Keterangan gambar,

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Pandangan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan serta Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Berbarengan 2020.

LSM pemantau pemilu, Perludem, menodong pelaksaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga pertengahan tahun depan untuk menyiapkan infrastruktur teknis kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara di pusat situasi pandemi Covid-19.

Tapi Persen Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah mengklaim waktu yang tersisa semasa dua bulan cukup untuk menyelesaikan segala persoalan teknis di lapangan yang nantinya termuat dalam susunan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Sementara kelompok politik menyebut aturan mengenai aksi daring bakal menyulitkan pasangan bahan yang berduel di daerah terisolasi lantaran minim akses internet dan mahalnya kuota.

Perkumpulan Buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah dan Komisi Pemilihan Ijmal (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada Berbarengan 2020 setidaknya hingga pertengahan tahun 2021.

“Setidaknya waktu lebih panjang buat mempersiapkan aturan. Jadi akan bertambah siap, ” ujar Direktur Manajer Perludem, Khoirunnisa Agustyati kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (20/09).

Beberapa hal yang menjadi perhatian Perludem, perkataan Khoirunnisa, yakni proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang diusulkan KPU menggunakan sistem elektronik.

Menurutnya e-rekapitulasi masih jauh dari sempurna. Itu terang dari beberapa kali simulasi terjadi kesalahan.

“Memang rekapitulasi elektronik idealnya untuk menghilangkan masalah jual-beli suara, akan tetapi kalau mau begitu tidak bisa buru-buru. Harus diperhatikan daerah-daerah lain apakah perangkat teknologinya sudah bisa? ” tukasnya.

“Ketika dilakukan simulasi, sedang banyak kesalahan-kesalahan misalnya ketika di- scan secara foto, berbeda dengan apa yang di kertas formulir C1 Plano di TPS, ” sambungnya.

Keterangan gambar,

Petugas memotret lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (09/09/2020).

Dia juga menilai, penggunaan e-rekapitulasi bukan sekadar kendala teknologi tapi serupa kesiapan petugas di lapangan.

Sehingga, menurutnya, KPU harus melatih anggota Grup Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlebih dahulu agar tidak terjadi kealpaan.

Selain itu masyarakat dan partai politik harus diyakinkan bahwa teknologi e-rekapitulasi tak rawan diretas.

“Jangan sampai pihak yang tidak puas mendelegitimasi pemilunya. ”

Hal lain yang patut diperhatikan KPU, lanjutnya, adalah proses pengumpulan suara agar tidak menimbulkan kelompok banyak orang.

Perludem mengusulkan pemungutan bahana dilakukan dengan beberapa opsi yaitu memperpanjang waktu pemungutan hingga memukul 16. 00 waktu setempat, pemilih mengirimkan surat suara lewat pejabat pos, atau mendahulukan kelompok sensitif yakni lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan untuk memastikan dahulu.

Merujuk pada persoalan itu memurukkan Pilkada Serentak hingga pertengahan tahun depan, kata Khoirunnisa, sangat dimungkinkan dan jika terjadi kekosongan bagian kepala daerah, pemerintah pusat mampu menunjuk sekretaris daerah sebagai penguasa sementara.

“Kalau dilantik Juli 2021 misalnya, kepala daerah terpilih masih bisa ikut membahas anggaran daerah. Karena biasanya pembahasan APBD Agustus. Nah kepala daerah ini bisa langsung mewujudkan program-programnya, ” jelasnya.

“Dan nggak perlu khawatir ada kekosongan jabatan. Di kaum daerah sempat menerapkan pejabat tatkala. ”

Keterangan gambar,

Pemilih memasukan surat perkataan kedalam kotak suara saat dijalankan Simulasi Pemungutan Suara dengan Adat Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020.

KPU dan negeri siapkan Perppu

Hingga saat ini pemerintah pusat menegaskan akan tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berkata, “langkah-langkah sudah diambil dan pada waktunya akan diumumkan”.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz, mengatakan pihaknya bersama pemerintah tengah sedang menggodok Peraturan Pemerintah Substitusi Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur pengamalan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 agar selaras dengan protokol kesehatan.

Ia mengklaim waktu dua bulan cukup untuk menyiapkan segala keperluan teknis di lapangan plus sosialisasi ke masyarakat.

“Secara teknis kita jadi, ” ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz kepada BBC News Indonesia.

Pada perppu tersebut ada beberapa situasi yang diusulkan KPU. Pertama, menimpa metode pemungutan suara. Di mana pemilih bisa datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan protokol kesehatan yang ketat atau petugas KPPS mendatangi tiap sendi untuk mengambil surat suara.

“Untuk zaman pemungutan yang sebelumnya selesai memukul 13. 00 waktu setempat nanti diperpanjang pukul 15. 00 periode setempat agar menjamin proses distribusi pemilih secara proporsional dan menekan potensi kerumunan, ” imbuhnya.

Kedua, penerapan e-rekapitulasi dalam penghitungan surat perkataan selain menggunakan cara manual.

Kata Viryan, penggunaan e-rekapitulasi bergantung pada suasana suatu daerah. Khusus untuk kota-kota besar kemungkinan akan menggunakan e-rekapitulasi.

“Dalam hal seperti daerah tertinggal, e-rekapitulasi tidak mungkin, ” tukasnya.

“Selain tersebut dengan e-rekapitulasi, kerumunan massa mampu diminimalisir. ”

Keterangan tulisan,

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) berbincang dengan sejumlah Komisioner KPU seusai mengirimkan arahan kepada ratusan petugas KPPS, PPK, PPS saat pembukaan uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Viryan meminta infrastruktur untuk pelaksanaan e-rekapitulasi telah mumpuni. Selain itu, tata jalan penggunaannya juga dianggap sederhana sebab memakai aplikasi khusus dengan fitur kamera.

“Jadi pakai handphone saja. Pakainya pelik saja kayak foto kamera. Jadi kita buat sesederhana mungkin. Begitu formulir C1 difoto akan langsung masuk datanya, ” papar Viryan.

“Kalau ada selisih dalam rapat pleno, langsung diproses untuk konfirmasi. ”

Ketiga, mengenai sanksi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan tubuh. Sejauh ini usulan yang tumbuh adalah sanksi administratif yakni diskualifikasi. Akan tetap KPU menyerahkan wujud sanksi tersebut kepada pemerintah.

Terakhir ialah aturan kampanye daring bagi calon kepala daerah.

Menurutnya, segala jenis manuver seperti rapat umum, konser irama, ataupun kegiatan olahraga dan kebudayaan harus dilaksanakan secara daring.

Tujuannya tak lain demi menghindari kerumunan pengikut seperti yang terjadi saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah, dalam mana 60 paslon dinyatakan meyakinkan Covid-19.

“Paslon bisa dengan siaran tepat di YouTube atau Facebook. Jika paslon kreatif, semestinya bukan cuma orang sekitar yang bisa dimobilisasi tapi lebih banyak lagi. ”

“Dan kalau daring kan ada rekaman, jadi bisa ditonton ulang. Kalau gitu, lebih banyak yang bisa mengakses. ”

Keterangan tulisan,

Pasangan bakal calon wali kota dan wakil pemangku kota Surabaya, Eri Cahyadi (tengah) dan Armuji (kedua kiri) berlaku menuju kantor KPU Surabaya untuk pendaftaran calon kepala daerah dalam Surabaya, Jawa Timur.

Viryan juga mengatakan kemajuan kasus harian positif Covid-19 tak menjadi halangan untuk tetap menggelar pilkada.

Sebab beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan tidak ditemukan kasus Covid-19. Karena itu ia berharap perppu tersebut bisa segera dibahas serta dirampungkan.

“Mayoritas kontributor kasus positif Covid-19 secara nasional itu di DKI Jakarta dan Jakarta tidak ada pilkada. Di beberapa daerah ada pernyataan, ‘di tempat kami tidak ada masalah’. Jadi di kolong beragam kondisinya, ” pungkasnya.

Apa logat partai politik?

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Imelda Sari, berharap pemerintah tengah dan KPU menghitung benar konsekuensi yang muncul jika pilkada sewaktu tetap dilangsungkan.

Kendati demikian, ia memperhitungkan aturan kampanye daring oleh pasangan calon kepala daerah menjadi penyakit utama.

Sebab kampanye seperti itu memberatkan pasangan calon kepala daerah dengan berlaga di daerah terpencil pasal minim akses internet dan mahalnya kuota.

“Untuk kampanye daring butuh listrik, butuh pulsa untuk kuota. Kalau difasilitasi KPU gerangan oke. Tapi masalahnya bagaimana semua wilayah bisa kuota yang sama? ” perkataan Imelda Sari kepada BBC.

“Kalau tersedia warga yang tidak punya handphone , kuota internet bagaimana mau mendengarkan? Belum teristimewa listrik atau sinyal susah, dengan jalan apa? ” sambungnya.

Keterangan gambar,

Pasangan bakal bahan wali kota dan wakil pemangku kota Magelang Aji Setyawan (kiri) dan Windarti Agustina (kanan) bersiap untuk mendaftar ke kantor KPU Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kalaupun aturan manuver daring diberlakukan, ia berharap KPU menggandeng penyedia layanan telekomunikasi buat menggratiskan internet ketika paslon berkampanye.

Secara begitu, katanya, kampanye akan bertambah efektif.

Sebab dari pengamatannya, khusus buat pemilih yang tinggal di perkampungan warga setempat masih menginginkan ragam kampanye tatap muka.

“Mungkin di perkotaan besar perhatian ke internet tinggi. Tapi kalau masyarakat bawah beberapa besar lebih suka melihat tepat paslon. ”

“Sebab yang lebih penting adalah touching people . ”

Untuk diketahui, penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilangsungkan pada 23 September mendatang.

Kemudian pengundian dan pengumuman nomor urut dikerjakan pada 24 September 2020. Sedangkan masa kampanye diselenggarakan pada 26 September – 5 Desember 2020.