Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya adalah “manajer yang baik” yang didukung sejumlah ahli epidemiologi atau ahli penyakit menular.

Hal itu disebutkan Luhut dalam jumpa pers daring, Jumat (18/09) malam, menanggapi kritikan sejumlah pihak, termasuk dari seorang ahli penyakit menular, yang mempertanyakan kapasitas dia dalam menanggulangi pandemi covid-19.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan sudah ditugaskan oleh Presidsen Joko Widodo untuk menekan penyebaran Covid-19 pada sembilan provinsi di Indonesia dengan tingkat penularan tertinggi.

“Saya bukan epidemiolog, memang betul, tapi saya dibantu banyak orang pintar, anak-anak pintar [berlatar] epidemiolog, ” kata Luhut.

Dia kemudian menyebut sebagian anggota tim ahli penyakit menular yang membantunya adalah “lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Harvard (AS)”.

“Jadi orang-orang yang sangat berkualitas yg membantu saya, ” ujarnya.

“Saya sebatas manajer, ” tambahnya. “Saya dapat mengklaim diri saya sebagai manajer yang baik. ”

Di dalam jumpa pers, Luhut menjelaskan langkah yang sudah, sedang dan maka akan diambil untuk menangani pandemi di sembilan provinsi.

Luhut antara lain mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi masing-masing buat, antara lain, untuk mendisiplinkan masyarakat agar taat protokol kesehatan.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi diminta untuk mendirikan pusat karantina untuk orang-orang yang terpapar covid-19.

Dikatakan pula bahwa pemerintah akan ‘memperbaiki’ servis di rumah sakit, termasuk manajemen ICU dan sumber daya manusia di rumah sakit.

Dia juga jadi meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemprov, institusi TNI, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menangani pandemi.

Apa tugas serta target Luhut Pandjaitan?

Pada pertengahan September lalu, Presiden Joko Widodo sudah meminta Luhut Pandjaitan dan Datuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yg juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, untuk menangani masalah pandemi covid-19 di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Adapun sembilan provinsi prioritas yg dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, ada sejumlah target yang ditetapkan Presiden Jokowi dengan penunjukan Luhut dan Doni, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, serta penurunan angka kematian.

“Diminta oleh presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan, ” kata Wiku, Selasa (15/09).

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, Luhut Pandjaitan ditunjuk untuk menangani pandemi Covid-19, karena selama ini dia dianggap mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan presiden dengan baik.

“Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, en este momento Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi, ” ujar Donny kepada wartawan, Rabu (16/09).

Demi mencapai target yang ditekankan presiden, menurut Wiku, ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Doni serta Luhut.

Pertama , menyamakan information antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua , melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk pelanggar.

Ketiga , peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Keempat , penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di tiap provinsi.

Apakah pilkada akan jalan terus?

Dalam jumpa pers, Luhut dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, ditanya apakah pemerintah akan tetap menggelar pilkada di tengah pandemi.

Luhut mengatakan pemerintah sudah membicarakan soal usulan agar pilkada “ditunda”, dan menurutnya, langkah menggelar pilkada “sudah diambil”, meski nantinya akan diatur detilnya.

“Nanti dalam waktunya, kita akan umumkan. Tanggal 23 September ini, critical time, karena pengumuman calon pasangan [pilkada], ” kata Luhut.

Dia menegaskan, pemerintah tidak mau momen tersebut menjadi klaster baru covid-19.

“Apakah nanti kampanye di dalam ruangan saja dengan jumlah terbatas, dan seterusnya. Saya pikir, itu akan segera kita umumkan sebelum tanggal twenty three September, ” ujarnya.

Apa tanggapan pemerintah atas dua komisioner KPU yang positif covid-19?

Menyinggung tentang informasi yg menyebut dua orang komisioner KPU yang positif covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut.

Doni kemudian mengklarifkasi bahwa dua orang komisioner KPU itu telah melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan terpapar covid-19 meski “tanpa gejala”.

“Kalau nanti ada perkembangan, panas tubuh meningkat, penciuman tidak dirasakan lagi, tentu akan dirawat di RS covid yang sudah ditunjuk Kemenkes, ” ungkapnya.

Tentang praktek melanggar protokol kesehatan selama perhelatan awal pilkada, Doni mengatakan “masih dalam batas pengendalian” setelah dilakukan pemberian sanksi dll.

Ketua KPU Arief Budiman sendiri – yang juga positif setelah menjalani tes swab mengatakan tengah menjalani karantina mandiri sejak Jumat (18/09).

Melalui keterangan tertulis Arief menyatakan dirinya tidak mengalami gejala seperti batuk, panas, pilek ataupun sesak nafas, dan bahwa seluruh orang yang berada di rumah dinas KPU termasuk Arief sendiri melakukan tes ulang.

Arief juga mengatakan KPU menerapkan kebijakan work from home, bekerja dari rumah mulai Jumat ini sampai pada tanggal twenty two September.