Keterangan gambar,

(Foto ilustrasi) Pasal perizinan pendidikan di UU Ciptaker dikhawatirkan “memberi jalan atas terjadinya komersialisasi pendidikan”.

Sebesar pegiat pendidikan mengaku merasa dibohongi dengan lolosnya pasal mengenai perizinan pendidikan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang mereka khawatirkan dapat ‘membuat pendidikan makin mahal’.

Mereka menyatakan pula siap menguji undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, DPR telah mencabut aturan klaster pendidikan dalam RUU itu, akan tetapi pasal perizinan pendidikan tetap dimasukkan dan disahkan DPR, dengan tipu daya hanya akan berlaku di Negeri Ekonomi Khusus (KEK)

‘Praktik cari untung makin khas’

Keterangan gambar,

(Foto ilustrasi) Pasal soal perizinan pelajaran Omnibus Law hanya berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam UU Ciptaker yang disahkan Senin (05/10), disebutkan bahwa perizinan pada sektor pendidikan di KEK dapat dilakukan sesuai kaidah Izin Berusaha yang dicantumkan dalam undang-undang yang sering disebut Omnibus Law itu.

Pengurus Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT), Darmaningtyas, mengkhawatirkan aturan itu akan melaksanakan pendidikan makin mahal dan tidak terjangkau bagi mereka yang miskin.

Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, lembaga penyelenggara pendidikan harus bersifat nirlaba.

Lembaga pendidikan pun tidak mengajukan Izin Berusaha, karena bukan badan usaha yang mengejar keuntungan.

“Yang sudah pasti saat ini ada keluhan-keluhan pendidikan dikomersialisasikan… Itu akan semakin kuat [dengan aturan dalam Omnibus Law] karena pendidikan itu izinnya sebagai badan usaha.

“Kalau institusi usaha itu untuk mencari makna sehingga praktik pendidikan sebagai bisnis akan semakin khas, ” ujarnya.

Ditambahkan Darmaningtyas, sebelum pendidikan diizinkan menjadi badan usaha saja, akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi masih terpatok, baru mencapai di bawah 40% bagi orang-orang yang berusia 18-23 tahun.

Fauzi Abdillah Perhimpunan untuk Pelajaran dan Guru (P2G) melihat kausa itu sebagai “pasal yang menyelundup, yang membuka jalan dan menyerahkan payung untuk komersialisasi pendidikan. ”

Kok masuk ke UU?

Sebelumnya, DPR sudah mencabut klaster pendidikan dalam susunan itu karena penolakan dari sebanyak pegiat pendidikan.

Namun, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang partainya menolak pengesahan RUU itu, menjelaskan bab soal perizinan pendidikan akhirnya pasti masuk dalam pengaturan soal Daerah Ekonomi Khusus karena Indonesia telah terikat dengan Persetujuan Umum menimpa Tarif dan Perdagangan atau GATT.

Oleh karena itulah Darmaningtyas menyebut kalangan pegiat pendidikan “merasa dibohongi” oleh DPR dan mereka menyatakan siap untuk mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Keterangan gambar,

Menkeu Sri Mulyani (kiri) berhubungan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menaker Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan UU Cipta Kerja di Jakarta, Rabu (07/10).

Namun Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, membantah DPR membual.

“Itu hak untuk berkomentar yang dilindungi undang-undang. Namun, kami sama sekali tidak mau membohongi siapa kendati karena ini komitmen, berdasarkan suara dengan pemerintah bahwa prinsip pendidikan itu nirlaba.

“Ada pun yang sanggup menggunakan izin usaha itu cuma yang di KEK. Yang lain mengacu pada ketentuan existing [yang ada], ” ujarnya.

Kawasan ekonomi khusus tersebut, kata Achmad Baidowi, tak mampu dilepaskan dari komersialisasi.

“Kita tahu semua Kawasan Ekonomi Khusus itu kata bisnis, bicara ekonomi, orang memiliki duit semua, orang kaya di danau. Komersialisasi pasti ada di danau.

“Makanya kita gunakan klausul itu hanya untuk di Kawasan Ekonomi Khusus yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Jadi tidak bisa tiba-tiba badan usaha pembuat lembaga pelajaran di KEK tanpa izin pemerintah pusat itu, nggak boleh. ”

‘Aturan harusnya sama’

Dalih hanya akan sah di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut dikritik Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema.

Ia mengatakan yang tinggal di wilayah itu juga merupakan anak-anak Indonesia yang harusnya dinaungi dengan aturan yang sepadan secara nasional.

Keterangan tulisan,

(Foto ilustrasi) Sebesar pegiat pendidikan berencana menguji UU Ciptaker ke MK.

Ia mengkhawatirkan dengan susunan berbeda itu, sekolah asing mampu beroperasi dengan lebih mudah minus mengikuti standar nasional, hal yang bisa berdampak juga pada gaji guru di sana.

“Sekolah-sekolah internasional yang datang ke sini harus diperkirakan bagus, itu kalau dengan UNDANG-UNDANG Ciptaker tidak bisa memastikan sekolah itu berkualitas atau tidak.

“Lalu lalu ada potensi diskiminasi juga di dalam guru-guru. Nanti kalau ada tutor indonesia kerja di situ, dengan diatur pakai UU Omnibus Law mereka bisa mendapat diskriminasi gaji dan lain-lain, ” ujarnya.

Doni memasukkan hal itu juga bisa melahirkan persaingan yang merugikan bagi sekolah swasta nasional dan sekolah kampung di wilayah setempat.