Bukti gambar,

Pakar epidemiologi mengatakan dengan rendahnya tes prospek kasus positif lebih tinggi.

Pemerintah disarankan agar melaksanakan pemeriksaan Covid-19 percuma secara lebih luas, mengingat total tes di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka penduduk.

Pakar epidemiologi Laura Navika Yamani dari Universitas Airlangga, Surabaya mengucapkan, minimnya jumlah tes berarti tersedia kemungkinan bahwa angka kasus sesungguhnya lebih banyak dari yang tercatat.

Dalam tengah kurangnya jumlah tes yang dilakukan pemerintah – dibatasi kepada mereka yang dalam penelusuran relasi – sejumlah warga berinisiatif melangsungkan tes di rumah sakit secara biaya sendiri.

Hal itu mendorong negeri menyusun standardisasi tes PCR, dengan sedang dalam pembahasan di Departemen Kesehatan.

Jumlah kasus di Indonesia sendiri terus meningkat, dengan kenaikan par hari Senin (21/09), mencapai 4. 176 – rekor tertinggi selama pandemi – secara jumlah total sejauh ini menyentuh 248. 852.

Jumlah tes paling nista

Keterangan gambar,

Jumlah tes di Indonesia termasuk yang paling rendah dibandingkan jumlah warga.

Enam bulan sejak pandemi resmi dimulai, jumlah tes di Indonesia masih terbilang rendah.

Menurut catatan portal data statistik Statista, angka tes Indonesia 10. 660 per satu juta orang — paling rendah di antara 30 negara dengan jumlah kejadian Covid-19 terbanyak, ditambah China.

Hal itu juga diakui pemerintah. Bulan morat-marit, juru bicara Satuan Tugas Pengerjaan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah tes Covid-19 di Indonesia anyar mencapai 35, 6% dari penumpu yang ditetapkan Badan Kesehatan Negeri (WHO) yaitu 1: 1000 penduduk per minggu.

“Kemudian Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, kami mau memastikan mampu mencapai jumlah tes Covid-19 267. 700 setiap pasar, ” ujar Wiku. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga berusaha buat konsisten memenuhi target pemeriksaan 30. 000 spesimen per hari.

Sementara positivity rate – persentase hasil nyata dibandingkan jumlah pemeriksaan spesimen kacau nasional sebesar 14, 3% kacau jauh dari standar aman WHO yaitu 5%.

Laura Navika Yamani, pakar epidemiologi dari Unair, mengatakan kalau pemerintah perlu meningkatkan kapasitas ulangan seiring meningkatnya kembali pergerakan bangsa di masa pandemi.

“Yang terjadi saat ini, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diambil sebagai upaya untuk pengendalian kasus karena masyarakat harus mengutamakan sektor ekonomi, jadi harus terus bergerak. Artinya kapasitas pemeriksaan harus terus ditingkatkan, ” kata Laura.

Lakukan tes mandiri

Keterangan gambar,

Pemeriksaan usap di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.

Dengan minimnya ulangan yang dilakukan pemerintah, beberapa awak berinisiatif melaksanakan tes PCR secara mandiri ke rumah sakit.

Salah satunya Binar, 25 tahun, yang mengaku mengeluarkan biaya sebesar Rp1, 9 juta untuk tes swab di sebuah rumah sakit di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia memutuskan untuk mengambil tes PCR sendiri karena ada beberapa orang di kantornya yang dinyatakan positif Covid-19.

“Dari kausa PSBB, saya sudah mulai kerja di kantor. Saya merasa terlalu lama diam di luar & belum ada gejala sama sekadar, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Binar memilih untuk membayar sebesar itu karena paketnya menjanjikan buatan tes keluar dalam sehari. Dia mengatakan, ada paket yang lebih murah tapi hasilnya keluar lebih lama dan ia tidak tetap dengan kualitasnya.

“Sekarang [paket tes PCR di rumah sakit] yang keluar harganya ada yang sampai Rp750. 000, tapi apakah tingkat akurasinya sama dengan harganya yang lebih mahal? ”

Selama ini, rumah sakit-rumah sakit rujukan negeri menyediakan layanan tes usap secara gratis. Sementara beberapa rumah kecil swasta menawarkan tes tersebut dengan tarif Rp1, 7 juta mematok Rp4 juta, tergantung seberapa segera hasilnya keluar.

Menanggapi fenomena ini, pemerintah mengatakan bahwa mereka tengah mengatur aturan terkait standardisasi pemeriksaan Covid-19 dengan tes PCR. Aturan tersebut terutama terkait standardisasi harga serta mutu tes.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengucapkan, aturan ini dimaksudkan mempermudah asosiasi memperoleh tes swab secara mandiri dengan mudah, murah, dan lekas.

“Kan ini untuk kepentingan bersama, maka bangsa Indonesia harus berjuang bersama-sama bagaimana semua orang bisa meraup tes swab untuk dirinya sendiri atau untuk grupnya, ” prawacana Agus kepada BBC News Nusantara.

Sebelumnya dilaporkan bahwa aturan tersebut hendak keluar pada hari Senin (21/09), namun Agus mengatakan kepada BBC bahwa ia masih dibahas dalam Kementerian Kesehatan.

Beberapa rumah sakit telah dituding melakukan “komersialisasi” tes PCR, dengan mematok harga mahal. Tetapi Asosiasi Rumah Sakit membantah dakwaan ini, mengatakan bahwa harga garib itu dikarenakan pihak rumah lara harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes serta membayar tenaga kesehatan yang terlibat.

Laura Navika Yamani mengatakan tes mandiri bisa membantu penanganan Covid-19 di daerah sebab datanya akan disampaikan juga kepada dinas kesehatan setempat, untuk keperluan contact tracing.

Bagaimanapun, menurutnya pemeriksaan Covid-19 yang gratis perlu menjangkau ke komunitas secara luas. Di kurang daerah, misalnya Jakarta, pemeriksaan Covid-19 gratis dengan tes PCR hanya diberikan pada orang-orang hasil contact tracing. Bahkan, kurang dari separuh tes PCR Covid-19 di Jakarta dilaksanakan secara gratis.

Menurut Laura, negeri juga perlu menyediakan pemeriksaan gratis pada mereka yang tidak terkait dengan contract tracing. “Karena itu kan kepentingannya adalah menemukan kasus sebanyak-banyaknya di komunitas, ” ujarnya.

Praja Surabaya telah mencoba langkah tersebut, dengan menggratiskan tes swab dalam Laboratorium Kesehatan Daerah, meski awak harus memenuhi sejumlah syarat buat bisa mendapatkan fasilitas ini.