuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan penduduk mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi hukum.

“Siapa yang bisa kontrol jika wujud perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen kampus di Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020).

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya itu merujuk pada tiga fall, yakni adanya pasal tentang kretek dalam draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan jumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 3 years ago.

Selanjutnya perubahan ketentuan dalam pasal yg mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO jumlah pasal yang disetujui 315, saat keluar jadi 320 pasal. Wujud tambahan lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada pasal tentang usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, di periode huruf tertulis 40, tapi pada angka tertulis 50. Kita debat waktu itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting ada draf akhir? Supaya tidak ada kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada peraturan kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen selalu diberikan ketika diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar membuat mural ketika berunjuk rasa di depan kampus Unismuh Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (7/10/2020).

Dikarenakan itulah, ia mendesak DPR serta pemerintah membuka dokumen akhir Peraturan Cipta Kerja kepada publik. Sebab tahapan berikutnya yakni penyerahan hukum kepada presiden untuk di-undangkan, sebatas urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kekeliruan ketik atau redaksional, tidak bisa diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR sudah melanggar aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengaku tidak bisa memastikan kapan dokumen final Peraturan Cipta Kerja bisa diakses öffentlich.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat informasi jelas tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Panitia Aksi (Panja) RUU Cipta Kerja, Bukhori mengatakan semestinya salinan undang-undang tersebut sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam rapat persetujuan tingkat I.

Karena dalam rapat itulah, seluruh anggota fraksi menyatakan pendapatnya lalu ditandatangani oleh tiap-tiap anggota yg hadir untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi perubahan di paripurna baru akan ada perbaikan, ” imbuh Bukhori kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang jelas sudah melanggar petunjuk, ” sambungnya.

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Aksi (Omnibus Law) di DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (8/10/2020).

Bukhori menyebut ada kemungkinan bernard ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir 1 ) 000 halaman itu.

“Ini kan bukan pasal yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal turunan. Makanya kita ingatkan sejak awal, supaya lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan draf itu dapat diakses dalam awal pekan depan atau Senin (12/10).

Tapi saat BBC Indonesia bertanya kepada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan terkait ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka yang di Baleg, ” kata Aziz Syamsuddin kepada BBC melalui pesan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar melimpah.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UU Cipta Kerja karena mengatur hajat hidup orang banyak’

Kendati salinan akhir belum diperoleh, draf Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman telah beredar di masyarakat. Hanya saja, data itu disebut beberapa anggota Baleg DPR bukanlah versi final.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian menyebut pasal-pasal yang beredar di media sosial sebagai hoaks.

Keterangan gambar,

Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa dengan menggelar aksi teatrikal pada depan Gedung DPRD Banten pada Curug, Serang, Banten, Jumat (9/10/2020). Mereka menolak pengesahan Omnibus Legislation Undang-undang Cipta Kerja karena dinilai banyak merugikan buruh dan penduduk lainnya.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Undang-Undang Cipta Kerja harus dibuka kepada publik karena aturan di dalamnya menyangkut hajat hidup orang melimpah.

“Jelas sangat penting diakses publik, dikarenakan undang-undang itu mengatur hajat hidup orang banyak. Ada terkait dengan sistem tenaga kerja, kontrak, sehingga kementerian harus membuka ruang-ruang diskusi ke masyarakat luas, ” ujar Cecep Suryadi kepada BBC News Indonesia.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui berkaitan substansi yang di kandung di undang-undang itu. ”

Ia juga menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan salahsatu undang-undang diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Terlebih, katanya, menghindari informasi yang simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang pada dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan.

Undang-Undang ini pun meraih penolakan dari buruh, akademisi, serta pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan demi investasi.

Penilaian ini ditolak para pejabat pemerintah.