Keterangan tulisan,

Sejumlah aktivis melaksanakan aksi Kamisan ke-45 di pendahuluan kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020). Mereka menuntut komitmen negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Jokowi menanggalkan keputusan pengangkatan dua eks bagian Tim Mawar menjadi pejabat Departemen Pertahanan lantaran keduanya merupakan aktor penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi di masa Orde Baru.

Tapi pemerintah menjawab pengangkatan tersebut ialah hal biasa.

Sementara keluarga korban pencetus mengatakan keputusan Presiden Jokowi “kian menjauhkan penyelesaian kasus tersebut yang kini berada di Kejaksaan Agung”.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menyebut Indonesia menuju kepada situasi “kemunduran demokrasi” dengan terus dipilihnya para pelanggar Hak Asasi Bani adam sebagai pejabat negara.

Kontras mencatat, kaum aktor pelanggar HAM yang meresap pemerintahan Presiden Jokowi seperti Wiranto yang sempat menduduki kursi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ketenteraman, Prabowo Subianto yang saat tersebut menjabat Menteri Pertahanan, dan sekarang dua eks-anggota Tim Mawar, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yudha.

Keduanya dipilih sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Bagi Fatia, penunjukan mereka merupakan bentuk penghinaan terhadap korban pelanggaran PEDOMAN yang kerap diabaikan negara.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera melepaskan Keppres dan segara menuntaskan peristiwa pelanggaran HAM sesuai janji di dalam masa kampanye agar tidak lagi terjadi penghinaan terhadap korban, ” ujar Fatia Maulidiyanti kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (27/09).

Fatia selalu mengatakan, penunjukan tersebut kian “memperkuat impunitas terhadap para pelaku pelanggar HAM”, sehingga kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu yang ditangani Kejaksaan Agung akan semakin sulit dituntaskan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, juga mengucapkan pemerintah tidak menjalankan dua hal penting dalam mengangkat pejabat negara yakni mekanisme vetting atau pemeriksaan dasar dan profesionalitas.

Ia mengatakan jika perut prinsip tadi dijalankan maka tak akan ada orang yang tersaruk hukum menduduki jabatan penting pada pemerintahan.

Keterangan gambar,

Presiden Joko Widodo mengantarkan pidato untuk ditayangkan dalam Sesi Majelis Umum ke-75 PBB dengan virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020).

Itu mengapa Kontras, sekapur Rivanlee, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam soal hak asasi manusia. Pasalnya selama ia menjabat jadi presiden tidak ada satu biar kasus HAM masa lalu dengan dituntaskan Kejaksaan Agung.

Padahal dalam Nawacita yang diusung Jokowi pada 2014, ia pernah berjanji untuk mengusut penculikan aktivis dan mencari itu yang hilang salah satunya Wiji Thukul.

“Jadi harapan-harapan itu makin gaib ketika makin banyak pula orang-orang dari pelanggar HAM yang diangkat menjadi pejabat publik, ” imbuh Rivanlee Anandar kepada BBC.

Siapa perut eks Tim Mawar yang jadi pejabat?

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken Presiden Jokowi pada 23 September 2020, setidaknya ada enam pejabat eselon I di Kemenhan yang diberhentikan dan diangkat.

Dua penguasa yang diangkat itu di antaranya Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis serta Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, mengatakan keduanya merupakan anak buah Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.

“Keduanya diketahui menjadi bagian dari aksi penculikan sebesar aktivis. Para aktor lapangan tersebut bergerak atas komando dan komando itu tidak dikejar sampai hari ini, ” tutur Rivalee Anandar.

Dalam Februari 1999, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yudha yang berpangkat kapten disidang oleh Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta. Yulius dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari ABRI sedangkan Dadang dihukum 16 bulan penjara tanpa pelepasan.

Tetapi dalam putusan tingkat banding, pelepasan terhadap Yulius dianulir oleh ketua, sehingga keduanya masih menjabat rajin sebagai anggota militer.

Masukan gambar,

Peserta Napak Tilas Reformasi 1998 mengenakan pin bergambar korban-korban peristiwa Reformasi 1998 dalam acara yang digelar dalam Taman Makam Purwoloyo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/11).

Rivanlee meyakini betul keduanya mengetahui detil rencana Satuan Tugas Mawar atau Tim Mawar dengan menculik para aktivis prodemokrasi di 1997-1998.

“Keterlibatan mereka sangat vital sebab mereka aktor. Jadi kalau diangkat (jadi pejabat negara) agak konyol juga. Bagaimana mau menyelesaikan serta meratifikasi konvensi antipenyiksaan kalau aktor pelanggar HAM ada di dunia pemerintahan? ” sambung Rivanlee.

Berdasarkan masukan Kontras, selama periode 1997-1998 setidaknya ada 23 orang yang telah dihilangkan. Dari belasan aktivis yang diculik, satu orang meninggal negeri yaitu Leonardus Gilang Iskandar pedengan Gilang, sembilan orang kembali ke keluarga, dan 13 orang tidak diketahui keberadaannya.

Ketigabelas orang itu merupakan Wiji Thukul, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Puak korban: ‘Kok tidak punya mengecap kemanusiaan negara ini? ‘

Paian Siahaan, orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, berkata tak habis budi dengan sikap pemerintah yang mengangkat pelaku pelanggar HAM sebagai pejabat.

Pokok pengadilan militer telah menghukum bagian Tim Mawar atas penculikan para aktivis.

“Saya berulang kali bilang, kok tidak punya rasa kemanusiaan negeri ini? Karena kepastian keluarga target belum didapat, apakah mereka sedang hidup atau sudah meninggal? ” ujar Paian Siahaan dengan nada tinggi ketika dihubungi BBC.

Masak orang bersalah kok dimasukkan dalam pemerintahan dengan kita sudah tolak dan menimbulkan pertanggungjawaban, ” sambungnya.

Ia juga bercerita ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji kepada keluarga korban pemrakarsa 1998, akan menyelesaikan kasus tersebut.

Sekalipun janji tersebut, katanya, tidak tercatat sebagai kontrak politik. Namun ia dan keluarga korban yang lain masih memegang janji itu.

“Katanya mau kita selesaikan. Tapi kalau penculiknya diangkat jadi aparat pemerintah bagaimana bisa menyelesaikannya? Ini masalah krusial bagi keluarga korban. ”

Keluarga target 13 aktivis yang hilang, taat Paian, menunggu kejelasan dari pemerintah atas nasib mereka.

Sebab hingga era ini, nama anaknya masih terekam dalam Kartu Keluarga lantaran jenazah Ucok tidak diketahui keberadaannya.

“Ini dengan sekarang kami tuntut supaya ada kepastian hukum. ”

Apa kata negeri?

Pakar bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pengangkatan dua eks Tim Mawar merupakan yang piawai dan rutin.

“Pergantian dan mutasi itu hal yang rutin di Kemenhan maupun di TNI, dalam kerangka penyegaran organisasi, tour of duty , ” perkataan Dahnil seperti dilansir Kompas. com

Tatkala itu, Tenaga Ahli Utama Jawatan Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengaku belum bisa berkomentar.

“Jadi sekarang saya harus mendapat green light [persetujuan] dulu sebab Sesneg baru bisa komentar, ” kata Donny kepada BBC.