Keterangan gambar,

Petani membajak ladang dengan traktor bantuan dari Pemerintah Pusat di kawasan lumbung pangan nasional “Food Estate” di Tempat Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Organsasi lingkungan, Walhi, mengecap proyek food estate atau kembung pangan di Kalimantan Tengah seluas 165. 000 hektar mengancam lahan gambut sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.

Tapi pemerintah mengklaim ancaman kebakaran justru bisa diminimalisir lantaran lahan tersebut tak lagi ditelantarkan dan nantinya akan dikelola dengan teknologi pertanian yang tanpa memanas-manasi.

Sementara itu warga Desa Bentuk Hebat, di Kabupaten Kapuas, meminta pemerintah membenahi saluran air terlebih awal untuk membereskan banjir tahunan dengan menenggelamkan pemukiman dan lahan itu.

Direktur Walhi Kalimantan Pusat, Dimas Hartono, menyebut proyek food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas berpotensi merusak lahan gambut yang padahal direhabilitasi.

Pasalnya lahan gambut yang saat ini digunakan untuk lumbung pangan merupakan lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang terlantar akibat order serupa di masa pemerintahan Soeharto tahun 1995.

Sejak itu, menurut Dimas Hartono, lahan eks PLG yang terlantar tersebut menyebabkan kebakaran alas dan lahan hingga sekarang.

“Jika lahan gambut itu dirusak lagi berpengaruh pada lokasi-lokasi yang gambutnya rupawan dan menambah rentetan kebakaran, ” ujar Direktur Walhi Kalimantan Pusat, Dimas Hartono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (24/09).

Sejauh pengamatannya, semenjak proyek food estate ini pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo di Juni silam, pemerintah tidak sudah melakukan sosialisasi atau berdiskusi secara pegiat lingkungan.

Selain itu pemerintah tengah dan daerah tidak pernah mengambil kajian lingkungan atas proyek tersebut.

Dimas mengatakan kalau lahan eks PLG betul digunakan untuk menanam padi dan tanaman holtikultura, harus menghiraukan betul kondisi gambut.

Ia menambahkan tidak semua lahan gambut bisa ditanami.

“Memang gambut di bawah satu meter bisa dibudidaya tapi lihat zaman apakah di bawah gambut tersebut mengandung pasir dan pirit (senyawa sulfur). Kalau iya, tidak mampu dikelola, ” imbuhnya.

Masukan gambar,

Petani menjemur gabah usai dipanen di areal persawahan lumbung pangan nasional “Food Estate’ di Desa Sanggang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas menyarankan pemerintah biar memaksimalkan lahan pertanian warga ketimbang membuka lahan gambut baru.

Ia menyatakan kebanyakan lahan yang dikelola masyarakat terkendala status izin yang beruang di kawasan hutan.

“Kenapa tidak dimaksimalkan lahan warga? Diidentifikasi jenis pangan apa saja yang ditanam kelompok? Beruapa jumlah produksi? Luasannya berapa. ”

KLHK: ‘jika dimanfaatkan kebakaran bisa diminimalisir’

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, melegalkan lahan yang digunakan untuk order lumbung pangan saat ini adalah eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang dulu juga dicanangkan buat proyek serupa pada era pemimpin Soeharto.

Luasnya mencapai 1, 4 juta hektar dan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Tanah air Palangkaraya.

Akan tetapi, berdasarkan kajian KLHK dan Bappenas serta Pemprov Kalimantan Tengah, dari luasan 1, 4 juta itu setidaknya 700. 000 hektar masuk dalam zona yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya flora pangan dan holtikultura.

Alue Dohong mengucapkan kontur lahannya sebagian besar tanah mineral dan gambut tipis ataupun ketebalannya kurang dari 100 sentimeter.

“Sisanya memang untuk konservasi, itu daerah-daerah gambut dalam, ” tutur Pengantara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong kepada BBC.

Hanya saja karena sejak 1995 tidak dimanfaatkan, katanya, kerap terjadi kebakaran.

Keterangan gambar,

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan paparan saat kunjungan kerja dalam areal persawahan lumbung pangan nasional ‘Food Estate’ di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Dia juga mengatakan pemerintah berniat menolok kembali lahan eks PLG tersebut untuk digunakan sebagai lumbung bertabur seluas 165 ribu hektar. Harapannya bisa meminimalisir kebakaran lahan dan hutan.

“Dulu terlantar makanya terbakar. Jika dimanfaatkan bisa meminimalisir kebakaran. Oleh karena itu pemerintah tahu dan punya petunjuk yang kuat bahwa kegiatan food estate di Kalimantan Tengah kita lakukan juga proses rehabilitasi gambut pada. ”

Pada tahap awal proyek food estate yang dimulai pada Oktober mendatang, pemerintah menyiapkan 30. 000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Seluruh area itu, katanya, akan ditanami padi.

“Tahun ini 30. 000 hektar yang sebagian ialah sudah eksisten sawah ada pula yang irigasinya bagus. Tapi ada juga yang perlu rehabilitasi tali air sedikit. ”

Untuk pengolahan lahan pertanian, pemerintah akan menggunakan teknologi segar yang tidak membakar. Selain itu memakai pupuk organik. Dengan begitu, petani tak perlu membakar lahan gambut.

Selain di Kalimantan Tengah, pemerintah akan memperluas lokasi proyek kembung pangan hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Daksina.

Pemimpin Jokowi berkata, proyek tersebut ialah bagian dari penyediaan cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain selalu mengurangi ketergantungan pada impor.

Tak hanya padi, pemerintah juga bakal mengembangkan tanaman singkong, jagung, dan peternakan. Karena itu, Jokowi meminta Departemen Agraria agar membereskan persoalan lahan.

“Masalah kepemilikan lahan kemudian ini mendatangkan masalah tapi saya yakin mampu segera dituntaskan, ” ujar Kepala Jokowi dalam video konferensi pada Istana, Rabu (23/09).

Fakta gambar,

Sejumlah angota komunitas adat yang tergabung di dalam Aliansi Dayak Bersatu berunjuk menikmati di Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (31/8/2020). Di dalam aksinya mereka menolak program 20 ribu kepala keluarga transmigrasi anyar yang akan ditempatkan di Kalimantan Tengah.

Apa kata warga?

Kepala Desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas, Barsuni, mengatakan warganya tidak keberatan dengan rencana food estate di wilayahnya.

Sebab warga menghargai, adanya proyek tersebut bisa membangun membenahi saluran irigasi yang menghapuskan lahan pertanian mereka jika abu.

Pasalnya bencana banjir kerap terjadi saban tahun dan membuat penghidupan awak setempat berkurang.

“Yang diutamakan irigasi dulu supaya tidak ada kebanjiran, ” ujar Barsuni kepada BBC.

“Karena menderita, makin tahun bercocok tanam semakin menurun. ”

Di desa ini, setidaknya 1000 hektar lahan gambut akan ditanami padi dan akan berangkat dikerjakan pada Oktober mendatang.

Warga dengan sebagian besar petani, kata Barsuni, akan dipekerjakan untuk mengolah tanah sawah.