Petunjuk gambar,

Nonton bersama-sama film Pengkhianatan G30S/PKI sempat diadakan lagi di Jakarta, pada 2017 lalu.

Penayangan ulang film Pengkhia na tan G30S/PKI yang dibuat oleh pemerintahan Kepala Soeharto dan mulai diputar di dalam 1980-an, kini kembali menjadi perselisihan.

Film itu sempat diwajibkan buat ditonton masyarakat sampai 1998.

Menanggapi palang salib pendapat itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, melalui akun Twitternya menyuarakan tidak ada larangan maupun kegiatan menonton film tersebut.

Pipit Ambarmirah, seorang anak yang orang tuanya dengan dijebloskan ke penjara tanpa diadili menyusul kekerasan tahun 1965 mengutarakan film itu “menghidupkan kembali hantu-hantu masa lalu”.

Ayah serta ibu Pipit dicap terlibat Golongan Komunis Indonesia (PKI) tanpa pernah diadili.

Ia mengatakan sekarang masyarakat barangkali mengakses informasi untuk mempelajari fakta dari kejadian sejarah, namun pasti saja pemutaran film ini hendak memberikan dampak.

“Karena kan sampai zaman ini masyarakat di Indonesia ini persepsinya masih belum berubah. Sekarang saja dengan kemudahan mencari data, untuk mencari imbangannya, tak banyak yang melakukannya.

Hentikan Twitter perintah, 1

Lompati Twitter pesan, 1

“[Pemutaran film] ini seperti menghidupi hantu-hantu zaman dulu… sebetulnya orang-orang sudah tahu sebetulnya bahwa ini tersedia yang tidak benar, juga tersedia film-film tandingannya juga, ” cakap Pipit kepada BBC News Indonesia melalui telpon, Senin (28/09).

‘Menyadarkan masyarakat’

Walaupun demikian, Pipit berpendapat bahwa belum banyak yang menyadari hal tersebut, sehingga tugas untuk menyadarkan asosiasi masih berat.

“Ini kan sebetulnya kepala film provokasi, ujaran kebencian dengan didengungkan dan dilembagakan terus masuk karena itu terus diputar. Siap, ya menyedihkan, kenapa masih percaya sama hal-hal yang tidak benar semacam itu? ” kata Pipit.

Penayangan balik film Pengkhianatan G30S/PKI oleh satu stasiun televisi swasta baru-baru ini ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Patokan dan Keamanan Mahfud MD meniti akun Twitter miliknya.

Petunjuk gambar,

Muncul tuntutan agar tidak terjadi interpretasi sendiri atas Peristiwa 1965.

Mahfud mengatakan dalam cuitannya, bahwa tidak ada larangan maupun kewajiban untuk menayangkan atau menonton film itu.

Film yang pertama kala dirilis pada tahun 1984 tersebut diwajibkan oleh pemerintah untuk ditonton oleh para pelajar hinga tarikh 1998. Saat itu Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, mencabut kebijakan urusan itu.

‘Penuh dengan kontroversi sejarah’

Peneliti dan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Nusantara, LIPI, Asvi Warman Adam, mengutarakan film tersebut semestinya ditayangkan secara diiringi diskusi demi memberi konteks dan pembahasan substansi.

Asvi mengatakan berbagai segmen dalam film itu tidak mencerminkan kenyataan secara benar.

“Film ini durasinya lebih 4, 5 jam – sangat periode… bagus kalau didiskusikan, dalam makna, dibahas segmen demi segmen dengan ada di dalam film ini dengan menurut saya penuh dengan kontroversi sejarah, ” kata Asvi.

Keterangan gambar,

Kenangan mengusulkan perlunya diskusi terbuka buat mengupas versi sejarah seperti yang digambarkan di film Pengkhianatan G30S/PKI.

“Jadi misalnya penggambaran tentang keganasan ataupun kebrutalan yang dialami oleh para jenderal itu – yang mungkin ini juga satu film kekerasan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak – tetapi di samping itu juga kan ada visum et repertum yang memperlihatkan bahwa perlakuan yang diterima oleh jenderal itu tidaklah seganas yang ada di film ataupun yang ada di pada pemberitaan media militer pada kamar Oktober tahun 65, ” tambahnya.

Dalam sisi lain, Juru Bicara Pertalian Alumni 212, Haikal Hassan, mengucapkan penayangan kembali film Pengkhianatan G30S/PKI penting untung pelajaran sejarah. Alumni 212 ini termasuk salah satu pihak yang merencanakan untuk menyelenggarakan nonton bersama film ini.

Haikal mengutarakan film itu merupakan “rujukan dengan jujur akan keganasan pengkhianatan PKI”.

Keterangan gambar,

Aksi di Jakarta di Oktober 1965 yang menuntut pembatalan PKI.

Lebih lagi, kata Haikal, terdapat “indikasi-indikasi yang mencerminkan kebangkitan komunisme di masyarakat yang dapat membahayakan elemen nasionalisme”.

“Indikasinya apa? Banyak, upaya penguburan film itu indikasi, upaya dengan mengatakan tidak jelas siapa korbannya – jelas indikasi, ” prawacana Haikal, (28/09).

“Kan terbukti, Partai Komunis Indonesia melakukan pembunuhan secara ceroboh. Menghilangkan idelogi Pancasila, jelas tersebut bahaya. Komunis itu tidak akan pernah cocok dengan insan taat, ” tambahnya.

Film Desersi G30S/PKI tersebut dibuat oleh pemerintah Orde Baru dan dirilis pertama kali pada tahun 1984.

Sejak itu, film tersebut diwajibkan untuk ditayangkan di televisi nasional hingga Order Baru berakhir dalam 1998.