Keterangan gambar,

Ratusan ribu orang dengan terdiri dari buruh, petani, serta mahasiswa diklaim akan menggelar pertunjukan serentak di depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota menolak pengesahan RUU Membikin Kerja.

Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, & mahasiswa dari 30 kota dalam Indonesia dijadwalkan akan menggelar lumpuh nasional dan aksi unjuk mengalami serentak untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang direncanakan bakal disahkan di dalam Rapat Paripurna DPR, 8 Oktober mendatang.

Kelompok buruh menyebut kelakuan selama tiga hari ini ialah perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Sementara itu, dalam Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi akur RUU Cipta Kerja disahkan menjelma Undang-Undang. Adapun dua fraksi, yakni Partai Demokrat dan Partai Kesamarataan Sejahtera menyatakan menolak.

Di sisi asing, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan pelaku usaha UMKM.

Ketua Kongres Asosiasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan negeri membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Kamis, 8 Oktober nanti.

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan gabungan buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi sinkron di depan gedung DPR/DPRD & pemerintah daerah di 30 kota.

“Mau tidak mau di masa pandemi, di mana rakyat khawatir mengenai persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kehilangan order karena PHK. Kita dalam mengerikan, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Tatkala itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya jadi membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini serupa sudah terencana matang. Tapi bagi kami tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara dengan paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Keterangan gambar,

Polisi mengenakan masker dan baju hazmat saat mengamankan unjuk mengalami penolakan buruh terhadap ‘omnibus law’ Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/09/2020).

Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap dunia hidup demi mendatangkan investor serta pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang.

Pun dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil lantaran tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal di UNDANG-UNDANG 12 tahun 2011 tentang Pendirian Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan model penyatuan. Yang ada revisi untuk mulia undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 peraturan direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa yang terbaru dari RUU Menjadikan Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Membuat Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke kerap paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Penentangan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Tengah dua partai lain yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang serupa anggota Panitia Kerja RUU Membikin Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan kerap yang berlangsung panjang dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keterangan gambar,

Sejumlah buruh berunjuk rasa pada depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/09/2020). Dalam aksinya mereka menegasikan Omnibus Law’Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Kalau buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya suka mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir luput, ” ujar Ledia Hanifa kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan waktu yang sangat lekas ini, ” sambungnya.

Beberapa poin dengan dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha pada kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan kembali.

“Ini fungsi pelestarian hutan betul kita khawatirkan dan harusnya tetap ada. ”

Kemudian terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, kaya hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu juga dengan aturan jam kerja.

Namun begitu, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali risiko dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi negeri menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Keterangan gambar,

Sejumlah buruh berunjuk rasa pada depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/09/2020). Dalam aksinya mereka menegasikan Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha.

Selanjutnya dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) & kawasan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di level kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia membaca, penetapan upah minimum hanya asi di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada pengesahan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi? ”

Apa yang akan berlaku dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja di dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober mendatang bisa terjadi jika pemerintah menarik beleid itu.

Akan tetapi hal itu, katanya, mustahil berlaku, sebab pembahasan sengaja dipercepat supaya bisa dituntaskan pada masa wasit Oktober ini.

Ia juga berkata, kalau beleid ini dibawa ke Kerap Paripurna DPR maka hampir sah disetujui untuk disahkan menjadi peraturan meski ada dua fraksi yang menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan kesimpulan dan mendapat pengesahan pada 8 Oktober nanti.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar buat mendorong pemulihan ekonomi nasional serta membawa Indonesia memasuki era hangat perekonomian global.

Keterangan tulisan,

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) dan Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir (kiri) menghadiri focus group discussion (FGD) tentang Omnibus Law Membuat Kerja, Rabu (26/02/2020).

“RUU Cipta Kerja hendak mendorong reformasi regulasi dan pemotongan, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, secara adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU tersebut menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon di program Jaminan Kematian Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid & cuti hamil.

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi khasiat yang mencakup kemudahan dan keyakinan dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk motivasi fiskal. Di samping adanya tempat kegiatan usaha yang lebih besar untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Pendirian membuat RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam khotbah pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja ini terdiri dibanding 11 klaster dan lebih sejak 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan & perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat pula fasilitas berusaha, dukungan riset dan pembaruan, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan rencana dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Tetapi sejak awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan perlawanan dari banyak pihak, mulai sebab akademisi, pegiat lingkungan, buruh, maka mahasiswa.